SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH :
Ir. GUNAWAN, MA
DIREKTUR PENINGKATAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Tujuan Nasional
 Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
Indonesia
 Memajukan kesejahteraan umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden
Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Daerah Otonom Bagian Pem. Nasional:
34 Provinsi 415 Kab dan 93 Kota
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945
-NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota.
-Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
-Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki
DPRD dipilih melalui Pemilu
-Menjalankan Urusan Pemerintahan
-Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan
-Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA
lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang.
-Negara mengakui & menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg
diatur dgn undang-undang
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Otonomi Daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem NKRI
Tujuan
Demokrasi
Kesejahteraan
Memposisikan Pemda sebagai instrumen
pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan
menyumbang terhadap pendidikan politik nasional
demi terwujudnya civil society.
Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif,
efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan
Pemda diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, &
peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan,
Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
UU NO. 23 THN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN
DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA
MEMPERKUAT
ASPEK REGULASI
SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN,
PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS
URUSAN
PEMERINTAHAN
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLUGRI
6. AGAMA
ABSOLUT KONKURENT
WAJIB PILIHAN
SPM
URUSAN PEMERINTAHAN
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLUGRI
6. AGAMA
ABSOLUT KONKUREN
WAJIB PILIHAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN
DASAR
NON
YAN
DASAR
SPM
PEMBAGIAN URUSAN
BERDASARKAN UU 32/2004
PEMBAGIAN URUSAN
BERDASARKAN UU 23/2014
urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada
gubernur dan bupati/walikota di
wilayahnya masing-masing, misalnya
urusan menjaga 4 konsensus dasar
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN
YG DISERAHKAN KPD DRH &
MENIMBULKAN DAMPAK
EKOLOGIS MELEWATI BATAS-
BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA
MENJADI KEWENANGAN DRH
PROVINSI.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
PILIHAN
1. Kelautan dan
perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. kehutanan;
5. Energi dan sumberdaya
mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Tansmigrasi.
WAJIB
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar
berkaitan dengan
pelayanan dasar
Potensi dan
keunggulan daerah
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU PR
4. Sosial
5. Perumahan rakyat
dan kawasan
pemukiman
6. Ketertiban umum
dan perlindungan
masyarakat
1. Pertahanan
2. Lingkungan hidup
3. Adm. Kependdkan dan
pencatatan sipil;
4. Pengendalaian penduduk dan
KB;
5. Perhubungan
6. Kominfo
7. Koperasi dan UKM;
8. Penanaman modal
9. Kepemudaan dan olahraga
10. PMD
11. Statistik
12. Persandian
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan dan
15. Arsif
16. Tenaga kerja
17. PP PA
18. Ketahanan pangan
Urusan berbasis
ekosistem
Kehutanan; pertambangan;
kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota
Dapat bagi
hasil
PEMBAGIAN KEWENANGAN
URUSAN KESEHATAN
UPAYA
KESEHATAN
SDM
KESEHATAN
SEDIAAN
FARMASI, ALKES,
& MAKANAN
MINUMAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
PEMERINTAH PUSAT DAERAH
1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak peraturan
pemerintah mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan konkuren
diundangkan serta melaksanakan
pembinaan dan pengawasan;
2. membatalkan kebijakan Daerah yang
tidak berpedoman pada NSPK;
3. menetapkan SPM
1. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
Pusat belum menetapkan NSPK,
Pemda melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;
2. menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berpedoman
pada NSPK;
3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar berpedoman
pada SPM
URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah;
• Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman
pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
• Penyelenggaraan jaminan kesehatan;
• Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan
kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
• pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan
APBD.
KEWAJIBAN DAERAH
DALAM URUSAN KESEHATAN
Siapkan Infrastruktur/
Sarpras Peralatan Kesehatan
Tersedianya Dokter /
Tenaga Medis
Tersedianya Obat-Obatan/murah
Tersedianya Pengembangan Sistem Infomasi
(Sistem Rujukan)
- RSUD
- Puskesmas
- + bangun/perbaiki
Siapkan tenaga dokter
sesuai kebutuhan
(pola penyakit)
 beasiswa
Pengadaan Obat-obatan
KEWENANGAN DINAS KESEHATAN
Melaksanakan Urusan Kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah
1. Pengelolaan UKP
2. Pengelolaan UKM
3. Izin RS kelas B, C & D
1. Perenanaan dan
pengembangan SDM
Kesehatan
2. Izin praktek dan izin
kerja tenaga kesehatan
1. Pengakuan pedagang
farmasi & Alkes
2. Obat tradisional
3. Makanan dan minuman
industri rumah tangga
4. Pengawasan post
market
Pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan
* Secara lengkap termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1 2 3
4
PEMENUHAN ANGGARAN KESEHATAN
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Dengan Kebijakan Pemerintah
Reformasi Pembangunan Kesehatan :
1) Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan
anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji,
bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan
jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan
secara bertahap.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Presiden
Nomor 43 Tahun 2014
tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan,
pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2015
NO. PROVINSI TOTAL APBD
BELANJA URUSAN
KESEHATAN
PERSENTASE
TERHADAP
TOTAL APBD
1 Aceh 12.755.643.725.149.00 1.731.832.673.868.40 13.58
2 Sumatera Utara 8.679.942.294.100.00 400.331.385.496.00 4.61
3 Sumatera Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69
4 Riau 10.718.616.466.418.20 880.021.250.523.70 8.21
5 Jambi 3.513.160.756.557.81 336.691.007.000.00 9.58
6 Sumatera Selatan 6.303.404.424.576.00 478.025.623.272.00 7.58
7 Bengkulu 2.258.697.036.011.25 290.855.805.233.80 12.88
8 Lampung 4.106.843.248.665.77 394.495.977.309.00 9.61
9 Jawa Barat 24.753.758.333.100.00 644.192.997.558.00 2.60
10 Jawa Tengah 17.337.686.334.000.00 1.887.535.859.000.00 10.89
11 DI Jogjakarta 3.669.426.462.513.24 193.737.896.979.00 5.28
12 Jawa Timur 23.720.919.803.000.00 1.905.724.299.798.00 8.03
13 Kalimantan Barat 4.571.000.932.843.00 349.218.832.960.00 7.64
14 Kalimantan Tengah 3.652.064.714.929.00 297.506.969.688.00 8.15
15 Kalimantan Selatan 5.271.601.442.000.00 659.335.218.000.00 18.20
ALOKASI BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA. 2015
(HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDA APBD)
NO. PROVINSI TOTAL APBD
BELANJA URUSAN
KESEHATAN
PERSENTASE
TERHADAP
TOTAL APBD
16 Kalimantan Timur 9.327.562.000.000.00 847.072.700.492.00 9.08
17 Sulawesi Utara 2.641.789.104.310.00 178.939.288.000.00 6.77
18 Sulawesi Tengah 2.837.564.141.400.00 226.783.877.850.00 7.99
19 Sulawesi Selatan 6.167.110.898.573.19 694.122.582.165.62 11.26
20 Nusa Tenggara Barat 2.993.637.551.600.00 381.037.018.683.00 12.73
21 Nusa Tenggara Timur 3.287.626.340.000.00 194.502.896.979.00 5.92
22 Maluku 2.355.234.811.760.29 230.653.340.219.26 9.79
23 Papua 12.091.125.348.943.00 783.899.546.815.00 6.48
24 Maluku Utara 1.824.427.649.000.00 143.613.499.612.00 7.87
25 Banten 9.047.936.131.816.00 876.517.000.000.00 4.16
26 Bangka Belitung 2.134.888.718.609.90 145.525.150.800.84 6.82
27 Gorontalo 1.444.389.205.222.25 98.662.750.360.00 6.83
28 Kepulauan Riau 3.570.455.273.330.00 271.856.775.995.00 7.61
29 Papua Barat 6.423.740.104.013.80 205.967.056.000.00 3.21
30 Sulawesi Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69
31 Kalimantan Utara 2.183.697.471.760.27 44.700.149.758.72 2.05
32 DKI Jakarta 67.446.955.296.451.00 6.611.960.767.735.00 9.80
33 Sulawesi Tenggara 2.321.892.890.432.00 201.734.884.150.00 8.69
34 Bali 5.021.195.581.782.07 511.455.166.346.36 10.19
Lanjutan...
* Sumber : Ditjen Keuda Kemendagri
 Memperkuat kualitas terhadap fasiltas pelayanan kesehatan;
 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD;
 FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 (terkait Dana Kapitasi);
 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Fakir miskin dan
orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah
daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
• Negara berkewajiban menjamin hak-hak
tertentu setiap warga, termasuk hak untuk
memperoleh pelayanan dasar dengan
mutu atau standar tertentu.
• Kewajiban negara tersebut diselenggarakan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
• Pemerintah menetapkan SPM sebagai
“instrumen” agar pelayanan dasar menjadi
perhatian dan “prioritas penyelenggaraan
pemerintahan daerah”.
PENERAPAN SPM
Dalam mendukung kemandirian dan daya saing daerah
RPJMN tahun 2015-2019, penerapan SPM sebagai
“Prioritas Nasional”
Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB),
dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD
dan RKA-PPKD.
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Designed by Anshori ‘10
Lampiran
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
PROSES INTEGRASI JAMKESDA KE
BPJS Kes
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, PJKMU ke BPJS
Kesehatan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS Kesehatan
86,4 juta peserta
dikelola BPJS
Kesehatan
96,7 juta jiwa
miskin (2011) semua penduduk
dikelola BPJS
Kesehatan
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan10,3 juta belum
tercover
APBD mencover penduduk miskin di luar cakupan BPJS
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
PEMBANGUNAN KESEHATAN DI
DAERAH
Penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan
pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain :
a.Konsitensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan min 10%,
diluar gaji.
b.Percepatan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas dan RSUD
sesuai Permendagri 61/2007.
c.Program pencapaian target MDGS : air minum/bersih, HIV,
Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan
dll
d.Pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi
dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah
e.Fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah
f.Fasilitasi pemerataan tenaga dokter pada fasilitas pelayanan
kesehatan dasar milik pemerintah daerah
KEWAJIBAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.
c.
d.
e.
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g.
Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah
program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis
secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SANKSI
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan
program strategis nasional dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
 Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
 Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai
menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan
program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI
1. melakukan pembinaan dan pengawasan
secara nasional yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Dalam Negeri melakukan
pembinaan dan pengawasan yang bersifat
umum, Menteri teknis dan Kepala LPNK
melakukan pembinaan dan pengawasan
yang bersifat teknis
3. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.
4. Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya
1. Gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan yang bersifat umum dan
teknis terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
2. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan
3. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dibantu oleh perangkat gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
4. Dalam hal gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pengawasan, meminta bantuan
untuk melaksanakan pengawasan kepada
Pemerintah Pusat

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Penyusunan Strategi Advokasi Kesehatan
Penyusunan Strategi Advokasi KesehatanPenyusunan Strategi Advokasi Kesehatan
Penyusunan Strategi Advokasi KesehatanJabfungkes
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanvirmannsyah
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastondinnianggra
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKStrategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKDokter Tekno
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaRudi Wijaya
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikSistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012Zakiah dr
 

Was ist angesagt? (20)

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Penyusunan Strategi Advokasi Kesehatan
Penyusunan Strategi Advokasi KesehatanPenyusunan Strategi Advokasi Kesehatan
Penyusunan Strategi Advokasi Kesehatan
 
Teknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakanTeknis formulasi kebijakan
Teknis formulasi kebijakan
 
Sistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david eastonSistem & sistem politik menurut david easton
Sistem & sistem politik menurut david easton
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PKStrategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Anti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasiAnti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasi
 
Advokasi Kesehatan
Advokasi KesehatanAdvokasi Kesehatan
Advokasi Kesehatan
 
Ombudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik IndonesiaOmbudsman Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Konsep Advokasi dalam Promosi Kesehatan
Konsep Advokasi dalam Promosi KesehatanKonsep Advokasi dalam Promosi Kesehatan
Konsep Advokasi dalam Promosi Kesehatan
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
Agenda setting
Agenda settingAgenda setting
Agenda setting
 
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan PublikSistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 

Ähnlich wie Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

PPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxPPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxRadityaAngga4
 
Buku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfBuku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfazkar4
 
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.ppt
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.pptPPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.ppt
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.pptAepSaepuloh29
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesdermolo
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdf
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdfMateri mandat mikm-undip_des2015_pdf
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdfFikri Faidul Jihad
 
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdfPERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdfTutiOctarini1
 
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfDirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfpaongananjames
 
Slide pidato
Slide pidato Slide pidato
Slide pidato Erm Wati
 
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdfAbidzarAlghifari20
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan  musrenbang wonogiri 2016Paparan  musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 201693220872
 
Kerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajiKerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajikhoirul huda
 
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmhenra saragih
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruindra wiryantaka
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerahtemanna #LABEDDU
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)fadli jovial
 

Ähnlich wie Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan (20)

PPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptxPPT KAJI BANDING.pptx
PPT KAJI BANDING.pptx
 
Buku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdfBuku Juknis Kredensial.pdf
Buku Juknis Kredensial.pdf
 
Permenkes no 75_tahun_2014
Permenkes no 75_tahun_2014Permenkes no 75_tahun_2014
Permenkes no 75_tahun_2014
 
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.ppt
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.pptPPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.ppt
PPT PAPARAN BLUD PKM SITOPENG.ppt
 
TTK sijunjung.pdf
TTK sijunjung.pdfTTK sijunjung.pdf
TTK sijunjung.pdf
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten oki
 
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdf
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdfMateri mandat mikm-undip_des2015_pdf
Materi mandat mikm-undip_des2015_pdf
 
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdfPERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
PERBUP-49-2021-SPMBLUD-PUSKESMAS blora.pdf
 
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfDirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
 
Slide pidato
Slide pidato Slide pidato
Slide pidato
 
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf
2. Materi Implementasi Yankestrad Integrasi - Kadinkes Prov Sultra.pdf
 
Paparan musrenbang wonogiri 2016
Paparan  musrenbang wonogiri 2016Paparan  musrenbang wonogiri 2016
Paparan musrenbang wonogiri 2016
 
Kerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajiKerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor haji
 
Kota sehat
Kota sehatKota sehat
Kota sehat
 
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan umum pemerintah dalam urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiruTata kelola blud upt puskesmas cibiru
Tata kelola blud upt puskesmas cibiru
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
 

Mehr von Muh Saleh

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaMuh Saleh
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxMuh Saleh
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Muh Saleh
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Muh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaMuh Saleh
 

Mehr von Muh Saleh (20)

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerja
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
 

Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan

  • 1. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH : Ir. GUNAWAN, MA DIREKTUR PENINGKATAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
  • 2. Tujuan Nasional  Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia  Memajukan kesejahteraan umum  Mencerdaskan kehidupan bangsa  Ikut melaksanakan ketertiban dunia Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945) Daerah Otonom Bagian Pem. Nasional: 34 Provinsi 415 Kab dan 93 Kota Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 -NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. -Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan -Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu -Menjalankan Urusan Pemerintahan -Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan -Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. -Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI Tujuan Demokrasi Kesejahteraan Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society. Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal. Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
  • 3. UU NO. 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA MEMPERKUAT ASPEK REGULASI SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS
  • 4. URUSAN PEMERINTAHAN 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLUGRI 6. AGAMA ABSOLUT KONKURENT WAJIB PILIHAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLUGRI 6. AGAMA ABSOLUT KONKUREN WAJIB PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR NON YAN DASAR SPM PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004 PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014 urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATAS- BATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.
  • 5. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. kehutanan; 5. Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi. WAJIB tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berkaitan dengan pelayanan dasar Potensi dan keunggulan daerah 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU PR 4. Sosial 5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 1. Pertahanan 2. Lingkungan hidup 3. Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; 4. Pengendalaian penduduk dan KB; 5. Perhubungan 6. Kominfo 7. Koperasi dan UKM; 8. Penanaman modal 9. Kepemudaan dan olahraga 10. PMD 11. Statistik 12. Persandian 13. Kebudayaan 14. Perpustakaan dan 15. Arsif 16. Tenaga kerja 17. PP PA 18. Ketahanan pangan Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan. Provinsi Kab/Kota Dapat bagi hasil
  • 6. PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN SDM KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALKES, & MAKANAN MINUMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUSAT PROVINSI KAB/KOTA Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • 7. KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT DAERAH 1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan; 2. membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK; 3. menetapkan SPM 1. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pusat belum menetapkan NSPK, Pemda melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK; 3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM
  • 8. URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; • Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); • Penyelenggaraan jaminan kesehatan; • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji; • pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD.
  • 9. KEWAJIBAN DAERAH DALAM URUSAN KESEHATAN Siapkan Infrastruktur/ Sarpras Peralatan Kesehatan Tersedianya Dokter / Tenaga Medis Tersedianya Obat-Obatan/murah Tersedianya Pengembangan Sistem Infomasi (Sistem Rujukan) - RSUD - Puskesmas - + bangun/perbaiki Siapkan tenaga dokter sesuai kebutuhan (pola penyakit)  beasiswa Pengadaan Obat-obatan
  • 10. KEWENANGAN DINAS KESEHATAN Melaksanakan Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah 1. Pengelolaan UKP 2. Pengelolaan UKM 3. Izin RS kelas B, C & D 1. Perenanaan dan pengembangan SDM Kesehatan 2. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan 1. Pengakuan pedagang farmasi & Alkes 2. Obat tradisional 3. Makanan dan minuman industri rumah tangga 4. Pengawasan post market Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan * Secara lengkap termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 2 3 4
  • 11. PEMENUHAN ANGGARAN KESEHATAN Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Reformasi Pembangunan Kesehatan : 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
  • 12. NO. PROVINSI TOTAL APBD BELANJA URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD 1 Aceh 12.755.643.725.149.00 1.731.832.673.868.40 13.58 2 Sumatera Utara 8.679.942.294.100.00 400.331.385.496.00 4.61 3 Sumatera Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69 4 Riau 10.718.616.466.418.20 880.021.250.523.70 8.21 5 Jambi 3.513.160.756.557.81 336.691.007.000.00 9.58 6 Sumatera Selatan 6.303.404.424.576.00 478.025.623.272.00 7.58 7 Bengkulu 2.258.697.036.011.25 290.855.805.233.80 12.88 8 Lampung 4.106.843.248.665.77 394.495.977.309.00 9.61 9 Jawa Barat 24.753.758.333.100.00 644.192.997.558.00 2.60 10 Jawa Tengah 17.337.686.334.000.00 1.887.535.859.000.00 10.89 11 DI Jogjakarta 3.669.426.462.513.24 193.737.896.979.00 5.28 12 Jawa Timur 23.720.919.803.000.00 1.905.724.299.798.00 8.03 13 Kalimantan Barat 4.571.000.932.843.00 349.218.832.960.00 7.64 14 Kalimantan Tengah 3.652.064.714.929.00 297.506.969.688.00 8.15 15 Kalimantan Selatan 5.271.601.442.000.00 659.335.218.000.00 18.20 ALOKASI BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA. 2015 (HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDA APBD)
  • 13. NO. PROVINSI TOTAL APBD BELANJA URUSAN KESEHATAN PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD 16 Kalimantan Timur 9.327.562.000.000.00 847.072.700.492.00 9.08 17 Sulawesi Utara 2.641.789.104.310.00 178.939.288.000.00 6.77 18 Sulawesi Tengah 2.837.564.141.400.00 226.783.877.850.00 7.99 19 Sulawesi Selatan 6.167.110.898.573.19 694.122.582.165.62 11.26 20 Nusa Tenggara Barat 2.993.637.551.600.00 381.037.018.683.00 12.73 21 Nusa Tenggara Timur 3.287.626.340.000.00 194.502.896.979.00 5.92 22 Maluku 2.355.234.811.760.29 230.653.340.219.26 9.79 23 Papua 12.091.125.348.943.00 783.899.546.815.00 6.48 24 Maluku Utara 1.824.427.649.000.00 143.613.499.612.00 7.87 25 Banten 9.047.936.131.816.00 876.517.000.000.00 4.16 26 Bangka Belitung 2.134.888.718.609.90 145.525.150.800.84 6.82 27 Gorontalo 1.444.389.205.222.25 98.662.750.360.00 6.83 28 Kepulauan Riau 3.570.455.273.330.00 271.856.775.995.00 7.61 29 Papua Barat 6.423.740.104.013.80 205.967.056.000.00 3.21 30 Sulawesi Barat 4.051.128.491.300.00 554.743.910.240.00 13.69 31 Kalimantan Utara 2.183.697.471.760.27 44.700.149.758.72 2.05 32 DKI Jakarta 67.446.955.296.451.00 6.611.960.767.735.00 9.80 33 Sulawesi Tenggara 2.321.892.890.432.00 201.734.884.150.00 8.69 34 Bali 5.021.195.581.782.07 511.455.166.346.36 10.19 Lanjutan... * Sumber : Ditjen Keuda Kemendagri
  • 14.  Memperkuat kualitas terhadap fasiltas pelayanan kesehatan;  Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD;  FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 (terkait Dana Kapitasi);  Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
  • 15. URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN • Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. • Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
  • 16. PENERAPAN SPM Dalam mendukung kemandirian dan daya saing daerah RPJMN tahun 2015-2019, penerapan SPM sebagai “Prioritas Nasional” Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
  • 17. TERIMA KASIH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Designed by Anshori ‘10
  • 18. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • 23. PROSES INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS Kes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS Kesehatan 86,4 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan 96,7 juta jiwa miskin (2011) semua penduduk dikelola BPJS Kesehatan KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan10,3 juta belum tercover APBD mencover penduduk miskin di luar cakupan BPJS
  • 24. DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH Penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain : a.Konsitensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan min 10%, diluar gaji. b.Percepatan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas dan RSUD sesuai Permendagri 61/2007. c.Program pencapaian target MDGS : air minum/bersih, HIV, Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan dll d.Pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah e.Fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah f.Fasilitasi pemerataan tenaga dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah
  • 25. KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. c. d. e. f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  • 26. SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.  Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut- turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.  Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
  • 27. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI 1. melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum, Menteri teknis dan Kepala LPNK melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis 3. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 4. Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya 1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 2. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan 3. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan, meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat