2. Terdapat suatu keprihatinan yang terjadi
di negara kita, bahwa negara kita
merupakan negara terkorup di Asia, dan
terkorup ketiga di dunia setelah Nigeria
dan Kamerun. Juara ketiganya adalah
Indonesia dan Azarbaijan (Transparancy
Internasional, Kompas, 22 Juli 2000).
4. Pemerintahan yang Bersih
Pemerintah adalah kekuasaan memerintah
sesuatu negara (daerah negara) atau badan
yang tertinggi yang memerintah sesuatu
negara (seperti kabinet merupakan suatu
pemerintah). Sedangkan pemerintahan adalah
perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya)
memerintah (Pamudji, 1995: 23). Pemerintah
sebagai alat untuk bertindak demi
kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan
organisasi negaraantara lain kesejahteraan,
pertahanan, kemanan, tata tertib, keadilan,
kesehatan, dan sebagainya (Kansil, 1985: 48).
5. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri;
jadi tidak diartikan sebagai pemerintah
yang hanya menjalankan tugas eksekutif
saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas
lainnya termasuk legislatif dan yudikatif
(Kusnardi dan Ibrahim, 1981:170).
6. Pemerintahan yang bersih menurut
Chamim (2006: 54) adalah kondisi
pemerintahan yang para pelaku yang
terlibat di dalamnya menjaga diri dari
perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).
7. Korupsi merupakan perbuatan pejabat
pemerintah yang menggiunakan uang
pemrintah dengan cara-cara yang tidak legal.
Kolusi adalah bentuk kerja asama antara
pejabat pemerintah dengan oknum lain secara
illegal (melanggar hukum) untuk
mendapatkan keuntungan material bagi
mereka. Sedangkan nepotisme adalah
pemanfaatan jabatan untuk memberi
pekerjaan, kesempatan atau penghasilan bagi
keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga
menutup kesempatan bagi orang lain.
8. Negara Hukum
Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) jelasjelas dinyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara hukum. Juga disebutkan di
dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga
Negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
9. Syarat-syarat Negara Hukum
Immanuel Kant (1724-1804) merumuskan bahwa
konsep negara hukum hendaknya mengandung
dua unsur, yakni: (1) perlindungan terhadap hak
asasi manusia; dan (2) pemisahan kekuasaan.
Sedangkan Friedrich Julius Stahl dalam konsepnya
Negara hukum dalam arti formal, bahwa Negara
hukum hendaknya mengandung unsur-unsur : (1)
perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2)
pemisahan kekuasaan; (3) setiap tindakan
pemerintah harus didasarkan pada peraturan
undang-undang; (4) adanya peadilan administrasi
yang berdiri sendiri-sendiri (Kusnardi dan Ibrahim,
1983:156)
10. Menurut A.V. Dicey, konsep Negara hukum
faham Anglo Saxon yang terkenal dengan
Rule of Law, Negara hukum hendaknya
mengandung tiga unsur, yaitu : (1)
supremacy of law; (2) equality before the
law; (3) human right.
11. Menurut sejarah, jauh sebelumnya Islam telah meletakkan
dasar Negara hukum (embrio Negara hukum). Pada masa
Rasulullah saw, ada seorang anak pembesar (kepala suku)
yang bernama Fatimah binti Abil Asad mencuri. Karena anak
pembesar,orang-orangpun khawatir kalau ia sampai
dihukum. Karena itu, ada kecenderungan sementara orang
ketika itu supaya ia tidak dihukum. Melalui Usamah bin Zaid
diajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Negara
yaitu Nabi Muhammad saw. Usamah bin Zaid dikenal
sebagai sahabat kesayangan Nabi. Namun, Nabi menegur
Usamah dengan kata-kata beliau:
“Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan
dispensasi atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh
Allah swt? Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karena
golongan elitnya mencuri mereka dibiarkan saja, tetapi kalau
rakyat jelata mencuri mereka dihukum. Demi Allah sekiranya
Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan
kupotong tangannya” ( Azhari, 2004: 160-161).
