1) The document reports on the COVID-19 situation in Indonesia as of June 10, 2020, noting 34,316 confirmed cases and 1,959 deaths across all 34 provinces.
2) It discusses WHO's support to the government in assessing epidemiological criteria for relaxing restrictions and reviewing provincial response plans.
3) The report analyzes COVID-19 transmission data for six provinces in Java Island and finds that most do not yet meet WHO epidemiological criteria for relaxing measures like social restrictions.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dianggap mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila serta menghapus peran agama. MUI juga mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan tetap mengingat sejarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. MUI akan memobilisasi umat Islam untuk menolak komunisme jika pemerintah mengabaikan maklumat ini.
Protokol Perkantoran yang kembali laksanakan WFORafael Ryandika
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menetapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran dan tempat kerja selama masa transisi, termasuk pembatasan 50% karyawan masuk kantor, penyesuaian jam dan shift kerja, pengaturan fasilitas, pemantauan kesehatan, dan pemberian sanksi bagi pelanggaran protokol.
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Rafael Ryandika
Surat edaran ini memberikan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama pandemi Covid-19, dengan ketentuan bahwa rumah ibadah hanya boleh melakukan kegiatan berjamaah jika berada di daerah aman dan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti pembatasan jumlah jemaah, jarak aman, dan pemakaian masker. Surat edaran ini juga mengatur tanggung jawab pengurus rumah ibadah dan kew
1) The document reports on the COVID-19 situation in Indonesia as of June 10, 2020, noting 34,316 confirmed cases and 1,959 deaths across all 34 provinces.
2) It discusses WHO's support to the government in assessing epidemiological criteria for relaxing restrictions and reviewing provincial response plans.
3) The report analyzes COVID-19 transmission data for six provinces in Java Island and finds that most do not yet meet WHO epidemiological criteria for relaxing measures like social restrictions.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena dianggap mengaburkan dan menyimpangkan makna Pancasila serta menghapus peran agama. MUI juga mendesak pemerintah untuk menolak RUU HIP dan tetap mengingat sejarah pengkhianatan Partai Komunis Indonesia. MUI akan memobilisasi umat Islam untuk menolak komunisme jika pemerintah mengabaikan maklumat ini.
Protokol Perkantoran yang kembali laksanakan WFORafael Ryandika
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menetapkan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran dan tempat kerja selama masa transisi, termasuk pembatasan 50% karyawan masuk kantor, penyesuaian jam dan shift kerja, pengaturan fasilitas, pemantauan kesehatan, dan pemberian sanksi bagi pelanggaran protokol.
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020Rafael Ryandika
Surat edaran ini memberikan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama pandemi Covid-19, dengan ketentuan bahwa rumah ibadah hanya boleh melakukan kegiatan berjamaah jika berada di daerah aman dan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti pembatasan jumlah jemaah, jarak aman, dan pemakaian masker. Surat edaran ini juga mengatur tanggung jawab pengurus rumah ibadah dan kew
Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 HRafael Ryandika
Dewan Pers mengimbau seluruh pihak untuk tidak memberikan tunjangan hari raya, hadiah, atau sumbangan apapun yang diminta oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan media atau organisasi wartawan. Hal ini untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan menjelang hari raya Idul Fitri. Dewan Pers hanya mengakui empat organisasi wartawan dan empat asosiasi perusahaan pers sebagai mitra resmi.
Perpres Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PunjurRafael Ryandika
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penataan ruang kawasan tersebut serta ketentuan umum mengenai pengaturan struktur dan pola ruang di kawasan perkotaan.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Surat Siti Fadilah Supari untuk Presiden JokowiRafael Ryandika
Siti Fadilah Supari menulis surat kepada Presiden Jokowi dari dalam penjara sambil memberikan masukan untuk menangani wabah Covid-19, termasuk melakukan screening massal di daerah merah, menggunakan alat tes cepat yang akurat, dan memastikan bantuan sosial sudah tersampaikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan pentingnya rumah karantina dan dapur umum di desa serta peran bidan desa d
Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang bantuan sosial saat PSBBRafael Ryandika
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan dari berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.
Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 HRafael Ryandika
Dewan Pers mengimbau seluruh pihak untuk tidak memberikan tunjangan hari raya, hadiah, atau sumbangan apapun yang diminta oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan media atau organisasi wartawan. Hal ini untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan menjelang hari raya Idul Fitri. Dewan Pers hanya mengakui empat organisasi wartawan dan empat asosiasi perusahaan pers sebagai mitra resmi.
Perpres Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PunjurRafael Ryandika
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penataan ruang kawasan tersebut serta ketentuan umum mengenai pengaturan struktur dan pola ruang di kawasan perkotaan.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
Surat Siti Fadilah Supari untuk Presiden JokowiRafael Ryandika
Siti Fadilah Supari menulis surat kepada Presiden Jokowi dari dalam penjara sambil memberikan masukan untuk menangani wabah Covid-19, termasuk melakukan screening massal di daerah merah, menggunakan alat tes cepat yang akurat, dan memastikan bantuan sosial sudah tersampaikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan pentingnya rumah karantina dan dapur umum di desa serta peran bidan desa d
Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang bantuan sosial saat PSBBRafael Ryandika
Pemerintah Indonesia berencana memperluas program vaksinasi COVID-19 ke seluruh provinsi. Target vaksinasi akan dicapai dengan melibatkan tenaga kesehatan dan relawan dari berbagai elemen masyarakat. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.