PENOLOGI] Fakultas Hukum

Fakultas Hukum

PENOLOGI
Dosen Pengampu
Bpk Gatot Sugiharto SH., MH.,

www.sesukakita.wordpress.com 1

Pengertian Penologi ?
Penologi diambil dari asal kata
“Penal”yang artinya Hukuman/pidana
dan “Logos” yang artinya Ilmu
pengetahuan, jadi Penologi berarti Ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang
perkembangan pidana/pemidanaan atau
penghukuman.
Sutharland

memperluas pengertian penology ini mencakup
juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-
usaha pengendalian kejahatan baik represif
maupun prefentif.
www.sesukakita.wordpress 2
.com

Obyek studi Penologi.

Obyek studi Penologi meliputi:
• Jenis pidana;
(peraturan/kebijakan)
• Tujuan pemidanaan; (pelaku)
• Efektifitas pemidanaan;
(masyarakat)
• Dampak pemidanaan;(pelaku)
www.sesukakita.wordpress.com 3

Hukum Pidana

Apa ? Perbuatan Apa yang dikatakan
Tindak pidana

Hukum Pidana
Materiil
Siapa ? Siapa Yang dapat
dikatakan sebagai Pelaku

Bagaimana ? Bagaimana Cara
Memproses Hukum Pidana
pelaku jika Formil
terjadi tindak
pidana

.com

Posisi Penologi dalam Hukum
Pidana.

Penologi Masuk Rumpun
Hukum Pidana

Hukum Pidana

Rumpun
Penologi Kriminologi
Hukum Pidana

Victimologi
.com

Kriminologi

Mengapa ? Mengapa manusia
Melakukan
Kejahatan/Tindak pidana

Bagaimana ? Bagaimana Cara
Menanggulanginya
Melalui Kebijakan
Kriminal (Criminal
Policy)

Kriminologi IP yang mempelajari tentang
seluk beluk kejahatan dan
upaya penanggulangannya
.com

Viktimologi

Siapa Mengapa Korban
korban? Perlu di Lindungi

Bagaimana Caranya
Melindungi Korban

Victimologi= IP yangmempelajari
tentang korban
.com

Penologi

Apa Tindakan yang tepat
Untuk memperlakukan
pelaku

Bagaimana Tindakan perlakuan
terhadap korban itu dapat berlaku
Efektif

IP Tentang
Perkembangan
Pemidanaan dan
kebijakan
pemidanaan

.com

POSISI PENOLOGI DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Social Welfare
Policy

Posisi
Penologi
dan
Social Policy Victimologi
Posisi
Kriminologi
Goal
Social SW/SD
Defence
Policy
Formulasi

Penal Aplikasi

Criminal Eksekutif
Policy

Non Penal

.com

Posisi Penologi dalam hukum
pidana sangat strategis, karena
penologi sangat menentukan
berhasilnya pemberian sanksi
kepada pelaku. Sanksi apa
yang tepat untuk pelaku ? serta
bagaimana pelaksanaannya
dalam hukum pidana menjadi
sasaran ilmu penology.
.com

RESTORATIF JUSTICE MODEL RETRIBUTIF JUSTICE
MODEL
1.Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap
terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik. Negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan
ditekan.
1.Titik perhatian pada pemecahan masalah Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa
pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. lalu (sesuatu yang sudah terjadi)
1.sifat normative dibangun atas dasar dialog negosiasi. Hubungan Para pihak bersifat perlawanan, melalui proses
yang teratur dan bersifat normative.
1.Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan
rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utam.
1.keadilan dirumuskan sebagai hibungan hak, dinilai atas Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan
dasar hasil. proses.
1.Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social Kerugian social yang satu digantikan oleh yang lain
1.masyarakat merupakan fasilitator didalam proses Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan
restorative. secara abstrak oleh Negara
1.Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik Aksi diarahkan dari Negara pada pelaku tindak pidana,
dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan korban harus pasif
kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk
bertanggungjawab.
1.Pertanggungjawaban sipelaku dirumuskan sebagai Pertanggungjawaban sipelaku tindak pidana dirumuskan
dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk dalam rangka pemidanaan.
membantu memutuskan yang terbaik.
1.Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, Tindak pidana dirumuskan dalam terminology hukum yang
moral, social dan ekonomis bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, social dan
ekonomi.
1.stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan
.com

Teori Pemidanaan

.com

George B Volt

menyebutkan teori adalah bagian dari
suatu penjelasan yang yang muncul
manakala seseorang dihadapkan pada
suatu gejala yang tidak dimengerti.

Artinya teori bukan saja sesuatu yang
penting tetapi lebih dari itu karena di
sangat dibutuhkan dalam rangka
mencari jawaban akademis.
.com

Teori Tujuan pemidanaan dalam
leteratur disebutkan berbeda-beda
namun secara subtansi sama.

Teori-teori tujuan pemidanaan tersebut pada
umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan
dalam mengkaji tentang tujuan permidanaan yaitu:

Teori Retributif (absolute)
Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori integrative (gabungan )
.com

Prof.
dalam bukunya
“Lembaga

MULADI
Pidana
bersyarat”
terbitan Alumni
Bandung

memberikan nama yang berbeda yaitu:
Teori Retributif,
Teori Teleologis,
dan Retributif-teleologis.
Pada subtansinya sama dengan teori
diatas.
.com

Teori Retributif (Absolut)
• Teori ini dianggap teori tertua dalam teori tujuan
pemidanaan.
• Teori Retributif memandang bahwa pemidanaan
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah
dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan
dan terjadinya perbuatan itu sendiri
• Teori retributive mencari dasar pemidanaan dengan
memandang masa lampau ( melihat apa yang telah
dilakukan oleh pelaku)
• Menurut teori ini pemidanaan diberikan karena
dianggap sipelaku pantas menerimanya demi
kesalahanya sehingga pemidanaan menjadi retribusi
yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan.
• Oleh karena ituwww.sesukakita.wordpresssecara moral.
teori ini dibenarkan 16
.com

Karl O Cristiansen Mengidentifikasi lima cirri
pokok dari teori retributif, yaitu (diambil dari
Buku “Some Consideration on the possibility of a
rational criminal policy)

• Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai
pembalasan (The purpose of punishment is
just retribution)
• Pembalasan adalah tujuan utama dan
didalamnya tidak mengandung sarana-sarana
untuk tujuan lain seperti kesejahteraan
masyarakat (Just retribution is the
ultimate aim, and not in itself to any other
aim, as for instance social welfare which
from this point of view is without any
significance whatsoever)
.com

• Kesalahan moral sebagai satu-satunya sayart
untuk pemidanaan (Moral guilt is the only
qualification for punishment)
• Pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan
pelaku (The Penalty shall proportional to the
moral quilt of the offenders)
• Pidana melihat kebelakang, ia sebagai
pencelaan yang murni dan bertujuan tidak
untuk memperbaiki, mendidik dan
meresosialisasi pelaku (Punishmentpoint into
the past, it is pure reproace, and it purpose is
not into improve, correct, educate or
resocializethe offender)
.com

Nigel Walker. Menjelaskan bahwa ada
dua golongan penganut teori retributive
yaitu:
Teori retributif Murni: yang memandang
bahwa pidana harus sepadan dengan
kesalahan.
Dan Teori retributif Tidak Murni

.com

Nigel Walker.

Menjelaskan bahwa ada dua
golongan penganut teori
retributive yaitu:
Teori retributif Murni: yang
memandang bahwa pidana harus
sepadan dengan kesalahan.

Teori retributif Tidak Murni
.com

Teori retributif Tidak Murni:
yang mana teori ini masih
dipecah menjadi dua lagi yaitu:

• Penganut Teori Retributif terbatas (The Limiting
Retribution). Yang berpandangan bahwa pidana
tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih
penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan
yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana
itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat
untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
• Penganut teori retributive distribusi (retribution
in distribution). Penganut teori ini tidak hanya
melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum
pidana harus dirancang dengan pandangan pada
pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada
batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya
sanksi .com

Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah
pidana perlu diberikan kepada pelaku
kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai
berikut:

• Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan
perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil
bagi dirinya sendiri, temannya dan keluarganya.
• pidana dimaksudkan untuk memberikan
peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota
masyarakat, bahwa setiap ancaman yang
merugikan akan diberi imbalan yang setimpal.
• Pidana dimaksudkan untuk emnunjukkan adanya
kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman
pidananya.
.com

Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini berporos pada
tiga tujuan utama
pemidanaan yaitu:

Preventif, Reformatif.
Deterrence,
.com

Tujuan Preventif:
pemidanaan adalah untuk
melindungi masyarakat
dengan menempatkan pelaku
kejahatan terpisah dari suatu
masyarakat.
.com

Tujuan Deterrence (menakuti):
adalah untuk menimbulkan rasa
takut melakukan kejahatan. Tujuan
ini dibagi dalam tiga yaitu:
• Tujuan yang bersifat individual yaitu
dimaksudkan agar pelaku menjadi jera
untuk melakukan kejahatan kembali.
• Tujuan Yang bersifat Publik yaitu agar
masyarakat lain takut melakukan
kejahatan.
• Tujuan jangka panjang yaitu agar dapat
memelihara keajegan sikap
masyarakat terhadap pidana.
.com

Tujuan Reformatif (Perubahan):
adalah untuk merubah pola pikir
masyarakat yang awalnya tidak takut
menjadi takut untuk melakukan
kejahatan.

.com

Teori Relatif
konsepnya adalah:
• Teori Relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai
pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana
mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat
menuju kesejahteraan.
• Dalam teori ini munculah tujuan pemidanaan sebagai sarana
pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada
pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada
masyarakat.
• Menurut teori ini bahwa pidana bukan sekedar untuk
melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan
kejahatan, tetapi lebih dari itu memiliki tujuan yang lebih
bermanfaat
• Pidana ditetapkan bukan karena ada orang yang melakukan
kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.
.com

Menurut Karl O Cristiansen ada
beberapa ciri pokok dari teori
relatif yaitu:

• Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (The
purpose of Punishment is prevention)
• Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi
hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan
yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan
masyarakat.(Prevention is not a final aim, but
a means to a more suprems aim, e.g. social
welfare)

.com

• Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang
dapat dipersalahkan kepada pelaku saja,
misalnya kesengajaan atau kelalaian yang
memenuhi sayarat untuk adanya pidana.(Only
Breaches of the law which are imputable to the
perpetrator as intent or negligence qualify for
punishment)
• Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan
sebagai alat pencegahan kejahatan.(the penalty
shall be determined by its utility as an
instrument for the prevention of crime)
• Pidana melihat kedepan, atau bersifat
prospektif. (The Punishment is Prospenctive)
.com

Teori Integratif (Gabungan)
Pemidanaan
mengandung karakter reltif
karakter terletak pada
retributivis tujuan kritik
Teori ini moral tersebut
sejauh bercorak ganda: adalah suatu
pemidanaan
reformasi atau
dilihat sebagai perubahan
suatu kritik perilaku
moral siterpidana
terhadap dikemudian hari.
tindakan yang
salah, www.sesukakita.wordpress 30
.com

Sehingga dengan konsep
gabungan ini maka teori
integrative menganggap
pemidanaan sebagai unsure
penjeraan dibenarkan tetapi
tidak mutlak dan harus memiliki
tujuan untuk membuat si pelaku
dapat berbuat baik dikemudian
hari.
.com

JENIS SANKSI DALAM
HUKUM PIDANA

.com

Sanksi pada dasarnya
dapat dibedakan
menjadi 2 yaitu:
Sanksi Pidana
Sanksi Tindakan
masing-masing memiliki prinsip dan tujuan masing-
masing sesuai dengan teori serta filosofis yang
dipahaminya. sehingga ditingkat ide dasar keduanya
memiliki perbedaan yang fundamental. Keduanya
bersumber pada ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana
bersumber pada ide dasar “ mengapa diadakan
pemidanaan?” sedangkan sanksi tindakan bertolak pada
ide dasar: “ Untuk www.sesukakita.wordpress
apa diadakan pemidanaan”
.com
33

Kalau dilihat dari pertanyaan yang
mendasari kedua sanksi tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa:

• Sanksi pidana memiliki pertanyaan
filosofis yang harus dijawab yang
tentunya akan melihat persoalan mundur
kebelakang.
• Sedangkan sanksi tindakan memiliki
pertanyaan praktis yang harus dijawab
dengan melihat kedepan apa yang harus
dilakukan.
.com

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan
SANKSI PIDANA SANKSI TINDAKAN
Filsafat yang mendasarinya adalah Filsafat yang mendasarinya adalah
Filsafat indeterminisme yaitu sejatinya Filsafat Determinisme yaitu mengatakan
manusia itu memiliki kehendak bebas. bahwa keadaan hidup dan perilaku
manusia, baik perorangan maupun
sebagai kelompok masyarakat
ditentukan oleh factor-faktor fisik,
geografis, biologis, psikologis, sosiologis,
ekonomis dan keagamaan yang ada.
Teori yang mendasari adalah teori Teori yang mendasari adalah teori
absolute. Teleleologis atau Relatif
Bersifat reaktif terhadap suatu Bersifat antisipatif terhadap pelaku
kejahatan kajahatan
Fokus sanksi pidana tertuju pada Focus sanksi tindakan terarah pada
perbuatan salah seorang lewat upaya memberi pertolongan pada pelaku
pengenaan penderitaan (agar yang agar dia berubah
bersangkutan menjadi jera)
Lebih dititik beratkan pada upaya Menitikberatkan pada upaya
pembalasan memulihkan kehidupan sosial
Tujuannya memberi penderitaan atau Tujuannya untuk memberi
pencelaan pendidikan/mendidik
Bentuknya adalah hukuman badan Bentuknya adalah Rehabilitasi,
(penjara, mati dll) Pengawasan, pencabutan hak tertentu dll.
Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana berorientasi pada pengenaan35
www.sesukakita.wordpress
penderitaan pada pelaku sedangkan sanksi tindakan berorientasi pada perlindungan
.com
masyarakat.

Kedudukan Sanksi Pidana dan
Sanksi Tindakan dalam Sistem
Pemidanaan Menurut Undang-
Undang
Pada bagian ini secara khusus akan
mengkaji dua hal yaitu:

kecenderungan sanksi pidana dijadikan sebagai “Sanksi
Primadona”
sanksi tindakan sebagai kebijakan penal yang terabaikan.

.com

Sanksi pidana sebagai sanksi Primadona.
Sanksi Tindakan sebagai kebijakan penal yang
terabaikan.
Kebijakan legislasi yang tercermin kedalam produk
perundang-undangan selama ini banyak memberikan
kesan lebih mengutamakan sanksi pidana dalam
sistem pemidanaan.
20 perundang-undangan yang
pernah saya teliti tak terdapat
satupun perundang-undangan
tersebut yang tidak
menggunakan sanksi pidana.

Solehudin,SH.M.H. .com

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang
banyak diterapkan adalah pidana
penjara, kurungan dan denda,
sedangkan pidana mati hanya terdapat
pada beberapa perundang-undangan
saja seperti Undang-undang Narkotika,
psikotropika Dll.

.com

Pencantuman jenis pidana dapat
diidentifikasikan dalam setiap perundang-
undangan pidana, baik yang berkualifikasi
tindak pidana umum maupun tindak pidana
khusus. Demikian juga bentuk perundang-
undangan yang subsatnsinya adalah
perundang-undangan administrasi
contohnya perlindungan konsumen,
pabean, dsb.
.com

Dari kenyataan tersebut diatas ternyata
bahwa sanksi pidana selama ini dalam
produk kebijakan legislasi masih dijadikan
“sanksi utama”.
Karena banyaknya produk perundang-
undangan pidana yang memuat sanksi
pidana menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman para legislator terhadap
masalah-masalah pidana dan pemidanaan
masih terbatas.
.com
40

Pemahman legislator mengenai jenis
sanksi pidana masih banyak
dipengaruhi oleh pandangan lama yang
menegaskan bahwa setiap orang yang
telah melakukan kejahatan harus
dibalas dengan pidana yang setimpal.

.com

Dari jumlah 20 perundang-
undangan yang diteliti oleh
Sholehudin ternyata hanya
ada 5 undang-undang yang
memuat sanksi pidana dan
sanksi tindakan.

Sanksi tindakan sebagai kebijakan
penal yang terabaikan.
.com

Perkembangan

Ada kecenderungan bahwa sanksi tindakan
tidak hanya dikenakan pada orang (person)
tetapi juga kepada koorporasi (rechtperson)
sebagai subyek hukum pidana.

Bukti

Minimnya perundang-undangan yang memakai sanksi
tindakan sebagai sistem pemidanaan maka hal ini
mengindikasikan bahwa sanksi tindakan sebagai
kebijakan penal yang terabaikan.
.com

DOUBLE TRACK SYSTEM DAN
SINGLE TRACK SYSTEM

.com

Dalam perkembangan pidana dan pemidanaan
pada aliran moderen, sistem pemidanaan mulai
berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-
dader straafrecht) jenis sanksi yang diterapkan
bukan hanya sanksi pidana tetapi juga meliputi
sanksi tindakan.
Pengakuan terhadap kesetaraan antara sanksi
pidana dan sanksi tindakan inilah yang
merupakan hakekat asasi atau ide dasar konsep
Double track system. .com

Double track system adalah Konsep
yang menganut kedua-duanya, yakni
sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Double track system tidak sepenuhnya
menganut salah satu diantara
keduannya. Sistem dua jalur ini
menempatkan dia jenis sanksi tersebut
dalam kedudukan yang setara.
.com

Penekanan pada kesetaraan antara
sanksi pidana dan sanksi tindakan
dalam kerangka double track system,
sesungguhnya terkait dengan fakta
bahwa unsure pencelaan/
penderitaan (lewat sanksi pidana)
dan unsure pembinaan (lewat sanksi
tindakan) sama-sama penting.
.com

Paham filsafat yang mengakui
kesetaraan antara sanksi pidana dan
tindakan adalah filsafat
Eksistensialisme dari Albert
Camus. Camu smengakui justifikasi
punishment (pidana) bagi seorang
pelanggar, karena punishment
merupakan konsekuensi logis dari
kebebasan yang disalahgunakan
pelaku kejahatan.
.com
48

Dari sudut pandang ide dasar double track
system, kesetaraan kedudukan sanksi pidana
dan sanksi tindakan sangat bermanfaat
untuk memaksimalkan penggunaan kedua
sanksi tersebut secara tepat dan
proporsional. Sebab kebijakan sanksi yang
integral dan seimbang, selain menghindari
penerapan sanksi yang fragmentaristik
(pada saknsi pidana) juga menjamin
keterpaduan sistem sanksi yang bersifat
individual dan fungsional.
.com

HUKUMAN DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM

.com

Sebelum lebih jauh membahas mengenai
hukuman dalam hukum pidana islam ini terlebih
dahulu perlu disampaikan pengertian hukuman
menurut hukum pidana islam. Hukuman dalam
bahasa arab disebut dengan “Uqubah” lafadz
Uqubah memiliki arti mengiringinya dan datang
dibelakangnya. Dalam pengerian yang agak
mirip dan mendekati pengertian istilah yaitu
artinya membalasnya sesuai dengan apa yang
dilakukanya.
.com

Dari pengertian diatas maka dapat dirangkaikan
bahwa sesuatu disebut sebagai hukuman karena
ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan
sesudah perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan pengertian yang kedua dapat
dipahami bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai
hukuman karena merupakan balasan terhadap
perbuatan yang menyimpang yang telah
dilakukannya.
.com

Tujuan Hukuman dalam
Hukum Pidana Islam
Tujuan utama dari penetapan dan
penerapan hukuman dalam syariat islam
adalah sebagai berikut:

Pencegahan

Perbaikan dan pendidikan

.com

Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang
yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi
perbuatan jarimahnya. Atau agar ia tidak terus
menerus melakukan jarimah tersebut.
Disamping mencegah pelaku , pencegahan juga
mengandung arti mencegah orang lain selain
pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah,
sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang
dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan
terhadap orang lain.
.com

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan
maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup
mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh
kurang atau lebih dari batas yang diperlukan,
dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam
menjatuhkan hukuman.

Dilihat Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa
tujuan yang pertama itu , efeknya adalah untuk
kepentingan masyarakat, sebab dengan
tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka
masyarakat akan tenang, aman, tenteram dan
damai. .com

Namun demikian, tujuan yang pertama
ini juga memiliki efek terhadap pelaku,
sebab tidak dilakukannya jarimah itu
kembali maka pelaku akan selamat dari
hukuman yang telah ditentukan.

Pelaksanaan
contoh
Hukuman yang
dilakukan dimuka
umum
.com

Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman
ini adalah mendidik pelaku jarimah agar ia
menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya.
Disini terlihat bagaimana perhatian islam
terhadap diri pelaku. Dengan adanya
hukuman ia menjadi menyadari akan
kesalahannya dan dengan harapan
mendapatkan ridho dari Allah SWT.
.com

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat
islam dalam menjatuhi hukuman juga bertujuan
membentuk masyarakat yang baik yang diliputi
oleh rasa saling menghormati dan mencintai
antara sesama anggota masyarakat yang lain.
Serta membuat pelaku menjadi manusia yang
penyabar, pengampun. Karena dalam syariat
islam terdapat pengampunan korban yang dapat
merubah hukuman bagi sipelaku, contohnya
qishos.
.com

Syarat-Syarat Hukuman
dalam Hukum Pidana Islam

Agar hukuman itu diakui
keberadaannya maka harus
dipenuhi tiga syarat, syarat
tersebut adalah sebagai
berikut:

.com

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’

Asas

Legalitas
Hukum dianggap punya dasar (Syari’iyah) apabila ia
didasarkan kepada sumber-sumber syara seperti
Algur’an, As-Sunah, Ijma, atau undang-undang yang
diterapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri)
seperti dalam hukuman ta’jir (Hukuman yang bersifat
pendidikan)
.com

Dengan adanya persyaratan
tersebut maka seorang hakim tidak
boleh menjatuhkan hukuman atas
dasar pemikiranya sendiri walaupun
ia berkeyakinan bahwa hukuman
tersebut lebih baik dan lebih utama
dari pada hukuman yang telah
ditetapkan oleh syara.
.com

Syariat islam mebagi hukuman
menjadi tiga bagian yaitu:

• Hudud (Zina, (qadzaf / penuduhan
zina),minum-minuman keras,
pencurian, harobah atau
perampokan,riddah atau murtad dan
pemberontakan.
• Qishash (hukuman yang seimbang)
contohnya pembunuhan sengaja dan
penganiayaan.
• Ta’jir (hukuman yang bersfat
pendidikan)
.com

Untuk hukuman Hudud dan Qishash merupakan
hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara,
hakim tidak boleh mengganti keluar dari ketentuan
syara,
misalnya orang mencuri, hukumannya potong tangan
maka hakim tidak boleh dengan hukuman lain selain
potong tangan.
Sedangkan ta’jir hukuman yang ditentukan oleh ulil
amri (pemimpin). Jadi kewenangan hakim sangat luas
untuk menentukan piliha hukuman ta’jir mulai yang
paling ringan yaitu berupa peringatan sampai yang
paling berat yaitu hukuman mati
.com

2.Hukuman harus Bersifat Pribadi.
Asas

Personalitas
Dalam hal ini berarti hukuman harus bersifat
perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman
harus dijatuhkan kepada orang yang telah
melakukan tindak pidana dan tidak mengenai
orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini
merupakan salah satu dasar prinsip yang
ditegakkan oleh syariat islam dan ini telah
dibicarakan berkaitan dengan masalah
pertanggungjawaban. .com

3. Hukuman harus Berlaku Umum.

Asas
(Aquality Before The Law)

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk
semua orang tanpa adanya diskriminasi,
apapun pangkat dan jabatannya dan
kedudukanya.

.com

Didalam hukum pidana Islam, persamaan yang
sempurna itu hanya terdapat dalam hukuman Had dan
qishash, karena kesuanya merupakan merupakan
hukuman yang telah ditetukan oleh syara. Setiap orang
yang melakukan jarimah Hudud seperti Zina, pencurian
dan sebagainya, akan dihukum sesuai dengan hukuman
yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya.
Untuk hukuman ta’jir untuk kadar persamaan hukuman
tentu tidak dipersamakan keran hakim memiliki
kewenangan luas untuk memilih hukuman yang tepat
yang sifatnya mendidik.

.com

Hukuman Menurut Hukum
Pidana Islam (Jinayah)

Hukuman dalam hukum pidana
islam dapat dibagi kepada
beberapa bagian dengan
meninjaunya dari beberapa segi.
Dalam hal ini ada lima
penggolongan yaitu.

.com

Ditinjau dari segi pertalian antara satu
hukuman dengan hukuman yang lain. Dalam
hal ini hukuman dapat dibagi menjadi 4 bagian
yaitu:
• Hukuman Pokok (Uqubah Ashliyah) Yaitu hukuman yang
ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai
hukuman yang asli,
Contohnya: hukuman qishosh untuk jarimah pembunuhan,
Hukuman Dera 100 x untuk jarimah Zina, atau hukuman
potong tangan untuk jarimiah pencurian.
• Hukuman pengganti (Uqubah Badaniyah), Yaitu
hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila
hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasanyang
sah.
Contohnya. Hukuman Diat sebagai hukuman pengganti
hukuman Qishosh. Sesungguhnya had itu juga merupakan
hukuman pokok yaitu untuk pembunuhan menyerupai
sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman
pengganti untuk hukuman.comqishosh.

• Hukuman Tambahan (Uqubah Taba’iyah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan
keputusan hakim secara tersendiri.
Contohnya. Larangan menerima warisan bagi orang yang
membunuh orang yang akan diwarisinya (orang tua
membunuh anaknya sendiri), sebagai tambahan untuk
hukuman Qishosh atau diat.
Contoh Selain itu hukuman pencabutan hak untuk menjadi
saksi bagi orang yang telah melakukan jarimah Qadzab
(menuduh zina), disamping hukuman pokokya yaitu jilid
(dera) 80 kali.
• Hukuman Pelengkap (Uqubah Takmiliyah) Yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus
mendapat keputuan tersendiri dari hakim. Dan syarat inilah
yang membedakan dengan hukuman tambahan.
Contohnya. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah
dipotong dilehernyawww.sesukakita.wordpress 70
.com

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam
menentukan berat ringannya hukuman, maka
hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian. Yaitu:

• Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada
batas tertinggi dan batas terendah,
Contohnya. Hukuman Jilid (dera) sebagai hukuman had
(delapan puluh kali atau seratus kali) dalam hal ini hakim
tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi karena
hukuman itu hanya hanya satu macam saja.
• Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertnggi
dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan
dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara
kedua batas tersebut,
Contohnya.seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-
jarimah ta’jir.
.com

Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan
dengan hukuman tersebut, hukuman dapat
dibagi menjadi dua bagian yaitu:

• Hukuman yang telah ditentukan (Uqubah
Muqaddarah), yaitu hukuman yang jenis dan
kadarnya telah ditentukan oleh syara’ dan hakim
berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi,
menambah, atau menggantinya dengan hukuman
yang lain. Ulil amri tidak berhak untuk
menggugurkannya.
• Hukuman yang belum ditentukan (Uqubah Ghair
Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada
hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan
hukuman hukuman yang ditetapkan oleh syara’ dan
menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan
dengan perbuatan pelakunya.
.com

Ditinjau dari segi tempat dilakukanya
hukuman maka hukuman dapat dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

• Hukuman badan (Uqubah badanyah), yaitu
hukuman yang dikenakan atas badan manusia,
seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.

• Hukuman Jiwa (Uqubah Nafsiyah) yaitu
hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia,
bukannya atas badannya, seperti ancaman,
peringatan, atau teguran.
.com

Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang
diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi
kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

• Hukuman Hudud, yaitu hukuman yang
ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
• Hukuman Qishash dan diat, yaitu hukuman
yang ditetapkan atas jarimah qishash dan diat.
• Hukuman Kifarat, yaitu hukuman yang
ditetapkan untuk sebagaian jarimah qishash dan
diat dan beberapa jarimah ta’jir.
• Hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang
ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta’zir.
.com

Hukuman-hukuman untuk jarimah hudud.
Hukum hudud adalah hukuman-hukuman yang
ditetapkan untuk jarimah-jarimah hudud, jarimah
hudud ada tujuh macam yaitu:

– Zina
– Qadzaf (menuduh zina)
– Minum-minuman keras
– Pencurian
– Hirabah (Perampokan)
– Riddah (murtad) dan
– Pemberontakan
.com

Keterangan/ Penjelasan:

.com

Hukuman Zina
Syariat islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah
zina yaitu: Dera (Jilid), Pengasingan, Rajam.

• Hukuman Dera seratus kali dan pengasingan
ditetapkan untuk pelaku zina yang keduanya ghoir
muhshan (Belum menikah)
• Hukuman rajam bagi pelaku zina yang keduanya
Muhshan (menikah)
• Kalau pelakunya yang satu ghoir muhshan dan satunya
muhshan maka yang muhshan dirajan dan yang ghoir
muhshan di dera(jilid) dan diasingkan.
.com

Dasarnya.
QS. An-Nuur: ayat 2 yang Artinya:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus
kali dera, dan janganlah beas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan
oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”
• dan HR. Jam’ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa’i.
“Jejeka dan gadis hukumannya jilid seratus kali dan
pengasinganselama satu tahun”
• Dalam Hadist lain. Diriwayatkan sama dengan diatas:
“Dan janda dengan duda hukumannya jilid seratus kali
dan rajam” www.sesukakita.wordpress 78
.com

Hukuman untuk jarimah
Qadzaf (penuduhan zina)

• Hukuman untuk jarimah qadzaf dalam
syariat islam ada dua yaitu:
−Hukuman pokok, yaitu jilid
−Hukuman Tambahan; yaitu pencabutan
hak untuk menjadi saksi

.com

• Jarimah qadzaf ini biasanya dilakukan oleh
seseorang yang iri serta tidak senang dengan
orang lain sehingga dia elakukan sesuatu yang
dapat menjatuhkan harga diri orang lain, oleh
karena ini adalah tindakan yang tidak jujur
maka syariat islam mencabut hak kejujurannya
untuk menjadi saksi atau tidak diakui
kejujurannya.
• Jilid untuk pelaku Qadzaf berbeda dengan zina
yang jumlahnya hanya delapan puluh kali
cambukan

.com

Dasarnya. QS. An-Nuur ayat 4.
• “dan orang-orang yang menuduh wanita-
wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan
mereka tidak mendatangkan empat saksi,
maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang
yang fasik”
• Hal ini yang belum dapat saya temukan
apakah benar hanya laki-laki yang menuduh
zina yang demikian itu.
.com

Hukuman Minum-Minuman
Keras

• Hukuman untuk minum minuman keras
adalah jilid atau dera sebanyak delapan
puluh kali dera.
• Menurut Imam Syafii, berpendapan bahwa
80 kali jilid tersebut 40 kali jilid termasuk
had sedangkan 40 kali adalah ta’zir yang
hanya dijatuhkan oleh hakim kalau
dipandang perlu oleh hakim.

.com

• Larangan untuk minum-minuman keras ada dalam
QS. Al-Maidah ayat 90.
• “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(minuman) khamr, judi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan yang keji termasuk perbuatan syaiton.
Maka jauhilah perbuatan-itu agar kamu mendapat
keberuntungan”
• Sedangkan untuk hukumannya tercantum dalam
hadist Nabi SAW HR.Ahmad.
• “dari Abdullah Ibn’amr ia berkata: telah
bersabda Rasullulah Saw” barang siapa yang
meminum khamr maka jilidlah ia, apabila ia
mengulanginya, maka jilidlah ia, apabila
mengulangi lagi jilidlah ia.”
.com

Hukuman Untuk Jarimah
Pencurian
• Jarimah pencurian diancam dengan
hukuman potong tangan.
• Para fuqaha telah sepakat, bahwa dalam
pengertian tangan termasuk juga kaki.
• Apabila seseorang melakukan pencurian
untuk yang pertama kalinya maka tangan
kanannya yang dipotong, dan jika mencuri
kembali untuk kedua kalinya maka kaki
kirinya yang dipotong.
.com

• Dasarnya QS Al-Maidah ayat 38 yang
artinya:
“laki-laki yang mencuri dan perempuan
yang mencuri, potonglah tangan
keduannya (sebagai) pembalasan bagi
apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah, dan Allah maha
perkasa lagi maha Bijaksana”

.com

Hukuman Untuk jarimah
Perampokan.

Syariat Islam menetapkan empat macam
hukuman untuk tindak pidana perampokan
(Hirabah) yaitu:
• Hukuman mati;
• Hukuman mati dan salib;
• Hukuman potong tangan dan kaki serta;
• hukuman pengasingan.
.com

• Dasarnya QS. Al-Maidah ayat 33 yang
artinya:
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-
orang yang memerangi Allah dan Rasulnya
dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka itu dibunuh atau di salib,
dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamaanya) yang demikian itu
(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka
di dunia, dan di akherat mereka peroleh
siksaan yang besar”.
• Hukuman mati, dijatuhkan kepada
perampok apabila disertai dengan
pembunuhan. www.sesukakita.wordpress 87
.com

• Hukuman mati disalib dijatuhkan kepada
perampok yang membunuh serta merampas
harta bendanya, dijatuhkan atas
pembunuhan dan percurian harta.

• Hukuman potong tangan dan kaki dijatuhkan
kepada perampok yang hanya mengambil
hartanya saja tanpa melakukan pembunuhan.

• Hukuman pengasingan dilakukan kepada
perampok (pengganggu keamanan) yang
tidak mengambil harta dan tidak membunuh
tetapi hanya menakut-nakuti saja.
Yangtujuannya untuk mencari popularitas
untuk dirinya sendiri.
.com

Riddah (Murtad)

•Jarimah riddah diancam dengan dua
jenis hukuman:
–hukuman Pokok, yaitu
Hukuman mati:
–Hukuman tambahan yaitu
penyitaan harta bendanya.
.com
89

• Hukuman mati bagi orang yang murtad
didasarkan pada hadist nabi Saw. HR
Bukhari. Yang artinya:
“dari Ibn Abbas ra, ia berkata: Telah
bersabda RasullAllah Saw: “barang siapa
mengganti agamannya maka bunuhlah ia”

• Dalam hal penyitaa harta ini banyak sekali
perbedaan pendapat namun ada pendapat
yang kuat yaitu mengatakan bahwa harta
yang disita hanya sebatas harta yang
diperoleh setelah dia murtad sedangkan
harta sebelumnya diserahkan kepada ahli
warisnya yang masih muslim.
.com

Pemberontakan.
Hukuman untuk jarimah pemberontakan adalah
hukuman mati. Hal ini didasarkan pada Firman Allah
dalam Surah Al Hujuraat ayat 9 yang artinya: “dan jika
ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang,
maka damaikanlah antara keduannya. Jika salah satu dari
kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang
lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu,
sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah: jika
golongan itu telah kembali (kepad perintah Allah), maka
damaikanlah antara keduannya dengan adil dan berlaku
adilah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil.”
.com

Yang lebih tegas tentang hukuman bagi
jarimah pemberontakan adalah terdapat
dalam hadist nabi Saw HR. Muslim. Yang
artinya” Dari Arfajah ibn syuraih ia
berkata: saya mendengar Rasulullah saw
bersabda:”barang siapa yang dating kepeda
kamu sekalian, sedangkan kalian telah
sepakat kepada seorang pemimpin, untuk
memecah belah belah kelompok kalian,
maka bunuhlah dia”.

.com

Hukuman-hukuman untuk
jarimah Qishash dan diat.
Qishash dan diat itu ada lima
macam yaitu:

• pembunuhan sengaja,
• Pembunuhan menyerupai
sengaja,
• Pembunuhan karena kesalahan,
(tidak sengaja)
• Penganiayaan sengaja,
• penganiayaan karena kesalahan
(tidak sengaja)
.com

Hukuman-hukuman yang
diancamkan terhadap
jarimah-jarimah tersebut

• Qishash
• Diat
• Kifarat (membebaskan seorang
hamba yang mukmin)
• Hilangnya hak waris dan hak
wasiat. www.sesukakita.wordpress
.com
94

Hukuman Qishash

Pengertian qishash sebagaimana
dikemukakan oleh Muhammad abu zahrah adalah
sebagai berikut: Qishash adalah memberikan
hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti
apa yang dilakukan terhadap korban.

.com

• Qishash didasarkan kepada Firman Allah Swt
dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179: yang
artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan
atas kamu qishas berkenan dengan orang-orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka barang siapa yang mendapat suatu permaafan
dari saudaranya, hendaklah yang dimaafkan
membayar(diat) kepada yang memberi maaf dengan
cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang amat pedih. Dan dalam
qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu96
bertaqwa.” .com

Hukuman qiashash ini berlaku untuk jarimah-
jarimah pembunuhan sengaja dan
penganiayaan sengaja. Baik dalam
pembunuhan maupun penganiayaan korban
maupun walinya diberi wewenang untuk
memberikan ampunan terhadap pelaku apabila
ada pengampunan maka hukuman qishash bisa
gugur dan diganti dengan hukuman diat.

.com

Hukuman diat
Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan
penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan ini
didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisaa’ ayat 92
yang artinya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain) kecuali kerena tersalah (tidak sengaja): dan barang siapa
membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diat yang diserahkan kepada keluarganya (orang yang terbunuh itu),
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah”

Meskipun bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang
diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada
berbendaharaan Negara dalam hal ini diat hamper mirip dengan ganti
kerugian.
.com

Hukuman Kifarat
• Hukuman kifarat dijatuhkan atas pembunuhan
karena kekeliruan (tidak sengaja) dan
menyerupai sengaja.
• Adapun hukumannya adalah membebaskan
seorang hamba yang mukmin. Apabila tidak
mampu maka hukumannya diganti dengan
puasa dua bulan berturut-turut. Hal ini
didasarkan kepada firman Allah Swt dalam
surah An-Nisaa’ ayat 92: yang
artinya:”…Barang siapa yang tidak
memperolehnya ia (si pembunuh)berpuasa dua
bulan berturut-turut, sebagai cara taubat
kepada Allah. Dan adalah Allah maha
mengetahui lagi maha.combijaksana”.

Hukuman Pencabutan hak
waris dan wasiat.

Pencabutan hak waris dan
hak wasiat merupakan
hukuman tambahan,
disamping hukuman pokok
untuk tindak pidana
pembunuhan.

.com

Hukuman untuk jarimah
ta’zir
Hukuman ta’zir, seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-
Mawardi adalah sebagai berikut: Ta’zir adalah
hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan
dosa (maksiat) yang hukumannyabelum ditetapkan
oleh syara.

Jarimah ta’zir jumlahnya sangat banyak, kerena mencakup
semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum
ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada ulil
amri untuk mengaturnya. Jadi intinya jarimah yang
tidak diatur dalam syara seperti :Hukuman kawalan,
Hukuman hukuman pengucilan dan lain sebagainya.
.com

Hukuman/Pidana Menurut
Hukum Positif

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)/(Wvs) telah
menetapkan jenis-jenis pidana
sebagaimana yang disebutkan
dalampasal 10 KUHP yang
mana didalam pasal tersebut
diatur dua jenis pidana yaitu:
Pidana Pokok dan Pidana
tambahan. www.sesukakita.wordpress 102
.com

Pidana pokok terdiri dari empat jenis
pidana sedangkan pidana tambahan
terdiri dari tiga jenis pidana.

Pidana Pokok meliputi: Pidana Tambahan
meliputi:
• Pidana Mati • Pencabutan beberapa hak-
hak tertentu
• Pidana Penjara
• perampasan barang-
barang tertentu
• Pidana Kurungan;
• pengumuman putusan
hakim
• Pidana Denda.
.com

Namun KUHP yang sekarang masih
berlaku sebenarnya sudah sering sekali
akan dilakukan revisi, namun sampai
sekarang ternyata hasil revisi tersebut
masih terjadi kontroversi sehingga
belum dapat di sahkan menjadi KUHP
baru yang berjiwa asli Indonesia.

.com

Sebagai perbandingan jenis
hukuman antara KUHP sekarang
dengan beberapa RUU KUHP maka
akan disampaikan jenis-jenis pidana
menurut RUU KUHP.
Jenis-jenis Pidana menurut pasal
304 Rancangan KUHP tim
pengkajian tahun 1982/1983 yaitu
sebagai berikut:
.com

Jenis-jenis Pidana menurut pasal
304 Rancangan KUHP tim
pengkajian tahun 1982/1983 yaitu
sebagai berikut:
Ayat (1). Pidana Pokok adalah:
Ke-1. Pidana Pemasyarakatan;
Ke-2. Pidana Tutupan;
Ke-3. Pidana Pengawasan;
Ke-4. Pidana Denda.
Ayat (2) Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana.
Ayat (3) Pidana tambahan adalah:
Ke-1.Pencabutan hak-hak tertentu;
Ke-2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
Ke-3. Pengumuman Putusan hakim;
Ke-4. Pembayaran Ganti kerugian;
K-5. Pemenuhan kewajiban Adat.
Ayat (4). Pidana Mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.
.com

Dalam RUU KUHP baru hasil
penyempurnaan tim intern departemen
Kehakiman disebutkan sebagai berikut:
Pasal 68
Pidana pokok terdiri dari:
Pidana Penjara;
Pidana tertutup;
Pidana Pengawasan;
Pidana Denda;
Pidana kerja social.
Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat
ringannya pidana.
Pasal 69
Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.
Pasal 70
Pidana tambahan Pemenuhan kewajiban adaptterdiri atas:
Pencabutan hak tertentu;
Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
Pengumuman putusan hakim
Pembayaran ganti kerugian;
.com

Ad. Pidana Mati

Yang menarik untuk dipahami
adalah pidana mati bahwa yang
dalam RUU disebut sebagai pidana
pokok yang bersifat khusus.
Penerapan pidana mati dalam
praktek sering menimbulkan
kontroversi diantara yang setuju
dengan yang tidak.

.com

Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya
pidana mati, namun kenyataan yuridis formal
pidana mati memang ada dan dibenarkan.
Setidaknya kurang lebih 15 orang telah dijatuhi
pidana mati kerena melakukan tindak pidana.
Untuk lebih lanjut membahas mengenai hukuman
mati ini, maka akan lebih baik kalau melihat RUU
KUHP sebagai Ius Constituendum. Hal-hal yang
perlu di ketahui antara lain sebagai berikut:
Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak
dengan menembak terpidana sampai mati;

.com

• Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan
menembak terpidana sampai mati;
Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka
umum;

• Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak
dibawah umur delapan belas tahun;

• Pelaksanaan pidana mati pada wanita hamil atau
orang sakit jiwa, ditunda sampai wanita tersebut
melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut.

• Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada
persetujuan dari presiden;
Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan
masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
Reaksi masyarakat www.sesukakita.wordpress tidak terlalu
terhadap terpidana 110
besar; .com

• Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan
ada harapan untuk memperbaiki,
Kedudukan terpidana dalam penyertaan
tindak pidana tidak terlalu penting;
Ada alasan yang meringankan.

• Jika terpidana selama percobaan
menunjukkan sikap dan perbuatan yang
terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup atau pidana
penjara paling lama dua puluh tahun
dengan keputusan menteri kehakiman.
.com

Jika terpidana selama percobaan tidak
menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji
serta tidak ada harapan untuk memperbaiki
maka, pidana mati dapat dilakukan atas
perintah jaksa agung;

Jika setelah permohonan grasi ditolak,
pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan
selama sepuluh tahun bukan karena terpidana
melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat
diubah menjadi pidana seumur hidup dengan
keputusan menteri kehakiman.
.com

Dari ketentuan tersebut dapat
dilihat bahwa dalam RUU KUHP
terjadi pengenduran, memang
hal ini seharusnya terjadi karena
Ius Constituendum harus lebih
baik dari Ius Konstitutum.

.com

Ad. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis
pidana yang dalam undang-undang
ditentukan maksimal umum dan
minimal umum, maksimal umum
seperti yang diatur dalam KUHP
adalah 15 tahun dan minimal umum
adalah 1 hari.

.com

Pidana penjara sebagaimana diatur
dalam RUU KUHP yaitu sebagai
berikut:
• Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk
waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15
tahun dan paling singkat 1 hari , kecuali ditentukan minimum
khusus;
• Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup; atau jika ada pemberatan pidana yang dijatuhi
pidana penjara lima belas tahun berturut-turut,maka pidana
penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun
berturut-turu;
• Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana kurang
sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, menteri
kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi
pidana penjara lpaling lama lima belas tahun.
• Pelepasan bersyarat;
.com

Sistem Pelaksanaan
Hukuman Penjara

.com

Ada lima sistem pelaksanaan
hukuman penjara yang dikenal
dalam hukum pidana yaitu:

• Sistem Pensylvania
• Sistem Anborn/silent system
• Sistem Irlandia
• Sistem Elmira
• sistem Osborne
.com

Sistem Pensylvania.

Dalam sistem ini orang yang dijatuhi
hukuman penjara, menjalani
hukuman secara terasing dalam
sel. Terhukum tidak boleh
berkontak dengan orang lain
kecuali dengan penjaga sel.

.com

Sistem Anborn

Dalam sistem ini terhukum hanya
waktu malam saja ditutup
sendirian dalam sel, sedangkan
pada siang hari boleh bekerja
dengan bersama-sama tetapi
dilarang bicara, oleh karena itu
dikenal juga dengan silent
system

.com

Sistem Irlandia

Sistem ini termasuk sistem yang
progresif, mula-mula dijalankan
secara keras setelah terhukum
berlaku baik hukumannya
berangsur-angsur dikurangi.

.com

Tingkatan pelaksanaan
hukuman tersebut yaitu:
• Tingkat Probation.
Ditingkat ini terhukum diasingkan dalam sel siang
dan malam hari selama waktu tergantung pada
kelakuan terhukum.
• Tingkat Publik work preson.
Ditingkat ini terhukum dipindahkan ketempat lain
dan diwajibkan bekerja bersama-sama dengan yang
lain.
Dibagi dalam 4 kelas mulai kelas terendah
berangsur-angsur naik setelah mendapatkan
sertifikat.
• Tingkat Ticket of live (tiket meninggalkan penjara)
Terhukum dibebaskan dengan perjanjian, dan diberi
tiket. Yaitu suatu tiket yang menerangkan bahw ia
boleh meninggalkan penjara dengan perjanjian.
.com

Sistem Elmira.
Didirikan bagi terhukum yang berumur dibawah
30 tahun diberi nama Reformatuwri,
maksudnya sebagai tempat memperbaiki
terhukum menjadi anggota masyarakat yang
berguna.
Dalam sistem ini hukuman dilalui beberapa
tingkatan. Titik beratnya pada usaha
perbaikan terhukum. Kepada terhukum
diberikan pendidikan dan pekerjaan yang
bermanfaat sedangkan lamanya hukuman
tidak ditetapkan hakim, jadi ditentukan
tergantung kelakuan terhukum dalam
penjara.
.com

Sistem Orborne

Disebut Osborne karena
ditemukan oleh Thomas
Moot asborne. Sistem ini
memakai dasar self
government artinya atas,
bagi dan dari para
terhukum dalam penjara.

.com

Ad. Pidana Kurungan
Ini merupakan hukuman yang lebih ringan dari
hukuman penjara, hal ini diatur dalam pasal 18
sampai 29 KUHP. Minimal umum untuk hukuman
kurungan adalah 1 hari (pasal 18 ayat(1)) dan
maksimal umum adalah 1 tahun tetapi kurungan
dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan jika:
• terjadi perbarengan perbuatan pidana;
• pengulangan perbuatan pidana;
• sebagaimana diatur dalam pasal 52 (pekerjaan
istimewa bagi pegawai negeri) dan 52a.(kejahatan
menggunakan bendera Indonesia)
.com

Apa bedanya Pidana
Kurungan dengan
Pidana Penjara ?

.com

Hukuman kurungan memiliki perbedaan
dengan hukuman penjara yaitu:

• Hukuman penjara dapat dijalankan dalam
penjara dimana saja, sedangkan hukuman
kurungan hanya boleh dilaksanakan di dalam
penjara dimana dia diputuskan oleh hakim;
• orang yang dihukum penjara bekerja lebih
berat disbanding dengan orang yang
menjalani hukuman kurungan;
• orang yang dihukum kurungan memiliki hak
pestol yaitu hak untuk memperbaiki
keadaanya dengan biaya sendiri sedangkan
kalau penjara tidak.
.com

Ad.Pidana Tutupan

Pidana tutupan ada beberapa bentuk
dalam undang-undang diluar KUHP,
misalnya penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan milik terpidana,
pidana tata tertib yang bisa meliputi
penempatan perusahaan siterhukum,
kewajiban pembayaran uang jaminan.
Dan lain –lain hal ini seperti diatur
dalam UUTPE (undang-undang tindak
pidana Ekonomi)
.com

Ad. Pidana Pengawasan.
Pidana pengawasan
merupakan jenis pidana
baru yang belum diatur
dalam KUHP sekarang,
namun dalam RUU KUHP
sudah mulai dimasukkan.
Pidana pengawasan tidak
dapat begitu saja dilakukan
, namun harus memenuhi
beberapa persyaratan.
.com

Adapaun hal-hal yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai
berikut:

• Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada
terdakwa yang melakukan tindak pidana yang
dinacam dengan pidana penjara tujuh tahun;
• dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat
keadaan pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-
syarat:
• terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
• terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari
masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau
sebagaian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang
dilakukan, serta
• terpidana harus melakukan perbuatanatau tidak
melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi
kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
.com

• Pengawasan dapat dilakukan oleh
pejabat Pembina dari departemen
kehakiman yang dapat dimintakan
bantuan kepada pemerintah daerah,
lembaga social atau orang lain;
• pejabat Pembina dapat mengusulkan
kepada hakim pengawas untuk
memperpanjang pengawasanapabila
terpidana melanggar hukum. Namun
jika terpidana berkelakuan baik maka
dapat diperpendek masa
pengawasannya.
.com

Ad. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang diatur
dalam KUHP sekarang masih
sangat sempit sehingga dalam
RUU pidana tambahan ini
menjadi luas sekali

.com

Namun yang menarik untuk disimak
diantaranya adalah:

Pidana Perampasan barang-barang tertentu
dan atau tagihan
Pidana tambahan ini dapat
dijatuhkan tanpa dijatuhkannya
pidana pokok , artinya dapat berdiri
sendiri, dalam hal ancaman pidana
penjara tidak lebih dari tujuh tahun
atau karena terpidana hanya
dikenakan hukuman tindakan.
.com

Pidana Pengumuman
putusan hakim
Jenis pidana tambahan ini juga
termasuk jenis pidana baru yang
mana diperintahkan supaya putusan
hakim dapat diumumkan maka
ditetapkan cara-cara melaksanakan
perintah tersebut dalam jumlah biaya
pengumuan yang ditanggung oleh
terpidana.
.com

Pemenuhan Kewajiban
adat
Beberapa hal dapat dikemukakan
berkaitan dengan pidana tambahan ini,
dalam putusan dapat ditetapkan
pemenuhan adapt setempat, utamanya
jika tindak pidana yang dilakukan
menurut adapt setempat seseorang
patut dipidana walaupun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam undang-
undang.
.com

GABUNGAN HUKUMAN
MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

.com

Menurut teori
hukum pidana

Terdapat tiga teori
mengenai gabungan
hukuman yaitu:
Teori berganda,
Teori penyerapan,
dan Teori campuran.

.com

Teori berganda.
Menurut ini pelaku mendapat semua
hukuman yang ditetapkan untuk tiap-
tiap tindak pidana yang dilakukan.
Kelemahan teori ini terletak pada
banyaknya hukuman yang dijatuhkan.
Hukuman penjara misalnya adalah
hukuman sementara, tetapi apabila
digabung-gabungkan maka akan menjadi
hukuman seumur hidup.
.com

Teori Penyerapan

Menurut teori ini hukuman yang lebih berat
dapat menyerap (menghapuskan)
hukuman yang lebih ringan.
Contohnya: Hukuman penjara 10 tahun dan
Hukuman penjara 3 tahun maka yang
dipakai adalah hukuman yang berat
sehingga hukuman tiga tahun diserat
dengan hukuman yang lebih berat.
Kelemahan teori ini adalah kurangnya
keseimbangan antara hukuman yang
dijatuhkan dengan banyaknya jarimah
yang dilakukan, sehingga hukuman
terkesan demikian ringan.
.com

Teori campuran
Teori ini merupakan campuran dari teori
berganda dengan penyerapan. Teori ini
dimaksudkan untuk menghilangkan
kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam kedua teori tersebut.
Menurut teori campuran hukuman-hukuman
bisa digabungkan, asal hasil gabungan itu
tidak melebihi batas tertentu, sehingga
dengan demikian akan hilanglah kesan
berlebihan dalam penjatuhan hukuman.

.com

Dalam Hukum Pidana
Indonesia

Dalam hukum pidana
Indonesia ada beberapa
teori yang dianut
berkaitan dengan
gabungan hukuman ini.
Teori-teori tersebut
.com

Teori Penyerapan Biasa
Menurut teori ini, yang terdapat dalam
pasal 63 KUHP hanya satu aturan pidana
yang diterapkan yaitu hukuman yang
peling berat hukuman pokoknya,
apabila suatu perbuatan diancam
dengan beberapa aturan pidana.
Contohnya: orang membunuh dengan
menembak dibelakang kaca, jadi
tindakkanya adalah membunuh (pasal
339)dan merusak barang (pasal 406)
maka yang diterapkan adalah pasal 339.

.com

Teori Penyerapan Keras

Menurut teori ini, dalam hal
gabungan perbuatan nyata yang
diancam dengan hukuman pokok
yang sejenis, hanya satu
hukuman saja yang dijatuhkan,
dan hukuman bisa diberatkan
dengan tambahan sepertiga
dari maksimum hukuman
terberat. www.sesukakita.wordpress 142
.com

Teori Berganda yang
dikurangi
Teori ini hampir sama dengan teori
penyerapan keras yang bersumber dari
pasal 65 dan 66 KUHP. Menurut teori ini
yang tercantum dalam pasal 65 ayat(2),
semua hukuman dapat dijatuhkan, tetapi
jumlah keseluruhannya tidak boleh
melebihi batas maksimum umum ditambah
sepertiganya. Bedanya dengan teori
penyerapan keras adalah dalam teori ini
tidak perlu adanya hukuman pokok yang
sejenis.
.com

Teori Berganda Biasa

Menurut teori ini, semua hukuman dijatuhkan
tanpa dikurangi. Ini dianut dalam pasal 70
ayat (1) yang berbunyi: Jika ada gabungan
secara yang termaksud dalam pasal 65 dan
66 antara pelanggaran dengan kejahatan,
atau antara pelanggaran dengan pelanggaran
maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap
pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
Untuk pelanggaran maka hukuman kurungan
tidak boleh lebih dari satu tahun empat
bulan dan kurungan pengganti tidak boleh
dari delapan bulan.
.com

Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum pidana Islam, teori
tentang bergandanya hukuman
sudah dikenal oleh para Fuqaha,
tetapi teori tersebut dibatasi
dengan dua teori yang lain yaitu:
Teori saling Melengkapi (At
Tadakhul) dan Penyerapan (Al-
Jabb) www.sesukakita.wordpress 145
.com

Teori Saling melengkapi
(At- Tadakhul)

Menurut teori ini, ketika terjadi
gabungan perbuatan maka
hukuman-hukumannya saling
melengkapi (memasuki), sehingga
karenanya semua perbuatan
tersebut hanya dijatuhi satu
hukuman, seperti kalau seseorang
melakukan saru jarimah.
.com

Teori ini didasarkan atas dua
pertimbangan:

• Meskipun jarimah yang dilakukan berganda, tetapi semuanya
itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku
hanya dikenakan satu macam hukuman saja. Contohnya
pencurian yang berulang-ulang.

• Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan
berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bias saling
melengkapi, dan cukup satu hukuman saja untuk melindungi
kepentingan yang sama. Misalnya seseorang yang makan
bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu
hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan
untuk mencapai tujuan, yaitu melindungi kesehatan dan
kepentingan perseorangan dan juga masyarakat.

.com

Teori Penyerapan (Al-Jabb)
Pengertian penyerapan menurut syariat
islam adalah cukup untuk menjatuhkan
satu hukuman saja, sehingga hukuman-
hukuman yang lain tidak perlu
dijatuhkan. Hukuman dalam kontek ini
tidak lain adalah hukuman mati, dimana
pelaksanaannya dengan sendirinya
menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Namun dalam kalangan Fuqaha masih terjadi
perdebatan tentang dimana wilayah
berlakunya, apakah mencakup semua
jarimah ataukan tidak.
.com

LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA

.com

Sistem Peradilan Pidana
Indonesia
Secara sederhana sistem peradilan
pidana atau yang sering disebut
dengan (Criminal justice system)
dapat dipahami suatu usaha untuk
memehami serta menjawab
pertanyaan apa tugas hukum pidana
didalam masyarakat dan bukan
sekedar bagaimana hukum pidana
didalam undang-undang dan
bagaimana hakim menerapkannya.
.com

Di Indonesia sistem peradilan pidana setelah
berlakunya undang-undang nomor 8 tahun
1981 tentang hukum acara pidana mempunyai
empat komponen atau sub sistem yaitu:

• Sub sistem kepolisian
• Sub sistem kejaksaan
• Sub sistem pengadilan
• Dan sub sistem pemasyarakatan.

.com

Tujuan sistem peradilan pidana menurut
Prof Muladi dapat dikategorikan
sebagai:
• Tujuan jangka pendek, apabila yang
hendak dicapai resosialisasi dan
rehabilitasi pelaku tindak pidana;
• dikategorikan sebagai tujuan jangka
menengah, apabila yang hendak dituju
lebih luas yakni pengendalian dan
pencegahan kejahatan dalam konteks
politik criminal (Criminal policy)
• Tujuan jangka panjang , apabila yang
hendak dicapai adalah kesejahteraan
(Social Welfare)
masyarakat www.sesukakita.wordpress
.com
152

Mekanisme Sistem Peradilan
Pidana
Sistem ini mulai bekerja sejak adanya
laporan/atau aduan dari masyarakat
tentang terjadinya tindak pidana dari
masyarakat. Setelah itu polisi
melakukan proses selanjutnya
(penagkapan dan penyelidikan dan
penydsidikan) selanjutnya pelaku
diteruskan ke lembaga kejaksaan,
pemngadilan lalu dijatuhi putusan dan
terakhir pada pemasyarakatan.
.com

SISTEM PERADILAN PIDANA

SUB SISTEM
SPP

In Kasus Polisi JPU PN LP
P
ut

Ou Penyelidik Penuntuta Pemeriksaa Eksekusi
t an dan n n perkara dan
Put Membuat pembinaa
Penyidikan pidana n
SP3

MASYARAKAT

.com

CCM dan DPM

Dalam bukunya yang berjudul The
limits of the Criminal Sanction,
Herbert L. Packer. Menyebutkan ada
dua model dalam proses peradilan
pidana (Two models of the criminal
process) yaitu : Crime Control Model
dan Due Process Model.

.com

Proses peradilan pidana menandaskan
dirinya pada hukum pidana. Kedua proses
ini berlainan cara kerjanya, akan tetapi
mengakui pentingnya seperangkat hukum
tertulis, tetapi fokusnya pada peraturan
yang berbeda.

Kedua model tersebut diatas memiliki
perbedaan dalam melakukan proses
penyelesaian kasus/perkara pidana mulai
dari proses penangkapan sampai orang itu
dinyatakan bersalah.
.com
156

Karateristik CCM dan DPM
Karateristik dari CCM adalah
efisiensi yang mana proses criminal itu
bekerja yaitu cepat tangkap dan
cepat adili (Asas Presumtion of Quilt)
sedangkan DPM memiliki karateristik
adalah perlindungan hak-hak tersangka,
untuk menentukan kesalahan harus
melalui suatu persidangan (Asas
Presumtion of Inocene).
.com

Dalam kenyataannya dua model ini
sangat mempengaruhi hukum
acara pidana Indonesia, yaitu
karateristik DPM menonjol pada
KUHAP Indonesia dengan
dilindunginya hak-hak tersangka
dan terdakwa, namun dalam
bekerjanya KUHAP, maka
menggunakan CCM yang
ditonjolkan dalam praktek.
.com

Posisi Lembaga
Pemasayarakatan dalam SPP
Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan,
posisinya sangat strategis dalam merealisasikan
tujuan akhir dari SPP, yaitu Rehabilitasi dan
resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada
penanggulangan kejahatan (Supresion of crime).
Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan
memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian
yang dapat bersifat positif maupun negative.
Penilaian itu positif manakala pembinaan nara pidana
mencapai hasil maksimal, yaitu bekas nara pidana
menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum.
Sedangkan penilaian itu negative manakala, bekas nara
pidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat
kembali (Residivis) www.sesukakita.wordpress
.com
159

GAGASAN SISTEM
PEMASYARAKATAN

.com

Dasar Hukum sistem
Kepenjaraan:
• Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie
(KUHP) Stbl 1915 No. 732 Jo 1917 No.497 Jo UU No. 1
Th. 1946 Jo UU No. 73 Th. 1958 dan berdasarkan pasal
II Aturan peralihan UUD 1945 (sekarang Pasal I Aturan
Peralihan) serta Pasal I Peraturan Presiden No.2 Th 1945
tanggal 10 Oktober 1945
• Gstichten Reglemen (Reglemen Penjara )Stbl . 1917 No
708;
• Dwangopvoeding Regeling (DOR) Stbl. 1917 No. 741;
• Voorwaardelijke Invrerijheidstelling (V.I) Stbl. 1917 No.
749;
• Regeling Voorwaardelijke Veroordeling Stbl. 1926 No.
487.

Dari sekian peraturan,khususnya dalam KUHP terdapat
sistem kepenjaraan yang kita kenal itu adalah
merupakan pelaksanaan dari pasal 29 KUHP.
.com

SISTEM KEPENJARAAN

Tujuannya
Memperlakukan Nara
Pidana Sedemikian
rupa
Siterhukum Dengan cara yang
menjadi jera tidak
dan dapat manusiawi(berupa Pada tempat
bertobat penyiksaan dan
hukuman-hukuman
tertentu yang
menyadari badan lainnya) dinamakan
kesalahannya bangunan
Sistem yang
dipakai adalah penjara
sistem
Harapannya perlakuan
.com

Tujuan Lebih luas sistem
Kepenjaraan:

tujuannya adalah untuk “Melindungi
masyarakat dari segala bentuk
kejahatan”

.com

Sebagaimana telah diuraikan diawal bahwa
seseorang yang telah dijatuhi pidana
penjara, kemudian dengan sistem
perlakuan yang diharapkan terhukum
dapat tobat dan jera dan jika ia kembali
ke masyarakat maka tidak akan kembali
melakukan kejahatan lagi.

Inilah yang dimaksud dengan melindungi
masyarakat dari segala bentuk kejahatan
yang merupakan politik criminal
pemerintah terhadap usaha pengurangan
kejahatan. www.sesukakita.wordpress 164
.com

Oleh sebab itu didalam sistem
kepenjaraan perlakuan terhadap anak
didik dilaksanakan dengan sangat
tidak manusiawi dan tidak kenal
perikemanusiaan, namun hal ini dapat
dimaklumi, karena di dalam sistem
kepenjaraan mengandung prinsip
bahwa para nara pidana merupakan
obyek semata-mata.

.com

Kembali kepada tujuan semula dari pidana
penjara yang maksudnya adalah untuk melindungi
masyarakat dari segala bentuk kejahatan.
Tetapi pertanyaannya”

• apakah memang demikian kenyataannya ?
• apakah masyarakat sudah terlindungi dari
kejahatan?
• dan apakah mantan nara pidana yang sudah
kembali kemasyarakat tidak akan
melakukan kejahatan lagi?
• Singkatnya apakah mereka dapat dijamin
untuk tidak menjadi residivist ?
.com

Dari pertanyaan-pertanyaan yang
ada itu dan apabila kita
hubungkan dengan gambaran
perlakuan terhadap para
narapidana tadi, kemungkinan
besar pertanyaan tadi tidak
terjawab dengan kata “Ya”
bahkan keadaanya justru
sebaliknya.
.com

Kegagalan Sistem Kepenjaraan
Penyebabnya ?

Sistem Itu sendiri Mengapa ?
Tujuan dari sistem kepenjaraan Karena secara
(sistem perlakuan) terhadap konseptual sistem
narapidana atau anak didiknya
adalah menghendaki agar para
kepenjaraan justru
nara pidana menyadari bahwa bertentangan dengan
perbuatan yang pernah tujuan yang dianutnya.
dilakukan itu adalah salah dan
bertentangan dengan hukum
yang berlaku serta dilarang
Dengan sistem
agama yang dianutnya. Dan perlakuan yang tidak
apabila mereka sudah mau
menyadari maka mereka akan manusiawai justru akan
merasa tobat. menimbulkan dampak
.com
buruk

Petugas Penjara Masyarakat karena stigma

Balas dendam
Nara Pidana
Lingkaran setan

Kembali
Residivis Apa dampak buruknya ?
melakukan
Tindak pidana

Stigma baru
Diproses dalam
SPP menjadi Nara
pidana Kembali
.com

Itulah sebabnya mengapa dikatakan
secara konsepsional sistem kepenjaraan
bertentangan dengan tujuan yang
dianutnya, disatu pihak sistem
kepenjaraan bertujuan untuk membuat
jera para nara pidana, namun dilain pihak
tujuan pidana penjara tidak akan tercapai
dengan cara memperlakukan mereka
dengan cara tidak manusiawi.

Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa
“jera” buka merupakan jalan untuk
membuat parawww.sesukakita.wordpress
nara pidana menjadi tobat.
170
.com

Disamping hal tersebut diatas, kegagalan dari
sistem kepenjaraan yang menganut prinsip-
prinsip “kepenjeraan” masih ada lagi factor
lain yang ikut terlibat didalamnya yaitu:

• sistem kepenjaraan diterapkan tanpa disertai
dengan proses-proses kepenjaraan (tidak
adanya pentahapan perlakuan terhadap nara
pidana yang sudah benar-benar menunjukkan
rasa tobatnya) walaupun pada saat itu sudah
dikenal adanya lembaga V.I. (Pelepasan
Bersarat) namun cara pemberiannya dilakukan
dengan cara tidak konsisten.
• sistem perlakuan yang diterapkan sifatnya
kurang mendidik para nara pidana, tapi hanya
untuk mengisi www.sesukakita.wordpress
waktu .com
belaka; 171

• sikap apriori dan prejudice masyarakat terhadap
nara pidana lebih menambah kegagalan dari
sistem kepenjaraan dengan memberikan cap
bahwa penjara itu adalah “sekolah tinggi
kejahatan”;

• dalam penerapan sistem kepenjaraan tidak
memperhitungkan atau tidak mengikut sertakan
partisipasi masyarakat dalam sistem
perlakuannya (terlalu bersifat individual);

• Re educatie dan resosialisasi saebagai jiwa dari
sistem kepenjaraan di dalam penerapannya
justru sama sekali tidak mencerminkan jiwa dari
sistem kepenjaraan itu sendiri.

.com

Walaupun demikian, untuk mengatasi
kegagalan sebagaimana telah disebutkan
diatas, jauh sebelum dikemukakannya
konsepsi pemasyarakatan sebagai
pengganti dari sistem kepenjaraan, pada
tahun 1955 masih diusahakan perbaikan-
perbaikan terhadap pelaksanaan sistem
kepenjaraan tersebut. Hal ini terbukti
dengan diselenggarakannya konferensi
para direktur dan pemimpin kepenjaraan
di sarangan.
.com

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,
Bahroedin Soerjobroto, sebagai
seorang praktisi kepenjaraan pada
konferensi tersebut ditunjuk untuk
memberi preadviesnya. Dalam
preadvisnya yang berjudul “ masalah-
masalah disekitar pelaksanaan
hukuman hilang kemerdekaan dan
penutupan-penutupan lainnnya
dipenjara” mengatakan:

.com

“ bahwa orang-orang yang oleh
hakim dijatuhi hukuman hilang
kemerdekaan yang harus segera
dijalankan, maka yang selalu menjadi
perhatian bagi siterhukum adalah
adalah kepentingan keluarganya dan
kepentingan dirinya sendiri. Oleh
karena itu dalam memperlakukan
siterhukum ke 2 hal tersebut harus
selalu diperhatikan. Selain daripada
yang telah dikemukakan diatas yang
harus mendapatkan perhatian adalah
penghidupan keluarga dari seseorang
yang terhukum”.
.com

Oleh beliau dikemukakan lebih
jauh, bahwa dibeberapa Negara
maju soal mengenai penghidupan
keluarga dari seorang yang
dihukum hilang kemerdekaan
menjadi “Zoorg” bagi pemerintah.

.com

Gagasan (Konsepsi)
Pemasyarakatan

.com

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah
perang dunia kedua, perlakuan terhadap
nara pidana mendapat perhatian khusus
dari kalangan dunia internasioanal, karena
dalam perlakuan tersebut berdasarkan
pada perikemanusiaan, sehingga tercipta
“standart minimum Rules for the
treatment of prisoner,” dan
berkembanglah teori-teori daru dalam
sistem pembinaan narapidana.

.com

Teori-teori lama seperti retributive
punishment dan sebaginya memang lebih
mudah untuk direseptir bahkan secara
langsung dapat meresap pada rasa dan
rasio masyarakat, karena pada umumnya
jika ada pelanggaran hukum secara
spontan hanya ditanggapi dari segi
negatifnya saja, sedangkan teori
rehabilitasi dan resosialisasi dinegara
manapun tentu lebih sukar untuk
langsung bisa diterima.
.com

Karena biasa orang baru berpikir
mencari jalan untuk
merehabilitasi sesudah merasa
puas bahwa sipelanggar hukum itu
sudah betul-betul menunjukkan
tobat dan memang oleh yang
berwenang telah dianggap cukup
hukumannya yang sifatnya
retributif.
.com

Di Indonesia hal yang telah diuraikan
diatas tadi,oleh warga masyarakatnya
memang sangat dirasakan, karena sebagai
Negara yang sudah merdeka, dan juga
sebagai Negara hukum, maka dalam hal
pelanggaran hukum khususnya sipelanggar
huum (nara pidana) harus juga mendapat
perlindungan hukum dari Negara dalam
rangka mengembalikan mereka ke dalam
masyarakat sebagai warga masyarakat
yang baik.
.com

Dengan dasar membela dan mempertahankan
“hak asasi manusia” pada suatu Negara hukum
(sipelanggar hukum harus juga mendapat
perlindungan hukum), maka oleh SAHARDJO
S.H. (Menteri kehakiman pada saat itu) pada
tanggal 5 juli 1963 telah dikemukakan suatu
gagasan “SISTEM PEMASYARAKATAN”
sebagai tujuan dari pidana penjara, yang
diucapkan pada pidatonya yang berjudul “Pohon
Beringan Pengayoman” pada penganugerahan
gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu
Hukum Universitas Indonesia

.com

Untuk mengetahui lebih lanjut ide
yang disampaikan oleh beliau yaitu
ada prinsip-prinsip pokok sistem
pemasyarakatan yang
disampaiakan yaitu:

.com

A. Orang-orang yang tersesat
diayomi juga, dengan memberikan
kepadanya bekal hidup sebagai warga
yang baik dan berguna dalam
masyarakat.
Jelas bahwa yang dimaksud disini adalah masyarakat
Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil
dan makmur,
Bekal hidup bukan hanya berupa financial dan material
tetapi yang lebih penting adalah mentaln fisik
(kesehatan) keahlian, keterampilan, hingga orang
mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial
dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak
melanggar hukum lagi dan berguna dalam
oembangunan bangsa.
.com

B. Menjatuhi pidana bukan tindakan
balas dendam dari Negara

Maka tidak boleh ada penyiksaan
terhadap nara pidana baik yang
berupa tindakan (treatment),
ucapan, cara perawatan ataupun
penempatan. Satu-satunya derita
yang dialami nara pidana hendaknya
hanya dihilangkan kemerdekaanya.

.com

C. Tobat tidak dapat dicapai dengan
penyiksaan, melainkan dengan
bimbingan.
Maka kepada nara pidana harus ditanamkan
pengertian mengenai norma-norma hidup
dan kehidupan, serta diberi kesempatan
untuk merenungkan perbuatannya yang
lamapu. Nara pidana dapat diikut sertakan
dalam kegiatan-kegiatan social untuk
menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

.com

E. Negara tidak berhak membuat
seseorang lebih buruk/lebih jahat
daripada sebelum ia masuk lembaga

Untuk itu perlu ada pemisahan antara:
• Yang recidivist dan yang bukan
• Yang tindak pidana berat dan ringan
• Macam tindak pidana yang dilakukan
• Dewasa, dewasa muda dan anak-anak
(LPK dewasa muda di sukamiskin)
• Laki-laki dan wanita
• Orang terpidana dan orang
tahanan/titipan.
.com

E. Selama kehilangan kemerdekaan
bergerak,narapidana harus dikenalkan
dengan masyarakat dan tidak boleh
diasingkan daripadanya.
Adapun yang dimaksud sebenarnya adalah tidak
diasingkan secara “culture” bahwa mereka
secara bertahap akan dibimbing diluar
lembaga (ditengah-tengah masyarakat) itu
merupakan kebutuhan dalam proses
pemasyarakatan. Dan memang sistem
pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan
yang “community centered” serta
berdasarkan interaktivitas dan inter-
disiplinair approarch antara unsure-unsur
pegawai, masyarakat dan nara pidana.
.com

F. Pekerjaan yang diberikan kepada
nara pidana tidak boleh bersifat
mengisi waktu, atau hanya
diperuntukkan kepentingan jawatan
atau kepentingan Negara sewaktu
saja.

Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan
di masyarakat dan untuk ditujukan
kepada pembangunan nasional. Maka
harus ada integrasi pekerjaan
narapidana dengan pembangungan
nasional. www.sesukakita.wordpress 189
.com

G. Bimbingan dan didikan harus
berdasarkan pancasila.
Maka pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan
asas-asas yang tercantum didalamnya.
Kepada nara pidana harus diberikan pendidikan agama
serta diberi kesempatan untuk melaksanakan
ibadahnya. Harus ditanamkan jiwa
kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan
juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa.
Kepada nara pidana juga harus ditanamkan rasa
persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan
Indonesia, musyawarah untuk mencapai mufakat
yang positif.

.com

H. Tiap orang adalah manusia dan
harus diperlakukan sebagai manusia
meskipun ia telah tersesat

Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana
bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus
merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan
sebagai manusia.
Maka petugas pemasyarakatan tidak boleh
memakai kata-kata yang dapat menyinggung
narapdana khususnya yang berkaitan dengan
perbuatannya yang telah lampau yang telah
menyebabkan ia masuk lembaga. Segala
bentuk “label” yang negative hendaknya
sedapat mungkin dihapuskan.
.com

I. Nara pidana hanya dijatuhi pidana
kehilangan kemerdekaan

Maka perlu diusahakan supaya narapidana
mendapat mata pencaharian untuk
kelangsungan hidup keluarganya menjadi
tanggungjawabnya, dengan disediakan
pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja
dan diberi upah untuk pekerjaanya.
Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak
hendaknya disediakan lembaga pendidikan
(sekolah) yang diperlukan ataupun yang
diberi kesemoatan kemungkinan untuk
mendapat pendidikan diluar lembaga.
.com

Apabila disimpulkan apa yang disampaikan oleh
Sahardjo bahwa pemasyarakatan itu sebagai
tujuan dari pidana penjara, dalam tahun 1964
dalam konferensi dinas direktorat
Pemasyarakatan hal tersebut telah dirubah
menjadi suatu sistem pemasyarakatan.
Untuk lebih jelasnya, dimana semenjak tahun
1955 arah dari perlakuan terhadap orang-
orang hukuman hilang kemerdekaan dan
penutupan adalah “Re –educatie” dan “Re-
Socialicatie”, dan dalam tahun 1963 telah
dirubah sehingga menjadi pemasyarakatan
sebagai tujuan dari pidana penjara, maka
dalam tahun 1964 hal tersebut dinyatakan
pula sebagai “Sistem Pembinaan”
.com

Dari perubahan-perubahan pemikiran tentang
nara pidana diatas, ada hal yang sangat
disayangkan, yakni perubahan-perubahan tadi
yang bermaksud mulia tidak sekaligus disertai
dengan perubahan landasan hukumnya. Dengan
kata lain walaupun sistem kepenjaraan telah
diganti dengan sistem pemasyarakatan akan
tetapi landasan hukumnya masih tetapjaman
hindia Belanda, yaitu berlandaskan Gestichten
Reglement Stbl. 1971 No 708 yang seharusnya
menjadi dasar hukum bagi sistem kepenjaraan.
Sehingga sistem pemasyarakatan pada saat itu
tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang
diharapkan.
.com

SISTEM
PEMASYARAKATAN

.com

Ide Pemasyarakatan sebagaimana dicita-
citakan oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia pada akhirnya pada tahun 1995
disahkan satu instrument yang penting
dalam rangka pemasyarakatan yaitu
disahkannya Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
dalam Lambaran Negara Nomor 77
Tahun 1995.

.com

Pokok-pokok isi dari undang-
undang tersebut adalah
Undang-undang nomor 12 tahun 1995
tersebut lahir atas pertimbangan bahwa:

• perlakuan terhadap warga binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem
kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem
pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan
UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dai
sistem pemidanaan;

.com

PENOLOGI] Fakultas Hukum

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (15)

Ähnlich wie PENOLOGI] Fakultas Hukum

Ähnlich wie PENOLOGI] Fakultas Hukum (20)

PENOLOGI] Fakultas Hukum