Proposal Perubahan Kebijakan Pedomain Penamaan DTD .ID
•
0 gefällt mir•355 views
Proposal ini mengusulkan perubahan kebijakan penamaan domain .ID agar lebih fleksibel. Saat ini pedoman yang mengharuskan nama domain sesuai dengan nama perusahaan kurang relevan dan sering menyebabkan pendaftaran dibatalkan. Usulan baru memperbolehkan nama domain pendek, mudah diketik, menggunakan kata kunci, dan lebih fleksibel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran domain .ID.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Mehr von Achmad Yahya Sjarifuddin
Proposal Perubahan Kebijakan Pedomain Penamaan DTD .ID
- 1. Proposal Perubahan Kebijakan Pedoman Penamaan DTD .ID Oleh : Yusuf Nurrachman PT. Digital Registra Indonesia
- 2. 1. Latar Belakang 1.1. Landasan Kebijakan Sesuai dengan Kebijakan Umum Nama Domain ternomor PANDI-‐DNP/2012-‐001 versi 3.0 pasal 5.2, penamaan domain harus memenuhi beberapa pedoman yang secara singkat adalah sebagai berikut : 1. Normatif : sama dengan nama perusahaan atau singkatannya 2. Sesuai Merek / Tanda Dagang / Hak Cipta / haKI 3. Nama Terkait: nama produk / jasa / layanan / bagian / divisi / unit atau program kerja / pelatihan dengan menyertakan surat keterangan 4. Nama Perwakilan / Agen / Distributor yang dikukuhkan dengan surat penunjukan / keterangan dari prinsipal 5. Nama orang sesuai identitas / KTP untuk domain yang digunakan untuk personal 1.2. Kebutuhan Registrant Dalam proses verifikasi permohonan pendaftaran DTD .ID, kami sebagai Registrar sering sekali mendapati Registrant yang mengajukan permohonan pendaftaran nama domain yang tidak sesuai nama normatif sehingga kami harus menolak pendaftaran dengan menambahkan persyaratan berupa surat keterangan / bentuk dokumen legal yang lain yang menjelaskan tentang pemilihan nama domain. Tambahan persyaratan tersebut membuat proses pendaftaran domain menjadi lebih lama dan terkesan berbelit-‐belit karena membutuhkan effort lebih dari Registrant sehingga tak jarang Registrant tersebut membatalkan pendaftarannya dan memilih ekstensi domain lain yang tidak memiliki peraturan penamaan dan sepenuhnya menggunakan prinsip first come first serve. Dari pengamatan kami, nama domain normatif yang sesuai dengan nama perusahaan atau entitas Registrant sudah tidak lagi relevan, hal ini karena pemilihan nama domain kini banyak didasarkan pada pertimbangan : 1. Mudah untuk diketik Registrant lebih mencari domain mudah untuk diketik karena selain
- 3. diucapkan secara lisan pada akhirnya domain harus dituliskan pada jendela peramban. Meminimalkan typo menjadi salah satu tujuannya. 2. Lebih pendek lebih baik Semakin panjang domain maka resiko miss-‐spelling dan typo akan semakin besar. 3. Menggunakan kata kunci ketimbang nama usaha Berdasarkan beberapa sumber, mesin pencari lebih sering memunculkan nama domain dengan kata kunci yang spesifik. Rentalmotor.co.id akan punya peluang lebih baik di mesin pencari untuk muncul pada kata kunci pencarian “rental motor” ketimbang nama perusahaannya sendiri yang belum tentu berhubungan dengan kata kunci tersebut. 4. Mentarget area yang lebih spesifik Masih berkaitan dengan peluang muncul pada mesin pencari, bengkelmobiljogja.co.id akan punya peluang lebih baik pada mesin pencari ketimbang bengkelanugerah.co.id. 5. Mudah diingat Logis bila kata-‐kata yang mudah diingat pada nama domain akan lebih melekat pada target audience. Dari hal di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebutuhan Registrant akan nama domain yang tidak sesuai dengan nama perusahaan atau normatif lain cukup besar dan kami mengusulkan kepada PANDI untuk sebaiknya mengubah kebijakan guna mengakomodir kebutuhan tersebut. 1.3. Kekuatan Hukum Persyaratan Tambahan Kami berpendapat bahwa surat / dokumen tambahan yang diminta untuk memenuhi persyaratan pendaftaran nama domain yang tidak sesuai dengan penamaan normatif tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kecuali untuk Sertifikat Merek / Tanda Dagang / Hak Cipta / HaKI. Kami sebut "tidak memiliki kekuatan hukum" karena sifatnya hanya menerangkan, bukan mengukuhkan hak atas nama tersebut.
- 4. 1.4. Potential Loss Seperti telah kami sebutkan dalam point 1.2, tak jarang Registrant yang pada akhirnya justru membatalkan pendaftarannya dan memilih ekstensi lain yang lebih mudah didaftarkan karena tidak memiliki pedoman penamaan tertentu. Hal ini tentunya patut disayangkan karena satu hal Registrant telah memiliki trust awareness sehingga memilih nama domain .ID namun kemudian mengurungkan niatnya karena persyaratan tambahan yang memakan waktu tidak substantif terhadap prinsip Trust yang dikedepankan oleh nama domain .ID. 1.5. Melindungi Merek yang Tak Peduli Dalam hal nama domain yang berkaitan dengan merek, dengan tetap mempertahankan pedoman tentang penamaan domain pada Kebijakan Umum, PANDI sebenarnya telah masuk pada ranah perlindungan merek yang semestinya tidak dilakukan oleh Registry dan Registrar. Peletakan prinsip bahwa domain dan merek adalah dua hal yang berbeda menjadi campur aduk karena pemilik merek dilindungi oleh kebijakan PANDI. Dengan demikian pemilik merek menjadi abai dan merasa tidak memiliki motivasi untuk melindungi mereknya sesuai norma yang umum berlaku pada industri domain yakni first come first serve. Pemilik merek memang bisa jadi memiliki hak atas sebagian atau keseluruhan string yang terdapat dalam sebuah nama domain. Namun tentunya untuk mendapatkan kembali haknya jika domain terkait mereknya telah didaftarkan Registrant lain, maka pemilik merek tersebut harus mengajukan keberatan / dispute sesuai Pedoman PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) yang sebenarnya telah diatur oleh PANDI secara khusus. 1.6. PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, PANDI sebagai Registry nama domain Indonesia diberikan amanat untuk menyelesaikan perselisihan nama domain telah membentuk PPND yang secara khusus mengatur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dengan model panel
- 5. mengadopsi UDRP (Unified Domain-‐name Dispute Resolution Policy) provider seperti dirujuk oleh ICANN. Dengan dibentuknya team panelis PPND, maka sebenarnya PANDI telah memiliki kelengkapan untuk menyelesaikan perselisihan nama domain yang mungkin timbul. 1.7. First Come First Serve / Prinsip Pendaftar Pertama Dengan ditiadakannya pedoman penamaan domain maka pendaftaran nama domain benar-‐benar hanya akan menggunakan prinsip First Come First Serve / prinsip pendaftar pertama dimana Registrant dapat mendaftarkan nama domain apa saja sesuai dengan keinginannya sepanjang domain tersebut belum digunakan oleh Registrant lain dan tidak terdapat dalam blacklist PANDI. 1.8. Tinjauan Legal Kebijakan yang berlaku secara umum untuk pendaftaran nama domain adalah First Come First Serve sesuai dengan : 1. ICANN General TLD Policies Referensi : https://archive.icann.org/en/tlds/ads1/tld-‐pol.htm "Names are registered on a first come, first served basis. The party requesting registration of a name is responsible that, to her/his knowledge, the use of a given name does not violate trademark or other statutes." Dalam kebijakan umum ICANN untuk TLD dinyatakan bahwa domain didaftarkan berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Dalam hal penamaan yang kemungkinan bersinggungan dengan merek dagang atau status lain menjadi tanggungjawab Registrant 2. Peraturan Menteri Kominfo No. 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain Referensi : https://www.pandi.id/sites/default/files/Permen%20Kominfo%20No.2 3%20Tahun%202013.pdf Pasal 36 ayat 1 : "Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berdasarkan prinsip pendaftar pertama"
- 6. 3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang PSTE Pasal 77 ayat 1 : "Pendaftaran Nama Domain dilaksanakan berdasarkan prinsip pendaftar pertama." Pasal 77 ayat 2 : "Nama Domain yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; dan c. iktikad baik" 1.9. Sudah diterapkan pada DTT Perlu diketahui bahwa pada DTT .ID, penghapusan pedoman penamaan ini telah resmi dilakukan sejak 1 Maret 2015 dan hingga saat ini kami memandang tidak ada masalah yang berarti. Setiap ada isu perselisihan domain selalu diarahkan pada PPND dan hingga saat sepanjang pengetahuan kami belum ada kasus yang masuk ke team PPND. Menurut pendapat kami publik mulai belajar bahwa setidaknya untuk domain DTT .ID berlaku prinsip first come first serve dan hal itu tidak memancing reaksi yang negatif. 2. Tujuan Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan penggunaan domain .ID dengan cara : 1. Semakin memudahkan proses pendaftaran domain .ID dengan tetap memegang unsur TRUST; 2. Menyemarakkan penggunaan domain .ID dengan kata-‐kata yang lebih catchy sehingga secara umum menimbulkan efek publikasi yang positif pada domain .ID; 3. Memberikan dorongan pada penjualan dengan menggugah awareness para pemilik merek untuk melindungi mereknya dengan nama domain. Sebuah string pada merek bisa dimiliki oleh berbagai pihak dalam kelas yang berbeda. Namun sifat domain adalah unique. Hanya ada satu dan tak
- 7. mungkin ada persamaannya kecuali dengan ekstensi yang berbeda. Efek “berebut” dari first come first serve inilah yang kita harapkan; 4. Mengurangi effort Registrant sebagai langkah awal otomatisasi lebih lanjut. Jika pada suatu saat database kependudukan, perusahaan, dan data lain yang diperlukan dapat diakses secara online maka proses pendaftaran, verifikasi, dan pengaktifan nama domain sangat memungkinkan dilakukan secara otomatis. 3. Menghilangkan Pedoman Penamaan Domain .ID Mengacu latar belakang, pertimbangan, dan tujuan yang ingin dicapai, perkenankan kami mengajukan perubahan kebijakan dengan meniadakan pedoman penamaan domain .ID yang terdapat pada Kebijakan Umum Nama Domain ternomor PANDI-‐DNP/2012-‐001 versi 3.0 pasal 5.2. Kami yakin bahwa perubahan ini akan membawa efek positif bagi pertumbuhan penggunaan domain .ID di Indonesia. 4. Efek Negatif dan Penyelesaiannya Bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa akan ada efek negatif dari menghilangkan pedoman penamaan domain dari Kebijakan Umum Nama Domain .ID. Apabila selama ini PANDI dan Registrar yang melakukan verifikasi persyaratan dan persetujuan pendaftaran domain selalu berusaha melindungi pemilik merek, dengan dihapuskannya pedoman penamaan domain ini maka semua nama sepanjang tidak masuk dalam blacklist PANDI dan tidak bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat akan langsung disetujui untuk didaftarkan. Hal ini tentunya juga akan menjadi jalan masuk bagi pihak-‐pihak yang memiliki itikad kurang baik untuk dengan sengaja mendaftarkan nama domain yang "memiliki kesamaan pada prinsipnya" dengan merek yang terdaftar dengan tujuan menghalangi pemilik merek untuk mendaftarkannya atau mencari keuntungan dari hal tersebut (cybersquatting). Bagaimanapun kita tidak dapat
- 8. mengetahui itikad seseorang sampai orang tersebut melakukan sesuai yang tidak baik. Sesuai dengan rekomendasi ICANN, penyelesaian terhadap perselisihan nama domain adalah menggunakan UDRP yang oleh PANDI diejawantahkan menjadi PPND yang saat ini sudah terbentuk. 5. Penutup Demikian proposal ini kami ajukan agar nantinya dapat disampaikan pada Diskusi Umum Terbuka PANDI sebagai mekanisme resmi pengajuan rekomendasi kebijakan di PANDI.