1. Kepolisian menindak dua perusahaan di Jakarta yang menggunakan piranti lunak AutoCad bajakan dan menjerat mereka dengan UU Hak Cipta dengan ancaman denda hingga Rp500 juta dan hukuman penjara lima tahun.

1. 1. Aparat dari Markas Besarkepolisian Republik Indonesia menindak dua
perusahaan di Jakarta yang menggunakan software AutoCad bajakan. Masing-
masing PT MI, perusahaan konstruksi dan teknik di bilangin Permata Hijau dan PT
KDK perusahaan konsultan arsitektur yang beralamat di bilangan pasar Minggu.
Penindakan di PT MI dilakukan pada Tanggal 23 Februari 2009. Sementara, PT KDK
telah ditangani sejak tanggal 16 Februari 2009. Saat ini penyidik masih memeriksa
pimpinan masing-masing perusahaan. Keduanya akan dijerat dengan UU No 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 3. “Mereka diancam denda sebesar maksimal
Rp 500 juta dan hukuman kurungan selama lima tahun,” terang Penyidik Mabes Polri
AKBP Rusharyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2). Selain kedua
perusahaan, polisi juga telah melakukan tindakan terhadap para pengguna software
bajakan sejenis. Pengguna yang ditangkap umumnya di dalam lingkungan perusahaan
dan untuk kepentingan komersial. “Sejauh ini delapan perusahaan pengguna software
jenis AutoCad bajakan yang sudah kami tindak,” terang Rusharyanto. Ia mengatakan,
upaya pemberantasan software bajakan akan terus berlanjut tidak hanya AutoCad
namun juga jenis software yang dilindungi hak cipta.
2. Makki Ungu dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus pelanggaran hak cipta,
oleh Pebrian Gineung Aratidino, vokalis grup Rasio. Menurut Pebri, masalah dimulai
saat tak adanya kata sepakat soal kontrak antara label satu dengan yang lainnya.
3. Pelanggaran hak cipta software. Teknologi sharing file secara peer to peer (P2P)
telah banyak mengurangi hambatan dalam mendapatkan informasi. Jaringan memang
dibuat untuk menyebarluaskan pengetahuan, tetapi jaringan yang sama juga dapat
digunakan untuk mendistribusikan materi yang melanggar hukum.Pelanggaran hak
cipta software sangat umum terjadi di negara-negaraseperti Meksiko, Cina, Indonesia,
Rusia, Brazil, Amerika dan di berbagai belahan dunia lainnya seolah tidak ada hukum
yang mengatur. Padahal sebagian besar negara telah memiliki hukum mengenai
pelanggaran hak cipta software, namun tampaknya belum cukup kuat untuk
menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran hak cipta tidak hanya
selalu mengenai penyebaran software ilegal atau penggunaan materi yang tidak sah.
Ada banyak jenis pelanggaran lainnya yang semakin banyak dilakukan,
4. Memperbanyak dan atau menjual tanpa seizin pemegang hak cipta. Pelanggaran
ini sering kita dengar sebagai pembajakan software dan merupakan pelanggaran

2. paling populer di banyak negara, tentu saja termasuk Indonesia. Namun di beberapa
negara ada juga hukum yang melegalkan penjualan untuk kepentingan pendidikan
(khususnya bagi software nonedukasi) atau software yang telah dimodifikasi bagi
penderita tuna netra.
5. Memperbanyak dan memberikannya kepada orang lain. Pelanggaran ini
menyalahi banyak undang-undang dari hak cipta. Tetapi dalam keadaan khusus bisa
jadi tindakan ini tidak termasuk pelanggaran. Misalnya di Israel dan beberapa negara
lainnya, memperbanyak suatu karya (termasuk software) tidak melanggar hukum
sepanjang dilaksanakan tanpa niat mencari untung.
6. Membuat copy sebagai backup data. Pada beberapa negara seperti Jerman,
Spanyol, Brazil, Dan Filipina, tindakan ini menjadi hak utama bagi pembeli software.
Namun dapat juga menjadi pelanggaran tergantung pada hukum dan keputusan-
keputusan hakim terkait kasus yang pernah terjadi di negara yang bersangkutan, yang
akhir-akhir ini mengalami banyak perubahan di banyak negara.
7. Menyewakan software orisinal kepada orang lain. Lisensi software biasanya
membatasi hak pembeli untuk meminjamkan hasil karya yang dilindungi oleh hak
cipta. Tetapi beberapa undang-undang masih memperdebatkan tentang larangan
tersebut sehingga jalan terbaik dapat dicapai dengan cara meminta izin dari pemegang
hak cipta jika ingin menyewakan software.
8. Menjual kembali software orisinal. Lisensi software biasanya juga menyebutkan
bahwa pembeli hanya membayar untuk mendapat hak menggunakan software
tersebut. Penjualan kembali mungkin diizinkan jika dilakukan untuk tujuan
pendidikan dan tindakan non-profit lainnya.
9. Pembajakan internet / Internet piracy. Pelanggaran ini terjadi ketika Operator
Sistem menyebarluaskan suatu materi yang dilindungi hak cipta pada bulletin board
atau di internet sehingga dapat didownload secara bebas.
10. Seseorabf dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang
berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi
tersebut. Contoh : Bulan Mei tahun 1997, Group Musik asal Inggris, Oasis, menuntut
ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta
lirik dan video klipnya. Alasan yang digunakan oleh grup musik tersebbut dapat
menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang di lakukan pihak
lain tanpa izin.

3. 11. Kasus lain terjadi di Australia, dimana AMCOS (The Australian Mechanical
Copyright Owners Society) dan AMPAL (The Australian Music Publishers
Association Ltd) telah menghentikan pelanggaran Hak Cipta di Internet yang
dilakukan oleh Mahasiswa di Monash University. Pelanggaran tersebut terjadi
karena para Mahasiswa dengan tanpa izin membuat sebuah situs Internet yang
berisikan lagulagu Top 40 yang populer sejak tahun 1989 (Angela Bowne, 1997 :142)
dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk. Seseorang tanpa
izin membuat situs di Internet yang berisikan lagu-lagu milik penyanyi lain yang
lagunya belum dipasarkan. Contoh kasus : Group musik U2 menuntut si pembuat
situs internet yang memuat lagu mereka yang belum dipasarkan (Angela Bowne, 1997
:142) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Lindsey T dkk. Seseorang
dengan tanpa izin membuat sebuah situs yang dapat mengakses secara langsung isi
berita dalam situs internet milik orang lain atau perusahaan lain. Kasus : Shetland
Times Ltd Vs Wills (1997) 37 IPR 71, dan Wasington Post Company VS Total News
Inc and Others (Murgiana Hag, 2000 : 10-11) dalam Hak Kekayaan Intelektual Suatu
Pengantar, Lindsey T dkk.
12. Kasus Situs Jasa Pembunuh Bayaran.
"Metode eksekusi dapat direncanakan bersama atau anda langsung serahkan
semuanya pada kami. Harga berbeda-beda tergantung sasaran dan tingkat kesulitan
penghapusan jejak. Harga walikota tentu berbeda dengan harga pedagang alat
elektronik tionghoa. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai. Untuk sementara,
kami hanya melayani sasaran di daerah kota Bandung"
situs ini merupakan situs yg
sempat jadi kontroversi di pemberitaan media elektronik , dan jadi bahan
perbincangan semua kalangan.Marak nya jasa pembunuhan di media elektronik

4. tersebut juga jadi PR untuk pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran” atau
hukum hukum di dunia maya atau dalam teknologi sistem informasi.
Ironisnya dari hasil pencarian di google , ada segelintir orang yang berminat pada jasa
tersebut dan ada yg pernah memanfaatkan situs jasa tersebut . namun masih belum
dapat di klarifikasikan kasusnya.
Dan yg mencengangkan sang pembunuh bayaran ini sempat menceritakan tentang
target pertamanya: "Akhirnya saya pun mengadakan pertemuan langsung. Ternyata.
dia adalah seorang suami yg di khianati istrinya dan meminta saya mengeliminasi
laki2 selingkuhan istrinya. Lengkap dengan foto, alamat, dan uang 5 jt rupiah yg
menurut saya waktu itu adalah jumlah yg banyak. Dengan gemetar terlintas dipikiran
saya untuk menipu. Uang saya ambil dan saya menghilang selesai kan? tp takdir
berkata lain. Saya termasuk orang yg selalu menepati janji dan bapak itu pun
menjanjikan sejumlah uang bila saya berhasil melakukan tugas target saya seorang
karyawan bank swasta di bandung yg saya selesaikan tgl 23 mei 2009. Itulah target
pertama saya,"
13. Kasus Prita yg juga sempat jadi bahan perbincangan di media juga merupakan salah
satu contoh dalam pelanggaran teknologi , yg mana pasalnya si prita ini menuliskan
uneg unegnya (keluhan) mengenai buruknya pelayanan di R.S Omni, melalui surat
elektronik dan mengirimkan ke kerabat nya, akan tetapi ada pihak yg dengan sengaja
menyeber luaskan e-mail yg sifatnya pribadi ini ke dunia maya dan malah menjadi
kasus penuntutan pencemaran nama baik dari R.S Omni yg menjadi topik
perbincangan dari e-mail prita yg menjadi kontroversi ini. dari kasus ini juga menjadi
perhatian dari masyarakat bahkan ada yg menjadi simpatisan untuk prita dan justru
ada yg membuat grup facebook pendukung prita.