KERJASAMA DAERAH DAN SWASTA

KERJASAMA DAERAH ,[object Object],[object Object]

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Dasar Hukum Kerjasama Daerah ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

KERJASAMA DAERAH ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Secara politis legitimate Sosial budaya bisa diterima oleh masyarakat (acceptable ) Economically Feasible KERJASAMA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],- Effective - Efficient - Feasible ,[object Object],[object Object],[object Object],KERJASAMA DAERAH

Kerjasama Pembangunan Transparan Akuntabel Partisipatif Saling menguntungkan dan memajukan Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat Tertib penyelenggaraan oleh Pemerintahan Daerah Kepastian hukum Sektor swasta & Luar negri Masyarakat sipil Pemerintah Kualitas kerjasama yang membaik Hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya local people KERJASAMA DAERAH Manajemen Pembangunan Mengatur kerjasama akses sumber daya termasuk pengelolaannya

[object Object],KERJASAMA DAERAH No Bentuk Kerjasama Sifat Aspek kerjasama 1 Kerjasama antar Daerah yang berdekatan Wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat didaerah yang berbatasan - pendidikan dasar, - pelayanan kesehatan (Puskesmas), - penanganan sampah terpadu, penyuluhan pertanian, - pengairan, penanganan daerah aliran sungai (DAS), - perencanaan tata ruang dan lain – lain 2 Kerjasama antar Daerah yang tidak berdekatan Dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional Pengembangan potensi dan komoditi unggulan dari masing – masing daerah yang bekerjasama

KERJASAMA DAERAH ,[object Object],No Bentuk Kerjasama Sifat Aspek kerjasama 3 Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga Berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara, 4 Kerjasama antar Daerah yang bersifat masal Bekerja sama dengan beberapa badan :- Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) sebagai pengganti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) - Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia sebagai Pengganti Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Se Indonesia, - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), - Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Menitik beratkan pada tukar menukar informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

KERJASAMA DAERAH ,[object Object],No Model kerjasama Tujan 1 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Swasta. dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom 2 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing – masing daerah otonom 3 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan LSM / Masyarakat dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti pengelolaan aset Pemerintah Daerah oleh masyarakat, penyuluhan dan pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktivitas.

KERJASAMA DAERAH ,[object Object],No Model kerjasama Tujan 4 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan, Pemerintah Daerah harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri. 5 Kerjasama Antar Negara (Pemerintah) khususnya di perbatasan wilayah negara dilakukan dalam rangka penanganan berbagai masalah dan kebutuhan yang krusial khususnya di daerah perbatasan antara dua negara yang berdekatan, hal ini dilakukan mengingat kondisi yang sudah tumbuh, hidup dan menjadi tradisi masyarakat setempat, seperti pengelolaan lahan pertanian tradisional dan perdagangan tradisional yang telah tumbuh dan berkembang sampai pada saat ini. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan daerah yang berdekatan dengan batas negara yang difasilitasi oleh Pemerintah Negara masing-masing. Kerjasama antar daerah pad a batas negara yang berbatasan, harus taat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara masing- masing.

4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI BEBERAPA BLOK PERDAGANGAN PENTING DI DUNIA KERJASAMA DAERAH No Blok Regional Tahun Berdiri Anggota Aktif 1 Masyarakat Eropa (European Community) 1957 Belgia, Denmark, Perancis, Yunani, Irlandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, Jerman 2 Area Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) 1960 Austria, Norwegia, Swedia, Swiss 3 Area Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) 1989 Kanada, Amerika Serikat 4 Asosiasi Integrasi Amerika Latin (LAIA) 1960 Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Columbia, Ekuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela 5 Pasar Bersama Amerika Tengah (CACM) 1960 Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 6 ANZERTA 1988 Australia, Papua Nuguena, New Zealand 7 Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 1992 Brunai D, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand

4 PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN GLOBALISASI KERJASAMA DAERAH BEBERAPA BLOK REGIONAL DI INDONESIA No Blok Regional Tahun Berdiri Anggota Aktif 1 JABOTABEK kemudian saat ini menjadi JABODETABEK 1973 Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi 2 BARLINGMASCAKEB 2002 Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen 3 SUBOSUKAWONOSRATEN - Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten 4 Tapanuli Growth - 13 Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara 5 MEBIDANG - Medan, Binjai, Deli Serdang 6 GERBANG KERTA SUSILA - Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. 7 PAWONSARI BAKULREJO - Pacitan, Wonogiri, Wonosari, Bantul, Kulon Progo, Purworejo 8 JOGLOSEMAR - Jogja, Solo, Semarang

Contoh Kerjasama Daerah dan Swasta

KERJASAMA DAERAH DAN SWASTA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to KERJASAMA DAERAH DAN SWASTA

Similar to KERJASAMA DAERAH DAN SWASTA (20)

More from suparmono

More from suparmono (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KERJASAMA DAERAH DAN SWASTA