Dokumen tersebut membahas tentang politik devide et impera yang dilakukan Thomas Stamford Raffles selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Raffles menerapkan strategi memecah belah kekuasaan raja-raja setempat dengan mendukung faksi-faksi tertentu untuk melemahkan lawan-lawannya agar lebih mudah dikendalikan. Contohnya, Raffles mendukung upaya menurunkan Raja Palembang dan memecat
3. PENGERTIAN DEVIDE ET IMPERA
THOMAS STAMFORD RAFFLES
KEDATANGAN RAFFLES KE
INDONESIA
POLITIK DEVIDE ET IMPERA RAFFLES
4. Apasih politik devide et impera itu?
Politik divede et empera=Politik adu
domba=Politik pecah belah.
adalah kombinasi strategi politik, militer,
dan ekonomi yang bertujuan
mendapatkan dan menjaga kekuasaan
dengan cara memecah kelompok besar
menjadi kelompok-kelompok kecil yang
lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks
lain, politik pecah belah juga berarti
mencegah kelompok-kelompok kecil
untuk bersatu menjadi sebuah kelompok
besar yang lebih kuat.
5. Siapa sih Thomas Stamford
Raffles itu?
Sir Thomas Stamford Bingley Raffles
(lahir di Jamaica, tgl 6 Juli 1781 dan
meninggal di London, Inggris, pada tgl 5
Juli 1826 di usia 44 tahun).
Raffles adalah Gubernur-Jenderal Hindia
Belanda yang terbesar. Dan Letnan
Gubernur Jawa pada tahun 1811. Ia
adalah seorang warganegara Inggris. Ia
dikatakan juga pendiri kota dan negara.
Ia salah seorang Inggris yang paling
dikenal sebagai pencipta kerajaan
terbesar di dunia.
6. KEDATANGAN RAFFLES KE INDONESIA
LATAR BELAKANG:
1. Sebagai negara Industri, Inggris tidak bisa
berdagang di Eropa karena Napoleon
Bonarpate menerapkan Continental Stelsel
(Blokade perdagangan terhadap Inggris di
Eropa Daratan )sehingga Inggris harus mencari
daerah Asia untuk memasarkan hasil
industrinya seperti India.
2. Tahun 1795 Belanda dikuasai oleh Perancis
dengan raja Belanda yakni Louis Bonarpate
yang merupakan musuh utama Inggris baik di
Eropa maupun Asia ,sehingga membuat
bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia
yang dimana kekuasaan Belanda harus
dihancurkan dan dikuasai. Untuk itu raffles
melakukan strategi dengan cara menjalin
hubungan baik dengan raja-raja di pulau jawa
dan sekitarnya. Dengan mengirim surat gelap
raffles menawarkan para raja untuk bekerja
sama dengan inggris dan mengusir belanda
dari indonesia. Usaha raffles tsb berhasil.
7. KEDATANGAN RAFFLES KE
INDONESIA
Ketika Jansens memerintah VOC, Belanda
berhasil dikalahkan inggris sehingga Indonesia
resmi menjadi jajahan Inggris melalui perjanjian
Kapitulasi Tuntang tanggal 11 September 1811
yang berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya
dikuasai oleh Inggris.
Maka untuk mengatur daerah Nusantara,
Gubernur Jenderal Lord Minto di Calcutta, India
mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai
wakil Gubernur di Jawa dan sekitarnya (Bengkulu,
Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan). Tugas
Raffles adalah mengatur pemerintahan dan
meningkatkan perdagangan serta keuangan .
Raffles memerintah dari tahun 1811-1816.
Karena pada tahun 1816 Indonesia di kembalikan
kepada Belanda melalui Konverensi London.
8. PEMERINTAHAN THOMAS STAMFORD RAFFLES
MENERAPKAN POLITIK DEVIDE ET IMPERA
Untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan
keberlangsungan kekuasaan inggris di Indonesia maka Raffles
juga menerapkan politik devide et impera seperti yang
dilakukan daendels sebelumnya. Hal ini dapat di tunjukkan
melalui sikap raffles yaitu:
1. Mendukung usaha najamudin untuk menurunkan raja
baharudin (raja palembang)
2. Mendukung putra mahkota(Sultan Hamengkubuwono III)
dalam memecat sultan sepuh (Sultan Hamengubuwono II)
3. Keraton yogyakarta dibagi menjadi 2 yakni, keraton
yogyakarta di pimpin sultan HB III dan Pakualaman di
pimpin Pangeran Natakusuma
9. 1. MENDUKUNG USAHA NAJAMUDIN UNTUK
MENURUNKAN RAJA BAHARUDIN (RAJA PALEMBANG).
Raja palembang telah banyak berjasa kepada Raffles dalam
mengusir Belanda dari Hindia. Namun setalah berhasil menduduki
Hindia Raffles mulai tidak simpati terhadap raja-raja yang
membantunya bahkan malah memecah belah (devide et impera)
Politik devide et impera yang di lakukan Raffles untuk memecah
belah raja baharudin dengan najamudin yakni dengan mendukung
usaha najamudin untuk menurunkan raja baharudin. Sehingga terjadi
perpecahan antara keduanya karena saling merebut kekuasaan.
10. 2. Mendukung Putra Mahkota (Sultan Hamengubuwono III) dalam
memecat Sultan Sepuh (sultan Hamengubuwono II)
politik devide et impera yg dijalankan Raffles Selanjutnya memecah belah raja raja
di kesultanan yogyakarta, yakni dengan cara mendukung putra mahkota (Sultan HB
III) dalam memecat Sultan HB II. Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di
lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh/
sultan HB II yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali sebagai
Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya
sebagai putera mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan
ayahandanya (HB II). Melalui seorang perantara bernama Babah Jien Sing, Sultan
Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah
pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau.
11. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles
menyimpulkan bahwa Sultan HB II seorang yang keras dan
tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi
duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena
itu, Raffles menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa
Sultan HB II turun dari tahta. Sultan HB II berhasil diturunkan
dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan
Hamengkubuwana III dengan syarat menandatangani kontrak
bersama Inggris.
Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut.
Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan HB III,
dan Pangeran Natakusuma (saudara Sultan Sepuh)
ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian
dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I.
Sultan HB II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat
diasingkan ke Penang.
Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat
sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris
12. 3. Keraton yogyakarta dibagi menjadi 2 yakni, keraton yogya
di pimpin sultan HB III dan Pakualaman di pimpin Pangeran
Natakusuma
pada tanggal 28 Juni 1812
mengangkat HB III dengan salah satu isi politik kontra. Yakni daerah
kekuasaan HB III dikurangi karena daerah tersebut diberikan kepada
Pangeran Notokusumo yang dianggap berjasa kepada pemerintah
Inggris. Pangeran Notokusumo masih merupakan saudara dari Sultan
HB III.
Pada tanggal 29 Juni 1812
pangeran Notokusumo dinobatkan oleh Raffles sebagai Pangeran
Merdiko dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku
Alam I.
Pada tanggal 17 Maret 1813
Sesuai kontrak politik Pihak Inggris, maka dibangunlah Istana dengan
nama Puro Pakualaman.