PENERIMA BANTUAN PAUD

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

NSPK
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

PETUNJUK TEKNIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
DIREKTORAT
PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2013

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan
terkoordinasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah
mengeluarkan 9.

Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan
tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal,
nonformal maupun informal, berada di bawah pembinaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
Meskipun berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan
PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan
masyarakat, namun pada kenyataannya jumlah anak yang terlayani
masih rendah. Berdasarkan data tahun 2011/2012 untuk kelompok
usia 0-6 tahun baru 34,54% dan kelompok usia 3-6 tahun baru
60,33%. Masih rendahnya APK PAUD tersebut disebabkan antara
lain masih terbatasnya jumlah layanan dan mutu lembaga PAUD
yang ada.
Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Anak
Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal berupaya secara lebih intensif melakukan
perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD agar lebih
terarah dan terpadu diantaranya melalui Bantuan Penguatan
Lembaga PAUD. Bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun 2013
sebanyak 1.491 lembaga yang dialokasikan untuk kabupaten/kota
di seluruh Indonesia berdasarkan kuota yang telah ditentukan.
Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan
mutu layanan dan pengelolaan lembaga PAUD, memperkuat
kemampuan dan kemandirian lembaga serta memperlancar proses
pembelajaran PAUD.
Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini untuk
dijadikan acuan dalam mengajukan bantuan dana agar pelaksanaan
dan pengelolaan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang
diajukan.

Jakarta, Maret 2013
Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 195703221982112001

KATA PENGANTAR

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini secara
institusi memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang PAUD, serta berkewajiban untuk terus memperluas layanan,
meningkatkan mutu dan memperkuat kelembagaan PAUD di
lapangan. Selanjutnya tugas tersebut dijabarkan secara lebih
operasional dalam bentuk program-program strategis. Oleh sebab
itu berbagai program terus dikembangkan untuk memberikan
layanan pendidikan kepada anak usia 0 – 6 tahun melalui Taman
Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan
Anak (TPA), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS).
Untuk meningkatkan mutu layanan PAUD, salah satu program
yang digulirkan Direktorat Pembinaan PAUD adalah Bantuan
Penguatan Lembaga PAUD.
Agar pemberian bantuan dana berjalan efektif dan efisien serta
tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis yang memuat ;
pengertian, persyaratan mengajukan proposal, jumlah dana dan
rencana penggunaan dana serta ketentuan lain yang berhubungan
dengan pemberian bantuan dana penguatan kelembagaan PAUD.
Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga PAUD

ii

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah ikut andil dalam penyusunan Petunjuk teknis ini, semoga
dapat dijadikan acuan dalam mengajukan bantuan dana Penguatan
Lembaga PAUD.

Jakarta,
Maret 2013
Direktur Pembinaan PAUD,

Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031

Petunjuk Teknis Penguatan Lembaga PAUD

iii

DAFTAR ISI
SAMBUTAN ........................................................................... i
PENGANTAR ........................................................................ iii
DAFTAR ISI .......................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................
A. Latar Belakang .......................................................
B. Dasar Hukum ..........................................................
C. Pengertian ..............................................................
D. Tujuan Dana Bantuan ............................................
E. Sasaran Dana Bantuan ............................................
F. Manfaat Dana Bantuan ...........................................
G. Hasil Yang Diharapkan ...........................................

1
1
3
4
5
5
5
6

BAB II KETENTUAN UMUM ............................................
A. Penyedia Dana Bantuan .........................................
B. Sifat Penerimaan Dana Bantuan .............................
C. Persyaratan Penerima Dana Bantuan .....................
D. Besar Dana dan Penggunaannya .............................
E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi ..................................

7
7
7
7
8
10

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ..............
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal .....................
B. Penilaian /Verifikasi Proposal ...............................
C. Penetapan Penerima Bantuan .................................
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan
SPTJM ....................................................................
E. Penyaluran Dana Bantuan ......................................
F. Jadwal Pemberian Bantuan ....................................

13
13
16
19
19
19
23

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ............ 24
A. Pengelolaan Dana Bantuan .................................... 24
1. Pengelolaan Keuangan ....................................... 24

2. Perpajakan .......................................................... 25
3. Pelaporan ........................................................... 26
B. Pengawasan ............................................................ 28
BAB V PENUTUP ................................................................. 31
LAMPIRAN..............................................................................
Lampiran 1Contoh Sampul Proposal .......................................
Lampiran 2Contoh Surat Permohonan Bantuan .......................
Lampiran 3 Format Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan .....
Lampiran 4 Format Daya Dukung Lembaga ............................
Lampiran 5 Format Surat Pernyataan Kesanggupan ................
Lampiran 6 Format Pembukuan ...............................................
Lampiran 7 Format Laporan Perkembangan Penggunaan
Dana ......................................................................
Lampiran 8 Format Penilaian Proposal ....................................
Lampiran 9 Format Daftar Usulan Lembaga ............................
Lampiran 10 Format Akad Kerjasama......................................
Lampiran 11 Format SPTJM Lembaga Akad Kerjasama .........
Lampiran 12 Format Berita Acara Tim Penilai/Verifikasi .......
Lampiran 13 Format Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan .......
Lampiran 14 Format SK Penetapan Lembaga Penerima .........
Lampiran 15 Format Laporan Awal .........................................

33
33
34
35
36
37
37
40
41
43
44
48
50
51
52
56

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Program

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PAUD)

merupakan salah satu program yang bertujuan untuk
memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir
sampai anak berusia 6 tahun, agar mereka dapat tumbuh
dan berkembang secara optimal serta kelak memiliki
kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan
Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

PAUD,

Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan
bantuan dana untuk penguatan lembaga PAUD yang telah
menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA), Taman
Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan
PAUD Sejenis (SPS). Bantuan penguatan kelembagaan
PAUD ini sebanyak 1.491 yang dialokasikan untuk
kabupaten/kota di seluruh Indonesia berdasarkan kuota
yang telah ditentukan.
Pemberian bantuan ini dimaksudkan juga untuk
Petunjuk teknis
Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

1

mengembangkan konsep PAUD terpadu, dimana disetiap
layanan PAUD dapat ditumbuhkan lagi satu atau beberapa
layanan PAUD lainnya dan dukungan terhadap sarana
pembelajaran dan peningkatan mutu pendidik serta
pengelola lembaga PAUD.
Semoga dengan adanya petunjuk teknis

ini dapat

dijadikan acuan bagi lembaga dalam mengajukan proposal
dan bagi Dinas Pendidikan terkait dalam mengelola
pemberian dana bantuan Penguatan Kelembagaan PAUD,
sehingga pelaksanaan penyaluran dana bantuan tepat sasaran.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun
2010
Tentang
Pengelolaan
dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Petunjuk teknis

2

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
134/PMK.05/2006 tentang Pedoman Pembayaran
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44
Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme
Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga;
12. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan
Nasional Tahun 2010-2014.
Petunjuk teknis

3

C. Pengertian
1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan
kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan
sosial adalah pengeluaran transfer uang, barang atau
jasa

yang

diberikan

kepada

masyarakat

guna

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko social, meningkatkan kemampuan ekonomi
dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan
dan kebudayaan.
2. Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD adalah
dukungan dana bagi lembaga PAUD yang belum pernah
mendapatkan

bantuan

rintisan

dalam

rangka

peningkatan mutu dan perluasan akses layanan program
pendidikan anak usia dini serta keberlangsungan
program.
D. Tujuan Pemberian Bantuan
Tujuan diberikannya dana bantuan ini adalah :
Untuk memberikan stimulasi dan dukungan dana kepada
lembaga PAUD yang belum pernah mendapatkan bantuan
guna meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD yang
menjangkau anak usia dini yang belum dan tidak terlayani.

Petunjuk teknis

4

E. Sasaran Bantuan
Sasaran penerima bantuan diharapkan lembaga yang dapat
mendukung pelaksanaan PAUD terpadu yakni:
1. Prioritas

bagi

lembaga

menyelenggarakan

program

PAUD
PAUD

yang

telah

yang

akan

meningkatkan mutu layanan PAUD.
2. Lembaga PAUD yang belum pernah mendapatkan dana
rintisan program KB/TK/TPA/SPS.
3. Prioritas untuk lembaga PAUD yang berada di tingkat
Kabupaten.
F. Manfaat Bantuan
1. Meningkatkan mutu layanan dan pengelolaan lembaga
PAUD.
2. Memperkuat kemampuan lembaga ke arah kemandirian
lembaga dan keberlangsungan program.
3. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih
baik.
G. Hasil Yang Diharapkan
1. Adanya peningkatan mutu layanan dan pengelolaan
lembaga PAUD.
2. Adanya kemampuan lembaga yang kuat ke arah
Petunjuk teknis

5

kemandirian lembaga dalam menjaga keberlangsungan
program.
3. Adanya proses pembelajaran PAUD yang lebih baik
dan lancar.

Petunjuk teknis

6

BAB II
KETENTUAN UMUM
A. Penyedia Dana Bantuan
Bantuan Penguatan Lembaga PAUD diberikan oleh
Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini ,
Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
B. Sifat Penerimaan Dana Bantuan
Bantuan Penguatan Lembaga PAUD bersifat stimulan
untuk memberikan dukungan kepada lembaga PAUD yang
belum pernah mendapatkan bantuan dan diterima oleh
lembaga sekali seumur hidup.
C. Persyaratan Penerima
Lembaga yang mengajukan proposal dana bantuan
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Minimal sudah berjalan selama 2 (dua) tahun
2. BELUM PERNAH mendapatkan bantuan rintisan
PAUD (TK/KB, TPA, SPS) dan bantuan UGB dan atau
RKB.
3. Memiliki kepengurusan dan struktur lembaga.
Petunjuk teknis

7

4. Memiliki Akta / ijin Pendirian Lembaga
5. Memiliki ijin operasional PAUD dari Dinas Pendidikan
setempat.
6. Memiliki NPWP atas nama lembaga PAUD
7. Memiliki rekening Bank pemerintah (BRI, BNI, dan
Bank Mandiri) yang masih aktif atas nama lembaga
PAUD (dibuktikan dengan surat keterangan bank).
8. Membuat surat pernyataan belum pernah menerima
bantuan dana rintisan, dan diketahui Dinas Pendidikan
setempat.
9. Setiap lembaga yang dinyatakan layak menerima
bantuan wajib membuat surat pernyataan kesanggupan
menjamin keberlangsungan program.
D. Besar Dana dan Penggunaannya
1. Besar dana bantuan penguatan lembaga PAUD untuk
setiap lembaga sebesar Rp

25.000.000,- (dua puluh

lima juta) dengan sasaran minimal 20 anak.
2. Dana bantuan Penguatan lembaga PAUD dapat
dipergunakan untuk :
No. Rincian Penggunaan Dana Bantuan
1.

% Dana

Penambahan sarana kegiatan (seperti rak 20%

Petunjuk teknis

8

mainan, loker, meja dan kursi belajar
anak,

almari,

peralatan

sekretariat),

sesuai dengan kebutuhan
2.

Penambahan APE luar dan APE dalam

3.

Penguatan

Pembelajaran

digunakan

:

20%

(dapat 30%

peningkatan

mutu

magang,

Proses

pembelajaran,

Pembelajaran, seperti Buku bahan ajar
yang

mengandung

karakter

/

Buku

nilai

pendidikan

yang

dapat

meningkatkan kecerdasan otak anak,
Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang
dan Kesehatan Anak).
4.

Manajemen : (keadministrasian lembaga, 10 %
ATK, pelaporan)
Biaya operasional

20%

Jumlah

5.

100%

Catatan : segala bentuk pengajuan barang tidak berbentuk
barang elektronik seperti Televisi, Komputer/Laptop,
Printer, Kamera, dll.
Petunjuk teknis

9

E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Lembaga Penerima Dana
Bantuan
1. Hak Penerima Bantuan
a. Mendapatkan dana bantuan penguatan lembaga
PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam AKAD Kerjasama.
b. Menggunakan/memanfaatkan dan mengelola dana
bantuan sesuai dengan proposal yang disetujui.
2. Kewajiban Penerima Bantuan
a. Menandatangani AKAD Kerjasama dan kuitansi
penerimaan dana bantuan di atas materai 6000 (oleh
ketua penyelenggara)
b. Mengirimkan

laporan

awal

(surat

pernyataan

penerimaan dana), dengan melampirkan fotokopi
buku rekening, paling lambat 1 (satu) minggu
setelah dana diterima.
c. Menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan
proposal yang disetujui 1 (satu) minggu setelah dana
diterima.
d. Membuat

dan

mengirimkan

Laporan

hasil

Pelaksanaan kegiatan dan Laporan Penggunaan

Petunjuk teknis

10

Dana maksimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan
selesai
e. Menjamin keberlangsungan pelaksanaan program.
f. Melaksanakan semua ketentuan dalam AKAD
Kerjasama.
g. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan
untuk melaksanakan kegiatan dan penggunaan dana
sesuai dengan proposal.
h.

Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai
dengan ketentuan/aturan yang berlaku.

3. Sanksi
a. Apabila

lembaga

penerima

bantuan

tidak

melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang
disetujui dan/atau tidak menyampaikan laporan
sesuai jangka waktu

yang ditentukan,

dapat

dikenakan sanksi berupa teguran dan/atau kewajiban
mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selaku pembina
di tingkat lapangan bertanggungjawab melakukan
pembinaan dan melakukan tindakan pencegahan,
apabila terlihat adanya gejala penyalahgunaan
penggunaan dana bantuan.

Petunjuk teknis

11

c. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan
secara
musyawarah,
maka
penyelesaiannya
dilakukan melalui jalur hukum.
d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau
pejabat

yang

ditunjuk

berwenang

untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai
ketentuan yang berlaku.

Petunjuk teknis

12

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
1. Penyusunan Proposal
Proposal yang diajukan oleh lembaga memuat aspek-aspek
sebagai berikut :
 Sampul Depan
Sampul menggunakan warna hijau yang memuat judul
proposal sesuai kegiatan yang diajukan, identitas dan
alamat lembaga secara lengkap serta nomor telpon/HP
yang masih aktif.
 Isi Proposal
a. Pendahuluan/Latar Belakang
Memberikan

deskripsi

tentang

kondisi

nyata

lingkungan dimana lembaga berada, jumlah anak
usia PAUD yang ada, jumlah yang terlayani PAUD
dan jumlah yang belum terlayani PAUD, luas
jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara
geografis serta alasan yang rasional dan obyektif
kekuatan

lembaga

untuk

menyelenggarakan

kegiatan tersebut.
Petunjuk teknis

13

b. Data Kelembagaan
Memuat data anak (peserta didik), tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan, kegiatan pembelajaran
serta program yang akan dilaksanakan.
Contoh : Data Peserta Didik
Kelompok Usia 2 - 4 tahun :
No.

Nama

1. Dicky
Dst

Tempat/
L/P
Tgl
Lahir
L
17/8/08

Kelompok Usia 4 - 6 tahun:
Tempat/
Tgl
No. Nama L/P
Lahir
1. Santi
P
22/10/07
Dst
Contoh
:
Data
Kependidikan/Pengelola

Tenaga

Nama
orangtua

Pekerjaan
Orangtua

Prapto

Wirausaha

Nama
orangtua

Pekerjaan
Orangtua

Joni

PNS
Pendidik

dan

Tenaga Pendidik dan Pengelola
No Jenis Tenaga Nama Pendidikan Pelatihan
1. Pengelola
Rini
S1
SDM
2. Pendidik
Tuti
S1
3. Dst

Petunjuk teknis

14

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Memberikan gambaran secara terinci rencana
pembiayaan beserta satuan ukuran yang akan
digunakan dari dana penguatan lembaga dimaksud.
d. Daya Dukung
Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh
lembaga

sebagai

kontribusi

pengembangan

pelaksanaan kegiatan yang diusulkan (status tempat,
status

bangunan,

SDM,

SDA,

kontribusi

aparat/masyarakat setempat, dll).
e. Dampak
Menguraikan tentang dampak yang dihasilkan
dengan

dilaksanakannya

kegiatan,

baik

bagi

pengusul maupun lingkungan masyarakat sekitar
lembaga PAUD.
f. Penutup
Proposal ditutup dengan harapan yang diinginkan
oleh lembaga pengusul.
 Lampiran
Proposal dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
a. Surat rekomendasi ASLI dari Dinas Pendidikan
setempat;
Petunjuk teknis

15

b. Status kelembagaan dengan melampirkan fotokopi
ijin operasional;
c. Status tempat kegiatan (foto copy bukti keterangan);
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
e. Pernyataan

keberlanjutan

program

dengan

menginformasikan sumber pendanaan yang akan
menopang;
f. Fotocopy rekening bank pemerintah (BRI) yang
masih

aktif

dengan

saldo

minimal

sesuai

ketentuan bank atas nama lembaga PAUD
(Fotokopi rekening bank harus jelas);
g. Fotocopy NPWP atas nama lembaga PAUD;
2. Pengajuan Proposal
Lembaga mengajukan proposal ditujukan ke Direktur
Pembinaan

PAUD

melalui

Dinas

Pendidikan

Kab/Kota setempat dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh ketua penyelenggara.
B. Penilaian/Verifikasi Proposal
Penilaian/

verifikasi

proposal

dilakukan

di

Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota oleh Tim penilai.
1. Tim Penilai
Tim Penilai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Petunjuk teknis

16

yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi dengan tembusan ke Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dengan kriteria sebagai
berikut :


Bersikap jujur dan obyektif



Memahami teknik Penilaian



Memahami program PAUD



Berpengalaman sebagai tim Penilai

2. Tugas Tim Penilai :
a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk;
b. Menyeleksi/menilai

proposal

sesuai

dengan

indikator yang ditetapkan dalam Isian Format
Penilaian;
c. Melakukan visitasi/verifikasi ke lembaga calon
penerima dana bantuan;
d. Menyusun daftar calon lembaga yang dinilai layak
menerima dana bantuan;
e. Mengajukan daftar calon lembaga penerima bantuan
kepada Direktur Pembinaan PAUD melalui Dinas
Pendidikan Provinsi;
f. Membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
Mutlak (SPTJM).
Petunjuk teknis

17

3. Langkah – langkah Penilaian Proposal
Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah
diterima untuk diajukan ke Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Pencatatan dan membuat daftar panjang (long list)
lembaga yang mengajukan proposal.
c. Penelaahan

proposal

sesuai

dengan

kriteria

Penilaian Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat
Pembinaan PAUD.
d. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan
untuk

digabungkan

dengan

hasil

penelaahan

administrasi dan menghasilkan nilai akhir.
e. Mengajukan lembaga calon penerima bantuan
kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini.
f. Membuat laporan akhir hasil tim penilai.
C. Penetapan Penerima Bantuan
Lembaga yang proposalnya lolos penilaian ditetapkan
sebagai penerima bantuan berdasarkan SK Direktur

Petunjuk teknis

18

Pembinaan PAUD dan disampaikan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan
SPTJM
Lembaga calon penerima dana bantuan menandatangani
akad

kerjasama,

kuitansi,

dan

SPTJM

setelah

ditetapkan/dikeluarkan SK Direktur tentang Penetapan
Lembaga Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga
PAUD.
Format akad kerjasama, kuitansi, dan SPTJM terlampir
E. Penyaluran Dana Bantuan
1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi
bantuan Penguatan Lembaga PAUD ke provinsi.
2. Provinsi mensosialisasikan ke Kabupaten.
3. Kabupaten/Kota

mensosialisasikan

ke

masyarakat

dalam hal ini lembaga PAUD.
4. Lembaga mengajukan proposal yang ditujukan kepada
Direktur Pembinaan PAUD melalui Dinas Pendidikan
Kab/Kota setempat dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh ketua penyelenggara.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi
dan verifikasi proposal yang masuk serta melakukan
Petunjuk teknis

19

visitasi ke lembaga PAUD kemudian hasilnya dikirim
ke Dinas Pendidikan provinsi.
6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan
mengkompilasi proposal

tersebut untuk selanjutnya

diserahkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
7. Direktur Pembinaan PAUD menetapkan calon penerima
bantuan

Penguatan

Lembaga

PAUD

dengan

diterbitkannya SK Penetapan Penerima Dana Bantuan.
8. SK Direktur Pembinaan PAUD disampaikan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
9. Berdasarkan surat penetapan lembaga

penerima dana

bantuan (yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
PAUD),

Satuan Kerja (Satker) membuat Surat

Permohonan Pembayaran (SPP).
10. Berdasarkan SPP dibuatkan Surat Perintah Membayar
(SPM) oleh pejabat yang berwenang.
11. Berdasarkan SPM selanjutnya diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara;
12. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga
penerima sejumlah 100%.

Petunjuk teknis

20

13. Lembaga segera membuat laporan awal

setelah

menerima dana bantuan.
Point A – E digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Keterangan gambar :
1. Sosialisasi tentang adanya Bansos ke masyarakat/lembaga.
2. Lembaga mengajukan proposal yang ditujukan ke Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Dinas
Kabupaten/Kota.
3. Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi
proposal yang masuk serta melakukan visitasi ke lembaga
PAUD.
4. Hasil seleksi disusun dalam sebuah matriks draft calon
penerima bantuan yang dibawa/dikirim ke Dinas Pendidikan
Provinsi beserta proposalnya.
5. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan
kompilasi terhadap usulan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Hasilnya disusun dalam sebuah matriks
daftar calon penerima dana bantuan dan diserahkan ke
Direktorat Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat
Keputusan (SK) Direktur.
Petunjuk teknis

21

6. Berdasarkan SK dan daftar lembaga penerima bantuan
dibuatkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang
selanjutnya diajukan untuk mendapatkan Surat Perintah
Membayar (SPM).
7. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
diajukan ke KPPN.
8. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
sebagai bukti dana tersebut ditransfer ke Bank penyalur.
9. Bank Penyalur menyalurkan ke rekening Lembaga.
Catatan :
1. Proposal yang sudah diajukan ke Direktorat Pembinaan
PAUD menjadi hak milik Direktorat Pembinaan PAUD.
2. Keputusan hasil penilaian proposal yang dilakukan
Direktorat Pembinaan PAUD merupakan keputusan mutlak
yang tidak dapat diganggu gugat.
3. Proposal yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, tidak
akan diproses.
4. Kelayakan lokasi lembaga yang mengajukan dana bantuan
menjadi wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Direktorat Pembinaan PAUD.

F. Jadwal Pemberian Bantuan
Pemberian dana bantuan Penguatan Lembaga PAUD
2013 direncanakan akan diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu
tahap 1 pada Bulan Juni – Juli dan tahap ke 2 pada Bulan
Agustus – September 2013.

Petunjuk teknis

22

Petunjuk teknis

23

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan
1. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan
ketentuan sebagai berikut :
 Pembelian Barang
a. Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti
pembelian berupa :
1) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda
tangan penjual dengan dibubuhi stempel
perusahaan/toko.
2) Faktur/Nota Pembelian.
b. Materai dan kuitansi
1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk
pembelian di atas Rp. 1.000.000,2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk
pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai
dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilintasi tandatangan dan
stempel perusahaan/toko tempat pembelian.
Petunjuk teknis

24

 Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui
catering atau rumah makan, bukti pembelian
konsumsi dibubuhi tanda tangan dan stempel
catering atau rumah makan.
 Uang Transport
Pemberian uang transport harus dengan bukti
kuitansi yang ditandatangai oleh penerima. Untuk
transport

lokal

besarnya

110.000/orang/kali kegiatan.
yang

cukup

jauh

dapat

maksimal

Rp

Untuk transportasi
menggunakan

bukti

pengeluaran riil dari perusahaan transporttasi yang
bersangkutan (Bus, Perahu, Kapal, dll). Untuk
perjalanan dengan jarak tempuh lebih dari 6 jam
dapat

ditambah

uang

saku

sebesar

Rp

100.000/orang/hari dan apabila menginap dapat
ditambah dengan uang penginapan sesuai tarif resmi
dari losmen atau hotel kelas melati untuk ukuran
kamar standar dengan melampirkan kuitansi dari
losmen/hotel.

Perjalanan untuk studi banding ke

satu lokasi tidak boleh lebih dari 3 hari dan
perjalanan untuk magang di lembaga PAUD
percontohan tidak boleh lebih dari 6 hari.

Petunjuk teknis

25

2. Perpajakan
Lembaga penerima dana berkewajiban untuk :
a. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut
dalam laporan akhir.
c. Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak
penjual.
d. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga, wajib
menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan.
3. Pelaporan
Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan
diharuskan menyampaikan laporan :
a. Laporan Awal
Laporan awal berupa Surat Pernyataan telah
menerima dana bantuan dengan melampirkan foto
kopi buku rekening lembaga yang memperlihatkan
nominal dana yang diterima dan tanggal dana masuk
ke rekening lembaga.
Laporan awal disampaikan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah dana cair.
Petunjuk teknis

26

b. Laporan Akhir
Berupa laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan
berakhir.
c. Laporan penggunaan dana disampaikan secara
tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai.
d. Pengeluaran harus sesuai dengan RAB dalam
proposal yang diajukan.
e. Apabila ada perubahan penggunaan dana, harus
dengan persetujuan Direktorat Pembinaan PAUD.
Dalam hal ini Lembaga mengajukan adendum
usulan perubahan penggunaan dana yang diajukan
ke Direktorat Pembinaan PAUD.
f. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 3 (tiga),
yaitu lembar pertama (asli) untuk arsip lembaga dan
lembar kedua (foto copy) dilampirkan dalam
laporan pelaksanaan program untuk disampaikan ke
instansi

pemberi

dana

(Direktur

Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini) dan tembusan kepada
Kepala Dinas Pendidikan setempat.

Petunjuk teknis

27

g. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua
bukti termasuk foto copy bukti penerimaan transfer
bantuan dana dari bank dan pengeluaran dana yang
diterima minimal selama 5 tahun, sehingga apabila
sewaktu-waktu ada pemeriksaan baik dari instansi
pemberi dana maupun pihak pengawas fungsional
(Bawasda/Bawaska,
Kementerian

Inspektorat

Pendidikan

Nasional,

Jenderal
Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak
berwenang lainnya.
h. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi dana
(Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini)
dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan
setempat setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
B. Monitoring dan Pengawasan
1. Monitoring
a. Tujuan
Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka
pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap
penggunaan dana Bantuan Pengelolaan Lembaga
PAUD oleh lembaga penerima untuk memastikan
Petunjuk teknis

28

ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari
penyelewengan dana.
b. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan setelah dana
diterima untuk memastikan akuntabilitas ketepatan
penggunaan dana Bantuan oleh Lembaga PAUD
penerima dana.
c. Pelaksana
1) Monitoring oleh Direktorat Pembinaan PAUD
Tim dari Direktorat memantau penyaluran dan
penggunaan dana, kinerja Tim Provinsi dan
Kabupaten/kota, serta lembaga penerima dana
bantuan.
2) Monitoring oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi memantau
penyaluran dan penggunaan dana, kinerja Tim
Kabupaten,

serta

lembaga

penerima

dana

bantuan.
3) Monitoring oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota

Petunjuk teknis

29

Monitoring

ditujukan

kelayakan

lembaga

untuk

calon

memantau

penerima

dan

penggunaan dana Bantuan.
2. Pengawasan
Pengawasan

dana

Bantuan

meliputi

pengawasan

melekat, fungsional, dan masyarakat.
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan
masing-masing instansi Pengelola dana Bantuan
baik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD.
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh
Badan

Pengawas

Keuangan

sesuai

dengan

masyarakat

dalam

rangka

kewenangannya.
d. Pengawasan

oleh

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana
Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi
penyalahgunaan dana.

Petunjuk teknis

30

BAB V
PENUTUP
Buku Petunjuk teknis Penyaluran Dana Bantuan Penguatan
Lembaga PAUD tahun 2013 disusun sebagai acuan bagi
lembaga PAUD yang akan mengajukan permohonan untuk
mendapatkan dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD tahun
2013, yang bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
Petunjuk teknis ini disusun dengan harapan dapat dijadikan
acuan dalam mengajukan bantuan dana agar pelaksanaan dan
pengelolaan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang
diajukan.
Pada akhirnya melalui pemberian Bantuan Penguatan Lembaga
PAUD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di lembagalembaga PAUD seluruh Indonesia.

Petunjuk teknis

31

LAMPIRAN

Petunjuk teknis

32

Lampiran 1 : Contoh sampul depan proposal
Contoh Halaman Muka/Sampul warna hijau

PROPOSAL DANA BANTUAN
PENGUATAN LEMBAGA PAUD
2013

Diajukan oleh:
…………………………….
(Nama Lembaga Pengusul)

Alamat Lengkap Lembaga Pengusul
No. Telp. Lembaga
Petunjuk teknis

33

Lampiran 2 : Contoh Permohonan Dana Bantuan
Penguatan Lembaga PAUD
KOP SURAT LEMBAGA
Nomor :
Lamp :
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Penguatan Lembaga
PAUD
Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Gedung E Lantai VII
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:............................................
Jabatan :............................................
Alamat :............................................
Dengan ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Dana
Penguatan Lembaga PAUD Kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013 dengan anggaran
yang kami ajukan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) untuk keperluan sebagaimana proposal
terlampir.
Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya,
kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon
Nama Jelas
Petunjuk teknis

34

Lampiran 3 : Contoh Rekomendasi Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA
............,tgl............2013
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi
Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD
di
Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten..................menerangkan bahwa :
Nama Lembaga
:
Alamat
:
Ketua/Pengelola
:
Telp/HP
:
Dengan ini kami rekomendasikan untuk memperoleh Dana
Bantuan
Penguatan
Lembaga
PAUD
sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan
ketentuan lembaga tersebut belum pernah mendapat
bantuan dana rintisan program TK/KB, TPA dan atau SPS.
Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
Nama Jelas
NIP.
Tembusan : Dinas Pendidikan Provinsi
Catatan : * Rekomendasi harus ASLI
Petunjuk teknis

35

Lampiran 4 : Daya Dukung
Guna mendukung program PAUD dimaksud, sarana dan
prasarana dan pendidik yang ada di lembaga adalah sebagai
berikut.
1. Sarana dan Prasarana
No
Jenis
Sarana/Prasarana
1.
2.
3.
4.

Jumlah

Keadaan
Baik/Rusak

2. Tindak Lanjut
3. Penguatan Program

Petunjuk teknis

36

Lampiran 5: Contoh Surat Pernyataan Penyelenggaraan PAUD
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD
NOMOR : ………………………….
Pada hari ini …..........……. tanggal ................…….. bulan
............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Alamat

: ……...........................................................
: Pemimpin Lembaga …………..................
: ...................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan
Anak Usia Dini melalui dana bantuan Penguatan Lembaga
PAUD menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan
peningkatan mutu layanan PAUD sesuai dengan proposal yang
disetujui oleh Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2013 dan
bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga dan layanan
program PAUD.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh
kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000
Nama jelas
Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua di atas kertas
bermaterai enam ribu rupiah
Petunjuk teknis

37

Lampiran 6: Contoh Format Pembukuan

PEMBUKUAN DANA PENGUATAN LEMBAGA PAUD

Penyelenggara Program PAUD

Petunjuk teknis

38

Lampiran 7 : Contoh Format Laporan Perkembangan
Penggunaan Dana
KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap)
LAPORAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN DANA
PENGUATAN LEMBAGA PAUD
TAHUN 2013
Keadaan Per Bulan ............................................
No

Komponen
Penggunaan
Dana

Dana (Rp)
Alokasi

Realisasi

Sisa

Keterangan

1.
2.
3.
4.
5.
Dst
JUMLAH
Penanggungjawab Program,

Bendahara,

..............................................

Petunjuk teknis

39

Lampiran 8: Contoh Format Penilaian Lapangan
FORMAT PENILAIAN VISITASI
Nama Lembaga
: ...........................................
Jenis Program
: ...........................................
Alamat & No. Telp : ….......................................

NO
1

2

3

4

INDIKATOR
Lokasi
- Kejelasan tempat kegiatan
- Kejelasan status tempat yang
digunakan
- Kedekatan lokasi dengan tempat
tinggal sasaran
Ketenagaan
- Ada Struktur kepengurusan
- Kesesuaian Jumlah tenaga
Pendidik, latar belakang
pendidikan, dan pengalaman
pelatihan yang relevan dengan
proposal
Sasaran
- Kesesuaian Jumlah sasaran
layanan
- Kejelasan identitas sasaran (usia,
jenis kelamin, nama orang tua,
pekerjaan orang tua)
Program
- Kesesuaian program dan

Petunjuk teknis

NILAI

NILAI
YG
DICAPAI

4
3
3
10
5

5
5

5
40

NO

5

6

7

INDIKATOR
kurikulum di proposal dengan
kondisi riil di lapangan
- Adanya Kurikulum dan program
pembelajaran yang jelas
- Kesesuaian pengelolaan kegiatan
pembelajaran dengan kebutuhan
anak
- Frekuensi kegiatan dalam
seminggu
- Waktu pelaksanaan kegiatan
- Jadwal materi kegiatan main
dalam satu minggu
Legalitas Lembaga
- Ijin Operasional
- Akta Pendirian Lembaga
- No. Rekening
- NPWP
Pendukung
- Kejelasan sarana/prasarana/APE
yang sudah dimiliki
- Keabsahan dan keaslian dokumen
- Dukungan orang tua dalam
pendanaan
Lain-lain
- Dampak keberadaan lembaga
dengan kebutuhan masyarakat
- Prestasi yang diraih
- Melayani masyarakat kurang
mampu
JUMLAH

Petunjuk teknis

NILAI

NILAI
YG
DICAPAI

5
5
5
5
5

10
2
4
4
5
5
5
5
3
2
100
41

Lampiran 9 : Contoh Format Matriks Nominasi Lembaga
Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD
MATRIX 2013
BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD 2013

NO

LEMBAGA
Nama

1 PaudKu

Desa Gampong Kec. Lampuyang
Pulo Aceh, Aceh Besar, Provinsi
Aceh

BANK KORESPONDEN

Pengelola

Muhammad

NPWP

Nama Rekening

Bank

BANTUAN

No. Rekening

03.203.042.1-101.000 PaudKu

Bank BRI

3916-01-004984-53-7

Rp

25,000,000

02.658.092.8-419.001

Bank BRI

1609.01.000734.53.3

Rp

25,000,000

…………………… …………………………………… ………………… ………………………
……………………
………………………. Rp
……………………….
….
……………
…….
.
….

25,000,000

2 Paud Anak Cerdas

dst

Alamat

Kp. Cikapek RT. 011 RW.004 Lintas
Lintas Leuwidamar Ciboleger Baduy
Desa Lebakparahiang Kec.
Cristina
Leuwidamar Kab. Lebak Banten

Paud Anak Cerdas

Jumlah dipindahkan

……………………
……………………….
….

75,000,000

Jumlah Pindahan

9

Rp
Rp

50,000,000

………………… ………………………
……………………
……………………….
………………………. Rp
…….
.
….

25,000,000

…………………………
………

JUMLAH SELURUHNYA
Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen,

Penanggung Jawab Kegiatan Kelembagaan,

Biro Keuangan
Kepala Biro Keuangan

Drs. Mansur Simamora., M.M.
NIP. 19580507 198602 1 002

Ir. Teguh Imanto, M.Si
NIP. 196309101990021001

Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM
NIP. 196206221983021001

Petunjuk teknis

42

Lampiran 10 : Contoh Surat Akad Kerjasama

ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
JL. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III,Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5725033, faks. 5725484 Tromol Pos : 1303 Kode Pos 10013

AKAD KERJASAMA
NOMOR: ...................................
ANTARA :
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA
PENILAIAN DANA BANTUAN
PENGELOLAAN LEMBAGA PAUD
TAHUN 2013
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................,
kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Drs. Mansur Simamora, MM.
NIP : 19580507 198602 1 002
Jabatan: Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUDNI,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak
Pertama.
Nama

:

..........................

Petunjuk teknis

43

Jabatan
: Pemimpin Lembaga/ Organisasi .................
Alamat
: ........................
NPWP
: ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak
Kedua.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan
Pengelolaan Lembaga PAUD, kedua belah pihak telah sepakat
mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasalpasal berikut ini:
Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Pengelolaan
Lembaga PAUD sesuai dengan proposal yang disetujui
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(2) Mengadministrasikan
penggunaan
dana
bantuan
Pengelolaan Lembaga PAUD sesuai dengan jenis
penggunaanya.
(3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
program yang dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama
ditandatangani.
Pasal 2
Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Pengelolaan
Lembaga PAUD sebesar Rp 25.000.000,- [Dua puluh lima juta
rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Petunjuk teknis

44

Pasal 3
Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 2
bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu
layanan Lembaga PAUD.
Pasal 4
Penggunaan Dana Bantuan
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari
Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai
dengan proposal yang telah disetujui.
Pasal 5
Fakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan
Pengelolaan Lembaga PAUD dilaksanakan secara transparan
dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah
diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak
Pihak kedua sebagai penerima bantuan.
Pasal 7
Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai
dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama
berhak
menuntut
Pihak
Kedua
untuk
mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin
keberlangsungan program.
Petunjuk teknis

45

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
a. Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah
bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
b. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah
bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor
Panitera Pengadilan Negeri setempat.
c. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak
yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9
Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini
dibuat dalam rangkap 4 (empat) di atas kertas bermaterai enam
ribu rupiah.
Pasal 10
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan
diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan
selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua

Pihak Pertama

Materai 6000
Materai 6000

....................

Petunjuk teknis

Drs. Mansur Simamora, MM.
NIP. 19580507 198602 1 002

46

Lampiran 11 : Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban
Mutlak Lembaga PAUD
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK LEMBAGA PAUD
NOMOR : ………………………….
Pada hari ini …..........……. tanggal ................…….. bulan
............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Alamat

: ……...........................................................
: Pemimpin Lembaga …………..................
: ...................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Pendidikan
Anak Usia Dini melalui dana bantuan Penguatan Lembaga
PAU, saya bersedia untuk:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan
peraturan yang berlaku;
2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan
dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku;
3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan
proposal yang disetujui;
4. Memenuhi kewajiban membayar dan atau menyetorkan
pajak sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu
bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
6. Bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga dan
layanan program PAUD.
7. Tidak melakukan KKN dalam pengelolaan dana yang
diterima.
Petunjuk teknis

47

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh
kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000
Nama jelas
Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua di atas kertas
bermaterai enam ribu rupiah.

Petunjuk teknis

48

Lampiran 12 : Format Berita Acara Penilaian Proposal


BERITA ACARA PENILAIAN PROPOSAL
Pada hari ini …….. tanggal …….. bulan ….. tahun dua ribu tiga
belas, berdasarkan surat Keputusan Direktur Pembinaan Anak Usia
Dini nomor : KEP – …./B.B2/SK/DU/2012 tanggal …… 2013
telah dilakukan penilaian proposal Dana Bantuan Penguatan
Lembaga PAUD oleh Tim Penilai Proposal yang terdiri dari :
1. ………………..
2. ………………..
3. ………………..
Adapun hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai
sebagaimana terlampir.
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh
tanggung jawab.
Jakarta, ……………… 2013
Tim Penilai
Penilai I
Petunjuk teknis

Penilai II

dst
49

Lampiran 13 : Format Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan

Pembukuan :
Nomor :...............................
Tgl
: ..............................
MAK : ..............................
T.A.
: .............................

KUITANSI
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar
: Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Pemberian Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD

Jumlah Rp

:

25.000.000

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Mansur Simamora, MM
NIP. 19580507 198602 1 002

Petunjuk teknis

Dibayar lunas
Pada Tanggal :
Penanggung Jawab Kegiatan Kelembagaan,

Yang Menerima,

Ir. Teguh Imanto, M.Si
NIP. 196309101990021001

50

Lampiran 14 : Format SK Penetapan Lembaga


KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
Nomor : KEP /B.B2/DU/SK/2013
Tentang :
PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA
DANA BANTUAN PENGUATAN LEMBAGA PAUD TAHUN 2012
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Menimbang :1.

Bahwa dalam rangka menyalurkan program
Pendidikan Anak Usia Dini secara tertib, aman,
dan akuntabel terhadap organisasi Mitra
PAUD/Sosial/Yayasan/Lembaga
Swadaya
Masyarakat
2013,
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan
pengelolaan dan pemberian dana bantuan
program Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada nomor 1 di atas,
tersedia
anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun
2013 No. ……….. tanggal ………. MAK
……………. untuk memberikan Dana Bantuan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dalam
Rangka
Pengelolaan
Program
Petunjuk teknis

51

Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Tahun
2013.
Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
134/PMK.05/2006
tentang
Pedoman
Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi,
Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban
Anggaran Belanja;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
10. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk teknis

52

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014.
Memperhatikan

:

1. Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Anggaran
diLingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini, Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Tahun 2012.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Penetapan Lembaga
Penerima Dana Bantuan Penguatan Lembaga PAUD
Tahun 2012.

Pertama

: Menetapkan dan memberikan dana bantuan Program
Pendidikan Anak Usia Dini Subdit Kelembagaan dan
Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini Tahun 2012 dalam rangka pengelolaan program
PAUD Tahun 2012, dengan nama lembaga penerima
dana bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini.

Kedua

: Kepada lembaga-lembaga yang tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini agar melaksanakan
penyelenggaraan program PAUD sesuai dengan
proposal yang telah disetujui.

Petunjuk teknis

53

Ketiga

: Untuk proses penyaluran dana bantuan dilakukan
dengan akad kerjasama yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
: Setelah melaksanakan penyelenggaraan program Paud,
lembaga-lembaga penerima dana bantuan diharuskan
memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada
Direktur Pembinaan PAUD.
: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan
diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan seperlunya.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keempat

Kelima

Keenam

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
:
2013

Direktur,

Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta

2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di
3.
4.
5.
6.
7.

Jakarta
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Kemdikbud di Jakarta.
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemdikbud di
Jakarta.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan
Informal Kemdikbud di Jakarta.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Jakarta III.
Yang bersangkutan

Petunjuk teknis

54

Lampiran 15 : Format Laporan Awal/Surat Pernyataan
Penerimaan Dana
KOP SURAT LEMBAGA

Nomor :
Lamp :
Perihal : Laporan Awal Bantuan Dana Penguatan
Lembaga PAUD
Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal
Gedung E Lantai VII
Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:............................................
Jabatan :............................................
Alamat :............................................
Dengan ini kami laporkan bahwa Dana Bantuan Penguatan
Lembaga PAUD 2013 dengan jumlah dana sebesar Rp
25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) telah kami terima
melalui Bank ........nomor rekening .........pada tanggal .....2013.
Dana tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan
sebagaimana tercantum dalam proposal yang kami ajukan.
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
Petunjuk teknis

55

Mengetahui
Dinas Pendidikan Kab/Kota
Ttd dan stempel
Nama Jelas

Pengelola Lembaga
ttd dan stempel
Nama jelas

Catatan : laporan dibuat rangkap 3 untuk ditembuskan ke
dinas pendidikan Kab/Kota dan Provinsi dengan dilampirkan
fotocopy rekening lembaga

Petunjuk teknis

56

Dicetak oleh:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2013
http://www.paud.kemdiknas.go.id/

PENERIMA BANTUAN PAUD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PENERIMA BANTUAN PAUD

Similar to PENERIMA BANTUAN PAUD (20)

More from Operator Warnet Vast Raha

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

PENERIMA BANTUAN PAUD