Dokumen tersebut membahas strategi dan terobosan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan peraturan daerah terkait dan kondisi pasar otomotif di Indonesia."

1. DR. TB. REGIASA FAJAR, SE, MTP
KEPALA BIDANG
PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

2. POINT OF VIEW
1. GAMBARAN PENDAPATAN
2. STRATEGI DAN TEROBOSAN
3. INOVASI
4. RETRIBUSI
5. ISU STRATEGIS 2020

3. PENDAPATAN DAERAH
RP. 11.831.983.759.800 (100%)
STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN
ANGGARAN 2019
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
RP. 7.344.821.272.800
(62,08%)
DANA
PERIMBANGAN
RP.
4.481.092.487.000
(37,87%)
LAIN-LAIN
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
RP. 6.070.000.000
(0,05%)

4. STRUKTUR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
APBD PROVINSI BANTEN
TA. 2019
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)
Rp.7.344.821.272.800
(100%)
PAJAK DAERAH
Rp. 6.967.729.412.400
(94,87%)
RETRIBUSI
DAERAH
Rp.18.569.771.200
(0,25%)
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
Rp.55.300.000.000
(0,75%)
LAIN-LAIN PAD
YANG SAH
Rp.303.222.089.200
(4,13%)

5. JENIS PAJAK DAERAH
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

6. STRUKTUR PAJAK DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TA. 2019
NO URAIAN
TARGET APBD
TA. 2019 (%)
(Rp)
1 2 3 4
1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 2.767.747.900.000 39.72
2
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB)
2.702.207.100.000 38.72
3 PAJAK AIR PERMUKAAN (AP) 36.091.972.400 0.52
4
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
(PBBKB)
836.512.630.000 12.01
5 PAJAK ROKOK 625.169.810.000 8.97
JUMLAH PAJAK DAERAH 6.967.729.412.400 100,00

7. POTENSI
KENDARAAN
BERMOTOR
5.015.506 UNIT
TUNGGAKAN
KENDARAAN
BERMOTOR
2.135.484 UNIT
DATA POTENSI DAN DATA TUNGGAKAN
TAHUN 2014 S/D TAHUN 31 DESEMBER 2018

8. DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR DAN TUNGGAKAN
POTENSI KENDARAAN BERMOTOR
ATAU BELUM MENDAFTAR ULANG
PERIODE TAHUN 2014 S/D 31 DESEMBER 2018
NO. JENIS KENDARAAN
POTENSI KENDARAAN
TUNGGAKAN
KENDARAAN
UNIT % UNIT %
1 SEDAN 66.679 1,33 25.243 1,18
2 JEEP 54.637 1,09 9.781 0,46
3 MINIBUS 605.674 12,08 114.969 5,38
4 MICROBUS 5.374 0,11 1.389 0,07
5 BUS 2.197 0,04 429 0,02
6 PICKUP 98.886 1,97 33.198 1,55
7 LIGHT TRUCK 54.468 1,09 11.957 0,56
8 TRUCK 15.647 0,31 3.594 0,17
9 ALAT BERAT 790 0,02 26 0,00
10 SEPEDA MOTOR 2 4.094.503 81,64 1.922.370 90,02
11 SEPEDA MOTOR 3 16.651 0,33 12.528 0,59
TOTAL 5.015.506 100 2.135.484 100

9. DATA POTENSI PERJENIS
RODA 2 DAN R3
4.111.154 UNIT
SEDAN
66.679 UNIT
JEEP
54.637 UNIT
MINIBUS
605.674 UNIT
MICROBUS
5.374 UNIT
BUS
2.197 UNIT
PICKUP
98.886 UNIT
TRUCK
70.115 UNIT
ALAT BERAT
790 UNIT

10. DATA TUNGGAKAN PERJENIS
RODA 2 DAN R3
1.934.898 UNIT
SEDAN
25.243 UNIT
JEEP
9.781 UNIT
MINIBUS
114.969 UNIT
MICROBUS
1.389 UNIT
BUS
429 UNIT
PICKUP
33.198 UNIT
TRUCK
3.594UNIT
LIGHT TRUCK
11.957 UNIT
ALAT BERAT
26 UNIT

11. ESTIMASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
UNTUK KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN/KOTA JUMLAH
Kabupaten Pandeglang 117.874.924.151,00
Kabupaten Lebak 126.096.980.992,00
Kabupaten Serang 180.560.220.681,00
Kabupaten Tangerang 620.219.335.078,00
Kota Tangerang 655.054.455.619,00
Kota Cilegon 167.219.737.819,00
Kota Serang 145.716.934.632,00
Kota Tangerang Selatan 602.129.865.412,00
TOTAL 2.614.872.454.384,00

12. STRATEGI DAN TEROBOSAN

13. TEROBOSAN-
KERJASAMA
1. BPKB ONLINE;
2. SISTEM ERI DARI POLDA METRO ; (ANTISIPASI SISTEM)
3. PEMBUATAN APLIKASI/DASHBOARD KESAMSATAN;
4. TRANSISI DAN KONFIRMASI SIMDA KE SIMRAL UTK SISTEM
KESAMSATAN;
5. SINKRONISASI DATA NIK ANTARA DATABASE SAMSAT
DENGAN DATA DISDUKCAPIL (DP3AKB);
6. KERJASAMA SISTEM E-SAMSAT DENGAN BJB UTK
PENGEMBANGAN E-SAMSAT- DILANJUTKAN DENGAN BNI
DAN BANK HIMBARA LAINNYA
7. KERJASAMA DENGAN NTMC POLDA METRO

14. OPTIMAL PENDAPATAN MAKSIMAL PELAYANAN
Strategi Kenaikan Pajak Daerah
1. Opsi Kenaikan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Opsi Kenaikan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ke Satu (BBNKB I);
3. Opsi Penyeluruhan Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan
Bermotor.

15. OPTIMAL PENDAPATAN MAKSIMAL PELAYANAN
Dasar Penyesuian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
PERTIMBANGAN KENAIKAN:
1. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk
kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 %
dan Paling tinggi 2 %;
2. Daerah Sekitar (Provinsi Tetangga) telah menaikkan Tarif Pajak
Kendaraan Bermotor nya yaitu :
a. Provinsi DKI Jakarta sebesar 2 %
b. Provinsi Jawa Barat sebesar 1,75%

16. OPTIMAL PENDAPATAN MAKSIMAL PELAYANAN
Dasar Penyesuaian Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor I
PERTIMBANGAN KENAIKAN:
1. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk
penyerahan pertama paling tinggi 20%;
2. Daerah Sekitar (Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat)
telah bersepakat untuk menaikan Tarif Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor ke I sebesar 12,5%.

17. OPTIMAL PENDAPATAN MAKSIMAL PELAYANAN
Besaran Kenaikan
Pajak Kendaraan Bermotor
USULAN KENAIKAN:
Dikarenakan menggunakan azas kehati-hatian maka
diusulkan kenaikan tarif PKB sebesar 1,75%.

18. OPTIMAL PENDAPATAN MAKSIMAL PELAYANAN
USULAN KENAIKAN:
Sesuai kesepakatan maka diusulkan kenaikan tarif BBNKB
sebesar 12,5%.
Besaran Penyesuaian Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor I

19. 1
• Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah
4
• Diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2019 tentang Pajak Daerah
PERATURANDAERAH
9
• Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah
1
• Diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2018 tentang Retribusi Daerah
REGULASI
Pajak dan Restribusi Daerah

20. No Tarif Perda 1/2011 Perda 4/2019
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pribadi
1,50 % 1,75 %
2 Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) Pribadi
Kepemilikan Pertama
10,00 % 12,50 %
3 Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) Pribadi
Kepemilikan Kedua dan seterusnya
1,00 % 1,00 %
4 Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) Angkutan
Umum, Ambulan, Pemadam
Kebakaran, Lembaga Sosial,
TNI/POLRI
- 1,00 %
PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAERAH
Catatan : berlaku mulai tanggal 11 Maret 2019

21. Sebaran Kendaraan Bermotor Indonesia 2018
Sumatera Utara
29 K
DKI Jakarta
194 K
Jawa Barat
205 K
Jawa Timur
139 K
Sulawesi Selatan
36 K
Banten
68 K
Riau & Kep.
Riau
37 K
Jawa Tengah
89 K
Bali
28
K
19,2
%
18,1
%
13,0
%
8,3%
6,4
%
2,7%
2,6
%
3,4
%
3,4%
NAD,Jambi,Bengkulu,Bangka
Belitung
37 K 3,4%
19
K
1,8
%
DIY
Sumatera
Selatan
26 K 2,5
%
Kalimantan
Timur
22 K 2,1
%
Sulawesi Utara
13 K 1,2
%
Irian Jaya, Maluku,
Papua
9 K 0,9
%
Sumatera
Barat
17 K 1,7
%
Lampung
21 K 2,0
%
NTB & NTT
8 K 0,8
%
Kalimantan
Selatan
16 K 1.6
%
Kalut, Kalbar, Kalteng
25 K 2,4%
Sulteng,Sulbar,Goro
ntalo
20 K 1,9%
Nasional
Pertumbuhan
ekonomi 2018
(5,17%)
Penjualan otomotif
Tahun 2018
(1.151.284 Unit)Distribusi Logistik
Pertumbuhan Ekonomi &
Otomotif Regional
 Kondisi Industri Otomotif dalam
Pasar Domestik
Pertumbuhan ekonomi rata – rata nasional pada 2018 sebesar 5,17% dengan penjualan
otomotif tahun 2018 sebesar 1.151.284 Unit. Pasar otomotif untuk distribusi logistik jalur
laut memiliki pangsa 43% dari pasar otomotif nasional.
Jal
ur
L…
Jal
ur
D…

22. RANK MODEL
VOLUME
(UNIT)
%
1 TOYOTA AVANZA 82,167 7.1%
2 MITSUBISHI MOTORS XPANDER 75,075 6.5%
3 TOYOTA CALYA 63,970 5.6%
4 TOYOTA KIJANG INNOVA 59,630 5.2%
5 HONDA BRIO & BRIO SATYA 59,251 5.1%
6 DAIHATSU GRAN MAX 58,578 5.1%
7 TOYOTA RUSH 53,145 4.6%
8 DAIHATSU SIGRA 50,907 4.4%
9 MITSUBISHI FUSO FE 45,705 4.0%
10 SUZUKI CARRY 39,272 3.4%
OTHERS 563,591 49.0%
587,700 51.0%
1,151,291 100%
TOP TEN
TOTAL DOMESTIC SALES
TOYOTA AVANZA
7.1%
MITSUBISHI
MOTORS
XPANDER
6.5%
TOYOTA CALYA
5.6%
TOYOTA KIJANG
INNOVA
5.2%
HONDA BRIO &
BRIO SATYA
5.1%
DAIHATSU GRAN
MAX
5.1%
TOYOTA RUSH
4.6%
DAIHATSU
SIGRA
4.4%
MITSUBISHI
FUSO FE
4.0%
SUZUKI
CARRY
3.4%
OTHERS
49.0%
TOP-10 MARKET BY MODEL 2018/2019 ( Wholesales Nasional )
RANK MODEL
VOLUME
(UNIT)
%
1 HONDA BRIO & BRIO SATYA 12,477 7.6%
2 TOYOTA AVANZA 11,268 6.9%
3 MITSUBISHI MOTORS EXPANDER 11,240 6.9%
4 TOYOTA RUSH 9,673 5.9%
5 TOYOTA KIJANG INNOVA 9,587 5.9%
6 DAIHATSU SIGRA 8,154 5.0%
7 TOYOTA CALYA 8,119 5.0%
8 DAIHATSU GRAN MAX 7,827 4.8%
9 MITSUBISHI FUSO FE 7,749 4.7%
10 TOYOTA CALYA 7,461 4.6%
OTHERS 70,120 42.8%
93,555 57.2%
163,675 100%
TOP TEN
TOTAL DOMESTIC SALES
HONDA BRIO & BRIO
SATYA
7.6%
TOYOTA
AVANZA
6.9%
MITSUBISHI
MOTORS
EXPANDER
6.9%
TOYOTA RUSH
5.9%
TOYOTA
KIJANG
INNOVA
5.9%
DAIHATSU SIGRA
5.0%
TOYOTA CALYA
5.0%
DAIHATSU
GRAN MAX
4.8%
MITSUBISHI
FUSO FE
4.7%
TOYOTA
CALYA
4.6%
OTHERS
42.8%
 JAN DES
2018
 JAN FEB
2019

23. INOVASI
DAN
ISU STRATEGIS 2020

24. INOVASI BAPENDA
SEBANYAK 27 INOVASI
SELAMA KURUN WAKTU
2016-2019

26. 26
PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI
SAMSAT DELIVERY ATAU SAMSAT JEMPUT
BOLA
1. Kemudahan Wajib Pajak
2. Peningkatan Pelayanan
3. Peningkatan Penerimaan

27. 27
1. Mall
2. Pasar
3. Supermarket
4. Parkir Pinggir Jalan
5. Penitipan Kendaraan
6. Instansi Pemerintah

28. 28
Penagihan PKB
Berbasis Kinerja
OPTIMALISASI
SDM

29. PELAKSANA PENELUSURAN TAHUN
2019
1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, difokuskan
pada Kendaraan Bermotor Yang Belum Daftar Ulang yang jatuh tempo
pembayarannya 5 (lima) tahun kebelakang
2. Petugas Penelusuran Non Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Banten (unsur Masarakat), difokuskan pada Kendaraan
Bermotor Yang Belum Daftar Ulang yang jatuh tempo pembayarannya 5
(lima) tahun kebelakang;
3. Jasa PT. POS Indonesia, difokuskan pada Kendaraan Bermotor Yang
Belum Daftar Ulang yang jatuh tempo pembayarannya 5 (lima) tahun
kebelakang.

30. KRITERIA STATUS KENDARAAN BERMOTOR WAJIB PAJAK
YANG DITELUSURI TAHUN 2019, SEBAGAI BERIKUT:
KRITERIA 1 : KENDARAAN HILANG;
KRITERIA 2 : KENDARAAN RUSAK;
KRITERIA 3 : KENDARAAN DALAM PENGUASAAN LEASING;
KRITERIA 4 : KENDARAAN SUDAH DIJUAL;
KRITERIA 5 : PINDAH ALAMAT
KRITERIA 6 : KENDARAAN DI SITA NEGARA;
KRITERIA 7 : PINJAM NAMA
KRITERIA 8 : ALASAN LAINNYA.

31. 31
• PELAYANAN SAMSAT
KELILING DI TEMPAT-TEMPAT
KERAMAIAN SAAT SORE
HARI DI BULAN RAMADHAN
SAMSAT
NGABUBURIT

32. 32
Peningkatan Retribusi Daerah Melalui Retribusi Pemanfaatan
Kekayaan Daerah berasal dari Pemanfaatan Lahan Setu atau
Danau milik Pemerintah Provinsi Banten baik dikelola sendiri
maupun oleh pihak swasta.
Langkah-langkah :
1. Berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Banten

33. 33
Peningkatan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah
Melalui Hasil Penjualan Aset
Lainnya yang berasal dari
Penjualan (lelang)
Kendaraan Dinas yang
sudah tidak dipakai atau
sudah tidak layak
Langkah-langkah :
1. Berkoordinasi dengan
BPKAD Provinsi Banten

34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
(Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
Bab I Pasal 1)

35.  Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
 Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah; dan
 Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah.

36. 1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu
1. PT. BPD Jabar Banten Tbk
2. BPR/LPK
3. PT. Banten Global Development
4. PT. Jamkrida
1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
2. Hasil Penjualan Aset Daerah Lainnya
3. Jasa Giro
4. Pendapatan Bunga Deposito
5. Tuntutan Ganti Rugi
6. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan
7. Pendapatan Denda Pajak
8. Pendapatan Denda Retribusi
9. Pendapatan Dari Pengembalian
10. Pendapatan Dari BLUD
PAJAK DAERAH
RETRIBUSI DAERAH
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG SAH

37. STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
NO URAIAN
TARGET APBD PROSENTASE
TA. 2018 (Rp) (%)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.344.821.272.800 62,08
II DANA PERIMBANGAN 4.481.092.487.000 37,87
III LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.070.000.000 0.05
JUMLAH 11.831.983.759.800 100.00

38. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
NO URAIAN
TARGET APBD PROSENTASE
TA. 2019 (Rp) (%)
I PAJAK DAERAH 6.967.729.412.400 94,87
II RETRIBUSI DAERAH 18.569.771.200 0,25
III
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
55.300.000.000 0,75
IV LAIN-LAIN PAD YANG SAH 303.222.089.200 4,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.344.821.272.800 100.00

39. NO JASA UMUM JASA USAHA PERIZINAN
TERTENTU
1 PELAYANAN
KESEHATAN
PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH (Penyewaan
Tanah dan Bangunan;
Laboratorium; Ruangan;
dan Kendaraan Bermotor)
IZIN TRAYEK
2 PELAYANAN
PENDIDIKAN
PELAYANAN
KEPELABUHANAN
IZIN USAHA
PERIKANAN
3. PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH
IZIN
PERPENJANGA
N IZIN
MEMPERKERJA
KAN TENAGA
ASING

40. NO. JENIS PELAYANAN
I. RETRIBUSI JASA UMUM
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya (Labkesda)
2. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Penyelenggaraan Pendidikan (BPSDMD)
II. RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU
1. Retribusi Izin Trayek
- Izin Trayek Orang Pribadi (DISHUB)
- Izin Trayek Badan (DISHUB)
2. Retribusi Izin Perikanan
- Izin Usaha Perikanan Kpd Orang Pribadi (DKP)
3. Retribusi Perpanjangan Izin
- Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

41. NO. JENIS PELAYANAN
III. RETRIBUSI JASA USAHA
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
a. Penyewaan Tanah dan Bangunan
- Ret. Pemakaian Bahu Jalan (PUPR)
- Pemanfaatan Sempadan SDA (PUPR)
- Sewa Bangunan (BPSDMD)
b. Laboratorium
- Ret. Pengujian Kualitas Air (PUPR)
- Pengujian Bahan (PUPR)
- Pengujian Konstruksi (PUPR)
- Lab Komoditi Hasil Perikanan (DKP)
- Keswan dan Kesmavet (BPPV, DISTAN)
- Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSBTPH, DISTAN)
'- Lab Kalibrasi Gaya dan Suku Perdagangan (BPSMB, INDAG)
- Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri (BPTSI, INDAG)
- Lab Lingkungan (DLHK)
- Ret. Laboratorium (Labkesda)
c. Ruangan
- Pemakaian Wisma & Ruang (Penghubung)
- Sewa Bangunan (BAPENDA)
- Sewa Bangunan (DISHUB)
d. Kendaraan Bermotor
- Alat Berat (PUPR)
2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- Pelayanan Jasa Kepelabuhan (DKP)
3. Penjualan Produk Usaha Daerah
- Penjualan Produksi Usaha Daerah (DKP)
- Penjualan Produksi Usaha Daerah (BBITPH, DISTAN)
- Penjualan Produksi Usaha Daerah (BPP, DISTAN)

42. BAHAN PERTIMBANGAN :

43. RANCANGAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
TAHUN 2020

44. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020
1
• Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2
• Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong
pertumbuhan agrobisnis
3
• Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor potensial ( Pariwisata,
Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM )
4
• Pembangunan Infrastuktur
5
• Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan menengah dan Khusus, Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan
6
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang
7
• Penguatan Reformasi Birokrasi

45. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
PENGUATAN
REFORMASI
BIROKRASI
Peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan
berbasis kinerja dan money
follow program prioritas
Peningkatan Peran Aparat
Pengawas Intern Pemerintah
dan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Intensifikasi pajak dan
ekstensifikasi
pendapatan daerah
Peningkatan
manajemen
pengelolaan keuangan
dan aset daerah
Peningkatan
kompetensi aparatur
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas

46. OPD PENGHASIL PROVINSI BANTEN
1. Meningkatkan Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
1. Peningkatan Tarif Retribusi;
2. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan
;
3. Pengembangan Laboratorium Kesehatan
Daerah terbaik dan terbesar di Provinsi
Banten;
4. Peningkatan Promosi penyelenggaraan
Pelatihan SDM Aparatur yang berdaya
saing;
1. Socio Enginering dan Desiminasi Pajak
Daerah untuk kepatuhan Masyarakat
didalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Tahunan;
2. Meningkatkan Sinergitas dalam Pendataan
dan Penagihan (door to door services)
kepada Masyarakat Wajib Pajak yang
ditemukenali belum membayar Pajak
Kendaraan Bermotor Tahunan;
3. Pengembangan system penerimaan
Pendapatan Daerah yang terintegrasi dan
real time;
4. Peningkatan penerimaan pendapatan
daerah melalui Gerakan Non Tunai;
5. Mendorong Host to Host antara BAPENDA
dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah
Kabupaten / Kota untuk Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(PEM KAB/KOTA, KEPOLISIAN, JASA
RAHARJA DAN PERBANKAN)
BPKAD/DINAS PUPR
BUMD/BUMN
1. Meningkatkan deviden atas penyertaan
modal;
2. Meningkatkan kerjasama BUMN dalam
sector perluasan peningkatan PAD ;
3. Pengembangan BUMD dalam berbagai
sector;
BIRO HUKUM
1. Review terhadap Regulasi
tentang Optimalisasi
Pendapatan Daerah;

47. ISU – ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2019
1. PENGGALIAN POTENSI PADA PENDAPATAN DAERAH
2. TERSELENGGARANYA SOP DAN PERATURAN YANG
MENDUKUNG PENDAPATAN DAERAH
3. PENINGKATAN KAPASITAS, PENGENDALIAN, DAN
PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH
4. PERLUNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
DAERAH SALAH SATUNYA INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
5. PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN PENDAPATAN
DAERAH YANG TERINTEGRASI DAN REAL TIME
6. PENGEMBANGAN DATABASE UNTUK SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
7. PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
MELALUI GERAKAN TRANSAKSI NON TUNAI

48. SEKIAN TERIMA KASIH
OPTIMAL PENDAPATAN
MAKSIMAL PELAYANAN