Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun

1. Andreas Pardede, S.IP.

3. 







Melakukan Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Indonesia
Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang
disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi
Melakukan Kajian awal terhadap Data Pemilih
◦ Pemilu Nasional, dengan membandingkan DP4 Nasional dengan DPT
Pemilu terakhir di tingkat Nasional dari sisi jumlah dan akurasinya serta
potensi masalah dalam penyusunan DPT 2014
◦ Pemilu Kada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2009, DP4 Pemilu
2014, DP4 Pemilu Kada serta DPT Pemilu terakhir baik pemilu 2009
maupun pemilu kada
◦ Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang
disampaikan
Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait
pemutakhiran data pemilih
Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU
Mendistribusikan daftar pemilih kepada Panwas Kab/Kota melalui Bawaslu
Provinsi
Melakukan Sosialisasi Pengawasan
Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan

4. 




Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan
terhadap seluruh Pengawas Pemilu
Melakukan review laporan pelaksanaan
pengawasan verifikasi faktual yang disampaikan
Bawaslu Provinsi
Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan
dari seluruh Provinsi terhadap pelaksanaan
verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas
Pemilu
Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil
pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU
Melakukan kampanye publik terkait pengawasan
pendataan pemilih

5. 



Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua
parpol peserta pemilu di tingkat Pusat untuk mendapatkan
masukan terkait akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Provinsi)
Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang
disampaikan oleh Bawaslu provinsi
Melakukan analisa terhadap akurasDPS dan pengumuman DPS
yang meliputi :
Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS
Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS
Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS
Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap
akurasi DPS
◦ Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS
◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Panwascam dan PPL
◦
◦
◦
◦

Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap
pengumuman dan akurasi DPS

6. 



Melakukan supervisi pelaksanaan
pengawasan perbaikan dan pengumuman
DPSHP
Melakukan Riview laporan Bawaslu Provinsi
Melakukan Koordinasi dengan KPU terkait
hasil pengawasan
Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada
Bawaslu

7. 





Sebelum menghadiri pleno penetapan DPT, Bawaslu melakukan :
◦ Review terhadap laporan pelaksanaan pengawasan penetapan DPT di
Tingkat Provinsi
◦ Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol tingkat pusat
terkait akurasi DPT
◦ Penilaian Bawaslu terkait akurasi DPT
Menghadiri Pleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU
Memastikan Pleno Penetapan DPT oleh KPU dapat diakses dan
dilakukan dalam pleno terbuka
Memastikan peserta pemilu diberikan kesempatan untuk
menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap akurasi daftar
pemilih
Menyampaikan Brief Of View (Rekomendasi) bawaslu terkait
proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai buktibukti/dokumentasi pengawasan
Menyusun laporan pelaksanaan penetapan DPT seluruh
Indonesia

8. 



Menyampaikan himbauan kepada KPU dan
Jajarannya serta masyarakat luas terkait hak
pendataan khusu dalam skema daftar pemilih
khusus
Melakukan supervisi pelaksanaan
pengawasan pendataan pemilih khusus
Melakukan review laporan Bawaslu Provinsi
terkait pelaksanaan pengawasan pendataan
pemilih khusus
Menyiapkan laporan pelaksanaan pengawasan
pendataan pemilih khusus

10. 






Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari
seluruh Kabupaten/Kota
Melakukan analisis terhadap rekomendasi tindak lanjut yang
disampaikan oleh panwas Kab/Kota
Mendapatkan DP4 pemilu terakhir, DP4 Pemilu 2014, serta DPT
Pemilu terakhir
Melakukan kajian awal terhadap data pemilih untuk tingkat
Provinsi dengan membandingkan DP4 Provinsi dengan DPT
Pemilu terakhir di tingkat Provinsi dari sisi jumlah dan akurasinya
serta potensi masalah dalam penyusunan data pemilih pemilu
2014
Menyampaikan rekomendasi pengawasan kepada KPU Provinsi
terkait hasil pengawasan
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak
lanjut hasil kepada Bawaslu
Melakukan sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih

11. 



Melakukan supervisi kepada Panwas
Kab/Kota terhadap tindak lanjut
temuan/laporan pelaksanaan verifikasi
Faktual yang dilakukan oleh PPS dan Pantarlih
Melakukan rekapitulasi temuan hasil
pelaksanaan pengawasan yang disampaikan
oleh Panwas Kab/Kota
Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut
hasil pengawasan kepada KPU Provinsi
Menyampaikan laporan pelaksanaan
pengawasan kepada Bawaslu

12. 


Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di
tingkat Provinsi untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi temuan hasil pengawasan Panwas
Kab/Kota
Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS
meliputi :
Jumlah pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPS
Jumlah pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPS
Jumlah DPS yang yang tidak diumumkan oleh PPS
Masukan dan tanggapan masyarakat /parpol peserta pemilu terhadap
akurasi DPS
◦ Tindak lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS
◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh panwascam dan PPL
◦ Supervisi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwas Kab/Kota
◦
◦
◦
◦

Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan serta
Rekapitulasi temuan pengawasan yang disampaikan oleh PPL dan
Panwascam kepada Bawaslu

13. 



Melakukan Supervisi pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP
Melakukan Kajian Terhadap :
◦ Akurasi DPSHP
◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarli dalam
melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir
◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam
melakukan pengawasan
Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi
terkait hasil Pengawasan
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada
Bawaslu

14. 



Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir
Melakukan Kajian terhadap :
◦ Akurasi DPSHP
◦ Kepatuhan KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam
melakukan perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir
◦ Kepatuhan Panwas Kab/Kota/Panwascam dan PPL dalam
melakukan pengawasan
Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi
terkait hasil pengawasan
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
perbaikan dan pengumuman DPSHP akhir kepada
Bawaslu

15. 




Melakukan supervisi pelaksanaan audit DPT
Melakukan supervisi persiapan pengawasan
terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh
Panwas Kab/Kota
Melakukan supervisi pelaksanaan penetapan
DPT
Melakukan Review laporan pelaksanaan
pengawasan pengumuman dan audit DPT
Menyampaikan laporan pelaksanaan
pengawasan penetapan DPT kepada Bawaslu

16. Sebelum menghadiri Pleno DPT, Bawaslu provinsi
melakukan :
 Review terhadap laporan pelaksanaan
pengawasan penetapan DPT di tingkat Kab/Kota
 Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan
Parpol Tingkat Provinsi terkait akurasi DPT
dengan menggunakan formulir pengawasan
partisipasi Parpol
 Penilaian Bawaslu Provinsi terkait akurasi DPT
 Melakukan konsultasi dengan Bawaslu terkait
penetapan DPT

17. Pengawasan Pelaksanaan Pleno, Melakukan :
 Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Provinsi
 Memastikanpleno penetapan DPT yang dilakukan oleh KPU Provinsi
dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka
 Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan
masukan dan tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih
 Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Bawaslu Provinsi terkait
proses dan akurasi hasil daftar pemilih dengan disertai buktibukti/dokumentasi pengawasan
 Menyampaikan Laporan Pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai
Berita Acara Penetapan DPT kepada Bawaslu. Laporan Hasil Pengawasan
terhadap pelaksanaan pengawasan rekapitulasi DPT disusun dalam
laporan dan disampaikan kepada Bawaslu, minimal berisi tentang :
◦ Akurasi DPT
◦ Rekomendasi Bawaslu Provinsi yg disampaikan kepada KPU Provinsi serta
perkembangan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh
panwaslu Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota
◦ Perkembangan Pelaksanaan Pleno Penetapan DPT (BA pleno penetapan DPT dengan
salinan BA dijadikan lampiran)

18. 



Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan
pendataan pemilih khusu yang dilakukan oleh
Panwas Kab/Kota
Menyampaikan himbauan kepada masyarakat
yang tidak memiliki identitas kependudukan dan
tidak terdaftar dalam daftar pemilih untuk
mendaftar diri melalui pantarlih
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan
pendataan pemilih khusus
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
pendataan pemilih khusu kepada Bawaslu

20. 


Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam
dan PPL
Melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan
(Formulir PPL dan Panwascam)
Melakukan kajian terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan
berupa :
◦
◦
◦
◦
◦




PPS yang telah membentuk PPDP
PPS yang tidak/Belum membentuk PPDP
Latar Belakang PPDP
Afiliasi PPDP terhadap Parpol
Hasil Survey Sosialisasi
Menindaklanjuti temuan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU
Kab/Kota
Mendapatkan salinan DP4 Pemilu Terakhir, DP4 Pemilu 2014 serta DPT pemilu
terakhir
Melakukan kajian awal terhadap data pemilih, yaitu dengan membandingkan DP4
dan DPT Pemilu terakhir dari sisi jumlah dan akurasinya serta potensi masalah
dalam penyusunan data pemilih pemilu 2014
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bawaslu Provinsi
(Formulir Panwas Kab/Kota)

21. 


Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh panwascam dan PPL
Melakukan rekapitulasi terhadap laporan pelaksanaan
pengawasan yang disampaikan oleh Panwascam
Melakukan Kajian/Analisis terhadap hasil pengawasan
yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL:
◦
◦
◦
◦


Pelanggaran Administrasi
Kinerja (KPU, dan Jajarannya beserta Bawaslu dan Jajarannya)
Dugaan pelanggaran pidana
Dugaan pelanggaran kode etik
Melakukan tindak lanjut baik berupa pencegahan maupun
penanganan dugaan pelanggaran
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada
Bawaslu Provinsi (Formulir Panwas Kab/Kota)

22. 




Melakukan koordinasi dengan pengurus Parpol peserta pemilu di tingkat
Kab/Kota terkait peranan pengurus parpol dalam memberikan masukan
dan tanggapan terhadap akurasi DPS
Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir PPL dan Panwascam serta
formulir masukan dan tanggapan dari Parpol
Melakukan Pengawasan terhadap tindak lanjut temuan
Memproses sebagai pelanggaran dalam hal PPS/PPK/KPU Kab/Kota tidak
menindak lanjuti temuan pengawas pemilu
Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS meliputi:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS
Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS
Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS
Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS
Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS
Rekomendasi Bawaslu Provinsi terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh Panwascam dan PPL
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
PPL kepada Bawaslu Provinsi

23. 


Melakukan pengecekan terhadap rekomendasi yang telah
disampaikan kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih
baik melalui panwascam maupun PPL
Melakukan Klarifikasi KPU Kab/Kota/PPK/PPS dalam hal
tidak dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi
Panwas Kab/Kota/Panwascam serta tidak menindaklanjuti
masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan hasil
analisis terhadap DPSHP
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap
perbaikan dan pengumuman DPSHP kepada Bawaslu
Provinsi meliputi :
◦ Rekapitulasi Hasil Audit terhadap akurasi DPSHP
◦ Rekapitulasi hasil pengawasan terhadap pengumuman DPSHP
◦ Kepatuhan PPS/PPK/KPU Kab/Kota dalam melakukan perbaikan
dan pengumuman DPSHP
◦ Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kab/Kota
dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

24. 






Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan DPSHP Akhir
Melakukan komunikasi dengan peserta pemilu tingkat Kab/Kota terkait
akurasi DPSHP Akhir
Melakukan Analisi/Kajian terhadap Temuan dan Laporan terkait akurasi
DPSHP Akhir
Melakukan klarifikasi kepada KPU Kab/Kota/PPK/PPS dan Pantarlih dalam
hal diduga adanya kesengajaan tidak melakukan perbaikan DPSHP
Menindaklanjuti laporan Panwascam dalam hal diduga adanya dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan perbaikan DPSHP Akhir
Menyusun laporan/bahan rekomendasi dalam mengikuti pleno
penetapan DPT
Menyampaikan hasil pengawasan (Formulir...) terhadap perbaikan DPSHP
akhir kepada Bawaslu Provinsi yang berisi :
◦ Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh
Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam dan PPL kepada KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan
Pantarlih
◦ Penilaian akurasi DPSHP Akhir
◦ Rekomendasi Panwas Kab/Kota

25. Sebelum menghadiri Pleno DPT, Panwaslu Kab/Kota melakukan :

Review terhadap dokumen pengawasan (Formulir Pengawasan, Berita Acara, dan
Rekomendasi-rekomendasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan)

Mendapatkan masukan dari Pengurus/Pimpinan Parpol Tingkat Kab/Kotaterkait akurasi
DPT

Melakukan Kajian terhadap :
◦
◦
◦
◦







Proses penyusunan daftar pemilih berdasarkan hasil pengawasan
Dinamika/Diskursus media massa terkait proses dan akurasi Daftar Pemilih
Material laporan masyarakat terkait akurasi daftar pemilih
Material masukan/tanggapan dari parpol tingkat Kab/Kota terkait akurasi daftar pemilih
Menyusun Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota yang akan disampaikan dalam
pleno penetapan DPT
Melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi terkait penetapan DPT
Menghadiri Pleno Penetapan DPT yg dilakukan KPU Kab/Kota
Memastikan pleno dapat diakses dan dilakukan dalam pleno terbuka
Memastikan Peserta Pemilu diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan
tanggapan terhadap akurasi Daftar Pemilih
Menyampaikan Brief of View (Rekomendasi) Panwas Kab/Kota terkait proses dan akurasi
hasil daftar pemilih dengan disertai bukti-bukti/dokumentasi pengawasan
Menyampaikan laporan pelaksanaan penetapan DPT dengan disertai Berita Acara
Penetapan DPT kepada Bawaslu Provinsi

26. 




Mendapatkan salinan daftar pemilih khusus
melalui KPU Kab/Kota
Melakukan distribusi daftar pemilih khusus
kepada PPL melalui panwascam
Melakukan pengecekan secara sampling terhadap
akurasi daftar pemilih khusus
Menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
terhadap daftar pemilih khusus secara berjenjang
Dalam hal ditemukan indikasi penyalahgunaan
daftar pemili khusus, pengawas pemilu
melakukan investigasi untuk pengumpulan
bukti-bukti dan melakukan penanganan secara
cepat dan tepat

28. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh
PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL
◦ Mempersiapkan Sampling 30% TPS di setiap Kelurahan/Desa
◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/Daftar
Pemilih/DPS/DPSHP/DPSHP akhir dan DPT





Membantu Pelaksanaan Pengawasan persiapan Pemutakhiran
Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan untuk
memastikan pelaksanaan pengawasan persiapan pemutakhiran
yang dilakukan oleh PPL berlangsung sesuai dengan panduan
Menyampaikan laporan terkait jumlah sampling TPS dan pemilih
kepada Panwas Kab/Kota
Meneruskan formulir pengawasan hasil pengawasan PPL kepada
panwas Kab/Kota
Menindakl;anjuti Temuan/Laporan dugaan pelanggaran yang
disampaikan oleh PPL berdasarakan instruksi/arahan Panwas
Kab/Kota

29. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulirpengawasan
kepada PPL
◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa




Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual
yang dilakukan oleh PPL
Melakukan konsultasi dengan Panwas Kab/Kota
terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
PPS/Pantarlih dalam pelaksanaan verifikasi faktual
berdasarkan laporan PPL/Formulir PPL
Melakukan tindak lanjut temuan sesuai dengan
instruksi Panwas Kab/Kota
Menyampaikan formulir kepada Panwas Kab/Kota

30. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan
kepada PPL
◦ Mempersiapkan sampling 30% TPS di setiap Kelurahan Desa
◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS



Membantu pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual
yang dilakukan oleh PPL
Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi
parpol terkait akurasi DPS, dengan melakukan
konsultasi dengan Panwas Kab/Kota terlebih dahulu
Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam
terkait kepatuhan DPS dalam proses penyusunan dan
pengumuman DPS serta akurasi DPS sesuai dengan
arahan/instruksi Panwas Kab/Kota

31. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan
kepada PPL
◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa
◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS





Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPS
Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran
Pemilih yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling
Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal
ditemukan dugaan pelanggaran
Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan
instruksi Panwas Kab/Kota
Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada
Panwas Kab/Kota

32. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan kepada PPL
◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa
◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPS







Membantu PPL dalam melakukan pencermatan perbaikan DPSHP akhir
Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti pendaftaran Pemilih
yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih secara sampling
Melakukan konsultasi kepada Panwas Kab/Kota dalam hal
ditemukan dugaan pelanggaran
Melakukan tindak lanjut temuan/laporan berdasarkan instruksi
Panwas Kab/Kota
Meneruskan formulir pengawasan Panwascam dan PPL kepada
Panwas Kab/Kota
Melakukan Komunikasi dengan peserta pemilu tingkat kecamatan
terkait akurasi DPSHP akhir
Menyampaikan formulir hasil pengawasan DPSHP Akhir kepada
Panwas Kab/Kota

33. 
Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh PPL
◦ Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pengawasan
kepada PPL
◦ Memepersiapkan sampling 30% TPS di setiap kelurahan/desa
◦ Mempersiapkan sampling pemilih di setiap TPS/DPT




Membantu Pelaksanaan audit DPT yang dilakukan oleh PPL
Menyampaikan formulir pengawasan partisipasi parpol
terkait akurasi DPT, dengan melakukan konsultasi dengan
Panwas Kab/Kota terlebih dahulu
Melakukan tindak lanjut temuan PPL/Panwascam terkait
akurasi DPT dan pengumuman DPT sesuai dengan
arahan/instruksi Panwas Kab/Kota
Menyampaikan formulir pengawasan kepada Panwas
Kab/Kota

34. 

Membantu Panwas Kab/Kota dalam
pengawasan secara langsung pelaksanaan
pendataan pemilih khusus
Melakukan konsultasi kepada Panwas
Kab/Kota dalam hal diduga adanya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh
PPS/Pantarlih dalam pendataan pemilih
khusus

36. 


Memahami Cheklist Pengawasan
Pengawasan terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas Pantarlih dilakukan
secara sampling yaitu dengan menentukan 30% Pantarlih dari seluruh jumlah
Pantarlih
Terhadap Pantarlih yang menjadi objek sampling dilakukan :
◦ Pengecekan SK Pengangkatan Pantarlih baik melalui PPS maupun Pantarlih secara
langsung
◦ Penelusuran terhadap latar belakang Pantarlih dengan melakukan konfirmasi
terhadap tetangga atau kerabatnya terkait kemungkinan Pantarlih terlibat sebagai
anggota atau pengurus parpol
◦ Pengecekan alat kelengkapan pemutakhiran yang diterima oleh Pantarlih

Melakukan pengecekan pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemutakhiran
data pemilih di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan PPS dengan
melakukan survey secara acak ke pemilih dengan tata cara sebagai berikut :
◦ Menentukan 30% TPS yg ada di Desa/Kelurahan
◦ Menentukan 3% dari pemilih terdaftar secara acak di setiap TPS yang menjadi sample
dengan menghindari penentuan nomor/nama pemilih secara berurutan. Dapat
ditentukan dengan menggunakan/penentuan nomor ganjil/genap/kelipatan
◦ Setiap pemilih yang masuk dalam sampling diinterview untuk mengetahui apakah
mengetahui pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPS

Menyampaikan formulir survey kepada Panwas Kab/Kota melalui Panwascam

37. 


Memahami formulir pengawasan
Melakukan koordinasi dengan PPS/Pantarlih mengenai waktu pelaksanaan
verifikasi Faktual yang akan dilakukan
Melakukan audit pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih
dengan cara sebagai berikut :
◦
◦
◦


Menentukan 30% Pantarlih/TPS dari seluruh Pantarlih/TPS di tingkat desa/kelurahan
Terhadap Pantarlih yang masuk menjadi sample, wilayah kerjanya dijadikan sebagai sasaran
pelaksanaan audit
Di wilayah kerja Pantarlih ditentukan 30% pemilih untuk dijadikan sebagai narasumber
untuk memastikan pelaksanaan kinerja Pantarlih
Survey dilakukan untuk memastikan :
◦ Verifikasi Faktual dilakukan Pantarlih dengan mendatangi rumah penduduk
◦ Melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi
◦ Melakukan pemasangan stiker terhadap pemilih yang telah diverifikasi oleh pantarlih
Melakukan konfirmasi dengan RT/RW terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang
telah dilakukan oleh Pantarlih serta mendapatkan informasi wilayah/lokasi dengan
karakter khusus (misalnya asrama putri, Pondok Pesantren, daerah perbatasan,
lokasi penampungan TKI)
Menyampaikan Formulir pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual kepada
Panwaslu Kab/Kota melalui Panwascam

38. 







Melakukan pengawasan secara langsung proses input data pemilih
berbasis TPS yang dilakukan oleh Pantarlih/PPL
PPL memastikan ketepatan waktu penyusunan DPS yang dilakukan
oleh PPS dengan dibantu oleh Pantarlih paling lama 1 (satu) bulan
sejak berakhirnya verifikasi faktual oleh Pantarlih
Menghadiri pleno penetapan DPS oleh PPS
Mengingatkan PPS untuk menandatangani DPS
Mendapatkan salinan Berita Acara Pleno Penetapan DPS dan salinan
DPS
Melakukan pengecekan pengumuman DPS yang dilakukan oleh PPS
di kantor PPS di sekretariat/kantor RT/RW
Memastikan PPS mengumumkan DPS selama 14 hari
Melakukan pengecekan akurasi DPS dengan langkah :
◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai basis sampling
◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS
◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan ditentukan
kebenarannya satu per satu

Menyampaikan formulir hasil audit DPS kepada Panwas Kab/Kota
melalui Panwascam

39. 




Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP yang
dilakukan PPS
Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan
DPSHP yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
PPS
Melakukan pengecekan ketersediaan formulir model
A.1.A-KPU bagi masyarakat dan peserta pemilu yang
akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap
DPSHP
Melakukan pengecekan secara langsung ke lokasilokasi pengumuman DPS untuk memastikan
kepatuhan PPS dalam mengumumkan DPS
Melakukan pemeriksaan terhadap formulir bukti
pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh
PPS/Pantarlih

40. 








Melakukan koordinasi dengan PPS dan Pantarlih terkait pelaksanaan perbaikan DPSHP
Melakukan Pengecekan pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh PPS/Pantarlih
Mengikuti pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan PPS serta
memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan
tanggapan masyarakat dan peserta pemilu
Mendapatkan salinan berita acara pleno penetapan DPSHP Akhir yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota PPS
Mendapatkan salinan DPSHP Akhir dari PPS
Meneruskan DPSHP Akhir kepada Panwascam
Membandingkan antara DPSHP dengan DPSHP Akhir
Mendapatkan Rekapitulasi masukan dan tanggapan DPSHP Akhir (Formulir meliputi
nama, dicoret alasan,)
Menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pengawasan kepada panwascam dengan
meneruskan formulir pengawasan yang meliputi :
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Berita Acara Pleno Penetapan DPSP Akhir
Pemilih meninggal dunia tapi terdaftar dalam DPS
Pemilih dibawah umur
Pemilih pindah domisili tapi masih terdaftar
NIK Ganda
TNI/Polri aktif tapi masih terdaftar
Jumlah pemilih beserta lampiran namanya yang tidak terdaftar dalam DPSHP Akhir
Dugaan PPS/Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi/masukan dan tanggapan masyarakat
terhadap DPSHP Akhir

41. 



Melakukan Pengecekan pengumuman DPT yang
dilakukan oleh PPS di Kantor PPS dan di
sekretariat/kantor RT/RW
Memastikan PPS mengumumkan DPT sampai hari
pemungutan suara
Melakukan pengecekan akurasi DPT dengan langkah :
◦ Menentukan 30% TPS di wilayah dea/kelurahan sebagai
basis sampling
◦ Memilih 3% pemilih terdaftar dalam DPS
◦ Terhadap 3% pemilih tersebut dilakukan audit dan
ditentukan kebenarannya satu per satu
◦ Nama pemilih yang menjadi sample dilakukan konfirmasi
kebenarannya
Menyampaikan formulir hasil audit DPT kepada
Panwas Kab/Kota melalui Panwascam

42. 



Melakukan pengecekan terhadap formulir A.A-KPU untuk
memastikan masyarakat yang dicatatkan oleh Pantarlih
Melakukan pengecekan model A.A-KPU untuk memastikan
Pantarlih melakukan pencatatan terkait pemilih berdomisili
di wilayah kerja Pantarlih tetapi memiliki identitas
kependudukan dari daerah lain dan akan menggunakan
hak pilihnya di daerah asal
Mengikuti secara langsung pelaksanaan pendataan yang
dilakukan oleh Pentarlih bersama-sama dengan tokoh
masyarakat atau pengelola tempat dengan karakter
khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen,
rusun,ponpes dsb.
Menyampaikan laporan kepada Panwas Kab/Kota melalui
penwascam terkait adanya Daftar Pemilih Khusu yang
dicatatkan oleh Pantarlih dengan menggunakan formulir