Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran di Daerah

1. Implementasi
Dokumen
Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(Pengantar pendekatan perencanaan dan
penganggaran terkait Dokumen SPKD)
Stephanus Aan, S.STP. M.Si

2. 2

3. PENDUDUK MISKIN INDONESIA
1976-2012
3
40.1
28.6
21.6
17.4
15.1 13.7
11.3
17.3
23.4
18.2 17.4 16.7 15.9
17.8 16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 12.4 12.0
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
%PendudukMiskin
Berdasarkan Garis Kemiskinan Lama Berdasarkan Garis Kemiskinan Baru
prakrisis krisis pascakrisis
Melambatnya penurunan kemiskinan:
2008-2009  2,5 juta terentaskan dari kemiskinan.
2009-2012  1-1,5 juta/tahun .
2011 menurun 0,84 persen dan tahun 2012 menurun 0,53 persen.
Penurunan kemiskinan secara absolut: besar (29,13 juta).

4. Tahun 2010 (%)
Miskin Hampir Miskin
Hampir Tidak
Miskin
Tidak Miskin Total
T
a
h
u
n
2
0
0
9
(
%
)
Miskin 44.30 20.21 15.14 20.34 100.00
Hampir Miskin 21.52 22.66 21.76 34.06 100.00
Hampir Tidak
Miskin
11.54 15.16 23.90 49.41 100.00
Tidak Miskin 2.94 4.71 9.74 82.61 100.00
Catatan:
Miskin : Di bawah GK
Hampir Miskin : Antara 1 - 1,2 GK
Hampir Tidak
Miskin
: Antara 1,2 - 1,5 GK
Tidak Miskin : Di Atas 1,5 GK
Antara tahun 2009 dan 2010:
• ± 55,7% penduduk miskin di tahun 2009 telah keluar dari kemiskinan
pada tahun 2010.
• Sebaliknya ± 21,52% penduduk HM, 11,54% penduduk HTM, dan 2,94%
penduduk TM di tahun 2009 jatuh kedalam kemiskinan pada tahun
2010.
Sumber : BPS
4
Jumlah Kelompok Rentan dan
Near Poor Semakin Besar
promote
demote

5. GINI RATIO INDONESIA
1996-2011
5
peningkatan pengeluaran golongan bawah (desil 1 s/d 4) lebih lambat dibanding golongan
menengah atas (desil 5 s/d 10):
Hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah.
0.35
0.31
0.33
0.32
0.33
0.36 0.36
0.35
0.37
0.38
0.41 0.41
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GiniRatio

6. TINGKAT PENGANGGURAN VS
STRUKTUR PEKERJA
 Tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005
menjadi 6,32% pada tahun 2012
 Namun, perubahan struktur pekerja non-pertanian belum
memadai dalam upaya mengurangi kelompok rentan:
a. Perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan
mempengaruhi lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor
manufaktur. Selama tahun 2003-2012 hanya mengalami
perubahan 0,3%.
b. Pekerja sektor pertanian sudah banyak yang meninggalkan
perdesaan dan beralih ke sektor jasa di perkotaan.
c. Pengembangan usaha mengalami kendala terbatasnya
entrepreneurship dan masih terbatasnya financial inclusion.
6

7. MELAMBATNYA PENURUNAN
KEMISKINAN
1. Selama kurun Maret 2011- Maret 2012: garis kemiskinan meningkat
sebesar 6,4%, dari Rp 233,7 ribu/kapita/bulan menjadi Rp 248,7
ribu/kapita/bulan (naik Rp 8.290/kapita/hari) sebagai akibat:
Inflasi pada masyarakat miskin mencapai 6,52%, dibanding inflasi
nasional 4,5% (73,5% pengeluaran masyarakat miskin untuk
makanan)
2.Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun belum optimal
karena:
a. Masih terdapat persoalan implementasi program: ketidaktepatan
sasaran RTS dan ketidakpaduan lokasi dan waktu ;
b. Masih terjadinya keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran;
c. Kurangnya koordinasi. Pada beberapa lokasi ,TKPKD belum optimal
berfungsi;
d. Pada beberapa lokasi, kapasitas teknis pelaksana relatif lemah;
e. Pada daerah pemekaran: data kemiskinan belum termutakhirkan.

8. 8

9. TANTANGAN UTAMA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASA DEPAN
• Pertumbuhan penduduk masih cukup besar
• Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin
terbatas
• Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin yang
terbatas
• Urbanisasi yang memperparah kemiskinan perkotaan (slum & squatter)
• Rendahnya kualitas SDM, khususnya usia muda
• Rendahnya penyerapan tenaga kerja sektor industri
• Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar yang
rendah
• Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif
• Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel,
berpenyakit kronis, ilegal, dll

10. SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAI
10
15.97
17.75 16.58
15.42
14.15
13.33
12.00 11.50
10.50
9.50
8.00
13.50
12.50
11.50 10.50
10.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tingkat Kemiskinan Target RPJM (Skenario Optimis)
Target RPJM (Skenario Moderat)

11. STRATEGI UTAMA
• Menciptakan sistem perlindungan sosial nasional yang
terintegrasi dan mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan
goncangan secara individual maupun kelompok.
• Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan
rentan sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan
meningkatkan kualitas SDM di masa datang.
• Mengembangkan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
dengan mengakses pertumbuhan ekonomi tanpa mengganggu
kelestarian lingkungan hidup.

12. STRATEGI PELAKSANAAN
• Perluasan jangkauan program-program bersasaran
(targeted) untuk penduduk miskin dan rentan.
• Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan
berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus.
• Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan
kemiskinan di seluruh kebijakan dan program pembangunan.

13. Kluster I
Kluster II
Kluster III
Kluster IV
Perlindungan
Sosial
 individu / RT Pemberdayaan
Masyarakat
 komunitas
Pemberdayaan
Usaha Mikro
 UMK
Program Pro
Rakyat

14. • Mengembangkan aset
penghidupan dan mengurangi
kerentanan:
o Perlindungan sosial yang
difokuskan pada
perlindungan dan
pengembangan aset
penghidupan
o Kemampuan menghadapi
guncangan/krisis.
•Tidak merusak sumber aset
(social capital & natural
capital)
•Fokus pada upaya-upaya
pengembangan akumulasi aset
penghidupan, terutama dari
sisi produktifitas.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN DI MASA DEPAN
Human
Capital
Natural
Capital
Physical
Capital
Social
Capital
Financial
CapitalAset
Penghidupan
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
 Konsep MP3EI dan MP3KI

15. MP3EI dan MP3KI
• Pemerintah telah menyiapkan MP3EI untuk mendorong percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi melalui pengembangan enam
koridor ekonomi.
Pengembangan koridor tersebut melalui peningkatan investasi dalam
rangka mendorong peningkatan kesempatan kerja dan perluasan
kesejahteraan masyarakat.
• Untuk memaksimalkan manfaat MP3EI dan mendorong terwujudnya
pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
(MP3KI).
• MP3KI merupakan affirmative action, sehingga pembangunan ekonomi
bukan saja pro-growth, namun juga pro-poor, pro-job dan pro-
environment.

16. KEKUATAN MP3KI
1. Rencana yang komprehensif: kebijakan makro, regional, dan sektor.
2. Pelengkap dari dokumen perencanaan yang ada: RPJPN, RPJMN, RAN PPK,
Roadmap PK.
3. Target yang jelas dan arah kebijakan yang terfokus.
4. Penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan: pemerintah, BUMN, swasta
dan masyarakat (Public-Private-People Partnership).
5. a. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan
(income generating) sesuai kondisi wilayah.
b. Sinergi dan jembatan transisi dari berbagai program kemiskinan yang ada
(Klaster I, II, III, IV)
c. Transformasi program-program PK hingga tahun 2025, sejalan dengan
terwujudnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
6. Program terobosan (breakthrough) untuk mewujudkan penghidupan masyarakat
yang berkelanjutan.
16

17. M P 3 E I dan M P 3 K I
MP3EI
Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan
Pemerataan (Growth with Equity)
Sasaran : GDP/Kapita 2025  USD 14.000-16.000
Pendekatan : peningkatan nilai tambah berbasis
komoditi unggulan wilayah dengan melibatkan
Pemerintah, BUMN, dan Swasta
Strategi : 3 pilar  Koridor, SDM/Iptek, dan
Konektivitas
MP3KI
Tujuan : Perluasan dan akselerasi PK
Sasaran : Tingkat Kemiskinan 2025:
4 -5%, Indeks Gini, Kesehatan, dan Pendidikan
Pendekatan: perlindungan sosial yang universal,
pengembangan pelayanan dasar, dan pengembangan
penghidupan yang berkelanjutan melalui sinergitas
program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat, sesuai kondisi wilayah.
Strategi: (a) jaminan sosial, (b) bantuan sosial, (c)
pelayanan dasar, (d) peningkatan produktifitas, (e)
pembangunan partisipatif
Dokumen turunan:
1. Rencana Aksi Konektifitas Nasional
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dll.
Dokumen turunan:
1. RAN PPK
2. Program-program PK
3. RKP/Lokasi & Alokasi Program-program PK, dll.
Quick wins: ground breaking investasi
pemerintah/BUMN/swasta di koridor-koridor
Quick wins: launching pelaksanaan
Program/kegiatan secara terintegrasi di beberapa lokasi
terpilih, khususnya program/kegiatan PK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

18. SINERGI MP3EI DAN MP3KI
MP3EI
MP3KI
BUMN dan CSR
Pemerintah
Daerah
Sinergi klaster 1,
2, 3, dan 4
Akses Konektivitas
Wilayah
Pertumbuhan yang tinggi,
inklusif dan berkeadilan
Menurunnya tingkat
kemiskinan
Meningkatkan
kesempatan kerja
Pembangunan ekonomi
merata di seluruh wilayah
tanah air

19. SIKLUS HIDUP MANUSIA
19
Janin-balita Anak-anak Remaja Dewasa Lansia
Gangguan
tumbuh
kembang
Tidak tamat sekolah (dasar atau
lanjutan), kekerasan dalam
keluarga
Pendidikan/keterampilan
rendah
Pendapatan
rendah/tidak
cukup
Bekerja dengan upah rendah
Tidak bekerja
Kondisi kesehatan buruk (termasuk kecacatan)
Kemiskinan struktural dan kultural
• Jaminan
pendapatan
minimum
• JPS/ Bantuan
terbatas: anak,
lansia telantar, &
bencana
alam/sosial
• Jaminan
kecelakaan kerja,
hari tua, pensiun &
kematian
Jaminan kesehatan
• Program-program
kesehatan dan gizi
• Program-program
pendidikan
• Program-program pelatihan
• PKH

20. JENIS BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN
SIKLUS HIDUP
20
Kehamilan,
Anak Usia
Dini
Anak
Usia
Sekolah
Usia
Remaja
Usia
Pekerja
Dewasa
Lanjut
Usia
(Lansia)
Penyediaan Lapangan
Kerja untuk Kaum Lansia
(Elderly Labour Market
Access): Pekerjaan di
Tempat-tempat Belanja,
Wisata, dll.
Jaminan Sosial: Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun
Pemberian Nutrisi, Makanan Bergizi,
Imunisasi.
Beasiswa/ Bantuan Tambahan Biaya
Pendidikan, Pemberian Makanan
Tambahan di Sekolah, Rehabilitasi /
Pendampingan Sosial terhadap Anak
Bermasalah.
Vocational Training, Youth Employment
Subsidy, Beasiswa Pendidikan.
Cash & In-Kind Transfers
Jaminan Sosial: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecacatan,
Ketenagakerjaan/Pengangguran.

21. TRANSFORMASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL (1)
21
Jaminan
Kesehatan
Cakupan Peserta
Program
• Asuransi Kesehatan PNS dan
TNI/Polri
• Jamkesmas
• JPK Jamsostek
• Jamkesda
• Pemberi Kerja
• Swasta
• Sektor Informal
2010-2014 2015-2019 2020-2025
Jaminan
Ketenagakerjaan
• Terintegrasi dalam Asuransi Kesehatan
• Dikelola oleh organisasi tunggal BPJS Kesehatan
• Pemerintah mensubsidi premi asuransi warga
miskin
58,89 % s/d 71,85 % 80,57 % s/d 90 % 90,79 % s/d 91,09 %
Cakupan Peserta
Program
• Taspen
• Asabri
• Jamsostek Formal-Aktif
• Terintegrasi dalam Jaminan Ketenagakerjaan
• Dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan
• Pemerintah menjajaki pemberian subsidi premi bagi
warga miskin
12,78 % s/d 14,66 % 16,56 % s/d 23 % 23,37 % s/d 33,19 %
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan Kematian
Masih dalam rancangan pemerintah dengan program terbatas

22. TRANSFORMASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL (2)
INFORMAL
TNI/ POLRI
TASPEN
ASKES
JAMSOSTEK
BPJS KESEHATAN
PT.ASKES
JAMKESMAS
JAMKESDA
2014 2015 2029
YANKES
JAMINAN KEC
KERJA
JAMINAN
KEMATIAN
JAMINAN
PENSIUN
ASABRI
JAMINAN
PENSIUN
JAMINAN HARI
TUA
JAMINAN HARI
TUA
JAMINAN HARI
TUA
PT. JAMSOSTEK
BPJS KETENAGAKERJAAN
Sumber: UU No. 40/2004 Tentang SJSN
22

23. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
23

24. Prioritas Jangka Pendek-Menengah
1
• Unifikasi Sistem Penargetan Nasional
2
• Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial
Kesehatan untuk Keluarga Miskin
3
• Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas
Cakupan Program Keluarga Harapan
4
• Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Lainnya ke dalam PNPM
DIMONITOR MELALUI:
1. INPRES NO. 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010
2. INPRES NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN

25. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TARGET NASIONAL JANGKA PANJANG
Indikator Nasional Kondisi Saat ini Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)1
• $1
• Garis Kemiskinan Nasional
• $2
4,79
12,49
42,00
1,50 – 1,95
4,00 – 5,00
13,50 – 16,80
Indeks Gini2 0,41 0,27
Angka Harapan Hidup (tahun)3 70,90 76,50
PDB per kapita (USD)4 3.543 14.000 – 16.000
Angka Rata-Rata Lama Waktu Sekolah (tahun)5 7,92 10,50
Tingkat Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)6 27 15
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)7 1,49 0,98
Sumber
1: Susenas 2010
2: BPS 2011
3: BPS 2010
4: BPS 2011
5: BPS 2010
6: World Bank 2010
7: BPS
Sumber: Bappenas

26. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
TARGET SETIAP PERIODE
26
Sumber
1: Susenas 2010; 2: BPS 2011; 3: BPS 2010; 4: BPS 2011; 5: BPS 2010 ; 6: World Bank 2010 ; 7: BPS
8: target RPJPN ; 9: benchmarking dari negara-negara lain ; 10: target MP3EI
Indikator Nasional
Target Pencapaian Tahapan MP3KI
Kondisi Saat ini
2012
Tahapan
Rekonsolidasi
(2012-2014)
Tahapan
Transformasi dan
Perluasan
(2015-2020)
Tahapan
Keberlanjutan
(2021-2025)
Tingkat Kemiskinan (%) 12,491 9,00 – 10,75 6,50 – 8,00 4,00 – 5,008
Indeks Gini 0,412 0,38 0,32 0,289
Angka Harapan Hidup (tahun) 70,903 72,00 – 73,50 74,50 – 75,50 77,00 – 78,009
PDB per Kapita 3.5404 4.500 – 5.000 8.000 – 10.000
14.000 –
16.00010
Angka Rata-Rata Lama Waktu
Sekolah (tahun) 7,925 8,20 9,20 12,009
Tingkat Kematian Bayi (bayi per
1000 kelahiran hidup) 276 19 13 6 – 99
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,497 1,39 1,20 0,989
Sumber: Bappenas

27. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (P3KI)
27
Outlook Target
Ekonomi dan
Kemiskinan
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan
2012 2015 2020 2025
PDB/kapita (US$)Tingkat
Kemiskinan
4.963
6.097
10.278
14.963
10,5-11,5 %
8-10%
6-7%
4 - 5 %
Program Strategis
Kelompok Sasaran
RTHM, RTM dan RTSM
(40 % terbawah PPLS 2011)
30 % terbawah
(PPLS 2014/2017)
20 % terbawah
(PPLS 2017/2020)
10 % terbawah
(PPLS 2023)
PROGRAM
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSISTING
Klaster I
Bantuan dan Jaminan Sosial
Klaster II
Pemberdayaan Masyarakat
Klaster III
KUMKM
Klaster IV
Program Pro-Rakyat
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
Jaminan Sosial (Social Security):
 Asuransi Kesehatan
 Jaminan Kematian
 Jaminan Hari Tua
 Jaminan Pensiun
 Jaminan Kecelakaan Kerja
Bantuan Sosial (Social Assistance):
 Temporer (krisis ekonomi, bencana alam)
 Reguler (pangan, BSM, dll)
TRANSFORMASI PROGRAM
PERLINDUNGAN SOSIAL
1. PDB/Kapita: target MP3EI
meningkat
2. Tingkat Kemiskinan:
target RPJP menurun
3. Garis Kemiskinan
cenderung meningkat
4. Elastisitas tingkat
Kemiskinan terhadap
Pertumbuhan PDB/Kapita
cenderung menurun
Garis Kemiskinan
(ribu rupiah)
252
318
467
686
Elastisitas
0,045
0,023
0,083
0,243
PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN/RENTAN
Pemberdayaan/Peningkatan Kapasitas SDM (Empowerment)
Akses Usaha (Financial Access)
Pengarusutamaan Program/Kegiatan

28. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENTAHAPAN PELAKSANAAN MP3KI
• Periode 2013-2014:
• Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 8% - 10% pada tahun
2014;
• Tidak ada program baru kemiskinan. Perbaikan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini, melalui cara “KEROYOKAN”
DI KANTONG2 KEMISKINAN, SINERGI LOKASI DAN WAKTU , SERTA PERBAIKAN
SASARAN (seperti : Program Gerbang Kampung di Menko Kesra);
• Sustainable livelihood  penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk
membangun keterkaitan dengan MP3EI;
• Terbentuknya BPJS kesehatan pada tahun 2014 .
• Periode 2015 – 2019:
• Transformasi program-program pengurangan kemiskinan;
• Peningkatan cakupan, terutama untuk Sistem Jaminan Sosial menuju universal
coverage;
• Terbentuknya BPJS Tenaga Kerja;
• Penguatan sustainable livelihood.
• Periode 2020-2025:
• Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
• Sistem jaminan sosial mencapai universal coverage.
28

29. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENENTUAN INDIKATOR
29
Bidang Indikator Utama
Kemiskinan dan
Ketenagakerjaan
Tingkat Kemiskinan
Tingkat Pengangguran
Kesehatan Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Balita
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
Pendidikan Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Murni
Angka Melek Huruf
Angka Putus Sekolah
Infrastruktur Dasar Akses Sanitasi Layak
Akses Air Minum Layak
Rasio Elektrifikasi
Ketahanan Pangan Perkembangan Harga Beras
Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama

30. 1 Analisis Perbandingan Antar Wilayah
2 Analisis Relevansi
3 Analisis Efektivitas
4 Analisis Penentuan Wilayah Prioritas
5 Analisis Anggaran

31. ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH
31
Contoh Kasus
Perbandingan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) Menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Masih terdapat kesenjangan (disparitas) angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI)antar wilayah di
Provinsi NTT. Beberapa wilayah, perlu memperoleh perhatian dan intevensi untuk mengurangi angka putus
sekolah. Wilayah-wilayah tersebut di antaranya: Kabupaten Sumba Timur, Lembata, Ende, Manggarai Barat
dan Manggarai Timur.
1.48
10.71
0.34 0.36 0.47
2.50
0.45
11.00
1.19
3.58
12.05
0.25 0.63
1.97
5.49
0.17 0.99
1.87
11.34
0.47
1.64
3.49
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
SumbaBarat
SumbaTimur
Kupang
TTS
TTU
Belu
Alor
Lembata
Flotim
Sikka
Ende
Ngada
Manggarai
RoteNdao
ManggaraiBarat
SBD
SumbaTengah
Nagekeo
ManggaraiTimur
SabuRaijua
KotaKupang
Persen
Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Kab./Kota Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Nasional
Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Provinsi

32. ANALISIS RELEVANSI
32
Contoh Kasus
Perkembangan Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI),
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pada tahun 2006 – 2008, kecenderungan angka putus sekolah SD/MI Provinsi NTT tidak sejalan dengan
kecenderungan angka putus sekolah SD/MI tingkat nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pada periode tersebut upaya penurunan angka putus sekolah di Provinsi NTT tidak sejalan untuk mendukung
tujuan nasional.
5.26
5.59
4.45
1.50
2.01
3.53
2.97 2.96 2.97
3.17
2.41
1.81
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Persen
Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Provinsi Angka Putus Sekolah SD/MI (%) - Nasional

33. ANALISIS EFEKTIVITAS
33
Contoh Kasus
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Tahun 2002-2008
Pada periode tahun 2002-2008, AKB Provinsi NTT menurun dari 51 jiwa/1000 kelahiran hidup menjadi 40,1
jiwa/1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, program-program yang mendukung penurunan angka kamtian
bayi (AKB) di Provinsi NTT efektif dan berdampak positif terhadap kualitas kesehatan penduduk, khususnya
kesehatan bayi.
51.0 48.7
40.1
20
25
30
35
40
45
50
55
60
2002 2006 2008
Jiwa
Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi
Linear (Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup) - Provinsi)

34. ANALISIS PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS
34
Contoh Kasus
Penentuan Kabupaten/kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi
Di Bidang Kesehatan Provinsi NTT
Dengan menggunakan angka kematian bayi sebagai indikator utama dan kelahiran ditolong tenaga kesehatan
sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas intervensi. Terdapat 5
wilayah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukannya intervensi dengan meningkatkan kelahiran yang
ditolong oleh tenaga kesehatan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur,
Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Kupang.
TTU
Lembata
Flotim
Sikka
Ngada
Kota Kupang
Belu
Ende
Nagekeo
TTS
Alor
Manggarai
Rote Ndao
Manggarai Barat
Sumba Barat
Sumba Timur
Kupang
Sumba Barat Daya
Sumba Tengah
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
KelahiranDitolongTenaga
Kesehatan
Angka Kematian Bayi
Series2
PRIORITAS
4
PRIORITAS
2
PRIORITAS
1
PRIORITAS
3

35. ANALISIS BESARAN
PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH
35

36. ANALISIS ANGGARAN MELIHAT KESESUAIAN
ALOKASI DENGAN PRIORITAS
36
Contoh Kasus
Distribusi Belanja Sektor Terhadap Total Anggaran
Kota Surakarta
Alokasi anggaran sektor pendidikan paling besar dibandingkan dengan anggaran untuk urusan lainnya. Anggaran
yang dialokasikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp 394,1 miliar, setara 34.1 persen APBD. Alokasi anggaran
tersebut mencerminkan alokasi yang efektif bagi penanggulangan kemiskinan apabila sektor pendidikan
merupakan prioritas di Surakarta.
Urusan Kelautan
Dan Perikanan Rp
19.2M (1.7%)
Urusan Pertanian
Rp 21.8M (1.9%)
Urusan Lain-lain
Rp134.5M (11.6%)
Urusan Pendidikan
Rp 394.1M
(34.1%)
Urusan Pek.Umum
Rp215.5M (18.7%)
Urusan Kesehatan
Rp54.8M (4.7%)
Urusan otda,
PUM, adm keu
Rp314.9M (27.3%)

37. 37
Contoh Kasus
Distribusi Anggaran Pendidikan dan Permasalahan Angka Partisipasi Murni,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pengalokasian anggaran tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Sebagai contoh: Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan merupakan daerah dengan APM relatif
tinggi namun anggaran bidang pendidikannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan untuk
daerah-daerah yang memiliki APM rendah.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
20
40
60
80
100
120
SumbaBarat
SumbaTimur
Kupang
TTS
TTU
Belu
Alor
Lembata
Flotim
Sikka
Ende
Ngada
Manggarai
RoteNdao
Manggarai…
SBD
Sumba…
Nagekeo
Manggarai…
SabuRaijua
KotaKupang
Rp(Juta)
Persen
APM SD/MI Kab-Kota Total Anggaran Pendidikan APM SD/MI Provinsi
ANALISIS ANGGARAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SATU TINGKAT DI
ATASNYA UNTUK MELIHAT DISTRIBUSI ANGGARAN

38. CONTOH KASUS ANALISIS SUMBER PEMBIAYAAN:
BIDANG KESEHATAN
Contoh Kasus
Belanja Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan,
Kabupaten Ende 2008
SUMBER PEMBIAYAAN
TOTAL
(RP)
PERSEN
PERKAPITA/TH
(USD)
Pemerintah 60,015,708,501 84.62% 23.99
SB.1.1 Pemerintah Pusat/Depkes 6,589,237,322 9.29%
SB.1.2 Pemerintah Provinsi/Dinkes 310,995,673 0.44%
SB.1.3 Pemerintah Kabupaten/Kota 41,737,846,401 58.85%
SB.1.4.2 Hibah 10,889,507,505 15.35%
SB.1.5.4 Subsidi Premi PNS 488,121,600 0.69%
Non Pemerintah 10,906,505,727 15.38%
SB.2.4 Rumah Tangga 10,906,505,727 15.38%
Grand Total 70,922,214,228 100.00% 28.35
Sumber: Ascobat Gani, 2010
Sumber pembiayaan bidang kesehatan terbesar di Kabupaten Ende pada tahun 2008 adalah
dari pemerintah, yaitu sebesar Rp. 60,0 miliar atau hampir 84,62 persen dari total sumber
pembiayaan. Sementara pembiayaan dari sektor non pemerintah adalah Rp. 10,9 miliar atau
hanya sekitar 15,38 persen.Sementara itu, sumber pembiyaaan terbesar berasal dari
pemerintah kabupaten, yaitu Rp. 41,7 miliar atau 58,85 persen dari total pembiayaan bidang
kesehatan di Kabupaten Ende.

39. Contoh Kasus
Belanja Kesehatan Menurut Jenis Program Kabupaten Ende, Tahun 2009
CONTOH KASUS ANALISIS DISTRIBUSI
ANGGARAN: BIDANG KESEHATAN
39
PROGRAM
TOTAL
(RP)
PERSEN
Program Kesehatan Masyarakat 14,997,017,108 21.15%
PR 1.1 KIA 1,789,936,829 2.52%
PR 1.2 Gizi 529,165,600 0.75%
PR 1.3 Immunisasi 250,209,538 0.35%
PR 1.5 Malaria 7,147,062 0.01%
PR 1.6 HIV/AIDS 107,281,285 0.15%
PR 1.7 Penyakit Menular Lain 532,680,000 0.75%
PR 1.9 KB 248,927,050 0.35%
PR 1.10 Usaha Kesehatan Sekolah 38,465,000 0.05%
PR 1.12 Kesehatan Lingkungan 10,649,674,005 15.02%
PR 1.13 Promosi Kesehatan 769,817,416 1.09%
PR 1.14 Penanggulangan Bencana 28,219,238 0.04%
PR 1.15 Surveilans 42,994,085 0.06%
PR 1.16 Program Kesehatan Masyarakat Lainnya 2,500,000 0.00%

40. Sumber: Ascobat Gani, 2010
Distribusi anggaran program kesehatan masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan anggaran program penunjang
dan program kesehatan perorangan. Dari keseluruhan anggaran sektor kesehatan, hanya 21,15 persen yang
digunakan untuk program kesehatan masyarakat. Anggaran program kesehatan masyarakat yang relatif lebih kecil
berpotensi memperlambat pencapaian sasaran pembangunan dan sasaran pencapaian MDGs, khususnya pada
bidang kesehatan.40
PROGRAM
TOTAL
(RP)
PERSEN
Program Kesehatan Perorangan 25,069,669,749 35.35%
PR 2.1 Pelayanan Rajal 927,859,101 1.31%
PR 2.2 Pelayanan Ranap 2,159,795,759 3.05%
PR 2.3 Pelayanan Rujukan 4,444,890,100 6.27%
PR 2.4 Pengobatan Umum (tidak jelas masuk PR 2.1- 2.3) 17,537,124,790 24.73%
Program yang Menyangkut Capacity Building/Penunjang 30,855,527,371 43.51%
PR 3.1 Administrasi & Manajemen 15,854,286,995 22.35%
PR 3.3 Capacity Building 1,401,968,343 1.98%
PR 3.4 Pengadaan dan Pemeliharaan Infrastruktur 8,486,541,583 11.97%
PR 3.5 Pengawasan (Monitoring dan Supervisi) 81,240,000 0.11%
PR 3.6 Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,014,666,210 7.07%
PR 3.8 Program Capacity Building/Penunjang Lainnya 16,824,240 0.02%
Grand Total 70,922,214,228 100.00%

41. CONTOH KASUS ANALISIS GAP:
BIDANG PENDIDIKAN
41
Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang
Sekolah Dasar (SD/MI) Kota Surakarta
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010
Hasil perhitungan BOSP untuk SD/MI dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp
530,000 per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 400.000 per siswa.
Sisanya sebesar Rp. 130,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi
mengalokasikan Rp. 30.000 per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 100,000 per siswa.
530,000
400,000
30,000
100,000
BOSP Pembiayaan
APBD 2 -
BPMKS KOTA
APBD 1 - BOS-
P
APBN - BOS

42. Contoh Kasus
Kebutuhan dan Pemenuhan Biaya Operasional Satuan pendidikan - Jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP/MTs) Kota Surakarta
Sumber: Hasil Perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kota Surakarta, 2010
Hasil perhitungan BOSP untuk SMP/MTS dengan menggunakan indeks Permendiknas adalah sebesar Rp 649,000
per siswa. Pemerintah pusat melalui alokasi BOS menyediakan sebesar Rp 575.000 per siswa.Sisanya sebesar Rp.
74,000 per siswa harus disediakan oleh pemerintah daerah. Jika Pemerintah Provinsi mengalokasikan Rp. 50.000
per siswa, maka pemerintah kota harus menyediakan Rp. 24,000 per siswa.
649,000
575,000
50,000
24,000
BOSP Pembiayaan
APBD 2 -
BPMKS KOTA
APBD 1 - BOS-
P
APBN - BOS
CONTOH KASUS ANALISIS GAP: BIDANG
PENDIDIKAN

43. Masalah Tujuan Sasaran Indikator Satuan Program Kegiatan Pagu SKPD
TIPS Sinkronisasi Program Nangkis
1. Lihat usulan per
SKPD dalam
Dokumen RKPD
(barang/jasa)
2. Sesuaikan dengan
kebijakan daerah
1. Lihat target capaian
Tahun N di dokumen
RKPD bab IV.
2. Analisa Intervensi
Wilayah/Bidang/Prio
ritas Pembangunan
Lihat evaluasi Bab
II RKPD dan
Permasalahan per
Urusan di KUA
<

O

44. Perencanaan dan
Penganggaran
Program dan Kegiatan di
44

45. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 DAN
RENCANA 2013 DI KEC. BULAKAMBA, KAB. BREBES
Komponen Kegiatan 2012 2013
Klaster 1 Raskin Sedang berjalan.
Isu: Raskin dibagi rata kepada
masyarakat, tidak
mempertimbangkan
masyarakat miskin sebagai
prioritas.
Dilanjutkan, dengan
perbaikan mekanisme
penyaluran dan
pemantauan
pelaksanaan.
PKH Sedang berjalan. Sudah diprogramkan.
Jamkesmas/
Jamkesda
Sedang berjalan.
Isu: pemanfaatan Jamkesmas
masih dinilai sulit oleh
masyarakat.
Dilanjutkan dengan
perbaikan mekanisme
pemanfaatan.
Klaster 2 PNPM Perdesaan Sedang berjalan.
Pelaksanaan relatif baik.
Dilanjutkan.
Klaster 3 KUR Sedang berjalan.
Isu: penetapan jaminan
(collateral) yang dinilai sulit
oleh masyarakat.
Dilanjutkan.
Diperlukan perbaikan
mekanisme penyaluran
pinjaman.

46. Komponen Kegiatan 2012 2013
Klaster 4 Rumah Sangat Murah Tahap Verifikasi.
Isu: pemukiman kumuh dan
warga menempati tanah ilegal.
Sudah diprogramkan.
Targeting harus tepat, lahan
untuk masyarakat miskin
perlu dipikirkan.
Listrik Murah Tahap Persiapan.
Isu: sumber listrik masih Non-PLN.
Sudah diusulkan untuk
diprogramkan.
Peningkatan Kehidupan Nelayan Tahap Persiapan.
Isu: tingkat kemiskinan nelayan
masih tinggi.
Sudah diprogramkan.
Livelihood • Pelatihan Manajemen Keuangan
Rumah Tangga
Masih berupa usulan Pemda.
Isu: ketika cuaca buruk, nelayan
tidak mendapatkan penghasilan.
Sudah diusulkan untuk
diprogramkan.
• Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Tahap Persiapan.
Isu: penyediaan lapangan kerja
sementara, terutama saat musim
angin barat (cuaca buruk).
Sudah diprogramkan.
• Pengembangan optimalisasi lahan
• Pengembangan irigasi
• Pemberdayaan kelembagaan
• Penyaluran pupuk
• Perluasan areal tebu
• Perluasan areal hortikultura/
perkebunan/ peternakan
Tahap Persiapan.
Isu: lahan masih bersifat tadah
hujan.
Sudah diprogramkan pada
tingkat kabupaten: agar
fokus ke Kecamatan
Bulakamba.
Lainnya • Sertifikasi lahan pertanian
• Pengembangan sumber air
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 DAN
RENCANA 2013 DI KEC. BULAKAMBA, KAB. BREBES

47. Komponen Kegiatan 2012 2013
Klaster 1 Raskin Sedang Berjalan;
Isu : pengelolaan program
kurang transparan
Dilanjutkan dengan
perbaikan mekanisme
penyaluran dan
pemantauan pelaksanan
PKH Tidak ada.
Jamkesmas/ Jamkesda Sedang berjalan.
Isu: sanitasi lingkungan masih
buruk, permukiman kumuh.
Dilanjutkan dengan
perbaikan targeting dan
mekanisme pengelolaan.
Klaster 2 PNPM Perdesaan Sedang berjalan. Pelaksanaan
relatif baik.
Dilanjutkan.
Klaster 3 KUR Sedang berjalan .
Isu: penetapan jaminan yang
dinilai sulit oleh masyarakat.
Dilanjutkan dengan
perbaikan mekanisme
penyaluran pinjaman.
Klaster 4 Rumah Sangat Murah Permukiman kumuh. Tahap implementasi, tahun
2012 dilaksanakan verifikasi.
Listrik murah Isu: sumber listrik Non PLN Secara bertahap
pelayanan listrik diperluas.
Air bersih murah Sedang Berjalan.
Penyediaan air bersih yang
didukung oleh Pemda.
Dilanjutkan dengan
perbaikan dan
peningkatan cakupan
Livelihood •Pengembangan koperasi budidaya rumput laut
•Pelatihan ketrampilan bagi usaha mikro dan kecil
skala rumah tangga
•Pemberian modal usaha untuk kelompok perempuan,
koperasi di perdesaan dan perkotaan
•Bantuan promosi produksi kain tenun
•Bantuan kapal berkapasitas kecil kepada buruh
nelayan
•Penataan PKL
Sedang berjalan. Peningkatan cakupan
rumah tangga pemanfaat
dan perbaikan pelatihan .
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 DAN
RENCANA 2013 DI KEC. KAJANG, KAB. BULUKUMBA

48. Komponen Kegiatan 2012 2013
Klaster 1 Raskin Sedang berjalan.
Isu: Raskin dibagi rata kepada
masyarakat, tanpa
mempertimbangkan prioritas kepada
masyarakat miskin.
Dilanjutkan, dengan memperbaiki
mekanisme penyaluran dan
pemantauan pelaksanaan.
PKH Dilaksanakan 2008.
Jamkesmas/ Jamkesda Sedang berjalan.
Isu : penerima manfaat yang semakin
meluas dan ketepatan sasaran.
Dilanjutkan dengan perbaikan
targeting.
Klaster 2 PNPM Perkotaan Sedang berjalan. Dilanjutkan.
Klaster 3 KUR Sedang berjalan .
Isu: penetapan jaminan yang sulit
bagi masyarakat.
Dilanjutkan dengan perbaikan
mekanisme penyaluran pinjaman.
Klaster 4 Rumah Sangat Murah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya:
verifikasi.
Pelaksanaan,
Air bersih murah Penyediaan air bersih oleh Pemda
kabupaten.
Dilanjutkan dan pengupayaan
penyediaan secara lebih
permanen.
Livelihood • Pengembangan koperasi di
bidang produksi kedelai
• Penataan PKL
• Peningkatan produksi tanaman
perkebunan dan hortikultura
• Swasembada daging sapi
• Pengembangan sarana
prasarana pertanian
Identifikasi program/kegiatan. Pelaksanaan.
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 DAN
RENCANA 2013 DI KEC. HAUR GEULIS, KAB. INDRAMAYU

49. Terima Kasih
Stephanus Aan, S.STP. M.Si
082 138 20 8000
stephanus_aan@yahoo.com

50. Lampiran

51. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
51

52. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR SUMATERA
52
Jumlah penduduk miskin
1400 - 27800
27801 - 54800
54801 - 96000
96001 - 164800
164801 - 269500
Tingkat Kemiskinan (%)
2.47 - 8.25
8.25 - 10.96
10.96 - 14.06
14.06 - 19.38
19.38 - 42.56

53. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
KORIDOR SUMATERA
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan :
“Peningkatan produktifitas perkebunan dan peningkatan kualitas tenaga kerja kelompok
miskin agar terserap oleh industri pengolahan dan jasa”
53
Area Prioritas 1 Area Prioritas 2 Area Prioritas 3
Aceh Utara Deli Serdang Simeulue
Lampung Utara Langkat Aceh Barat
Kota Medan Pidie
Ogan Komering Ilir Gayo Lues
Muara Enim Nagan Raya
Musi Rawas Bener Meriah
Musi Banyuasin Pidie Jaya
Palembang Subulussalam
Tanggamus Nias Utara
Lampung Selatan Nias Barat
Lampung Timur Gunungsitoli
Lampung Tengah Kepulauan Meranti
Bandar Lampung Bengkulu Selatan
Fokus Utama:
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja
miskin dan rentan pada usia produktif
ke dalam sektor formal pada industri
pengolahan unggulan.
• Penjaminan akses orang miskin dan
rentan terhadap lembaga keuangan
formal terutama di perdesaan dengan
persyaratan dan prosedur yang
sederhana melalui skema kredit
berkelompok atau dana dampingan.
• Pengembangan aktivitas rantai
pengolahan yang bersifat penambah
nilai (value added) untuk mendukung
pengembangan ekonomi lokal dan
komoditas unggulan berbasiskan
agro industri.
• Penguatan mekanisme inti-plasma
dengan pihak swasta melalui akses
pengelolaan bagi buruh miskin atas
lahan inti dengan luas yang memadai
(minimal 2 Ha per rumah tangga)

54. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR JAWA
Jumlah penduduk miskin
2700 - 49600
49601 - 118600
118601 - 182500
182501 - 297200
297201 - 519200
54
Tingk at K em iskinan (% )
1.67 - 7.63
7.63 - 11.25
11.25 - 14.48
14.48 - 18.11
18.11 - 32.47

55. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan :
“Mendorong kewirausahaan dan transformasi penghidupan masyarakat miskin dari sektor
pertanian ke sektor industri dan jasa”
Fokus Utama:
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja
miskin pada usia produktif ke dalam
sektor formal di daerah perkotaan,
terutama di daerah prioritas Jawa Barat
bagian selatan dan daerah industri
sepanjang Pantai Utara Jawa.
• Pengembangan ekonomi perdesaan
non pertanian yang bersifat padat
karya, difokuskan di daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur bagian selatan
dan Pulau Madura.
• Pengembangan dan pembinaan
ekonomi informal perkotaan,
difokuskan di daerah Jabodetabek dan
daerah perkotaan pusat perekonomian.
• Penjaminan pelayanan dasar dan
perlindungan sosial bagi kelompok
miskin migran, difokuskan di daerah
dengan proporsi kemiskinan tinggi,
seperti Madura dan Jawa Tengah
bagian Barat.
STRATEGI PENGURANGAN
KEMISKINAN KORIDOR JAWA
55
Area
Prioritas 1
Area Prioritas 2 Area Prioritas 3
Banyumas Bogor Cilacap Tasikmalaya Pacitan
Kebumen Cianjur Malang Purbalingga Tuban
Brebes Bandung Jember Wonosobo Pamekasan
Probolinggo Garut Rembang
Bangkalan Cirebon Pemalang
Sampang Indramayu Kulon Progo
Sumenep Karawang Gunung
Kidul

56. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR BALI-NT
56
Jumlah penduduk miskin
12900 - 29300
29301 - 58300
58301 - 93800
93801 - 171400
171401 - 263700
Tingkat Kemiskinan (%)
2.21 - 7.95
7.95 - 14.44
14.44 - 21.59
21.59 - 26.74
26.74 - 43.12

57. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRATEGI PENGURANGAN
KEMISKINAN KORIDOR BALI-NT
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan:
“Pembukaan keterisolasian dan peningkatan konektifitas ekonomi regional untuk
mendorong pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan potensi ekonomi lokal”
Area
Prioritas 1
Area
Prioritas 2
Area
Prioritas 3
LOMBOK UTARA LOMBOK
BARAT
SUMBA BARAT
SUMBA TIMUR LOMBOK
TENGAH
LEMBATA
TIMOR TENGAH
SELATAN
LOMBOK
TIMUR
ROTE NDAO
SUMBA BARAT
DAYA
SUMBAWA SUMBA
TENGAH
BIMA MANGGARAI
TIMUR
MANGGARAI SABU RAIJUA
Fokus Utama:
• peningkatan pelayanan dasar untuk mangatasi kendala
ketersebaran penduduk ,misalnya melalui mobile service
system untuk kesehatan, kelas jauh dan satu atap untuk
pendidikan.
• Pembukaan akses jalan dan transportasi bagi desa-desa
di wilayah Nusa Tenggara yang belum memiliki akses ke
ibukota kabupaten.
• Perlindungan sosial yang lebih difokuskan pada
peningkatan jangkauan penerima beasiswa miskin di
wilayah terpencil di Nusa Tenggara untuk mengejar
ketertinggalan wilayah ini.
• Bantuan sosial temporer untuk mengantisipasi bahaya
kerawanan pangan yang sering terjadi di Nusa Tenggara.
• Menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk miskin
berpendidikan menengah dan miskin berpendidikan
rendah dengan cara memberikan keterampilan di sektor
potensial seperti perikanan, peternakan dan perkebunan
dan penyediaan modal kerja jika dibutuhkan.
• Pengembangan ekonomi agrikultur berbasis commoditi
cash crops, peternakan dan perikanan melalui
peningkatan akses masyarakat miskin di perdesaan
terhadap institusi permodalan dan Pendampingan serta
dukungan produktivitas UKM.
57

58. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR KALIMANTAN
KUT AI
MALIN AU
KETAPAN G
BERAU
KUT AI BAR AT
SINT AN G
KUT AI TIM U R
KAPUA S HU LU
KATIN GAN
KAPUA S
PASIR
MU R UN G R AYA
NU N UKAN
SERU YAN
SANG GAU
BULU N GAN
PON TIAN AK
LAN D AK
BARIT O U TAR A
KOTAW AR IN GIN TIM UR
SAMB AS
PULAN G PISAU
GUN U N G M AS
BANJ AR
KOTA B ARU
KOTAW AR IN GIN BARAT
LAM AN D AU
TAN AH BUM BU
BENG KAYAN G
TAPIN
SUKAM AR A
TABALON G
TAN AH LAU T
BARIT O T IMU R
BARIT O SELAT AN
BALANG AN
PENAJ AM PASER UT
KOTA P ALA NG KA RAYA
BON TAN G
SAMA RIN D A
TAR AKAN
Jumlah penduduk miskin
3000 - 7800
7801 - 14400
14401 - 25300
25301 - 38000
38001 - 69700
58
Tingkat Kemiskinan (%)
3.34 - 5.81
5.81 - 6.67
6.67 - 7.81
7.81 - 10.46
10.46 - 15.29

59. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
KORIDOR KALIMANTAN
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan :
“Penguatan dan diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat miskin yang bersumber pada
pengelolaan potensi sumber daya alam (perkebunan, pertanian, perikanan) dan ekonomi
kreatif secara berkelanjutan”
59
Area
Prioritas 1
Area Prioritas 2 Area Prioritas 3
Sambas Sintang Kutai
kartanegara
Kayong
utara
Tana tidung
Landak Kubu raya Samarinda Barito
timur
Tarakan
Ketapang Pontianak Malinau
Kapuas hulu Kotawaringin
timur
Bulungan
Melawi Kapuas Nunukan
Kutai timur Banjarmasin Penajam
paser
utara
Fokus Utama:
• Peningkatan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia
masyarakat miskin perdesaan dan
perkotaan agar terserap di pasar
kerja.
• Pemberian jaminan pelayanan
dasar dan perlindungan sosial
terutama bagi kelompok miskin di
wilayah perdesaan, daerah
tepencil, dan perbatasan.
• Penyediaan dan pengembangan
infrastruktur dasar terpadu (listrik,
sanitasi, air bersih) bagi
masyarakat perdesaan.
• Pengembangan dan diversifikasi
sumber usaha masyarakat miskin
berbasis sumber daya alam serta
peningkatan ketersediaan sarana
pendukung produksinya.

60. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR SULAWESI
60
Jumlah penduduk miskin
6800 - 10300
10301 - 25800
25801 - 39200
39201 - 62100
62101 - 87500
Tingkat Kemiskinan (%)
5.49 - 9.01
9.01 - 11.37
11.37 - 16.24
16.24 - 18.9
18.9 - 24.06

61. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
KORIDOR SULAWESI
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan:
“Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan produktifitas kelompok miskin
perdesaan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan industri pariwisata”
Area Prioritas 1 Area Prioritas 2 Area Prioritas 3
DONGGALA GOWA BANGGAI
KEPULAUAN
PARIGI MOUTONG MAROS MOROWALI
JENEPONTO BONE POSO
PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
LUWU TOJO UNA-UNA
KOLAKA LUWU UTARA TORAJA UTARA
GORONTALO MAKASSAR KOLAKA UTARA
POLEWALI MANDAR BUTON BOALEMO
MUNA GORONTALO
UTARA
Fokus Utama:
• Peningkatan penyerapan
tenaga kerja miskin usia
produktif
• Pengembangan ekonomi
perdesaan bidang pertanian
dan perkebunan
• Pengembangan kawasan
minapolitan berbasis sumber
daya perikanan dan kelautan
yang bersifat padat karya
• Pengembangan dan
pembinaan ekonomi informal
perkotaan
• Penjaminan pelayanan dasar
dan perlindungan sosial bagi
kelompok miskin migran
61

62. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
KEMISKINAN KORIDOR PAPUA-MALUKU
62
Jumlah penduduk miskin
6300 - 12900
12901 - 22200
22201 - 31300
31301 - 49700
49701 - 87200
Tingkat Kemiskinan (%)
4.53 - 18.64
18.64 - 28.41
28.41 - 33.96
33.96 - 43.15
43.15 - 49.58

63. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
STRATEGI PENGURANGAN KEMISKINAN
KORIDOR PAPUA-MALUKU
Tema Utama Pengurangan Kemiskinan:
“Pembukaan keterisolasian wilayah secara masif, peningkatan akses layanan dasar dan
peningkatan sumber daya manusia”
63
Area Prioritas 1 Area Prioritas 2 Area Prioritas 3
PANIAI MALUKU TENGAH TELUK WONDAMA
PUNCAK JAYA SERAM BAGIAN
BARAT
TELUK BINTUNI
YAHUKIMO MANOKWARI TAMBRAUW
LANNY JAYA JAYAWIJAYA SUPIORI
NABIRE YALIMO
BIAK NUMFOR PUNCAK
TOLIKARA INTAN JAYA
JAYAPURA DEIYAI
Fokus Utama:
• Pengembangan pemusatan
pemukiman penduduk secara
terpadu yang didukung dengan
pembangunan prasarana jalan.
• Penyediaan akses layanan dasar
terutama pendidikan dan
kesehatan sampai ke wilayah
terisolir .
• Pengenalan budaya pertanian dan
perikanan menetap dan intensif
serta berkelanjutan dalam
meningkatkan produktifitas
perekonomian.
• Membuka dan memperluas
layanan keuangan dengan
pengarusutamaan
penanggulangan kemiskinan.