Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Birokrasi iii iv

490 Aufrufe

Veröffentlicht am

Diskursus mengenai birokrasi telah menjadi perhatian banyak peneliti sosial dan politik beberapa dekade. Ilmuwan Indonesia seperti Miftah Thoha juga menjadi bagian yang tak melepaskan kesempatan tersebut. Prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Thoha menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara didunia menggunakan pemikiran Webber. Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan-penyimpangan ditemukan.

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Birokrasi iii iv

  1. 1. BIROKRASI Shahril Budiman S.Sos (Stisipol Raja Haji Tanjungpinang) MPM (Northern University of Malaysia) INDONESIA SEMESTER IV / 2014-2015 “MODEL BIROKRASI”
  2. 2. Model Birokrasi di Indonesia menurut beberapa riset dan para ahli cenderung menggunakan pemikiran dari Max Webber. Ini seperti Haryanto (2007) yang dalam penelitiannya mengupas tentang upaya menciptakan birokrasi yang efesien, inovatif, responsif dan akuntabel, bahwa garis besar tentang prinsip birokrasi di Indonesia menggunakan ciri kekuasaan tersentralistik (Orde Baru), aturan non pro rakyat, standar yang abstrak, buruknya sistem pelayanan di daerah serta nepotisme. PRINSIP BIROKRASI MENURUT MAX WEBBER 1 • Birokrasi Tersentralistik & Hirarkis 2 • Dituntun Peraturan 3 • Terstandarisasi & Impersonal 4 • Proses administratif 5 • Staff berdasarkan ujian bukan subjektifitas Sumber: Osborn & Plastrik : 2000
  3. 3. MODEL BIROKRASI DI INDONESIA (STUDI MIFTAH THOHA) Pemerintah Katalis Pemerintah Sinergis Pemerintah “Masyarakat” Pemerintah Kompetitif Pemerintah Bermisi Pemerintah “Berpengaruh” Pemerintah “Enterpreneurship” Pemerintah “Demokrasi & Desentralistik” Pemerintah “Adhocrasy” Pemerintah Fleksibel Krisis kepemerintahan pada 1998 (Pasca Reformasi) menjadi salah satu faktor dari perlunya Redesigning Birokrasi di Indonesia. Kajian Thoha ttg “BI” seharusnya memiliki pembaharuan untuk menekan “Patologi Birokrasi” dengan 4 alternatif yaitu : Sumber: Thoha: 1996 1. Masalah Kepemimpinan. 2. Sistem Birokrasi. 3. Prosedur Birokrasi Publik (Lihat Kembali Indikator Pelayanan Publik – Orientasi hasil & Proses). 4. Kelembagaan Birokrasi. Sumber : Haryanto, 167-170 : 2007 CIRIBIROKRASI(STUDIMIFTAHTHOHA)1996
  4. 4. Birokrasi Pemerintahan Umum Rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum Core Function dari BPU bersifat mengatur atau regulatif function. Contohnya: Koordinasi/Kerjasama, memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah (desa)
  5. 5. Birokrasi Pembangunan “Organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang/sektor khusus guna mencapai tujuan pembangunan” seperti pemerataan pendapatan, investasi, perikanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, industri Adapun Core Functions dari BP Meliputi development and adaptive function.
  6. 6. Birokrasi Pelayanan Organisasi pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan bagian dan berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service secara langsung kepada masyarakat. Contohnya: Pengelolaan sistem , E-Government Service. dsb
  7. 7. Birokrasi Global (Studi Kasus : Malaysia) 1 Menjawab tantangan globalisasi pada abad 21 dan perkembangan dunia terutama urusan pemerintahan baik internal maupun eksternal. Konsep organisasi bisnis akhirnya menjadi salah satu pilihan agar tercipta pemerintah kompetitif serta inovatif dengan cara sbb: 1. Mengadopsi ISO (International Organization for Standarization), 2. Total Quality Management (TQM), 3. E-Government Public Service Goalnya adalah GOOD GOVERNANCE (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
  8. 8. Birokrasi : Good Governance preview Good governance has 8 major characteristics. It is pparticipatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitableand inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented). What’s Governance ? What’s Good Governance ?
  9. 9. Birokrasi Global (Studi Kasus : Malaysia) 2 Menjawab tantangan globalisasi pada abad 21 dan perkembangan dunia terutama urusan pemerintahan baik internal maupun eksternal. Konsep organisasi bisnis akhirnya menjadi salah satu pilihan agar tercipta pemerintah kompetitif serta inovatif dengan cara sbb: 1. Mengadopsi ISO (International Organization for Standarization), 2. Total Quality Management (TQM), 3. E-Government Public Service Goalnya adalah GOOD GOVERNANCE (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) PRINSIP PELAYANAN PUBLIK OLEH BIROKRASI : 1. Doing the right thing right 2. First time and every time ISO 9000 Kontrol Proses Kontrol Produk Inspeksi Testing Pelatihan Auditing Kualitas Internal Review Kontrak Tanggung Jawab Manajemen Dsb PE LA NG GA N PE RS YA RA TA N PE LA NG GA N KE PU AS AN Sistem Manajemen Mutu Peningkatan Berkelanjutan Peningkatan Berkelanjutan Tangungjawab Manajemen Manajemen Manajemen SDM Sumber Daya Pengukuran, Analysis, Perbaikan Realisasi Produk Produk ISO 9001

×