1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan
berbentuk Republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlemen.
Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian
kekuasaan. Walaupun kurang lebih 90% penduduknya beragama Islam,Indonesia
bukanlah sebuah negara Islam. Cabang Eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang
merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang
wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden diatas para mentri juga
pembantu presiden. Kekuasaan legislatif dibagi santara dua kamar di dalam Majelis
Permusyawaratan Rakyat /MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan
Perwakilan Daerah/ DPD. Cabang Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA dan
sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang
kekuasaanKehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/kota seluruh
wilayah Republik Indonesia.
Indonesia terdiri dari 33 Provinsi yang memiliki otonomi, lima diantaranya
memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari tiga otonomi khusus yaitu Aceh,
Papua, dan Papua Barat. Satu daerah Istimewa yaitu Yogyakarta dan satu Daerah
Khusus Ibu Kota yaitu Jakarta. Setiap Provinsi dibagi lagi menjadi Kota/ Kabupaten
dan setiap Kota/Kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi Kecamatan/Distrik kemudian
dibagi lagi menjadi Kelurahan/Desa/Nagari hingga akhirnya adalah Rukun Tetangga.
Pemerintahan daerah pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terdiri atas
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang

2. merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, Pemerintah Daerah juga berhak menetapkan peraturan Daerah dan
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah
Daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik
Luar Negeri, Pertahanan, dan Keamanan.
Di negara kita peraturan Perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-
Undang Dasar 1945. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dijadikan
rujukan adalah UUD RI No. 10 Tahun 2004 tentang “Pembentukan Perundang-
undangan “ yang merujuk pada ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 mengenai
“memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia” tata
urutan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku diatur dalam Pasal 7
Undang-undang nomor 10 Tahun 2004.
Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut pemilihan umum
legislatif (Pileg), dan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut
pemilihan umum Presiden (Pilpres). Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem
multipartai.
Ada perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis
lainnya di dunia. Diantaranya adalah Majelis Permusyawratan Rakyat yang
merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkama Konstitusi yang juga
berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum ,bentuk negara kesatuan yang
menerapkan prinsip-prinsip Federalisme seperti adanya dewan perwakilan daerah,

3. dan sistem multi partai berbatas dimana setiap partai yang mengikuti pemilihan umum
harus memenuhi ambang batas 2,5% untuk dapat menempatkan anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD
Kabupaten/Kota.
Reformasi dalam kanca politik Indonesia yang dimulai sejak 1998 telah
menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di Indonesia.
Diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat ini telah
dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden menjadi dua kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama lima
tahun, dibentuknya Mahkama Konstitusi, dan pembentukan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) sebagai penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas yang menjadi Rumusan Masalah dalam
pembahasan ini yaitu :
1. Menjelaskan pengertian politik dan pemerintahan,
2. Menyebutkan unsur-unsur negara,
3. Menjelaskan prinsi-prinsip dasar pemeintahan.
C. Tujuan
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, yang menjadi tujuan dari pembahasan
ini adalah sebagai berikut :
1. Agar kita dapat mengetahui apa itu politik dan apa itu pemerintahan
2. Agar kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi unsur-unsur negara
3. Agar kita dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar pemerintahan

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Politik dan Pemerintahan
1. Politik
Kata politik bersal dari bahasa Yunani yaitu “polis” yang artinya adalah
negara kota, dan dari kata polis tersebut kita bisa dapatkan beberapa kata
diantaranya:
a. Polities (warga negara)
b. Politikos (kewarganegaraan)
c. Politike episteme (ilmu politik)
d. Politicia (pemerintahan negara)
Pengertian politik secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan
dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses pemerintahan,
tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Namun
banyak versi dari pengertian politik tersebut, diantaranya :
1) Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional
maupun non konstitusional.
2) Politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik (negara)
yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system Indonesia dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu (Mirriam Budiharjo)
3) Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan/tekhnik menjalankan
kekuasaan-kekuasaan/masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan/
pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjware)

6. 4) Politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan
dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan
infrastruktur politik (Sri sumantri)
5) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama (Aristoteles)
6) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan
negara
7) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan
mempertahankan kekuasaan di masyarakat
8) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik
Pengertian politik sebenarnya bisa disimpulkan secara singkat bahwa politik
adalah siasat/cara atau taktik untuk mencapai suatu tujuan.
2. Pemerintahan
Kata pemerintahan berasal dari bahasa Latin yaitu “Gubernaculum” yang
berarti kemudi. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk
membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di
kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah
kekuasaan mereka.
Pemerintah berbeda dengan pemerintahan .Pemerintah merupakan orang atau
alat pelengkap jika dilihat dlam arti sempit, pemerintahan hanyalah lembaga
eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua
mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga,

7. alat kelengkapan negara yang menjalankan aktifitas untuk mencapai tujuan
negara. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif.
Pemerintah menunjukkan lebih ke arah organ, sedangkan pemerintahan
menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau
wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka
menjalankan aktifitas.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktifitas, fungsi, tugas dan
kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.
Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktifitas yang terorganisasi yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara,
rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.
Pemerintah juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagi
sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang
dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto,
1997).
Pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktifitas badan-badan publik
yang meliputi kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai
tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan
badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan
sebuah negara tertentu saja memiliki bentuk dan sistem yang berbeda satu dengan
negara lainnya. ( C.F Strong)

8. B. Unsur-Unsur Negara
Para ahli hukum menggunakan istilah negara hukum yang berbeda-beda, para ahli
hukum Eropa kontinental (antara lain Jerman) menggunakan istilah Rechsstaat,
sedangka di negara Anglo Saxon (antara lain Inggris) menggunakan istilah The Ruler
of Law. Rechsstaat mulai populer di Eropa mulai abad XIX sedangkan The Ruler of
Law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku Introduction to The Study of The
Law of The Constitution yang ditulis oleh A.V Dicey.
Unsur-unsur negara menurut F.J Stahl :
1. Adanya jaminan Hak Asasi Manusia,
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan perturan-peraturan, dan
4. Adanya peradilan administrasi
Sedangkan unsur negara menurut A.V Dicey :
1. Supremasi aturan hukum
2. Kedudukan yang sama di depan hukum
3. Terjaminnya HAM dalam UU atau UUD
Menurut Kaelan, Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Teori berjenjang yang dikembangkan oleh Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen
yang disebut Theorie Stufenaufbau de Rechtsordnung dengan mengelompokkan 4
norma hukum yaitu :
1. Staatsfundamental Norm,
Merupakan norma tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sumbernya

9. 2. Saatsgrundgesetze, yaitu aturan-aturan dasar negara atau aturan-aturan negara
yang masih bersifat pokok
3. Formelle Gesetze, yaitu meerupakan undang-undang dalam arti formal yang sudah
ada sanksi dan pemaksa
4. Verordnungen & Autonome Satzugen, yaitu peraturan pelaksanaan peraturan-
peraturan otonomi yang bersifat delegasian.
Jenis-jenis herarki peraturan perundang-undangan, yaitu :
1) Undang-Undang Dasar 1945
Menurut Mirriam Budiardjo, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang
istimewa dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya, hal ini dikarenakan
oleh:
a) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan
pembentukan UU biasa
b) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur
c) UUD ialah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan
merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu negara
d) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan suatu negara
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan
DPR, hal ini dikarenakan Perpu dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti
persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Adapun kriteria
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:
a. PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya Undang-Undang induknya
b. PP tidak dapat mencantumkan sanksi Pidana, jika UU induknya tidak
mencantumkan sanksi Pidana

10. c. POP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya
d. PP dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan
secara tegas , asal PP tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang
e. Tidak ada PP untuk melaksanakan UUS 1945 atau TAP MPR
3) Peraturan Presiden
Adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan
pemerinthan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1(1) UUD 1945
4) Peraturan Daerah
Adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (DPRD bersama
Pemerintah Daerah) Provinsi atau Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.
Prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam Peraturan Perundang-Undangan
yaitu sebagai berikut :
1. Dasar Peraturan
Perundang-Undangan selaku peraturan Perundang-Undangan
2. Hanya peraturan
Perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan Yuridis
3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut
atau diubah oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang sederajat atau
yang lebih tinggi
4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-
undangan lama (Lex Posteriori derogat Lex Priori)
5. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang bersifat umum (Lex Specialis derogat Lex Generalis)
6. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.

11. C. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan
1. Prinsip-prinsip penyelengaraan negara
Menurut pandangan Jimly Asshidiqie, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan
negara yaitu:
1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Prinsip cita negara hukum dan The Ruler of Law
3) Prinsip paham kedaulatan rakyat
4) Prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan
5) Prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem Check and Balances
6) Prinsip sistem pemerintahan presidensial
7) Prinsip persatuan dan keragaman
8) Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial
9) Prinsip cita masyarakat madani
2. Kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga-lembag negara
1) Kedudukan dan kewenangan MPR sebelum adanya perubahan UUD 1945
MPR, berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan sebagai pelaksana
kedaulatan rakyat sepenuhnya. Setelah perubahan UUD 1945 kedudukan MPR
adalah sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara
lainnya,seperti presiden, DPR, MK, DPD, dan BPK.
Kewenangan MPR yang diatur dalam UUD 1945, yaitu :
a) Menambah dan menetapkan UUD
b) Melantik Preiden dan Wakil Presiden

12. c) Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya
d) Memilih wakil presiden yang telah diusulkan oleh presiden jika terjadi
kekosongan pada jabatan wakil presiden
e) Memilih presiden dan wakilnya apabila keduanya berhenti dalam masa
jabatanya
2) Kedudukan, fungsi dan kewenangan DPR
DPR berkedudukan sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang. Dan
memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran ,dan fungsi pengawasan
a) Fungsi legislasi, mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif
yang menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang
b) Fungsi anggaran, mempertegas kedudukan DPR untuk membahas RAPBN
dan menetapkan APBN
c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPR dalam melakukan pengawasan
terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh
Presiden
Kewenangan DPR yaitu:
a) Membentuk Undang-Undang
b) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD
c) Menetapkan APBN bersama Presiden
d) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial bersama
Presiden
3) Kedudukan, fungsi dan kewenangan DPD
Fungsi DPD terbatas yaitu dibidang Legislasi, anggaran, pengawasan, dan
pertimbangan.

13. Adapun kewenangan DPD sebagaimana telah diatur oleh UUD 1945, yaitu
sebagai berikut :
a) Dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah
b) Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah
c) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan
4) Kedudukan dan kewenangan presiden
Kedudukan presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,
atau lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan
pemerintah .
Kewenangan Presiden menurut UUD 1945 :
a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b) Mengaitkan rancangan Undang-undang ke DPR
c) Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya
d) Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AU dan AL
e) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
5) Kedudukan dan kewenangan lembaga Yudikatif
a) Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan negara tertinggi dari semua
lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya harus bebas
terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh-pengaruh lainnya.
(1) Kedudukannya yaitu sebagi pelaku kekuasaan Kehakiman
(2) Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat
kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang terhadap undang-undang.

14. b) Mahkamah Konstitusi (MK)
Memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final, untuk :
(1) Menguji Undang-undang terhadap UUD
(2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
(3) Memutuskan pembubaran partai politik
(4) Memutus perselisihan hasil pemilu
6) Kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangnan (BPK)
a) BPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas dan mandiri
b) BPK berfungsi melakukan pengawasan
c) Adapun wewenang BPK menurut UUD yaitu sebagai berikut :
(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
(2) Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
3. Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah-daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Asas penyelenggaraan pemerintah daerah :
a. Asas otonomi daerah (desentralisasi)
Adalah adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem negara kesatuan RI.

15. b. Asas tugas pembantuan
Dalam bahasa hukum Belanda kata “recht” (hukum)dibagi menjadi dua
yaitu :
1) Hukum objektif (objejtive recht) adalah peraturan hukumnya karena
hukum tersebut berlaku umum, bukan terhadap seseorang tertentu atau
subjek tertentu
2) Hukum subjektif (subjectiev recht) adalah peraturan umum yang
hubungkan dengan seseorang tertentu sehingga menjadi hak dan
kewajiban.
Hak dan kewajiban warga negara yang dimuat dalam UUD 1945 yaitu sebagai
berikut :
1) Hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
pada pasal 27 ayat 1, semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
pada pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3) Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul
pada pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4) Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat
pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya
dan kepercayaannya itu.

16. 5) Hak ikut serta dalam pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan
pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.
6) Hak mendapat pengajaran
Pada pasal 31 ayat1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
7) Hak dipelihara oleh negara
Pada pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
oleh negara.

17. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu
sebagai berikut :
1. Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut
proses pemerintahan, tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan
tujuannya. Sedangkan pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan
untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan Undang-Undang)
di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayanh yang berada dibawah
kekuasaan mereka.
2. Unsur-unsur negara yaitu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan,
pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan administrasi,
supremasi aturan hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan terjaminnya
HAM dalam UU atau UUD.
3. Ada beberapa prinsip penyelenggaraan negara, yaitu prinsip Ketuhanan Yang
Maha Esa, cita negara hukum, paham kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi
langsung dan demokrasi perwakilan, ada pemisahan kekuasaan dengan Check and
Balances, sistem pemerintahan presidensial, prinsip persatuan dan keragaman,
prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial, serta prinsip cita
masyarakat madani.

18. B. Saran
Adapun saran- saran mengenai pembahasan ini, yaitu :
1. Agar pemerintah lebih menegakkan hukum demi terciptanya pemerintahan yang
jujur, adil, dan bersih, serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Agar lembaga- lembaga negara bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai fungsi
dan tugasnya masing-masing demi kemajuan bangsa dan negara
3. Agar hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia lebih diperhatikan demi
terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

19. KARYA ILMIAH
KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN
OLEH :
NAMA : ARSAN
NIM : 824 759 673
MATA KULIAH : KONSEP DASAR IPS
(TUGAS III)
UPBJJ-UNIVERSITAS TERBUKA KENDARI
POKJAR DURUKA
2014.1

20. KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas
limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya
ilmiah yang berjudul “KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN”. Meskipun
banyak hambatan yang dialami dalam proses pengerjaannya, tapi penulis berhasil
menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.
Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu proses penyusunan karya ilmiah ini, sehingga dapat terselesaikan dengan
baik.
Penulis sadar karya ilmiah ini sepenuhnya belum sempurnah. Akan tetapi, dibalik
kekurangan itu terdapat sekelumit kelebihan yang dapat dimanfaatkan serta menambah
wawasan. Olehnya itu demi kesempurnaan karya ilmiah ini penulis sangat mengharapkan
kritik dan saran yang sifanya membangun sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis
khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Terima kasih
P e n u l i s
A R S A N

21. Daftar Pustaka
A.V Dicey. Unsur-unsur Negara.
Abdul Hamid Saleh Attamini.(1992). Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum
Bangsa Indonesia. Jakarta : BP-7 Pusat.
Aristoteles. Pengertian Politik.
Asshidiqie, Jimly.(2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen dan
Kepaniteraan MK RI .
C.F Strong. Pengertian Pemerintahan.
Didi Nazmi Yunan. (1992). Konsep Negara Hukum. Bandung: Angkasa Raya.
F.J Stahl. Unsur- Unsur Negara.
Haryanto. Pengertian Pemerintah.
Isjware. Pengertian Politik.
Kaelan. Pengertian Konvensi.
Manan, Bagir. (1996). Kedaulatan Rakyat, HAM, dan Negara Hukum. Jakarta: Gaya Media
Pratama .
Mirriam Budiardjo. (1977). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
Nawiasky. Theorie Stufenaufbau de Rechtsordnung .
Soemantri,Sri. (1984). “Konstitusa Serta Artinya Untuk Negara” dalam Padmo Wahjo
(1984). Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini. Jakarta: Ghalla Indonesia.
Perundang- Undangan :
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
UU RI No. 10 Tahun 2004 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

22. Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................................. i
Daftar Isi ................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 4
C. Tujuan ............................................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN
A. Politik Dan Pemerintahan .................................................................................. 5
B. Unsur- Unsur Negara ......................................................................................... 8
C. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan ................................................................. 11
1. Prinsi-prinsip penyelenggaraan negara ......................................................... 11
2. Kedudukan, fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara ................... 11
3. Konsep otonomi daerah ............................................................................... 14
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................................................ 17
B. Saran ................................................................................................................. 18
Daftar Pustaka ................................................................................................................. 19