Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Sejarah dan perkembangan puskesmas di Indonesia sejak tahun 1968 hingga 2014 2. Fungsi dan peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer dan pusat pemberdayaan masyarakat 3. Tantangan yang dihadapi puskesmas seiring dengan diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional pada 2014

1. Suprijanto Rijadi dr PhD
Center for Health Policy and
Administration UI
srijadi08@gmail.com
PUSKESMAS :

3.  Rakerkesnas 1968 : kordinasi layanan tingkat pertama di kecamatan BP, KIA, P4M dll
menjadi satu layanan : Puskesmas
 1970 : Konsep wilayah Kecamatan dgn penduduk 30.000 sd 50.000 jiwa
 Inpres 5 tahun 1974 : distribusi tenaga kesehatan dokter, perawat ke seluruh puskesmas
di Indonesia
 Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu

4. Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan
Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah
kecamatan

5. 5
FUNGSI
PUSKESMAS
PUSAT
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN
KESEHATAN
PUSAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Upaya Kes Mas
(Pemerintah)
Upaya Kes
PERORANGAN
(BPJS)
PPK
STRATA
PERTAMA

6. 6
A. Upaya kesehatan wajib puskesmas
1. Upaya kesehatan ibu, anak & kb
2. Upaya promosi kesehatan
3. Upaya kesehatan lingkungan
4. Upaya perbaikan gizi
5. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakitmenular
6. Upaya pengobatan dasar
B. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas
Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masy yg ada dan sesuai
kemampuan Puskesmas

8. 1. Pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2014 sbg
penerapan UU 24/2011 tentang BPJS
2. Pada 1 Jan 2014, BPJS Kesehatan mulai melaksanakan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN);
3. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kes tsb akan bertumpu
kepada :
a. Fasilitas Kesehatan strata pertama : Puskesmas
b. Fasilitas Kesehatan strata kedua : RSUD

9. 2014
 PNS
 Pensiunan PNS
 Anggota TNI + POLRI (ex- peserta
ASABRI)
 Pekerja (ex- peserta Jamsostek)
 Penduduk miskin (ex- peserta
Jamkesmas)
 Peserta baru yg mendaftar
 Sekitar 125 juta
2019
 PNS
 Pensiunan PNS
 Anggota TNI + POLRI
 Semua Pekerja (ex- peserta Jamsostek)
 Penduduk miskin (ex- peserta
Jamkesmas + Jamkesda)
 Semua Pekerja mandiri
 Semua penduduk
 Sekitar 250 juta

10. 2014
 Peserta 125 juta
 Puskesmas 9500
 Ratio 13.000 pddk/pkm
 Ratio dr : 1,8 dr / pkm
 Std Kemkes : 3.5 dr/pkm
2019
 Semua penduduk 250 juta
 Pkm : Klinik =
10.000 pkm : 10.000 klinik
10.000 pkm : 20.000 klinik
20.000 pkm : 10.000 klinik
Kemana Arah Puskesmas?

11. 2014
 PPK-strata pertama:
 PUSKESMAS (9.500)
 KLINIK Pratama (swasta)
 PPK-strata kedua:
 RSUD (550)
 RS PEMERINTAH
 KLINIK Utama (spesialis)
 RS SWASTA
(YG SDH BEKERJASAMA DG
ASKES/JAMSOSTEK)
2019
 PPK-strata pertama:
 PUSKESMAS 10.000 atau
20.000 ?
 KLINIK Pratama 10.000 ?
 PPK-strata kedua:
 RSUD
 RS PEMERINTAH
 KLINIK Utama (spesialis)
 RS SWASTA

12.  Bagaimana Kalau Kartu Indonesia
Sehat dijalankan 2015 ?
 230 juta penduduk
 Puskesmas tetap 10.000
 RSUD tetap 550

13. Bupati/Walikota
[Dinas Kes]
Pengawasan
Wilayah
Kab/Kot
PPK
(str.pertama/kedua)
Peserta
BPJS Kes
BPJS-Kes
IURAN
PESERTA BPJS KES
BAYAR
KLAIM
PELAYANAN KES
Hubungan:
Bisnis to Bisnis
HUBUNGAN KERJA BPJS dengan PPK

14.  BPJS Kes mengikat kontrak dengan Puskesmas
 Puskesmas berkewajiban memberikan paket pelayanan kesehatan
kpd peserta, berhak menerima dana kapitasi;
 BPJS Kes berkewajiban membayar tarif pelayanan kesehatan
secara kapitasi kpd Puskesmas;

16.  Secara organisasi Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota (SATU DARI BANYAK UPT DINKES KAB/KOTA)
 DalamPermendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
disebut dalam Organisasi Pemerintah Daerah di bidang kesehatan hanyalah: ”..Dinas/
Badan/ Kantor/ Rumah Sakit”
 Puskesmas hanyalah Unit pelaksana dari Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, maka secara
organisatoris Organisasi Puskesmas tidak masuk nomenklatur Organisasi kesehatan
daerah, sehingga tidak mempunyai pos anggaran atau program kegiatan sendiri.

17.  Saat ini Dinkes Kab berperan sbg regulator dan operator kesehatan di kab
 Tantangan bpjs dan afta 2015 seharusnya peran dinkes kab/kota sbg regulator
dan pengawasan kesehatan kab/kota
 bayangkan ada 15 – 23 upaya kesehatan, yang punya 2 sisi upaya kes perorangan
dan upaya kes masyarakat, artinya kalau dinkes mengambil 15 program upaya kes
saja, ada 30 program yg diatur
 Setiap program ukp/ukm mempunyai 3 jenjang: Primer, sekunder dan tersier,
sehingga ada 30 x 3 = 90 layanan kesehatan yang harus diatur dan diawasi


18. Untuk 90 jenis program UKP/UKM baik primer atau sekunder ini, harus
diatur:
1. Fasilitas pelayanan yang boleh/tidak boleh melakukan pelayanan,
2. SDM jumlah dan kompetensinya,
3. Pembiayaannya,
4. Standar Obat dan alkes yang dibutuhkan,
5. Manajemen pengelolaan program tersebut.
6. Pembinaan dan pengawasan program KIA tersebut

19.  kedepan peran Dinkes akan lebih banyak sebagai
regulator dan pembinaan/pengawasan kesehatan
di Kabupaten/Kota
 peran RSUD dan Puskesmas akan didorong
menjadi Operator pelayanan kesehatan di
Kab/Kota
 RSUD menjadi Operator Yankes Perorangan di
Kabupaten/ Kota
 Puskesmas sbg operator yang bertanggung jawab
untuk program pelayanan kesehatan perorangan/
masyarakat di tingkat Kecamatan

20.  Sehingga status dan kemandirian Puskesmas harus ditingkatkan dari sekedar unit
pelaksana program menjadi penanggung jawab program kesehatan
perorangan/masyarakat di Kecamatan
 Sehingga Puskesmas harus mempunyai oganisasi, dan mampu melakukan perencanaan,
pengelolaan keuangan, logistik dan sumber daya manusia untuk mengelola program
kesehatan di Kecamatan
 Dengan kata lain organisasi puskesmas harus menjadi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) agar mampu menjadi penanggung jawab pelayanan kesehatan di
kecamatan

22.  adalah pembayaran per bulan kepada puskesmas/klinik berdasarkan
peserta yg terdaftar tanpa menghitung jumlah dan jenis pelayanan yg
diberikan
 Dana kapitasi diatur dlm
 Permenkes 69/2013 : Std Tarif Pkm dan RS dlm pelayanan BPJS
 Perpres 32/2014 diikuti Permenkes 19/2014 ttg Jasa Layanan di Puskesmas
 Besaran dana kapitasi: Rp 3.000 sd 6.000 / peserta/ bulan utk puskesmas.
Klinik Pratama rp 8.000 sd 10.000 /peserta/ bln

23.  Perpres 32/2014 mengatur dana kapitasi dari BPJS bisa langsung ke Puskesmas
Non-BLUD, saratnya adalah mereka harus memiliki bendarahawan dan akun
keuangan khusus
 Masalahnya Struktur Organisasi Puskesmas TIDAK tercantum dalam Organisasi
Pelayanan kesehatan Pemda, krn puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas
Kesehatan, sehingga pengaturan uang, orang dan barang harus melalui Dinkes
Kab/Kota.
 Padahal Bendaharawan biasanya hanya 2 per sektor (kesehatan, pertanian dll)
yaitu Bendaharawan Penerimaan dan Bend Peengeluaran uang.

24. 1. Anggaran operasional Puskesmas merupakan bagian dari anggaran
Dinas Kesehatan, pada awal tahun belum bisa cair;
2. Belanja kegiatan/obat/alkes habis pakai menunggu proses pengadaan
pd Dinas Kesehatan
3. Kekosongan kegiatan/obat bisa mempengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan
4. Kekurangan tenaga kesehatan (PNS) mempengaruhi seluruh kegiatan
pelayanan kes

25.  Sejak awal tahun, Puskesmas sudah mempunyai dana dan sudah bisa langsung
digunakan untuk operasional
 Dana tsb bisa digunakan untuk a.l.:
 Membayar tenaga kesehatan (non PNS)
 Membayar kegiatan program
 Membayar obat/alkes habis pakai
 Puskesmas menjadi lebih mandiri dlm pengelolaan keuangan > pelayanan lebih
responsif
 Puskesmas bisa menghitung biaya > Puskesmas diharapkan menjadi lebih akuntabel
dan lebih efisien
 Puskesmas bisa memberikan pelayanan dg lebih baik

27. Data 1995 sd 2012 besar anggaran kesehatan
bervariasi dari 2.5 sd 4 persen dari APBN.
anggaran RAPBN 2015 turun menjadi 2% APBN.
Uu Kesehatan no 36/2009 mengatur anggaran
kesehatan minimal sebesar 5% dari total anggaran.
anggaran kesehatan Indonesia salahsatu yang
terendah di ASEAN, apalagi di Asia

28.  Program JKN/BPJS HANYA untuk membiayai UKP dan TIDAK membiayai UKM sama
sekali. Program tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi
peserta yang bersifat perorangan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
maupun di fasilitas kesehatan tingkat kedua (FKTK)
 Dana kapitasi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional upaya kesehatan
perorangan

29.  Tehnik untuk memonitor besaran pengeluaran negara (dari Pemerintah dan
masyarakat/swasta) dinamakan National Health Accounts (NHA).
 Data NHA tahun 2005 sd 2012 menunjukkan bahwa persen anggaran kesehatan
Indonesia terhadap GDP terendah adalah 2% ditahun 1995 dan tertinggi adalah
3,1% ditahun 2012.
 Persentasi anggaran kesehatan ini terendah di Asean karena rata rata negara lain
mengalokasikan lebih dari 5% GDP, bahkan Vietnam negara yang baru tumbuh
mempunyai alokasi minimal 4,6% GDP.

30.  Berapa total anggaran kesehatan per tahun baik dari Pemerintah maupun masyarakat/ swasta?
 Total anggaran kesehatan meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 1995 total anggaran
kesehatan adalah 77,4 triliun dengan 29% dari Pemerintah dan 71% dari swasta/masyarakat.
 Total anggaran kesehatan ditahun 2012 adalah 250 triliun dengan komposisi 40% Pemerintah dan
60% swasta/masyarakat.
 Secara rata rata komposisi anggaran pemerintah banding swasta/masyarakat dari 1995 sd 2012
adalah 35% Pemerintah dibanding 65% swasta/masyarakat
 Uang masyarakat/swasta yang rata rata 65% total anggarab kesehatan untuk membayar layanan
kesehatan dan membeli obat, ATAU kegiatan UKP

31. ALOKASI PEMBIAYAAN PERSENTASI
Pembelian modal, rawat inap, rawat jalan 60.1
Pembelian obat dan alat medis BHP 21.7
Administrasi kesehatan 9.7
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
8.4

32.  Dana Masyarakat 65% ke UKP
 Dana Pemerintah yg 35% :
 UKP 81,5 %
 Admin 10 %
 UKM 8.5 %
 Amanat UU Kesehatan no 36/2009 pasal 171:
 Anggaran Kesehatan 5% dari APBN
 Dan 2/3 digunakan utk pelayanan publik
 Karena BPJS seluruh alokasi anggaran utk UKP
 Seharusnya 2/3 atau 67% dana pemerintah utk UKM

34. Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan
Kabupaten Wonosobo Jateng Tahun 2014
INSTITUSI TOTAL
GAJI/JASA PELAYANAN UKP UKM
RUPIAH % RUPIAH % RUPIAH %
DINKES 54.000 32.000 59,26 21.000 38,89 1.000 1,85
RSUD 47.000 11.2000 23.83 35.800 76,17 - -
PUSKESMAS 29.812 12.202 40,93 15.730 52,76 1.879 6,31
JUMLAH 130.811. 55.402 42,35 72.529 55,45 2.879 2,20

35.  Gaji 42.35 %
UKP 55.45 % Total Anggaran 130.8 M
UKM 2.20 %
 Sumber-sumber pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi
Khusus (DAK) atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) seluruhnya
diarahkan untuk mendukung UKP
 Permenkes Nomor 84 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa DAK Bidang
Kesehatan diarahkan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
rujukan, dan pelayanan kefarmasian (seluruhnya UKP).

36.  ukm hanya 2,2% (2,9 Milyar) untuk UKM.
 Kalau program UKM ada 15 program utama misalnya
maka dana 2,9 Milyar dibagi untuk 15 program adalah
193 juta per program per tahun.
 Bila satu kecamatan mempunyai 30.000 penduduk,
maka dana program UKM adalah Rp 6.400 per program
per kapita per tahun (atau secangkir kopi ?).
 Bandingkan dengan kapitasi BPJS untuk Puskesmas yang
besarnya Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun

37. Alokasi Jumlah dlm Milyar
Dana Kapitasi BPJS 21.727 M
Dana Non-Kapitasi 3.022 M
Pasien Umum 3.851 M
J U M L A H 28.600 M
Jasa Pelayanan 60% 17.160 M
Jasa Pelayanan / PKM(ada 24 PKM) 715 Juta
Jasa Pelayanan/ Bulan / PKM 59.6 juta

39.  Organisasi Puskesmas Hanyalah UPT Dinkes, tidak berhak mengelola uang, orang
dan barang
 Dana Puskesmas harus melalui anggaran Dinkes
 Status Puskesmas adalah PPK Strata Pertama BPJS
 Puskesmas ujung tombak Program UKM di lapangan


40.  Alokasi Total pembiayaan Kesehatan 250 triliun
 65 % dana masyarakat utk UKP
 35 % Dana pemerintah dimana 80% utk UKP
 Alokasi Angaran Kesehatan hanya 2 % APBN
 Alokasi Pembiayaan UKM di Kabupaten hanya 2,2 %
 Alokasi UKM / Kapita di Kabupaten hanya Rp 6000
 Kunjungan pasien di PKM bisa 100 – 200 org/hari
 Dokter sibuk dgn UKP karena pasien banyak dan uangnya besar

41. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
atau
PUSAT KESEHATAN PERORANGAN ?

42.  Alokasi Pembiayaan kes 5% APBN
 2/3 anggaran kes untuk UKM
 Pembagian peran organisasi kes
 Kemkes sbg regulator nasional
 Dinkes Prov/Kab sbg Regulator/pengawas kes daerah
 RSUD dan Puskesmas sbg Operator kes wilayah

43.  Puskesmas dan RSUD sbg operator lapangan harus
organisasi mandiri, menjadi BLUD
 Alokasi anggaran kesehatan kab/kota adalah 10%
APBD
 2/3 aPBD dialokasikan utk UKM