TIKoMeter ~ Indikator Utama TIK oleh Tatang A Taufik
Daerah Cerdas dan Berkelanjutan 1 Maret 2014 Tatang A. Taufik
1. DAERAH “CERDAS DAN BERKELANJUTAN”
(SMART AND GREEN REGIONS) :
PENDEKATAN SISTEM INOVASI
Dr. Tatang A. Taufik
Deputi Kepala BPPT Bidang PKT
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Seminar Nasional
“Smart City : Solusi Permasalahan Perkotaan Indonesia?”
UGM, Yogyakarta, 1 Maret 2014
4. PENDAHULUAN
1. Indonesia : paradoks kemajuan
–
–
–
–
–
Pertumbuhan vs. kualitas(?)
Kemajuan vs. kesenjangan
Peningkatan ekspor vs. ketergantungan impor
SDM terdidik vs. pengangguran terdidik
Pemanfaatan SDA vs. degradasi lingkungan
1. Daerah otonom : “miniatur” Indonesia dengan beragam
“wajah” dimensi lokalitas
2. Pengetahuan : memberi sebuah harapan(?)
5. “DOMINASI” PULAU JAWA DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL
(BPS, Des 2012) ~ US$ 910 B
Sumatera
23,8%
23,8%
Sulawesi
4,8%
4,8%
Kalimantan
Papua-Maluku
9,3%
9,3%
2,1%
2,1%
57,5
57,5
%
%
Jawa
2,5%
2,5%
Bali-NT
6. PENGETAHUAN
• Himpunan (akumulasi dinamis) wawasan, keterampilan dan
pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
(IPTEKIN) ~ thinking & doing
• Pergerseran paradigma (penguasaan, pengembangan,
penerapan/pendayagunaan dan difusi serta proses
pembelajaran) :
– Linear pipeline dinamic process
– Parsial Sistemik : IPTEK “terkotak-kotak” Sistem IPTEKIN (Sistem
Inovasi)
– Sistem inovasi sebagai “kunci” keberhasilan pembangunan
– Implikasi perubahan paradigma kebijakan
• Tantangan terkait SI dalam konteks “teritori” (kewilayahan) ~
negara atau daerah, a.l.:
– Ekosistem (untuk berkreasi - berinovasi)
– Brain drain
– Dsb.
7. ILUSTRASI KETERKAITAN TAK LENGKAP
Knowledge base; industrial base; sosio-kultur & politik
Periset
Inventor
Brain
drain
Discovery
Inovator
Brain
drain
Banyak aktor
Pengembangan Ilmu
Pengetahuan &
Teknologi
Inovasi
Invensi
Difusi
Aset Intelektual
Perkembangan Bisnis,
Ekonomi, Sosial &
Budaya
Pemerintahan
dan Governance
Pembelajaran
Aktor & para pemangku
kepentingan
Proses ekonomi, sosial-budaya di “tingkat
lokal”
8. PARADIGMA PEMBANGUNAN DAERAH
• Pembangunan daerah “berbasis pengetahuan” :
– Pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan
– Pembangunan sosial-budaya berbasis pengetahuan
• IPTEKIN sebagai salah satu kunci keberhasilan :
Pendekatan penguatan sistem inovasi (PSI) ~ thinking &
doing
• Pengarusutamaan PSI dalam pembangunan daerah : a.l.,
tercermin dalam RPJMD (& RPJPD) ~ “tata kelola baru”
(new governance) dalam pembangunan daerah
• Daerah sebagai “sumber inovasi dan inspirasi” bagi
kejayaan Indonesia : daerah “cerdas” dan
“berkelanjutan.”
10. DAERAH “CERDAS” DAN “BERKELANJUTAN” :
PEMETAAN UMUM (1)
ASPEK
Nilai (values) atau
kriteria ideal “baru”
CERDAS
BERKELANJUTAN
1. Kebutuhan dasar minimum rakyat
1. Keseimbangan lingkungan
terpenuhi (pendidikan, kesehatan,
hidup yang terpelihara
keamanan pangan & energi , dsb.)
2. Adaptabilitas terhadap
sebagai prasyarat ketahanan ekonomi
perubahan iklim dan
yang memadai
kebencanaan
2. Kesejahteraan ekonomi yang
3. Ciri budaya yang toleran
didukung prakarsa kreatif dan
terhadap heterogenitas
perkembangan ekonomi/industri
dengan kehidupan sosial
kreatif yang berdaya saing, serta
yang inklusif/adil kemajuan ekonomi yang tinggi dan
memiliki kohesi sosial
inklusif
yang cukup tinggi
3. Kualitas SDM yang baik disertai
4. Bisnis/industri yang tidak
adaptabilitas terhadap dinamika
merusak lingkungan
perubahan
dan/atau yang turut
4. Kemudahan mobilitas
memperbaiki kualitas
5. Infrastruktur terintegrasi yang efektif
lingkungan
dan efisien
6. Budaya kreatif-inovatif
• Bagaimana menterjemahkan ke dalam “indikator” yang terukur
11. PEMETAAN UMUM (2)
ASPEK
Tata kelola
(governance)
CERDAS
BERKELANJUTAN
1. Pelayanan publik yang prima
2. Pemerintahan yang kreatif,
menginspirasi, berprestasi
3. Partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan
4. Kebijakan publik yang
mendorong keterlibatan
(engagement) nyata para
pemangku kepentingan dalam
proses pemberdayaan
masyarakat (khususnya usia
muda dan kelompok perempuan
serta kelompok khusus) dan
dalam proses implementasi
kebijakan pembangunan
1. Pemerintahan yang
transparan/akuntabel,
demokratis/berkeadilan
2. Kebijakan publik yang
mendorong nilai tambah sumber
daya alam (& lingkungan) dan
pendayagunaan kearifan lokal
3. Tata fungsi & perkembangan
kawasan yang terkelola
4. Kesadaran dan partisipasi
masyarakat yang tinggi dalam
pengelolaan lingkungan
5. Keterlibatan (engagement) nyata
para pemangku kepentingan
dalam proses peningkatan
kualitas lingkungan
• Bagaimana menterjemahkan ke dalam “indikator” yang terukur
12. PEMETAAN UMUM (3)
ASPEK
Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Inovasi
(IPTEKIN) ~
Kemampuan dan
keselarasan dukungan
IPTEKIN
CERDAS
BERKELANJUTAN
1. Pembangunan progresif (pada
1. Perbaikan pemenuhan Hak
konteks lokal, nasional dan global )
Azasi Manusia (inklusifitas dan
dan keberhasilan otonomi daerah
perlindungan publik)
2. Pertumbuhan dan perbaikan
2. Perbaikan keseimbangan
kualitas ekonomi serta daya saing
lingkungan hidup
industrial
3. Peningkatan adaptabilias
3. Peningkatan kapasitas inovatif dari
terhadap dinamika perubahan,
sinergitas dan kompetensi
termasuk perubahan iklim dan
pemangku kepentingan IPTEKIN
kebencanaan
4. Perkembangan bisnis-bisnis inovatif 4. Peningkatan kemandirian
5. Pemenuhan kebutuhan dasar dan
khusus yang kontekstual
1. Penguasaan, pengembangan, penerapan dan difusi serta proses
pembelajaran IPTEKIN yang didukung dengan ekosistem yang kondusif
2. Ciri budaya kreatif-inovatif yang kuat dan maju yang didukung oleh
kesadaran atas IPTEKIN yang mendorong perbaikan inklusifitas/keadilan
sosial dan kehidupan masyarakat yang dinamis
• Bagaimana menterjemahkan ke dalam “indikator” yang terukur dan strategi,
kebijakan dan tindakan
13. APA ITU “PENGUATAN SISTEM INOVASI”
• Sistem inovasi : suatu kesatuan (lembaga, SDM, infra &
suprastrukur, jejaring, proses/interaksi) yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan
inovasi, difusi, dan proses pembelajaran
• Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem (holistik,
serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem :
a. Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu
diarahkan untuk membenahi “isu-isu kelemahan atau
kegagalan sistemik” (systemic failures);
b. Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu
kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation
policy framework).
14. FUNGSI UTAMA SISTEM INOVASI
1. Menguasai, mengembangkan dan meningkatkan
pendayagunaan IPTEKIN (termasuk aktivitas penelitian,
pengembangan dan perekayasaan/litbangyasa).
2. Memandu arah bagi para penyedia dan pengguna serta
pemangku kepentingan IPTEKIN lainnya, agar semakin
mampu mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya
secara sinergis.
3. Memperkuat/mengembangkan pasokan sumber daya, yaitu
modal/kapital, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan/pengembangan eksternalitas yang
positif.
5. Memfasilitasi formasi dan pengembangan pasar.
15. ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI
Permintaan (Demand)
inovasi
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
difusi
Sistem Politik
Pemerintahan
Discovery
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Pendidikan dan
Pelatihan Profesi
Discovery
Sistem
invensi Industri
invensi
Perusahaan Besar
Intermediaries
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbangyasa
Kebijakan RPT
Lembaga Litbangyasa
Litbangyasa Pemerintah
Brokers
UKM “Matang/ Mapan”
Intermediasi
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Standar dan
Norma
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
PROSES PEMBELAJARAN
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap pembelajaran
dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi dan
kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
16. MENGKAJI ISU SISTEMIK SISTEM INOVASI :
CONTOH MENGENALI ISU KEBIJAKAN
• Smith (2000) :
1.
2.
3.
4.
Technology (vendor) locked-in
Kelembagaan
Infrastruktur
Transisi.
• Edquist (2001) :
1.
2.
3.
4.
Fungsi-fungsi
Organisasi/lembaga
Kelembagaan/kebijakan
Interaksi atau keterkaitan antar elemen.
• Arnold dan Boekholt (2002) :
1.
2.
3.
4.
Kapabilitas
Lembaga
Jaringan
Framework.
17. ISU POKOK KEBIJAKAN INOVASI
Isu
Kebijakan
2
Kelembagaan & Daya Dukung
Iptek serta Absopsi oleh Industri
3
Interaksi &
Pelayanan
5
Fokus & Keterpaduan
Rantai Nilai
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan
Profesi
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Standar dan
Norma
Sistem Industri
Perusahaan Besar
Intermediaries
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/
Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Isu
Kebijakan
1
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri/ Sektoral
SDA dan Lingkungan
Lingkungan / Kerangka
Umum
4 Budaya Inovasi
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi
dan kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
6
Keselarasan dengan
Tantangan Global
Global
18. ISU SISTEMIK YANG PERLU DIBENAHI : KATA KUNCI
1
6
2
5
3
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
4
1. IKLIM/LINGKUNGAN (bagi inovasi dan bisnis).
2. PENYEDIA (SUPPLY) & PENGGUNA (DEMAND).
3. KETERKAITAN/INTERAKSI, JARINGAN,
PELAYANAN.
4. BUDAYA KREATIF-INOVATIF.
5. FOKUS - KETERPADUAN, KOORDINASI KOHERENSI.
6. DINAMIKA GLOBAL.
19. STRATEGI MULTIDIMENSI PSI
1. LOKALITAS TERITORIAL ~ keragaman daerah, kewilayahan,
keruangan, geografis, sosio kultural, sistem pemerintahan
ekosistem daerah bagi perkembangan kreativitaskeinovasian di daerah
2. INDUSTRIAL ~ keragaman & karakteristik industri daya
saing industrial & industri berpotensi unggul
3. PENGETAHUAN ~ jaringan inovasi (hubungan, kemitraan,
dinamika interaksi) dinamika perkembangan, aliran &
pemanfaatan pengetahuan
4. AKTOR INOVASI ~ teknoprener penguatan bisnis inovatif
& modernisasi/revitalisasi bisnis (ekonomi)
5. KONTEKS KHUSUS pilar-pilar tematik spesifik yang
relevan (kontekstual) & urgen.
20. KERANGKA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Elemen Penguatan Sistem
Visi & Misi
Pembangunan –
“Tema Besar”
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
Flagship Programs
22. BEBERAPA MITRA DAERAH KERJASAMA : Kabupaten/Kota
Kontinental
Kepulauan
Khusus: Perbatasan
Khusus: Tertinggal
2
9
1
3
11
4
KE SUMATERA :
1.Kab. Pelalawan
2.Kab. Kep. Anambas
3.Kota Pagaralam
6
5
7
8
KE JAWA :
4.Kota Tangsel
5.Kota Cimahi
6.Kota Pekalongan
7.Kab. Banyumas
8.Kab. Ngawi
10
KE KALIMANTAN :
9.Kab. Kapuas Hulu
KE BALI-NT :
10.Kab. Bangli
KE SULAWESI :
11.Kab. Bantaeng
Keseluruhan kerjasama dengan daerah otonom ± 100
(dari 542 daerah otonom). Kurang dari 20 menunjukkan
kehendak implementasi penguatan sistem inovasi (PSI).
24. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PELALAWAN
VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG :
TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN YANG
UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH DALAM MASYARAKAT YANG BERADAB,
BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA MELAYU TAHUN 2030
VISI 2011-2016 :
“ PEMBAHARUAN MENUJU
KEMANDIRIAN PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT
KABUPATEN PELALAWAN ”
25. PRAKARSA PELALAWAN ~ P20/20
Input
Proses
Kinerja
2%
Investasi
5
Program
Prioritas
Daerah
Mencapai 2% rasio Litbang/PDRB (GERD/GDP)
① Penguatan sistem inovasi
daerah
② Pengembangan klaster industri
unggulan daerah
③ Pengembangan jaringan inovasi
④ Pengembangan teknoprener
⑤ Pengembangan pilar-pilar
tematik
6
Kerangka
Kebijakan
Inovasi
① Mengembangkan iklim yang kondusif bagi inovasi
dan bisnis
② Memperkuat kelembagaan dan daya dukung
iIPTEKIN dan mengembangkan kemampuan
absorpsi oleh industri, khususnya UKM
③ Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan
pelayanan berbasis teknologi
④ Mendorong budaya inovasi
⑤ Menumbuhkembangkan dan memperkuat
keterpaduan pemajuan sistem inovasi
⑥ Penyelarasan dengan perkembangan global
Menjadi salah satu dari 20 kabupaten paling kompetitif di Indonesia
tahun 2020
26. CONTOH PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI :
TEKNOPOLITAN PELALAWAN - RIAU
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
27. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONTOH PJI KABUPATEN PELALAWAN :
TEKNOPOLITAN PELALAWAN
Masterplan Teknopolitan Pelalawan
Kajian lingkungan hidup strategis
Ijin prinsip penggunaan lahan kawasan (Menhut)
KPI Potensial MP3EI
Penyelarasan RTRW
Kelembagaan pengelola kawasan
Prototipe animasi kawasan
Masterplan STTP
Penyiapan SDM STTP (beasiswa di UTM)
Pendaftaran 3 paten oleh tim pengajar STTP
Penyiapan perencanaan zoning code/regulation (2014)
Sosialisasi teknopolitan & telecenter
Inisiasi portal PSI Pelalawan
Kerjasama internasional pengembangan teknopolitan.
28. CONTOH JARINGAN INOVASI : TEKNOPOLITAN PELALAWAN
KABUPATEN PELALAWAN - PROVINSI RIAU
Area of 3,754 ha.
Industries
Offices
Sport Center
Research & Dev’t
University
Main Gate
“New” smart & green city
Housing
Services & Commercials
Sekolah
Tinggi
Teknologi
Pelalawan
(STTP)
29. VISI KOTA PEKALONGAN 2010 – 2015
Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 :
Terwujudnya Kota Jasa
yang Berwawasan Lingkungan
menuju Masyarakat Madani
Berbasis Nilai-nilai Religiusitas
30. KERANGKA STRATEGI E-DEVELOPMENT
Dimulai intensif pertengahan 2007/2008; Titik masuk : TIK dengan konsep E-Development.
3
E-Government
1
5
e-Leadership,
Kebijakan &
Kelembagaan
Industri TIK & EBusiness
2
Infrastruktur Infokom Terpadu
4
e-Society
31. CAPAIAN JARINGAN INOVASI KOTA PEKALONGAN
1. Teknopolitan Batik Kota Pekalongan : penataan ulang fungsifungsi kawasan kota menuju kota kreatif / smart & green city.
2. Konsep Teknopolitan Batik Kota Pekalongan telah disepakati,
dengan ikon Batik Innovation & Cultural Center (BICC), yang akan
dipusatkan di Kawasan Jatayu.
3. Rekomendasi kebutuhan teknologi pada industri inti batik sudah
dianalisis.
4. Telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen
pengetahuan dan TIK pada industri inti batik.
5. Rekomendasi implementasi open method of coordination
(OMC)/metode koordinasi terbuka (MKT).
6. Rekomendasi strategi peningkatan penggunaan pewarna alami
pada produk batik Kota Pekalongan.
7. Prototipe animasi Kawasan Teknopolitan Batik.
32. PUSAT INOVASI (BICC) : SINERGI MASTERPLAN GOR JATAYU
(DINAS PARIWISATA) DENGAN KONSEP TEKNOPOLITAN BATIK
JEMB
ATAN
33. BEBERAPA ISU PENTING
• Kepemimpinan visioner
• Kerangka “sistem” ~ iterasi perencanaan, implementasi,
evaluasi, dst. harapan adanya “terobosan”
• Partisipasi & keterlibatan (engagement) ~ pemerintah, bisnis,
“komunitas”(?)
• Pemanfaatan bidang IPTEKIN “hijau” ~ mis. TIK, Energi,
Lingkungan (termasuk air, sampah, drainase, limbah),
Transportasi, Kesehatan, Pendidikan, “kearifan lokal”, dsb.
• Ruang publik kreatif
• Kelompok khusus : usia muda dan perempuan
• New common ground rules/values : “cerdas dan hijau”
bukan sekedar jargon, wacana dan aturan, tetapi ruang
kesempatan baru bagi kreativitas-keinovasian,
kepeloporan, keteladanan dan praktik keseharian serta
keterlibatan semua pemangku kepentingan.
34. PERGESERAN PERAN PERGURUAN TINGGI :
MENDORONG MASYARAKAT DAN DAERAH CERDAS DAN BERKELANJUTAN
LITBANG
-Pengembanga
n Iptekin
KNOWLEDGE PENGABDIAN
KNOWLEDGE MASYARAKATSolusi
POOL
POOL
Pembangunan
PENDIDIKAN &
PENGAJARAN Pengembangan
SDM
36. PENUTUP
• Prakarsa yang dilakukan oleh BPPT bersama daerah mitra
baru pada tahapan awal
• Capacity building menjadi keharusan
• Dinamika di tingkat lokal selalu menjadi tantangan”baru”
“dunia nyata” merupakan arena belajar bersama
terpenting ada di daerah/tingkat lokal (dengan
keragaman lingkungan formal & non formalnya)
• Knowledge pool (perguruan tinggi) semakin perlu terlibat
dan tidak dapat lagi mengabaikan komunitas, lingkungan
masyarakat dan hal lain “di luar kampus” sebagai
“pemaknaan baru” dan bagian integral dari pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi ( extended/greater
innovating campus).
37. PSI : MEMBAWA PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROGRESIF &
BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN
. . . dalam keselarasan
kita maju . . .
Penguatan
IPTEKIN
Sistem
Untuk
Inovasi
Semua
38. Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing
dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara
Salam Inovasi Indonesia
Terima Kasih
DB PKT
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung II BPPT, Lt 13
Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-316 9441
Fax. (021)-319 24127
Gedung Pusat Inovasi & Bisnis Teknologi BPPT – Kawasan
PUSPIPTEK
Tangerang Selatan
Telp. (021)-7579 1349
Fax. (021)-7579 1348
http://www.bppt.go.id
http://portal.gin.web.id
47. CONTOH : RELAWAN INDONESIA BERINOVASI WILAYAH KOTA PEKALONGAN
dalam Pemberdayaan Masyarakat Juni 2012
Visi 2010 – 2015 :
Terwujudnya Kota Jasa
yang (Kreatif &)
Berwawasan Lingkungan
menuju Masyarakat Madani
Berbasis Nilai-nilai Religiusitas
Para Relawan Muda . . .
Deputi PKT . . .
Fasilitator & Mentor . . .
Wakil Walikota . . .
Ketua DPRD . . .
Kelompok (Balarela) . . .
Sekda . . .
Mulai Berkegiatan . . .
48. CONTOH : RELAWAN INDONESIA BERINOVASI WILAYAH KOTA PEKALONGAN
dalam Pemberdayaan Masyarakat Juni 2012
Balarela “Ki Bahurekso”
mensosialisasikan kebersihan
kepada pedagang . . .
Balarela “Ki Bahurekso”
membersihkan taman pantai &
menanam pohon . . .
Balarela “Melek IT” & Ibu-ibu
PKK ...
Balarela “Melek IT” & Anakanak TPA ...
Balarela “Ki Bahurekso”
Balarela “Banyu Biru”
menanam mangrove ...
Editor's Notes
Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.
Penyederhanaan sistem inovasi antara lain dapat ditunjukkan dengan bentuk skema ini. Skema ini menunjukkan elemen2 penting sistem dan ilustrasi prosesnya.
Cara pandang ini memberikan sandaran dan kerangka kerja bagi kita secara sendiri maupun bersama tentang pentingnya pendekatan sistemik / holistik, ketidaklinieran sifatnya, dan pentingnya interaksi, kemitraan dan sinergitas berbagai elemen sistem serta pentingnya peran pemerintah untuk menghasilkan koherensi berbagai kebijakan terkait yang biasa disebut dengan kebijakan inovasi.