SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Perseroan Terbatas (PT)Perseroan Terbatas (PT)
UU No 1 / 1995 Jo UU NoUU No 1 / 1995 Jo UU No
40/200740/2007
 PengertianPengertian PT adl badan hk yg didirikanPT adl badan hk yg didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahaberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dalamdengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dalam
saham.saham.
 Unsur-unsur badan hukum:Unsur-unsur badan hukum:
1.1. Organisasi yg teraturOrganisasi yg teratur dipimpin oleh pengurusdipimpin oleh pengurus
2.2. Harta kekayaan sendiriHarta kekayaan sendiri terpisah dgn harta kekayaanterpisah dgn harta kekayaan
para anggotanyapara anggotanya
3.3. Melakukan hubungan hk sendiriMelakukan hubungan hk sendiri diwakili olehdiwakili oleh
pengurusnya. Pengurus tdk bertanggung jawab lebihpengurusnya. Pengurus tdk bertanggung jawab lebih
dari pelaksanaan tugas yg diberikan kepada mereka.dari pelaksanaan tugas yg diberikan kepada mereka.
4.4. Mempunyai tujuan sendiriMempunyai tujuan sendiri  terlihat dalam anggaranterlihat dalam anggaran
dasardasar
Tanggung Jawab PemegangTanggung Jawab Pemegang
SahamSaham
 Tanggung jawab pemegang saham PTTanggung jawab pemegang saham PT terbatasterbatas
pada nilai saham yg dimiliki apabila:pada nilai saham yg dimiliki apabila:
1.1. Telah memenuhi persyaratan sbg badan hukum.Telah memenuhi persyaratan sbg badan hukum.
2.2. Tidak memanfaatkan perseroan untuk kepentinganTidak memanfaatkan perseroan untuk kepentingan
pribadi semata-mata.pribadi semata-mata.
3.3. Pemegang saham tdk terlibat dlm perbuatan melawanPemegang saham tdk terlibat dlm perbuatan melawan
hukum.hukum.
4.4. Tdk menggunakan kekayaan perseroan secaraTdk menggunakan kekayaan perseroan secara
melawan hukum yg mengakibatkan kekayaanmelawan hukum yg mengakibatkan kekayaan
perseroan menjadi tdk cukup untuk melunasi hutangperseroan menjadi tdk cukup untuk melunasi hutang
PTPT
5.5. Tidak terjadi percampuran harta pribadi dan PTTidak terjadi percampuran harta pribadi dan PT
Pendirian PTPendirian PT
 Syarat Formil:Syarat Formil:
1.1. Pendiri minimal dua (2) orang atau lebih denganPendiri minimal dua (2) orang atau lebih dengan
membuat akta pendirian yag dilakukan di depanmembuat akta pendirian yag dilakukan di depan
notarisnotaris
2.2. Pendiri wajib mengambil bagian sahamPendiri wajib mengambil bagian saham
3.3. Apabila kurang dari 2 orang maka dlm maksimal 6Apabila kurang dari 2 orang maka dlm maksimal 6
bulan harus ada penggantinyabulan harus ada penggantinya
4.4. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum &Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum &
Perundang-undangan. Ketentuan ini tdk berlaku bagiPerundang-undangan. Ketentuan ini tdk berlaku bagi
PT yg dimiliki negara/ PT yg mengelola bursa efek,PT yg dimiliki negara/ PT yg mengelola bursa efek,
lembaga kliring & penjaminan.lembaga kliring & penjaminan.
5.5. Cara mendapatkan pengesahan PT:Cara mendapatkan pengesahan PT:
 Para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukanPara pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan
permohonan dg menggunakan jasa teknologipermohonan dg menggunakan jasa teknologi
informasiinformasiSistem Administrasi Badan HukumSistem Administrasi Badan Hukum secarasecara
elektronikelektronik
 60 hari setelah pengajuan harus ada pengesahan atau60 hari setelah pengajuan harus ada pengesahan atau
penolakanpenolakan
 Akta pendirian PT dan naskah asli/ salinan resmi aktaAkta pendirian PT dan naskah asli/ salinan resmi akta
otentik dari perbuatan hukum yg berkaitan, dilekatkanotentik dari perbuatan hukum yg berkaitan, dilekatkan
menjadi satu kesatuan.menjadi satu kesatuan.
 Perbuatan hukum pendiri yg tercantum dlm aktaPerbuatan hukum pendiri yg tercantum dlm akta
pendirian, mengikat PT setelah PT menjadi bdn hkpendirian, mengikat PT setelah PT menjadi bdn hk
apabila setelah perbuatanhk tersebut disetujui olehapabila setelah perbuatanhk tersebut disetujui oleh
semua pemegang dlm RUPS yg dihadiri oleh semuasemua pemegang dlm RUPS yg dihadiri oleh semua
pemegang saham.pemegang saham.
 RUPS I diselenggarkan plg lambat 60 hrRUPS I diselenggarkan plg lambat 60 hr
setelah PT sah menjadi bdn hk.setelah PT sah menjadi bdn hk.
 Setelah PT sah berdiri maka Direksi wajibSetelah PT sah berdiri maka Direksi wajib
mendaftarkan PT dalam “Daftarmendaftarkan PT dalam “Daftar
Perseroan”, sesuai dg UU No 3/1982 ttgPerseroan”, sesuai dg UU No 3/1982 ttg
Wajib Daftar Perusahaan.Wajib Daftar Perusahaan.
 Pengumuman pendirian PT dlm TBNPengumuman pendirian PT dlm TBN
IndonesiaIndonesia
 Syarat MateriilSyarat Materiil
1.1. Modal dasar:Modal dasar:
 Terdiri dr seluruh nilai nominal sahamTerdiri dr seluruh nilai nominal saham
 Dapat berupa saham atas nama / saham atasDapat berupa saham atas nama / saham atas
unjukunjuk
 Minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutaMinimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah)rupiah)
 Saat pendirian minimal 25% modal dasarSaat pendirian minimal 25% modal dasar
harus telah ditempatkan & disetor penuhharus telah ditempatkan & disetor penuh
 Modal saham dpt berupa uang & bentuk lainModal saham dpt berupa uang & bentuk lain
seperti brg tdk bergerakseperti brg tdk bergerak
 Larangan-larangan PT:Larangan-larangan PT:
a.a. Dilarang mengeluarkan saham untuk dimilikiDilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki
sendirisendiri
b.b. Dilarang saham tersebut dibeli oleh anakDilarang saham tersebut dibeli oleh anak
perusahaannya sendiriperusahaannya sendiri
c.c. Larangan2 tersebut mengandungLarangan2 tersebut mengandung
pengecualian yi terhadap kepemilikan sahampengecualian yi terhadap kepemilikan saham
yg diperoleh krn ada peralihanhk,hibah, hibahyg diperoleh krn ada peralihanhk,hibah, hibah
wasiat ttp hny dlm 1 tahun hrs dialihkanwasiat ttp hny dlm 1 tahun hrs dialihkan
kepada pihak lainkepada pihak lain
 Perubahan ADPerubahan AD
1.1. Ditetapkan oleh RUPS dgn akta notarisDitetapkan oleh RUPS dgn akta notaris
2.2. Mendapatkan persetujuan menteri & didaftar dlm DaftarMendapatkan persetujuan menteri & didaftar dlm Daftar
Perusahaan & dimumkan. Hal2 yg hrs diumumkan:Perusahaan & dimumkan. Hal2 yg hrs diumumkan:
 Nama perusahaanNama perusahaan
 Maksud & tujuanMaksud & tujuan
 Kegiatan usaha perseroanKegiatan usaha perseroan
 Jangka waktu berdirinya PTJangka waktu berdirinya PT
 Besarnya modal dasarBesarnya modal dasar
 Pengurangan modal ditempatkan & disetorPengurangan modal ditempatkan & disetor
 Perubahan status menjadi Tbk atau sebaliknyaPerubahan status menjadi Tbk atau sebaliknya
3.3. Jk waktu perubahan max 30 hr stlh RUPSJk waktu perubahan max 30 hr stlh RUPS  lbh dr itu batallbh dr itu batal
4.4. Perpanjangan PT adl 60 hr sblm jk waktu berdirinya PT habisPerpanjangan PT adl 60 hr sblm jk waktu berdirinya PT habis
SAHAMSAHAM
 Saham merupakan merupakan benda bergerakSaham merupakan merupakan benda bergerak
 Saham merupakan surat tanda bukti tentang ikut seseorang dlm PTSaham merupakan surat tanda bukti tentang ikut seseorang dlm PT
 Bentuk saham :Bentuk saham :
a.a. Saham biasaSaham biasa  Saham blanco/lihat/unjuk/bawa dan saham atas namaSaham blanco/lihat/unjuk/bawa dan saham atas nama
b.b. Saham preferent/prioritas (kumulatif & wintsdelend), saham bonus danSaham preferent/prioritas (kumulatif & wintsdelend), saham bonus dan
saham pendirisaham pendiri
 Cara pemindahan hak atas saham:Cara pemindahan hak atas saham:
a.a. Saham atas unjukSaham atas unjuk penyerahan surat sahampenyerahan surat saham
b.b. Saham atas namaSaham atas nama akta pemindahan hak baik dengan akta otentikakta pemindahan hak baik dengan akta otentik
maupun akta di bawah tanganmaupun akta di bawah tangan
 Perseroan wajib menjamin semua shm yg ditawarkan pemegang sahamPerseroan wajib menjamin semua shm yg ditawarkan pemegang saham
dibeli dengandibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai.harga wajar dan dibayar tunai.
 Pemegang saham berhak menggugat PT ke PN bila dirugikan &Pemegang saham berhak menggugat PT ke PN bila dirugikan &
diperlakukan tdk adil.diperlakukan tdk adil.
ORGAN PTORGAN PT
1.1. RUPS (pemegang kekuasaan tertinggi)RUPS (pemegang kekuasaan tertinggi)
o Dilakukan o/ Direksi/ Komisaris/ permintaan 1 pemegang saham /Dilakukan o/ Direksi/ Komisaris/ permintaan 1 pemegang saham /
lebih yg mewakili 1/10 bagian dari jmlh seluruh sahamlebih yg mewakili 1/10 bagian dari jmlh seluruh saham
o PT TbkPT Tbk sebelum RUPS wajib ada pengumuman di dua suratsebelum RUPS wajib ada pengumuman di dua surat
kabar/ harian yg berskala nasionalkabar/ harian yg berskala nasional
o Adanya ketentuanAdanya ketentuan one share on voteone share on vote
o RUPS dapat juga dilakukan dengan media telekonferensi, videoRUPS dapat juga dilakukan dengan media telekonferensi, video
konferensi / sarana media elektronik lainnya.konferensi / sarana media elektronik lainnya.
o Quorum RUPSQuorum RUPS dihadiri o/ pemegang saham yg mewakili lebihdihadiri o/ pemegang saham yg mewakili lebih
dr ½ bagian dari jmlh seluruh saham.dr ½ bagian dari jmlh seluruh saham.
o Apabila qurom tdk terpenuhi maka diadakan RUPS ke-2Apabila qurom tdk terpenuhi maka diadakan RUPS ke-2
Quorum = 1/3. Pemberitahuan paling lambat 7 hari sblm RUPSQuorum = 1/3. Pemberitahuan paling lambat 7 hari sblm RUPS
ke-2ke-2
o RUPS ke-2 paling cpt 10 hari & paling lambat 21 hr dr RUPS ke 1RUPS ke-2 paling cpt 10 hari & paling lambat 21 hr dr RUPS ke 1
o Pengambilan keputusanPengambilan keputusan musyawarah & suaramusyawarah & suara
terbanyakterbanyak
o Quorom perubahan ADQuorom perubahan AD 2/3 bagian, disetujui2/3 bagian, disetujui
oleh 2/3oleh 2/3
o Quorum RUPS ke-2 u/ perubahan ADQuorum RUPS ke-2 u/ perubahan AD2/32/3
bagianbagian  disetujui o/ suara terbanyak.disetujui o/ suara terbanyak.
o Qurom u/ penggabungan, peleburan danQurom u/ penggabungan, peleburan dan
pengambil alihanpengambil alihan  ¾ bagian¾ bagian  setujui ¾setujui ¾
bagianbagian
o Quorum u/ perpanjangan jk waktuQuorum u/ perpanjangan jk waktu  ¾¾
bagianbagian persetujuan ¾ bagianpersetujuan ¾ bagian
2.2. DireksiDireksi
 Diangkat oleh RUPSDiangkat oleh RUPS
 Mengurus harta kekayaan PTMengurus harta kekayaan PT
 Mengelola & menjalankan manajemen PTMengelola & menjalankan manajemen PT
 Mewakili PT di dalam / di luar hukumMewakili PT di dalam / di luar hukum
 Menyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untukMenyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untuk
diaudit.diaudit.
 Bertanggung jawab penuh secara pribadi bila bersalah atau lalaiBertanggung jawab penuh secara pribadi bila bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian padamenjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada
perseroan.perseroan. apabila terjadi kepailitan karena kesalahan /apabila terjadi kepailitan karena kesalahan /
kelalaian Direksi dan kekayaan PT tdk cukup u/ menutupikelalaian Direksi dan kekayaan PT tdk cukup u/ menutupi
kerugian tsbkerugian tsb Direksi bertanggung jawab secara tanggungDireksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng.renteng.
3.3. KomisarisKomisaris
 Diangkat o/ RUPSDiangkat o/ RUPS
 Mengawasi & menasehati kebijakanMengawasi & menasehati kebijakan
DireksiDireksi
 Memberikan persetujuan / bantuanMemberikan persetujuan / bantuan
kepada Direksikepada Direksi
 Dapat bertindak sebagai pengurusDapat bertindak sebagai pengurus
 Hal-hal baru yg diatur o/ UU No 40/ 2007:Hal-hal baru yg diatur o/ UU No 40/ 2007:
1.1. PT wajib menyisihkan jmlh tertentu dr laba bersih tiapPT wajib menyisihkan jmlh tertentu dr laba bersih tiap
th u/ cadangan apabila PT memang mempunyai saldoth u/ cadangan apabila PT memang mempunyai saldo
laba positiflaba positif
2.2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan u/Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan u/
cadangan, dibagikan kpd pemegang saham kpdcadangan, dibagikan kpd pemegang saham kpd
pemegang shm sbg dividen bila ada laba positif,pemegang shm sbg dividen bila ada laba positif,
kecuali ditentukan lain dlm RUPSkecuali ditentukan lain dlm RUPS
3.3. PT yg menjalankan kegiatan usahanya di bidang /PT yg menjalankan kegiatan usahanya di bidang /
berkaitan dg SDA wajib melaksanakan tg jwb sosial &berkaitan dg SDA wajib melaksanakan tg jwb sosial &
lingkunganlingkungan  dpt dianggarkan & diperhitungkan sbgdpt dianggarkan & diperhitungkan sbg
by perseroan.by perseroan.
Berakhirnya / Bubarnya PTBerakhirnya / Bubarnya PT
1.1. Keputusan RUPSKeputusan RUPS
2.2. Jangka waktu habisJangka waktu habis
3.3. Penetapan pengadilan :Penetapan pengadilan :
 Permohonan kejaksaanPermohonan kejaksaan
 Permohonan pihak berkepentinganPermohonan pihak berkepentingan
berdasarkan alasan adanya cacat hukum dlmberdasarkan alasan adanya cacat hukum dlm
akta pendirianakta pendirian
 Permohonan pemegang saham, direksi,Permohonan pemegang saham, direksi,
dewan komisaris berdasarkan alasan PT tdkdewan komisaris berdasarkan alasan PT tdk
mungkin dilanjutkan spt:mungkin dilanjutkan spt:
o PT tdk aktif selama 3 th/lebihPT tdk aktif selama 3 th/lebih
o PT tdk dpt melakukan RUPS krn sebagianPT tdk dpt melakukan RUPS krn sebagian
besar pemegang sahamnya tdk diketahuibesar pemegang sahamnya tdk diketahui
alamatnyaalamatnya
o RUPS tdk dpt mengambil keputusan ygRUPS tdk dpt mengambil keputusan yg
sah krn perimbangan pemilikan shmsah krn perimbangan pemilikan shm
sedemikian rupa shg selalu tdk adasedemikian rupa shg selalu tdk ada
quorumquorum
o Kekayaan PT jauh berkurang shg tdk dptKekayaan PT jauh berkurang shg tdk dpt
melanjutkan kegiatan usahanya lagimelanjutkan kegiatan usahanya lagi

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakaidilsukri
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Rizki Gumilar
 
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...Idik Saeful Bahri
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA Fair Nurfachrizi
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Eko Mardianto
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuindra wijaya
 

Was ist angesagt? (20)

Ppt
PptPpt
Ppt
 
Hukum Surat Berharga
Hukum Surat BerhargaHukum Surat Berharga
Hukum Surat Berharga
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat BerhargaHukum tentang Surat Berharga
Hukum tentang Surat Berharga
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
Hukum Ketenagakerjaan - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Idik S...
 
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT-SURAT BERHARGA
 
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesiaHukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesia
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 

Andere mochten auch

PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)levana412y
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatasegintabrando
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatManunggal Amethyst
 
Pembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaPembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaStarren Screamo
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
 
Alur pendirian PT
Alur pendirian PTAlur pendirian PT
Alur pendirian PTAri Raharjo
 
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)wiwi novella
 
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint venture
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint venturePersekutuan likuidasi dan persekutuan joint venture
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint ventureitong22
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraManunggal Amethyst
 
Persekutuan Komanditer CV
Persekutuan Komanditer CVPersekutuan Komanditer CV
Persekutuan Komanditer CVArif Winahyu
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Edy Rahardjo
 
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014Hendrik Tobing
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 

Andere mochten auch (20)

PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
PERSEROAN TERBATAS (Proses Pendirian PT)
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
 
Prosedur pendirian pt
Prosedur pendirian ptProsedur pendirian pt
Prosedur pendirian pt
 
Persekutuan Komanditer
Persekutuan KomanditerPersekutuan Komanditer
Persekutuan Komanditer
 
CV / Commanditaire vennootschap
CV / Commanditaire vennootschapCV / Commanditaire vennootschap
CV / Commanditaire vennootschap
 
Perseroan terbatas
Perseroan terbatasPerseroan terbatas
Perseroan terbatas
 
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormatProfesi notaris sebagai jabatan terhormat
Profesi notaris sebagai jabatan terhormat
 
Pembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsaPembuktian dan daluwarsa
Pembuktian dan daluwarsa
 
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisiPerbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisi
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Alur pendirian PT
Alur pendirian PTAlur pendirian PT
Alur pendirian PT
 
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Pengurusan pendirian PT (Perseroan Terbatas)
 
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint venture
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint venturePersekutuan likuidasi dan persekutuan joint venture
Persekutuan likuidasi dan persekutuan joint venture
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Persekutuan Komanditer CV
Persekutuan Komanditer CVPersekutuan Komanditer CV
Persekutuan Komanditer CV
 
Makalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneterMakalah kebijakan moneter
Makalah kebijakan moneter
 
Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25Perbedaan uu 17 dg uu 25
Perbedaan uu 17 dg uu 25
 
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
Putusan sidang mk pembatalan uu koperasi telahucap-28-mei2014
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 

Ähnlich wie PERSEROAN TERBATAS

Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Wahyu Saputro
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukumGindha Wayka
 
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxPPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxmarhadi7
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnishudanolips
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNNanda_khalisa
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANFair Nurfachrizi
 
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptrifkirivaldish
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaYesica Adicondro
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...Bobby Sirait
 
Organisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanOrganisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanAdi Sudradjat
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
 
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxBADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxziaulfatwa2
 
2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnisAbu Aulia
 
Rapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamRapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamDua Dunia
 

Ähnlich wie PERSEROAN TERBATAS (20)

Pendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in BahasaPendirian pt in Bahasa
Pendirian pt in Bahasa
 
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
Forum hi mei 2008 ttng uu nomor 40 tahun 2007
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum
 
Dasar hukum pt
Dasar hukum ptDasar hukum pt
Dasar hukum pt
 
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptxPPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
PPT_PERSEROAN_TERBATAS.pptx
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Bahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnisBahan peng. bisnis
Bahan peng. bisnis
 
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMNHukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
Hukum & etika bisnis bagi PT dan BUMN
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
 
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.pptppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
ppt tanggungjawab direksi komisaris.ppt
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
 
Bumn
BumnBumn
Bumn
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
 
Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1
 
Organisasi Perusahaan
Organisasi PerusahaanOrganisasi Perusahaan
Organisasi Perusahaan
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
 
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptxBADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
BADAN USAHA administrasi rumah sakit.pptx
 
2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis2 h bisnis.organ bisnis
2 h bisnis.organ bisnis
 
Rapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang sahamRapat umum pemegang saham
Rapat umum pemegang saham
 

Mehr von Starren Screamo (13)

Gadai & hipotek
Gadai & hipotekGadai & hipotek
Gadai & hipotek
 
Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)Persekutuan komanditer (cv)
Persekutuan komanditer (cv)
 
Perikatan
PerikatanPerikatan
Perikatan
 
Pendahuluan
PendahuluanPendahuluan
Pendahuluan
 
Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)Merger (penggabungan perusahaan)
Merger (penggabungan perusahaan)
 
Lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaanLembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
 
Jual beli
Jual beliJual beli
Jual beli
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Haki
HakiHaki
Haki
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Materi 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosialMateri 1 mengenal ilmu sosial
Materi 1 mengenal ilmu sosial
 
Proposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatifProposal KKN alternatif
Proposal KKN alternatif
 

Kürzlich hochgeladen

Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexquotex
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptharis916240
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxMyusuf852079
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 

Kürzlich hochgeladen (13)

ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotexPengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
Pengenalan Quotex Trading untuk Pemula - dan panduan login ke quotex
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.pptmengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
mengidentifikasi risiko xxxxxxxxxxxx.ppt
 
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptxmanajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
manajemen_keuangan_&_investasi_06.15pptx
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 

PERSEROAN TERBATAS

  • 1. Perseroan Terbatas (PT)Perseroan Terbatas (PT) UU No 1 / 1995 Jo UU NoUU No 1 / 1995 Jo UU No 40/200740/2007
  • 2.  PengertianPengertian PT adl badan hk yg didirikanPT adl badan hk yg didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahaberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dalamdengan modal dasar yg seluruhnya terbagi dalam saham.saham.  Unsur-unsur badan hukum:Unsur-unsur badan hukum: 1.1. Organisasi yg teraturOrganisasi yg teratur dipimpin oleh pengurusdipimpin oleh pengurus 2.2. Harta kekayaan sendiriHarta kekayaan sendiri terpisah dgn harta kekayaanterpisah dgn harta kekayaan para anggotanyapara anggotanya 3.3. Melakukan hubungan hk sendiriMelakukan hubungan hk sendiri diwakili olehdiwakili oleh pengurusnya. Pengurus tdk bertanggung jawab lebihpengurusnya. Pengurus tdk bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan tugas yg diberikan kepada mereka.dari pelaksanaan tugas yg diberikan kepada mereka. 4.4. Mempunyai tujuan sendiriMempunyai tujuan sendiri  terlihat dalam anggaranterlihat dalam anggaran dasardasar
  • 3. Tanggung Jawab PemegangTanggung Jawab Pemegang SahamSaham  Tanggung jawab pemegang saham PTTanggung jawab pemegang saham PT terbatasterbatas pada nilai saham yg dimiliki apabila:pada nilai saham yg dimiliki apabila: 1.1. Telah memenuhi persyaratan sbg badan hukum.Telah memenuhi persyaratan sbg badan hukum. 2.2. Tidak memanfaatkan perseroan untuk kepentinganTidak memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi semata-mata.pribadi semata-mata. 3.3. Pemegang saham tdk terlibat dlm perbuatan melawanPemegang saham tdk terlibat dlm perbuatan melawan hukum.hukum. 4.4. Tdk menggunakan kekayaan perseroan secaraTdk menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum yg mengakibatkan kekayaanmelawan hukum yg mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tdk cukup untuk melunasi hutangperseroan menjadi tdk cukup untuk melunasi hutang PTPT 5.5. Tidak terjadi percampuran harta pribadi dan PTTidak terjadi percampuran harta pribadi dan PT
  • 4. Pendirian PTPendirian PT  Syarat Formil:Syarat Formil: 1.1. Pendiri minimal dua (2) orang atau lebih denganPendiri minimal dua (2) orang atau lebih dengan membuat akta pendirian yag dilakukan di depanmembuat akta pendirian yag dilakukan di depan notarisnotaris 2.2. Pendiri wajib mengambil bagian sahamPendiri wajib mengambil bagian saham 3.3. Apabila kurang dari 2 orang maka dlm maksimal 6Apabila kurang dari 2 orang maka dlm maksimal 6 bulan harus ada penggantinyabulan harus ada penggantinya 4.4. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum &Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum & Perundang-undangan. Ketentuan ini tdk berlaku bagiPerundang-undangan. Ketentuan ini tdk berlaku bagi PT yg dimiliki negara/ PT yg mengelola bursa efek,PT yg dimiliki negara/ PT yg mengelola bursa efek, lembaga kliring & penjaminan.lembaga kliring & penjaminan. 5.5. Cara mendapatkan pengesahan PT:Cara mendapatkan pengesahan PT:
  • 5.  Para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukanPara pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan dg menggunakan jasa teknologipermohonan dg menggunakan jasa teknologi informasiinformasiSistem Administrasi Badan HukumSistem Administrasi Badan Hukum secarasecara elektronikelektronik  60 hari setelah pengajuan harus ada pengesahan atau60 hari setelah pengajuan harus ada pengesahan atau penolakanpenolakan  Akta pendirian PT dan naskah asli/ salinan resmi aktaAkta pendirian PT dan naskah asli/ salinan resmi akta otentik dari perbuatan hukum yg berkaitan, dilekatkanotentik dari perbuatan hukum yg berkaitan, dilekatkan menjadi satu kesatuan.menjadi satu kesatuan.  Perbuatan hukum pendiri yg tercantum dlm aktaPerbuatan hukum pendiri yg tercantum dlm akta pendirian, mengikat PT setelah PT menjadi bdn hkpendirian, mengikat PT setelah PT menjadi bdn hk apabila setelah perbuatanhk tersebut disetujui olehapabila setelah perbuatanhk tersebut disetujui oleh semua pemegang dlm RUPS yg dihadiri oleh semuasemua pemegang dlm RUPS yg dihadiri oleh semua pemegang saham.pemegang saham.
  • 6.  RUPS I diselenggarkan plg lambat 60 hrRUPS I diselenggarkan plg lambat 60 hr setelah PT sah menjadi bdn hk.setelah PT sah menjadi bdn hk.  Setelah PT sah berdiri maka Direksi wajibSetelah PT sah berdiri maka Direksi wajib mendaftarkan PT dalam “Daftarmendaftarkan PT dalam “Daftar Perseroan”, sesuai dg UU No 3/1982 ttgPerseroan”, sesuai dg UU No 3/1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan.Wajib Daftar Perusahaan.  Pengumuman pendirian PT dlm TBNPengumuman pendirian PT dlm TBN IndonesiaIndonesia
  • 7.  Syarat MateriilSyarat Materiil 1.1. Modal dasar:Modal dasar:  Terdiri dr seluruh nilai nominal sahamTerdiri dr seluruh nilai nominal saham  Dapat berupa saham atas nama / saham atasDapat berupa saham atas nama / saham atas unjukunjuk  Minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutaMinimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)rupiah)  Saat pendirian minimal 25% modal dasarSaat pendirian minimal 25% modal dasar harus telah ditempatkan & disetor penuhharus telah ditempatkan & disetor penuh  Modal saham dpt berupa uang & bentuk lainModal saham dpt berupa uang & bentuk lain seperti brg tdk bergerakseperti brg tdk bergerak
  • 8.  Larangan-larangan PT:Larangan-larangan PT: a.a. Dilarang mengeluarkan saham untuk dimilikiDilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendirisendiri b.b. Dilarang saham tersebut dibeli oleh anakDilarang saham tersebut dibeli oleh anak perusahaannya sendiriperusahaannya sendiri c.c. Larangan2 tersebut mengandungLarangan2 tersebut mengandung pengecualian yi terhadap kepemilikan sahampengecualian yi terhadap kepemilikan saham yg diperoleh krn ada peralihanhk,hibah, hibahyg diperoleh krn ada peralihanhk,hibah, hibah wasiat ttp hny dlm 1 tahun hrs dialihkanwasiat ttp hny dlm 1 tahun hrs dialihkan kepada pihak lainkepada pihak lain
  • 9.  Perubahan ADPerubahan AD 1.1. Ditetapkan oleh RUPS dgn akta notarisDitetapkan oleh RUPS dgn akta notaris 2.2. Mendapatkan persetujuan menteri & didaftar dlm DaftarMendapatkan persetujuan menteri & didaftar dlm Daftar Perusahaan & dimumkan. Hal2 yg hrs diumumkan:Perusahaan & dimumkan. Hal2 yg hrs diumumkan:  Nama perusahaanNama perusahaan  Maksud & tujuanMaksud & tujuan  Kegiatan usaha perseroanKegiatan usaha perseroan  Jangka waktu berdirinya PTJangka waktu berdirinya PT  Besarnya modal dasarBesarnya modal dasar  Pengurangan modal ditempatkan & disetorPengurangan modal ditempatkan & disetor  Perubahan status menjadi Tbk atau sebaliknyaPerubahan status menjadi Tbk atau sebaliknya 3.3. Jk waktu perubahan max 30 hr stlh RUPSJk waktu perubahan max 30 hr stlh RUPS  lbh dr itu batallbh dr itu batal 4.4. Perpanjangan PT adl 60 hr sblm jk waktu berdirinya PT habisPerpanjangan PT adl 60 hr sblm jk waktu berdirinya PT habis
  • 10. SAHAMSAHAM  Saham merupakan merupakan benda bergerakSaham merupakan merupakan benda bergerak  Saham merupakan surat tanda bukti tentang ikut seseorang dlm PTSaham merupakan surat tanda bukti tentang ikut seseorang dlm PT  Bentuk saham :Bentuk saham : a.a. Saham biasaSaham biasa  Saham blanco/lihat/unjuk/bawa dan saham atas namaSaham blanco/lihat/unjuk/bawa dan saham atas nama b.b. Saham preferent/prioritas (kumulatif & wintsdelend), saham bonus danSaham preferent/prioritas (kumulatif & wintsdelend), saham bonus dan saham pendirisaham pendiri  Cara pemindahan hak atas saham:Cara pemindahan hak atas saham: a.a. Saham atas unjukSaham atas unjuk penyerahan surat sahampenyerahan surat saham b.b. Saham atas namaSaham atas nama akta pemindahan hak baik dengan akta otentikakta pemindahan hak baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tanganmaupun akta di bawah tangan  Perseroan wajib menjamin semua shm yg ditawarkan pemegang sahamPerseroan wajib menjamin semua shm yg ditawarkan pemegang saham dibeli dengandibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai.harga wajar dan dibayar tunai.  Pemegang saham berhak menggugat PT ke PN bila dirugikan &Pemegang saham berhak menggugat PT ke PN bila dirugikan & diperlakukan tdk adil.diperlakukan tdk adil.
  • 11. ORGAN PTORGAN PT 1.1. RUPS (pemegang kekuasaan tertinggi)RUPS (pemegang kekuasaan tertinggi) o Dilakukan o/ Direksi/ Komisaris/ permintaan 1 pemegang saham /Dilakukan o/ Direksi/ Komisaris/ permintaan 1 pemegang saham / lebih yg mewakili 1/10 bagian dari jmlh seluruh sahamlebih yg mewakili 1/10 bagian dari jmlh seluruh saham o PT TbkPT Tbk sebelum RUPS wajib ada pengumuman di dua suratsebelum RUPS wajib ada pengumuman di dua surat kabar/ harian yg berskala nasionalkabar/ harian yg berskala nasional o Adanya ketentuanAdanya ketentuan one share on voteone share on vote o RUPS dapat juga dilakukan dengan media telekonferensi, videoRUPS dapat juga dilakukan dengan media telekonferensi, video konferensi / sarana media elektronik lainnya.konferensi / sarana media elektronik lainnya. o Quorum RUPSQuorum RUPS dihadiri o/ pemegang saham yg mewakili lebihdihadiri o/ pemegang saham yg mewakili lebih dr ½ bagian dari jmlh seluruh saham.dr ½ bagian dari jmlh seluruh saham. o Apabila qurom tdk terpenuhi maka diadakan RUPS ke-2Apabila qurom tdk terpenuhi maka diadakan RUPS ke-2 Quorum = 1/3. Pemberitahuan paling lambat 7 hari sblm RUPSQuorum = 1/3. Pemberitahuan paling lambat 7 hari sblm RUPS ke-2ke-2 o RUPS ke-2 paling cpt 10 hari & paling lambat 21 hr dr RUPS ke 1RUPS ke-2 paling cpt 10 hari & paling lambat 21 hr dr RUPS ke 1
  • 12. o Pengambilan keputusanPengambilan keputusan musyawarah & suaramusyawarah & suara terbanyakterbanyak o Quorom perubahan ADQuorom perubahan AD 2/3 bagian, disetujui2/3 bagian, disetujui oleh 2/3oleh 2/3 o Quorum RUPS ke-2 u/ perubahan ADQuorum RUPS ke-2 u/ perubahan AD2/32/3 bagianbagian  disetujui o/ suara terbanyak.disetujui o/ suara terbanyak. o Qurom u/ penggabungan, peleburan danQurom u/ penggabungan, peleburan dan pengambil alihanpengambil alihan  ¾ bagian¾ bagian  setujui ¾setujui ¾ bagianbagian o Quorum u/ perpanjangan jk waktuQuorum u/ perpanjangan jk waktu  ¾¾ bagianbagian persetujuan ¾ bagianpersetujuan ¾ bagian
  • 13. 2.2. DireksiDireksi  Diangkat oleh RUPSDiangkat oleh RUPS  Mengurus harta kekayaan PTMengurus harta kekayaan PT  Mengelola & menjalankan manajemen PTMengelola & menjalankan manajemen PT  Mewakili PT di dalam / di luar hukumMewakili PT di dalam / di luar hukum  Menyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untukMenyerahkan laporan keuangan PT kepada akuntan publik untuk diaudit.diaudit.  Bertanggung jawab penuh secara pribadi bila bersalah atau lalaiBertanggung jawab penuh secara pribadi bila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian padamenjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan.perseroan. apabila terjadi kepailitan karena kesalahan /apabila terjadi kepailitan karena kesalahan / kelalaian Direksi dan kekayaan PT tdk cukup u/ menutupikelalaian Direksi dan kekayaan PT tdk cukup u/ menutupi kerugian tsbkerugian tsb Direksi bertanggung jawab secara tanggungDireksi bertanggung jawab secara tanggung renteng.renteng.
  • 14. 3.3. KomisarisKomisaris  Diangkat o/ RUPSDiangkat o/ RUPS  Mengawasi & menasehati kebijakanMengawasi & menasehati kebijakan DireksiDireksi  Memberikan persetujuan / bantuanMemberikan persetujuan / bantuan kepada Direksikepada Direksi  Dapat bertindak sebagai pengurusDapat bertindak sebagai pengurus
  • 15.  Hal-hal baru yg diatur o/ UU No 40/ 2007:Hal-hal baru yg diatur o/ UU No 40/ 2007: 1.1. PT wajib menyisihkan jmlh tertentu dr laba bersih tiapPT wajib menyisihkan jmlh tertentu dr laba bersih tiap th u/ cadangan apabila PT memang mempunyai saldoth u/ cadangan apabila PT memang mempunyai saldo laba positiflaba positif 2.2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan u/Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan u/ cadangan, dibagikan kpd pemegang saham kpdcadangan, dibagikan kpd pemegang saham kpd pemegang shm sbg dividen bila ada laba positif,pemegang shm sbg dividen bila ada laba positif, kecuali ditentukan lain dlm RUPSkecuali ditentukan lain dlm RUPS 3.3. PT yg menjalankan kegiatan usahanya di bidang /PT yg menjalankan kegiatan usahanya di bidang / berkaitan dg SDA wajib melaksanakan tg jwb sosial &berkaitan dg SDA wajib melaksanakan tg jwb sosial & lingkunganlingkungan  dpt dianggarkan & diperhitungkan sbgdpt dianggarkan & diperhitungkan sbg by perseroan.by perseroan.
  • 16. Berakhirnya / Bubarnya PTBerakhirnya / Bubarnya PT 1.1. Keputusan RUPSKeputusan RUPS 2.2. Jangka waktu habisJangka waktu habis 3.3. Penetapan pengadilan :Penetapan pengadilan :  Permohonan kejaksaanPermohonan kejaksaan  Permohonan pihak berkepentinganPermohonan pihak berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dlmberdasarkan alasan adanya cacat hukum dlm akta pendirianakta pendirian  Permohonan pemegang saham, direksi,Permohonan pemegang saham, direksi, dewan komisaris berdasarkan alasan PT tdkdewan komisaris berdasarkan alasan PT tdk mungkin dilanjutkan spt:mungkin dilanjutkan spt: o PT tdk aktif selama 3 th/lebihPT tdk aktif selama 3 th/lebih
  • 17. o PT tdk dpt melakukan RUPS krn sebagianPT tdk dpt melakukan RUPS krn sebagian besar pemegang sahamnya tdk diketahuibesar pemegang sahamnya tdk diketahui alamatnyaalamatnya o RUPS tdk dpt mengambil keputusan ygRUPS tdk dpt mengambil keputusan yg sah krn perimbangan pemilikan shmsah krn perimbangan pemilikan shm sedemikian rupa shg selalu tdk adasedemikian rupa shg selalu tdk ada quorumquorum o Kekayaan PT jauh berkurang shg tdk dptKekayaan PT jauh berkurang shg tdk dpt melanjutkan kegiatan usahanya lagimelanjutkan kegiatan usahanya lagi