1. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah – Nya, . Shalawat dan salam semoga
selalu tercurah dalam junjungan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami segenap tim
penyusun dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun
yang berarti. Dalam pembahasan makalah kali ini penyusun mencoba membahas mengenai
Mengembangkan Rasa Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada mata
kuliah Pendidikan Pancasila di mana dalam makalah ini , pembaca akan mengetahui berbagai
hal mengenai :
1.
Membangun Moral dengan Penanaman Nasionalisme
2.
Pentingnya Membangun Moral Melalui Penanaman Nasionalisme
Setelah mempelajari makalah ini, pembaca diharapkan dapat mengenal lebih dalam berbagai
hal tentang Mengembangkan Rasa Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan
juga pentingnya menjaga integrasi Bangsa supaya tidak terjadi Disintegrasi yang
berkepanjangan di Negara kita ini. Pembaca juga dapat mengambil manfaat berupa
penambahan wawasan dan dapat mengembangkan ke dalam diskusi.
Penyusun,

2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1
i
ii
PENDAHULUAN
1.
Landasan Pemikiran
2.
Analisa Permasalahan
BAB 2
1
1
PEMBAHASAN
1.
Latar Belakang
1
2.
Membangun Moral Siswa dengan Penanaman Nasionalisme
3.
Pentingnya Membangun Moral Melalui Penanaman Nasionalisme
4.
Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa
4.1 Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca Reformasi
4.2 Keaneka ragaman masyarakat Indonesia
4.3 Konflik-konflik Pacsa Reformasi
7
8
9
4.4 Stabilitas Keamanan yang mantap dan dinamis
10
4.5 Stabilitas Keamanan yang mendukung Integrasi Bangsa
4.6
Menegakkan Peraturan Hukum yang berlaku
5.
Analisis terhadap Pengaruh Lingkungan Strategi
6.
Analisis terhadap Pengaruh Otonomi Daerah
BAB 3 PENYELESAIAN MASALAH
1.
Solusi
15
BAB 4 PENUTUP
1.
Kesimpulan
2.
Saran
17
19
DAFTAR PUSTAKA
21
11
12
11
10
4
5
6

3. BAB 1
PENDAHULUAN
1.
Landasan Pemikiran
Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar hal ini dapat dilihat dari banyaknya
permasalahan yang kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan
berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI.
Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam
masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya
mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang
bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara
tuntas maka akan menjadi problem yang berkepanjangan. Oleh karena itu diperlukan
landasan pemikiran yang terkait, diantaranya :
1.
Pancasila sebagai landasan Idiil.
2.
UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
3.
Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
4.
Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.
5.
Ketetapan MPR Nomor : V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional
2.
Analisa Permasalahan
Dalam rangka merumuskan kebijakan, upaya dan strategi dalam menanggulangi dan
mencegah ancaman disintegrasi bangsa maka perlu mengetahui karakteristik penyebab
terjadinya ancaman disintegasi bangsa yang terjadi saat-saat ini.
Oleh karena itu maka dapat dianalisa melalui beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :
1.
Membangun Moral Siswa dengan Penanaman Nasionalisme
2.
Pentingnya Membangun Moral Melalui Penanaman Nasionalisme
3.
Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa
4.
Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca Reformasi
5.
Keanekaragaman masyarakat Indonesia
6.
Konflik-konflik Pacsa Reformasi
7.
Stabilitas Keamanan yang mantap dan dinamis
8.
Stabilitas Keamanan yang mendukung Integrasi Bangsa
9.
Menegakkan Peraturan Hukum yang berlaku

4. 10.
Analisis terhadap Pengaruh Lingkungan Strategi
11.
Analisis terhadap Pengaruh Otonomi Daerah
BAB 2
PEMBAHASAN
1.
Latar Belakang
Sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak akan lepas dari tudingan masyarakat jika ada
kenakalan remaja atau tawuran antar siswa. Kemerosotan moral siswa yang kerap terjadi
seakan-akan merupakan kegagalan lembaga pendidikan untuk membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat. Terlebih lagi guru agama dan guru PPKn, selalu menjadi
sasaran empuk yang dituduh gagal membentuk moral siswa. Sebenarnya penanaman moral
sangat terkait dengan semua guru, orang tua, dan masyarakat.
Kalau dikaji secara detail, penyebab kemerosotan moral pada diri anak bukan hanya karena
adanya penurunan akhlak dan kurangnya pemahaman terhadap nilai agama. Penyebab
kemerosotan moral sering terjadi karena kurangnya perhatian orang tua sehingga anak merasa
terabaikan. Penyebab lain yang besar peranannya terhadap kemerosotan moral siswa adalah
menurunnya rasa nasionalisme dalam diri siswa.
Di sisi lain, sibuknya pemerintah, para pejabat, pemerhati pendidikan, dan masyarakat
tentang persoalan ekonomi yang makin tidak menentu membuat kita lupa untuk terus
menanamkan rasa nasionalisme dalam diri siswa. Kenyataan ini harus kita akui karena rasa
nasionalisme sangat berpengaruh terhadap moral siswa. Dengan rasa nasionalisme yang
tinggi, anak akan lebih mencintai dirinya sendiri sehingga kecil kemungkinannya mereka
akan menjerumuskan dirinya untuk hal yang tidak berguna. Terhadap sesama teman, mereka
akan merasa senasib seperjuangan sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Adanya rasa
persatuan dan kesatuan yang tinggi antar anak membuat salah satu di antara mereka tidak
tega menyakiti yang lainnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) yang memiliki keaneka ragaman
baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual
ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsabangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi
konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan
kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan
yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

5. Ancaman disintegrasi bangsa dibeberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat.
Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal
maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue tersebut
meliputi issu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum serta
sistem keamanan wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan
regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat
Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek
kehidupan termasuk pertahanan keamanan.
2.
Membangun Moral Siswa dengan Penanaman Nasionalisme
Manusia tidak bisa lepas dari kata “moral”. Karena hanya manusia yang mempunyai
kesadaran untuk berbuat baik atau buruk. Bahwa kata “moral” mengacu pada baik dan
buruknya manusia terkait dengan tindakannya, sikapnya dan cara mengungkapkannya.
Sedangkan pengertian moral menurut Mahendra, adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi
pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Masalah moral harus diperhatikan setiap manusia, karena baik buruknya moral setiap pribadi
menentukan kualitas suatu bangsa. Nilai moral bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar negara.
Karena dengan nilai-nilai Pancasila kita dapat bertindak dan bersikap sebagai makhluk Tuhan
serta sebagai bagian dari komunitas sebuah Negara. Dalam hubungannya dengan bangsa dan
negara setiap pribadi juga dituntut untuk mempunyai rasa kebangsaan atau nasionalisme.
Nasionalisme secara teoritis adalah persatuan secara kelompok dari suatu bangsa yang
mempunyai sejarah, bahasa dan pengalaman bersama. Nasionalisme bangsa Indonesia
merupakan perwujudan rasa cinta bangsa Indonesia terhadap Negara dan tanah air
berdasarkan Pancasila. Nasionalisme yang dilandasi Pancasila menuntun kita untuk memiliki
sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tenggang rasa, dan merasa bahwa bangsa
Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.
Membangun moral dengan nasionalisme harus ditanamkan sejak dini, terutama pada siswa
usia Sekolah Dasar (SD). Sebab di SD merupakan basic pendidikan, sedangkan moral
merupakan landasan utama dalam melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan. Pergaulan
siswa SD belum begitu komplek dibanding siswa SMP atau SMA. Oleh karena itu jika
penanaman moral dimulai sejak SD akan lebih mengakar dan tertanam dalam diri siswa.
3.
Pentingnya Membangun Moral Melalui Penanaman Nasionalisme
Arus globalisasi dan modernisasi membuat generasi muda hanyut dalam gaya hidup dan
sikap individualis, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar dan tidak peduli dengan

6. tangung jawab moral. Banyak generasi muda yang hanyut dalam gemerlap dunia, mengisi
waktu untuk kesenangan pribadi tanpa memikirkan masa depannya. Lebih menyedihkan lagi
jika mereka lupa bahwa sebenarnya mereka adalah sumber kekuatan moral yang diharapkan
agar selalu menjunjung kebenaran sesuai hati nurani dan berjiwa patriotisme. Jika
pembangunan moral dengan nasionalisme ini terlaksana, kemungkinan besar siswa tidak
membuang waktu untuk hal yang tidak berguna, apalagi merugikan diri sendiri.
Rasa nasionalisme dapat mendorong mereka untuk lebih menghargai nilai kemerdekaan dan
arti hidup dengan hal-hal yang positif. Terhadap sesama teman akan ada rasa saling asih
mengasih dan semangat untuk selalu bersatu sebagai sesama anak bangsa, yang dilahirkan
dan dibesarkan di tanah air yang sama. Mereka akan merasa bangga dengan adanya
kemajemukan bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang harus dipertahankan. Kesadaran akan
persatuan dan kesatuan bangsa penting bagi generasi muda sebagai sistem nilai sehingga
secara moral mereka akan berbuat baik dalam setiap tindakan dan gerak hati nuraninya. Lebih
penting lagi mereka pandai melihat peluang untuk mencapai eminensi dalam hidupnya,
kesuksesan masa depannya.
Dampak positif nasionalisme telah tercatat sebagai prestasi gemilang dalam sejarah, yaitu
dengan lahirnya Boedi Oetomo 20 Mei dan peristiwa Sumpah Pemuda 1928, yang
mengandung nilai urgen berupa kesatuan. Selain itu Sumpah pemuda merupakan wujud
pengusungan faham nasionalisme, melalui penyatuan keinginan bersama untuk membuat
negeri ini merdeka.
4.
Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa
Permasalahan konflik yang terjadi saat ini antar partai, daerah, suku, agama dan lain-lainnya
ditenggarai sebagai akibat dari ketidak puasan atas kebijaksanaan pemerintah pusat, dimana
segala sumber dan tatanan hukum dinegara ini berpusat. Dari segala bentuk permasalahan
baik politik, agama, sosial, ekonomi maupun kemanusiaan, sebenarnya memiliki kesamaan
yakni dimulai dari ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya
sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, terutama bila kita meninjau
kembali kekeliruan pemerintah masa lalu dalam menerapkan dan mempraktekkan
kebijaksanaannya.
Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam
menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai
dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman
disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis
dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan

7. ketentuan yang berlaku.
4 . 1 Ancaman Disintegrasi Bangsa Pasca Reformasi
Ancaman Pasca reformasi berbagai bentuk kekerasan telah terjadi diberbagai tempat dalam
bingkai NKRI. Citra NKRI sebagai negara yang ramah dan penuh santun mulai luntur bahkan
hilang ditelan gelombang dan derasnya arus reformasi. Munculnya konflik yang berbasis
sentimen primordial dengan sebab-sebab yang tidak terduga telah memberikan wajah baru
pada NKRI. Konflik yang muncul tidak berada dalam ruang hampa. Namun berada diatas
timbunan dibawah karpet tebal ”kesatuan” dan ”persatuan” yang menghimpit ke Bhinekaan
pada jaman Orde Baru. Reformasi telah membuka semua saluran yang dimampatkan dengan
pendekatan keamanan, membuat beragam kepentingan yang lama terpendam mencuat keatas
permukaan.
Gambarannya semakin jelas, khususnya pasca reformasi ketika relasi-relasi kekuasaan yang
semula mapan menjadi tergoyahkan dan batas-batas identitas kembali digugat. Dalam situasi
seperti ini konflik menjadi suatu keniscayaan, berbagai konflik seperti ”hal biasa” misalnya
dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dan pemekaran wilayah yang dalam banyak hal
tampaknya lebih didasari kepentingan politik daripada ketimbang kesejahteraan rakyat.
Perjalanan reformasi kadang-kadang melahirkan ketidak pastian hukum dan mempertaruhkan
esensi demokrasi itu sendiri. Munculnya Perda-perda bernuansa agama serta moralitas salah
satu hasilnya adalah lebih digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan
riil didaerah yang tak mampu dicarikan solusinya oleh para pemimpin daerah.
Apabila hal ini dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara maka akan terbangun
rasa cinta tanah air, oleh karena itu perlu mendefinisikan kembali masa depan kebangsaan
dan demokrasi Indonesia yang menghargai keberagaman dalam berbagai perbedaan sekaligus
menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
4 . 2 Keaneka ragaman masyarakat Indonesia
Pandangan bahwa pruralitas, suku, agama, ras dan antar golongan sebagi penyebab konflik
atau kekerasan massal, tidak dapat diterima begitu saja. Pendapat ini benar mungkin untuk
sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk kasus yang lain. Segala macam peristiwa dan
gejolak sosial budaya termasuk konflik dan kekerasan massal pada dasarnya tidaklah lahir
begitu saja, akan tetapi ada kondisi-kondisi struktural dan kultural tertentu dalam masyarakat
yang beraneka ragam, tetapi bukan tanpa batas dan merupakan hasil dari suatu proses sejarah
yang bersifat khusus.
Faktor lain yang terjadi dikawasan timur Indonesia memiliki komposisi keragaman etnik
yang banyak dalam bentuk kelompok suku-suku kecil dan rentan, sedang kawasan barat

8. Indonesia di pulau-pulau besar tinggal kelompok suku-suku yang besar yang relatif miskin
sumber daya alam, membuat mereka bergerak mengeksploitasi SDA di kawasan timur
Indonesia, bahkan nyaris menggusur partisipasi penduduk setempat.
Akibatnya terjadi kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli.
Keadaan ini membuat
penduduk setempat menjadi antipati terhadap pendatang, sementara pendatang yang sukses
justru memanfaatkan ketertinggalan penduduk setempat sebagai kelemahan mereka.
4 . 3 Konflik-konflik Pacsa Reformasi
Secara sadar kita harus mengakui bahwa pasca reformasi telah terjadi ancaman disintegrasi
bangsa yang mencakup lima wilayah.
Pertama. Kekerasan memisahkan diri di Timor-Timor setelah jajak pendapat tahun 1999 yang
pada akhirnya lepas dari NKRI, di Aceh sebelum perundingan Helsinki dan beberapa kasus di
Papua.
Kedua. Kekerasan komunal berskala besar, baik antar agama, intra agama, dan antar etnis
yang terjadi Kalimatan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimatan Tengah.
Ketiga. Kekerasan yang terjadi dalam skala kota dan berlansung beberapa hari seperti
peristiwa Mei 1998, huru-hara anti Cina di Tasikmalaya, Banjarmasin, Situbondo dan
Makassar.
Keempat. Kekerasan sosial akibat main hakim sendiri seperti pertikaian antar desa dan
pembunuhan dukun santet di Jawa Timur 1998.
Kelima. Kekerasan yang terkait dengan terorisme seperti yang terjadi di Bali dan Jakarta.
Semua itu belum termasuk konflik kekerasan yang diakibatkan Pilkada dan issu pemekaran
yang menggunakan rakyat sebagi objek kepentingan politik kekuasaan para elit politik baik
lokal maupun nasional.
4.4
Stabilitas Keamanan yang mantap dan dinamis
Dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara kondisi stabilitas keamanan yang mantap
dan dinamis diseluruh wilayah tanah air merupakan syarat mutlak. Artinya setiap gangguan
dan ancaman yang datang disebagian wilayah NKRI pada hakekatnya ancaman bagi seluruh
wilayah NKRI. Menciptakan keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak (Warga
Negara) dengan pihak aparat keamanan (TNI dan POLRI) sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Tanpa adanya stabilitas keamanan di suatu daerah, sudah dapat dipastikan akan
terganggu roda pembangunan dalam banyak hal. Oleh karena itu gangguan keamanan/konflik
yang terjadi di beberapa daerah perlu dilakukan penangganan yang serius agar tidak terjadi
sikap balas dendam dan luka yang terus berlanjut bahkan dapat mengancam perpecahan
bangsa.

9. 4 . 5 Stabilitas Keamanan yang mendukung Integrasi Bangsa
Mencermati masalah keamanan dibeberapa daerah yang cukup serius dan segera harus
diselesaikan melalui langkah-langkah yang komprehensif. Guna mendorong kembalinya
semangatnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang telah dimiliki dan guna mencegah
disintegrasi bangsa tidak ada alternatif lain mengembalikan kondisi aman yang didambakan
oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Stabilitas keamanan di daerah konflik yang
cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa harus terus diciptakan dengan pendekatan
komprehensif baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, politik maupun dari pendekatan
hukum dengan dibantu aparat hukum yang terus melakukan tindakan konkrit dan koordinatif
serta tetap mengedepankan semangat kebersamaan dalam menciptakan keutuhan bangsa dan
negara.
4 . 6 Menegakkan Peraturan Hukum yang berlaku
Melihat, memperhatikan dan mencermati kondisi keamanan diberbagai daerah yang rawan
konflik saat ini serta kondisi bangsa supaya tidak terjadi ancaman disintegrasi bangsa
pemerintah pusat, instansi maupun daerah dalam hal ini pihak keamanan/aparat keamanan
harus menegakkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan
tindakan persuasif dan pendekatan keamanan secara bertahap dan disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing. Guna mendorong kembali semangat persatuan, kesatuan
wilayah dan bela negara sebaiknya pemerintah mencari terobosan lain untuk
mensosialisasikan Pancasila agar dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Namun yang paling penting adalah bagaimana contoh dan ketauladan dari semua
penyelenggara negara, tokoh formal maupun informal terhadap rakyatnya dalam berpikir,
bersikap dan bertindak yang pada berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup
serta dasar negara.
5.
Analisis terhadap Pengaruh Lingkungan Strategi
a.
Dalam mengatasi ancaman separatisme, gerombolan bersenjata, radikal kiri dan kanan
yang sekarang tersebar di wilayah Indonesia seperti RMS, OPM, Eks Para Napol/Tapol PKI
dan lain-lain yang merupakan ancaman serius yang dihadapi bangsa Indonesia walapun
masalah GAM telah terselesaikan dan teratasi tetapi dilain sisi tetap harus terus dipantau
segala bentuk kegiatan yang dilakukannya serta perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh
karena itu pemerintah harus tanggap dan cepat bertindak dalam menghadapi permasalahan
ini, untuk itu pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah separatis
maupun sejenisnya demi keutuhan bangsa dan negara dan tidak membiarkan kondisi ini terus

10. berlarut-larut.
b.
Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya,
agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman
ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu
stabilitas keamanan dan keutuhan Indonesia. Dampak-dampak yang timbul dari konflik diatas
menyebabkan terjadinya gelombang pengungsian besar-besaran, kerugian harta benda,
korban jiwa serta kerusakan lingkungan dan infrastruktur dalam jumlah yang tidak sedikit,
sehingga keamanan nasional masyarakat didaerah konflik dan kondisi stabilitas nasional
terganggu.
6.
Analisis terhadap Pengaruh Otonomi Daerah
Dalam era transisi dari masa orde baru ke masa reformasi kebijakan sentralistik ke
desentralistik demokratis sebagaimana yang dituju dalam pemerintahan nasional ditandai
dengan pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
Bab I, pasal 1, ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi masih ditemui beberapa kendala
yang masih perlu diatasi bersama dengan berbagai pihak yang terkait. Dari kendala-kendala
yang terjadi beberapa permasalahan yang mengandung potensi instabilitas yang dapat
mengarah melemahnya ketahanan nasional di daerah-daerah bahkan dapat memicu
terjadinya disintegrasi bangsa bila tidak egera ditangani. Kendala-kendala yang terjadi
diantaranya yaitu :
a.
Masalah DPRD sebagai konsekwensinya diberlakukannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang
Partai Politik dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagai Tuntutan
Fundamental Reformasi yang melahirkan Pemilihan Umum secara Multi Partai. Lahirnya
Lembaga Legislatif yang merupakan representasi dari partai peserta pemilu memiliki
kemampuan yang beragam.
Banyak yang berpendapat bahwa kapabilitas dan kredibilitas
Anggota DPRD tidak merata bahkan ada yang kurang memahami tentang pemerintahan dan
dinilai ada beberapa pihak yang berorientasi menuntut haknya namun kurang memperhatikan
apa yang jadi kewajibannya.
b.
Mengenai Perimbangan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab I pasal
1 ayat 3 mengatakan ”Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis,
transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan
penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”.

11. c.
Dampak dari agenda nasional dan pengaruh issu global terutama demokratisasi dan hak
asasi manusia, masyarakat semakin memahami akan haknya sebagai warga negara, tetapi ada
kecenderungan kurang memahami akan kewajibannya, masyarakat makin kritis, reaktif dan
proaktif dalam menuntut hak-haknya kepada pemerintah, namun kurang mau mengerti akan
kesulitan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah.
Oleh karena itu dalam Otonomi Daerah, Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus
mampu untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mampu menumbuhkan
kreasinya guna membangun suatu program atau ide yang dapat memberi kontribusi bagi
daerahnya.
d.
Dana bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada beberapa daerah khusus
dalam masalah pendanaan membuat para pejabat daerah yang mendapatkan dana tersebut
terbuai akan pemberian atau pencairan bantuan dana tersebut, sehingga tidak pernah
memikirkan akan pembangunan didaerahnya sendiri, dimana dana tersebut diperuntukkan
untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pembangunan sarana maupun prasarana umum
yang masih tertinggal dari daerahnya.
Sehingga masyarakat mengangap bahwa pemerintah pusat tidak membantu dan memberikan
dana serta perhatian kepada daerah yang tertinggal.
Untuk itu pemerintah pusat harus bertindak tegas dalam masalah pemberian dana bantuan
daerah tertinggal tersebut, karena dikhawatirkan masyarakat tidak akan percaya dan menuntut
kepada pemerintah pusat akibat dari permasalahan tersebut.
BAB 3
PENYELESAIAN MASALAH
1.
Solusi
Penanaman moral melalui seruan agama sudah banyak dilakukan oleh para guru di sekolah
dan para da’i serta pemuka di lingkungan masyarakat. Tetapi membuka kembali sejarah
berdirinya bangsa dan negara Indonesia banyak terlupakan. Padahal pengalaman nenek
moyang dan para pejuang bangsa merupakan pelajaran yang tak kalah besar peranannya
dalam membentuk moral, watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.
Juga bukan salah guru PPKn, IPS, atau agama sebagai guru yang diberi tugas menyampaikan
materi seputar akhlakulkarimah dan sejarah perjuangan bangsa. Pembentukan moral siswa
melalui penanaman semangat nasionalisme merupakan tanggung jawab semua kalangan
masyarakat. Tidak hanya di bangku sekolah sebagai lembaga pendidikan, penanaman rasa
nasionalisme dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal mereka. Misalnya, sering kali
memperdengarkan lagu-lagu nasional di rumah atau lingkungan masyarakat dapat

12. mempertebal rasa nasionalisme.
Upaya mempertebal rasa nasionalisme juga dapat dilakukan dengan penayangan film sejarah
perjuangan bangsa di televisi. Karena ternyata media televisi lebih menarik anak dari pada
ceramah yang dilakukan guru dan pemuka masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya anakanak mengerti betapa berat perjuangan bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan.
Upaya lain misalnya dengan mengajak siswa dan memperkenalkan tempat-tempat bersejarah
seperti museum, mengakrabkan nama-nama dan gambar pahlawan pejuang bangsa, atau
mengajak siswa berziarah ke taman makam pahlawan. ziarah ke makam pahlawan perlu
dilakukan agar anak-anak menghargai jasa pahlawan dan menumbuhkan jati diri mereka
sejak dini.
Penanaman nasionalisme juga dapat diwujudkan dengan cara membiasakan memakai produk
dalam negeri sehingga timbul rasa cinta untuk menghargai hasil karya anak negeri sendiri.
Dapat dikatakan, jika nasionalisme kita kurang kuat, akan banyak produk-produk budaya luar
yang menggeser produk budaya kita. Satu hal yang tidak boleh dilupakan juga, bahwa
generasi tua, dalam hal ini guru, harus bisa menjadi panutan bagi generasi muda. Terlebih
lagi anak pada usia dini, biasanya memiliki figur yang ingin diteladani. Tidak dapat
dipungkiri kalau figur tersebut mempengaruhi pembentukan mental siswa yang sedang
mencari jati diri.
BAB 4
PENUTUP
1.
Kesimpulan
Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warganegara bila ditinjau dari kondisi
geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada akan terlihat bahwa pluralitas, suku, agama,
ras dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal, tidak bisa
diterima begitu saja..
Pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004
merupakan implikasi positif bagi masa depan pemerintahan daerah di Indonesia namun
berpotensi untuk terciptanya sikap fanatisme primodialisme yang sempit, sektarianisme dan
supranasionalisme. Kondisi ini terjadi karena tidak semua masyarakat mengetahui tujuan
pemberlakuan otonomi daerah bagi sebuah negara kesatuan RI.
PILKADA dan pertarungan elit politik yang diimplementasikan kedalam bentuk
penggalangan massa, dengan alasan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, namun sarat
dengan kepentingan pribadi atau politik yang pada akhirnya dapat menciptakan konflik
horizontal maupun vertikal, dalam penyelesaiannya tidak pernah tuntas.

13. Kepemimpinan (leadership) dari tingkat elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah,
sangat menentukan dalam rangka meredam konflik yang terjadi saat ini. Sedangkan
peredaman konflik pada skala kejadiannya memerlukan tingkat profesionalisme dari seluruh
aparat hukum dan instansi terkait secara terpadu dan tidak berpihak pada sebelah pihak.
Kemerosotan moral generasi muda dapat dikurangi dengan cara menanamkan rasa
nasionalisme sejak usia dini. Rasa nasionalisme tersebut dapat diterapkan dengan sering
memperdengarkan lagu nasional, memperingati hari kemerdekaan dan hari besar nasional,
memperkenalkan gambar-gambar pahlawan pejuang kemerdekaan, mengajak ziarah ke taman
makam pahlawan, dan penayangan film sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Membentuk moral dengan menanamkan nasionalisme penting karena dapat mendorong
generasi muda untuk menghargai arti kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dan agar
timbul kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga secara moral mereka
terdorong untuk berbuat baik. Dalam membangun moral dengan penanaman nasionalisme
diperlukan kerja sama dan saling bahu membahu antara semua pihak, yaitu lembaga
pendidikan, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Semua pihak hendaknya bisa menjadi
contoh teladan bagi siswa sebagai generasi penerus pembangunan.
Faktor utama perekat persatuan bangsa adalah kebhinekaan budaya Indonesia dan bukan
manjadi halangan untuk mewujudkan persatuan bangsa. Justru budaya yang beraneka ragam
tsb justru amapu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya secara selaras dan
serasi. Oleh sebab itu perlu selalu disadari dan dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia ini
memang bentuk dari suku-suku bangsa yang memiliki budaya yang beraneka ragam.
Langkah utama yang perlu ditempuh dalam rangka membangun kehidupan bagi bangsa
Indonesia di masa depan adalah menggunakan konsepsi kemandirian lokal, yaitu “pendekatan
kebudayaan” sebagai bagian utama dari strategi pembangunan masyarakat dan bangsa.
Implementasi pendekatan kebudayaan dalam pembangunan bangsa diyakini akan dapat
menumbuhkan kebanggan pada setiap anak bangsa terhadap diri dan budayanya dan pada
gilirannya akan menumbuhkan pula toleransi dan pengertian akan keberadaan budaya lainnya
2.
Saran
Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta
upaya-upaya apa yang akan ditempuh, maka disarankan beberapa langkah sebagai berikut :
•
Pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus menerus agar didapatkan
suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multi kultural dapat dijadikan ajaran untuk
mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar/tanpa paksaan dari setiap
warga negara atas kemejemukan dengan segala perbedaannya.

14. •
Setiap pemimpin dari tingkat desa sampai dengan tingkat tertinggi , dalam membuat
aturan atau kebijakan haruslah dapat memenuhi keterwakilan semua elemen masyarakat
sebagai warga negara.
•
Setiap warga negara agar memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang
berlaku, kalau perlu diambil sumpah seperti halnya setiap prajurit yang akan menjadi anggota
TNI dan tata cara penyumpahan diatur dengan Undang-undang.
•
Sebaiknya diadakan suatu konsensus nasional yang berisi pernyataan bahwa setiap warga
negara Indonesia cinta damai, persatuan dan kesatuan dan rela berkorban untuk
mementingkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan.
•
Menghimbau para musisi agar mau menciptakan suatu karya musik atau lagu-lagu yang
mengobarkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi Bangsa Indonesia. Berdasarkan
pengalaman sejarah telah membuktikan betapa dahsyatnya sebuah lagu mempunyai pengaruh
terhadap para pejuang kemerdekaan dimasa lalu.
•
Pendidikan jangka panjang harus memperkenalkan tentang perbedaan umat manusia dan
kemajemukan budaya bangsa Indonesia dari tingkat sekolah yang terendah sampai yang
tertinggi secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.
•
Perlu dihimbau semua insan jurnalistik/pers dengan memperkenalkan rasa nasionalisme
diatas segalanya bagi keutuhan NKRI, sehingga dapat memposisikan diri dalam
keikutsertaan meredam konflik dan bukannya memperbesar melalui berita-berita yang
berdampak kebencian dan prsangka buruk bagi setiap warga negara.
•
Menumbuhkan rasa nasionalisme yang mulai luntur, jika perlu mungkin dibuat semacam
deklarasi Nasional oleh pemerintah dengan tekad memelihara keutuhan persatuan dan
kesatuan NKRI. Suatu deklarasi yang tepat akan dapat menjadi pemicu tumbuhnya rasa
nasionalisme.
•
Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa nasionalisme sebangsa dan setanah air dalam
NKRI, harus dicari lagi terobosan lain yang dimana tugas dan fungsinya minimal sama
dengan BP-7 yang telah dibubarkan namun tidak bersifat doktriner karena berdasarkan hasil
penelitian didaerah, masyarakat masih menghendaki adanya semacam penataran atau yang
sejenis tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

15. DAFTAR PUSTAKA
•
Amirul Isnaini, Mayor Jenderal TNI, Mencegah Keinginan Beberapa Daerah Untuk
Memisahkan Diri Tegak Utuhnya NKRI, Jakarta, Lemhannas 2001.
•
Budi Utomo, Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Keamanan
Manusia,diakses tanggal 28 September 2008
•
http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html
•
Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Negara, Jakarta, 2008
•
Departemen Pertahanan RI, Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta, 2007
•
HB. Amiruddin Maula, Drs, SH, Msi, Menjaga Kepentingan Nasional Melalui
Pelaksanaan Otonomi Daerah Guna Mencegah Terjadinya Disintegrasi Bangsa, Jakarta,
Lemhannas, 2001.
•
Ketetapan MPR Nomor : V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional. Jakarta, 2000.