Kesiapan Desa menghadapi MEA
•Download as POT, PDF•
5 likes•1,351 views
Tiga kalimat: Pemerintah pusat dan daerah perlu memahami bahwa Dana Desa bersumber dari APBN bukan hibah, serta UU Desa mengatur hak otonomi dan kewenangan Desa dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Aparat pemerintah harus mendukung pelaksanaan UU Desa secara tepat dan menghindari interpretasi yang menyimpang.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to Kesiapan Desa menghadapi MEA
Similar to Kesiapan Desa menghadapi MEA (20)
More from suryokoco suryoputro
More from suryokoco suryoputro (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Kesiapan Desa menghadapi MEA
- 1. Suryokoco Suryoputro Ketua Relawan Desa Nusantara Pengusul Domain Khusus Desa Pendiri Blogdesa.id, Desa Institute, Channel Desa Surakarta 14 Nopember 2015www.relawandesa.id Kesiapan Desa Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean SEMINAR NASIONAL “PENINGKATAN EKONOMI DESA UNTUK MENGHADAPIMASYARAKAT EKONOMI ASEAN“ “Pekan Hukum Nasional 2015” Universitas Sebelas Maret
- 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.
- 3. a. Kesatu, implementasi MEA berpotensi menjadikan Indonesia sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilasasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam mininal. b. Kedua, melebarnya defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang. c. Ketiga, implementasi MEA membebaskan aliran tenaga kerja sehingga harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA) akan berdampak pada naiknya remitansi TKA yang saat ini pertumbuhannya lebih tinggi daripada remitansi TKI. Akibatnya, ada beban tambahan yaitu dalam menjaga neraca transaksi berjalan dan mengatasi masalah pengangguran. d. Keempat, implementasi MEA akan mendorong masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN. Antisipasi MEA
- 4. VISI & MISI JOKOWI - JK VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Misi :
- 5. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK • Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik • Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa • Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI • Dedikasikan pembangunan kualitas SDM • Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan • Membangun sektor keuangan berbasis nasional • Untuk penguasaan Sumber Daya Alam melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR dan atau saham untuk masyarakat lokal dan sekitar tambang BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN • Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa Implementasi TRISAKTI - Desa
- 6. Apa Kabar Desa ... ?
- 7. Kisah UU Desa no 6 / 2014 UU No 32 Tahun 2004, adalah UU tentang pemerintah daerah dengan pengaturan desa hanya ada dalam 14 pasal ( 202–216), dan Desa diatur dengan pp no 72 tahun 2005. UU No 32 Tahun 2004, pada tahun 2006 mulai diwacanakan dipecah menjadi 3 UU yaitu : UU Pemerintah daerah, UU Pemilihan Kepala Daerah dan UU Desa. 2008 DPR menginisiasi RUU Pembangunan Perdesaan yang kemudian dimentahkan oleh Kementerian dalam Negeri mengingat akan ada inisiasi UU Desa yang segera disusun oleh Pemerintah 2010 Badan Legislasi DPR RI memasukkan RUU Desa menjadi Prolegnas RUU Prioritas. 18 Desember 2013 DPR dan Pemerintah mengesahkan UU Desa 15 Januari 2014 Presiden Menandatangani UU Desa
- 8. Pengaturan Desa Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya; Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan; Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa Memajukan perekonomian Menjadi subjek pembangunan
- 9. Sistem Pemerintahan Desa Musyawarah DesaMusyawarah Desa Kepala DesaKepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok)Panitia (ad-hok) BUMDesBUMDes Masyarakat kepentingan khusus Masyarakat kepentingan khusus Bagian Wilayah DesaBagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara DemokratisLembaga Kemasy/Adat Lembaga Kemasy/Adat Dipilih langsung
- 10. Mandat Kewenangan Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan lokal berskala Desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Desa • Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan warganya • Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar • Desa diharapkan mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga
- 11. Sumberdaya Desa Keuangan Desa ( PADes, DD APBN, BHPRD, ADD, Bantuan APBD, Hibah dll ) Manusia Sosial dan Budaya Ekonomi Alam Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola Sumberdaya
- 12. Badan Usaha Milik Desa Desa dapat membentuk BUM Desa, dibentuk untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi. Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART BUMDes Akan lebih mampu menterjemahkan UUD 1945 pasal 33
- 13. SIMDesaSIMDesa serverserver Sistem aplikasiSistem aplikasi diklatdiklat Internet aksesInternet akses Sistem Informasi Desa
- 14. Titik Kritis Pelaksanaan UU Desa Mispersepsi akibat diseminasi Informasi UU Desa yang tidak sistematis, dan pemerintah pusat masih juga belum menemukan bentuk / desain besar pembangunan perdesaan Disorientasi Aparat Pemerintah / Pelaksana UU Desa : Adanya ketidakrelaan supradesa dalam memberikan hak otonom Desa Rendahnya kesadaran aparat desa tentang tugas, fungsi dan perannya dalam pemerintahan dan pemberdayaan masayarakat. Apatisme masyarakat dan rendahnya kepercayaan pada pemerintah Desa ini sangat mengkin terjadi karena : Sukses PNPM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tanpa melibatkan pemerintah desa Sikap dan perilaku aparat desa yang kurang profesional dalam pelayanan dan merasa sebagai “raja” / “penguasa” daerah
- 15. Penyiapan Aparat Dan masyarakat Pemahaman yang utuh tentang UU Desa harus dilsampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan desa (Pemdes, BPD, Organisasi Warga, Tokoh Adat ) Penyadaran masyakat bahwa inplementasi UU Desa berbasis modal sosial yang berkarakter saling percaya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan anggaran keuangan desa agar dalam pengelolaan oleh pemerintah desa, akuntabel, partisipatif dan transparan Peningkatan kapastiatas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Kelompok Masyarakat desa, SKPD Kabupaten kota dan Propinsi. Masyarakat Desa Cerdas, sadar Peran dan Aparat Desa Profesional, Kunci Keberhasilan Pelaksanaan UU Desa
- 16. Dinamika Regional – Nasional - Desa Masyarakat Ekonomi ASEAN Nasional Regional BUMDes UU 23/2014 ttg Pemda UU 6/2014 ttg Desa China Vs Amerika SI DesaHak Lokal Dana Desa
- 17. Ketika Mereka Gagal Paham Menurut Bambang desa sebesar Rp16,6 triliun, hingga akhir Oktober 2015 baru sekitar Rp4,9 triliun yang terealisasi ke desa. "Dapat dibayangkan, seandainya seluruh dana tersebut bisa terserap, tentu akan membawa dampak pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang luar biasa," katanya. Aturan UU Desa dan PP 42 harus dilaksanakan....
- 18. Ketika Mereka Gagal Paham Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mendesak pemda mengalokasikan Dana Desa dari APBD. Untuk meringankan anggaran pemerintah pusat. "APBD juga perlu sumbang dana desa, jangan hanya pusat. Harusnya ada belanja modal dari APBD untuk Dana Desa," kata Mardiasmo di Jakarta, Selasa (10/11/2015). "Belanja modal di APBD juga seharusnya ada yang masuk Dana Desa," tutur Mardiasmo. Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa APBN itu berbeda ....
- 19. Ketika Mereka Gagal Paham "Pemberian dana ke desa yang begitu besar menutut tanggungjawab yang besar pula. Besarnya dana jangan sampai jadi bencana bagi aparatur desa. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa," ungkap Ardan dalam sambutannya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2015). BPKP membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama menyusun petunjuk teknis dalam mengimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan desa dan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. . Dana Desa itu hak Desa bukan pemberian ....
- 20. Ketika Mereka Gagal Paham Sekjen Kemendagri, Yuswandi A Temenggung, ke depannya desa memiliki sistem data terkait pengelolaan keuangan mereka. Ia juga akan mendorong agar semua kabupaten/kota bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk desa-desa di wilayahnya. "Ini ada alat bantu. Daripada cari-cari lagi, tidak ada alasan mereka buat tidak memanfaatkannya, apalagi ini gratis," kata Yuswandi di Kantor Kemendagri, Jumat (6/11). Dengan adanya kesepahaman ini, Kemendagri dan BPKP punya kewajiban mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Amanat UU Desa, SI Desa Kewajiban PEMDA....
- 21. Ketika Mereka Gagal Paham "Ini lagi-lagi problemnya disitu karena kita sudah surati semua, sudah kita kumpulkan semua, supaya bupati walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa," kata Marwan, kepada wartawan usai acara diskusi tentang Peran akademisi dalam implementasi UU Desa di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (5/11/2015). "Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu," tegasnya. Dapat hak dari mana Mendesa menahan Dana Alokasi Khusus ....
- 22. Ketika Mereka Gagal Paham Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar memastikan, tahun depan dana desa akan langsung masuk rekening desa. Penyalurannya, kata dia, juga akan sekaligus bukan bertahap. "Kami memang harus mengubah aturannya dulu jadi tidak lagi tiga tahap. Langsung semuanya satu tahap. Kalau sekarang proses pembangunanya masih ada yang mandek," ujar Marwan saat melakukan kunjungan ke Desa Peteluan Indah, Lombok. UU Desa amanat Pasal 71 ayat 1 huruf (b) dan penjelasan... penyalurannya jelas nggak langsung Desa....
- 23. Ketika Mereka Gagal Paham Di sejumlah daerah, mereka yang dipilih Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi pendamping dana desa disodori kontrak oleh oknum pengurus PKB. Isi kontraknya antara lain meminta para pendamping desa menjadi kader PKB. Lebih parah lagi, gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan pengurus PKB wilayah setempat. Pendamping Desa bukan keharusan, tergantung Pemda Kabupaten... Jabatan Menteri bukan untuk menggalang kader partai....
- 24. -- Good Goverment – -Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi -Reinventing Goverment - -Katalis, Milik Masyarakat, Keunggulan Kompetitif, Digerakkan Oleh Misi, Berorentasi pada Hasil, Berorentasi Pelayanan, Wirausaha, Antisipatif, Desentralisasi , Berorentasi Pasar -Media Kekuatan Baru - John Naisbitt – Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak, * Artinya kekuatan baru sebuah Desa tergantung pada bagaimana masyarakat mampu menyebarluaskan informasi dan potensi yang dimiliki secara cerdas, tegas dan luas. Kata Kunci
- 25. Desa Bisa Cepat Siap Desa Jauh Lebih Siap Dari pada Supra Desa Menghadapi MEA Salam Bahagia Desa Indonesia Suryokoco Suryoputro www.suryokocosuryoputro.my.id suryokocolink@gmail.com 085865275733