SlideShare a Scribd company logo

OPTIMALKAN PERAN

•Download as PPTX, PDF•
•
Sampe Purba
Sampe Purba

Dokumen tersebut membahas mengenai peran anggaran dan perbankan dalam menciptakan sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan. Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa kondisi saat ini yang belum optimal seperti pelaksanaan desentralisasi fiskal, peran perbankan daerah, dan keadilan hubungan pusat-daerah. Dokumen tersebut juga menyarankan beberapa strategi seperti mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi

1 of 40
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 11
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved No Nama Keterangan 1. Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH Ketua 2. Drs. Bima Anggara Sena, MH Sekretaris 3. Awaludin Moderator 4. Drs. Ahmad Lumumba, SH Anggota 5. Yuniar Ludfi Anggota 6. Taufiq Suhargo Arif Anggota 7. Anang Dwitono, SE Anggota 8. Drs. Edward Marpaung, MM Anggota 9. Dra. Sri Utami Eka Ningtyas, Apt, MM Anggota 10. Dr. Yurnal, SH, S.PD, M.Hum Anggota 11. Ir. Bennyta Suryo Septano, MT Anggota 12. Benny Susianto, SIP Anggota 13 Badrul Hisam Bin Mohamed Anggota 222
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistematika Paparan 1) Pendahuluan  Pola – Pikir & Alur Pikir  Pokok Masalah 2) Landasan Pemikiran 3) Kondisi saat ini 4) Perkembangan Lingstra 5) Kondisi yang diharapkan 6) Konsepsi : KSU 7) Penutup 33
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved => peran anggaran (APBN/APBD) dan Perbankan ->sistem ekonomi b’keadil’an ;>manfaat , kebijakan a/d analisis MAKSUD & TUJUAN RUANG LINGKUP BAB I Pendahuluan BAB II Landasan Pemikiran BAB III Kondisi Saat Ini BAB IV Perkembangan Ling Stra BAB V Kondisi Yg Diharapkan BAB VI Konsepsi BAB VII Penutup TATA URUT PENGERTIAN METODE  Kualitatif yaitu deskriptif analitis PENDEKATAN  Komprehensif integral melalui pisau analisa Tannas METODE PENDEKATAN Batasan peran anggaran ;>sistem ekonomi yg adil  Tannas 44
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  UU Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kpd Pemda utk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat  Terdapat Ketergantungan yang tinggi atas transfer fiskal dari APBN utk mendukung APBD  Lembaga Perbankan belum optimal sbg katalisator dan agen pembangunan utk menggerakkan ekonomi masyarakat 55
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KETAHANAN NASIONAL TANGGUH PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN YANG DIHARAPKAN KONSEPSI Kebijakan Strategi Upaya INSTRUMENTAL INPUTPOKOK-POKOK PERSOALAN BLUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL Peran Anggaran serta Perbankan saat ini SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN MENINGKAT • PARADIGMA NASIONAL • PER-UU • BANGLINGSTRA • PELUANG & KENDALA ENVIRONMENTAL INPUT RENDAHNYA KWALITAS APBN DAN APBD BLM TRCPTANYA KEADILAN HUB PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH 6 6
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KONDISI APBN & APBD SERTA PERBANKAN SAAT INI PERAN ANGGARAN APBN & APBD SERTA PERBANKAN YG DIHARAPKAN INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS ) ENVIRONMENTAL INPUT BANG LINGSTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) PELUANG & KENDALA FEED BACK S O M › SUPRA STRUKTUR › INFRA STRUKTUR › SUB STRUKTUR › PEMERINTAH Pusat › PEMDA › DPR, DPRD › BPKP › Perg. Tinggi › Asosiasi Dunia Usaha › REGULASI › SOSIALISASI › KERJASAMA › KOORDINASI › PENGAWASAN › PARTISIPASI PERAN ANGGARAN (APBN DAN APBD) SERTA PERBANKAN GUNA MENINGKATKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH Sistem Ekonomi dan Keuangan yang berkeadilan meningkat 77
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PARADIGMA NASIONAL PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS  PERATURAN PER UU-ANUURI No. 7 thn 1992 – 10/1998 ttg Perbankan UURI No. 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UURI No. 32 thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah Perpres RI No. 5 Th 2010 Ttg RPJMN 2010 - 2014 88
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  LANDASAN TEORI  Teori Keyness -> campur tangan Pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter  Teori Desentralisasi – delegation of authority  TINJAUAN PUSTAKA  Andy Ramses – M La Bakry : Pemda di Indonesia  Kemenko Perekonomian : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia 99
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved POKOK P’SOALAN - SISTEM EK-KEU - YG BERKEADILAN - IMPLIKASI NEGATIF THD TANGGUHNYA TANNAS KONDISI IMPLIKASI PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN THD SISTEM EK-KEU YG BERKEADILAN  Desentralisasi Fiskal (kewenangan spending vs sumber dana)  Peran Perbankan dalam Perekonomian Daerah  Kondisi hubungan Pusat – daerah (Pemerintahan – Pembangunan – YanMas)  Postur APBN - APBD BELUM OPTIMAL PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH BELUM TERCIPTANYA KEADILAN HUB. PUSAT DAN DAERAH DLM PEMBANGUNAN RENDAHNYA KUALITAS APBN DAN APBD BAB - III POKOK PERSOALAN 1010
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (1/4) => Kewenangan vs Pendanaan • Pusat => dana besar, kewenangan kecil • Daerah => dana kecil, kewenangan besar 1111
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (2/4) Prioritas vs Perencanaan • Rencana Kegiatan – Anggaran tdk match • RPJM vs Program Pemda – Musrenbang ? • Perencanaan vs Persetujuan Anggaran • Program Pusat vs Daerah 1212
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1313
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 14 14Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 14
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL  PENGANGGURAN ERA PASAR BEBAS  komunitas ASEAN AEC Akses pasar Kesenjangan ekonomi TEKNOLOGI • GEO, DEMO, SKA • IPOLEKSOSBUDHANKAM MENIMBULKAN Bab IV 1515
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1. IPTEK dan Global issue -> antisipasi penyusunan prioritas APBN 2. AEC : akses pasar , enterpreneurship. 3. SKA sbg modal pembangunan di daerah. 4. Jaringan Perbankan yang menyebar di daerah, sbg mitra pembangunan dan pembimbingan credit culture 5. Sistem penyusunan APBN/D yg mengacu pd musrenbang  transparansi dan partisipasi masyarakat. 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, merembet ke pertumbuhan nasional, pengaruhi kualitas prioritas APBN/D 2. Penyebaran geografis dan keterbatasan infrastruktur, utk konektivitas dan akses pasar 3. Over eksploitasi SKA, ego kedaerahan, pragmatisme Kepala daerah berperspektif periodisasi jk pendek 4. Masyarakat yang belum bank-minded, risk-averse perbankan, dan blm terlibat dlm pembiayaan menengah 5. Penyusunan anggaran berjenjang, skala prioritas berbeda,  birokratis . 1616
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 17 KONDISI KONTRIBUSI INDIKASI K’HASIL Peningkatan sistem ekonomi yang berkeadilan KONTRIBUSI POSITIF THD Tangguhnya TANNAS Kontribusi peran Anggaran serta Perbankan thdp sistem ekonomi dan keuangan  Optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Optimalnya peran Perbankan daerah dalam memacu perekonomian  Terciptanya keadilan hubungan Pusat dan Daerah dlm Pembangunan  Meningkatnya kualitas APBN dan APBD.  Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Terwujudnya optimalisasi peran perbankan daerah dlm pacu ekonomi  Terwujudnya prinsip keadilan hub. Pusat – Daerah yg berkeadilan  Terwujudnya peningkatan kualitas APBN dan APBD BAB V 17
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA-UPAYA “MENINGKATNYA PERAN ANGGARAN DAN SERTA PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN ” STRATEGI-1. Mengoptimalkan pelaks desentralisasi fiskal : kurangi ketergantungan fiskal, serap anggaran, governance Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Pemda, Perg. Tinggi, MenPan, BPKP Utk FISKAL, Penyerapan anggaran, Governance Sesuai keahlian, kewenangan dan TuPokSi Hal. 38-39 STRATEGI-2. Mengoptimalkan peran perbankan daerah utk pacu ekon. Daerah : alokasi, asistensi, credit culture Kemendagri, Pemda, DPR, Asosiasi Perbankan, KemenKeu, Bappenas, Perg. Tinggi Pokja, kajian, penyuluhan, bimbingan  sesuai keahlian, kewenangan  hal. 40-41 STRATEGI-3. Menciptakan keadilan hubungan Pusat - Daerah Kemendagri, Kemenkeu, PDT, Kemenhub, Bappenas, PT, Kemenkes subsidi silang, infrastruktur , kajian  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 41-42 STRATEGI-4. Meningkatkan kualitas APBN - APBD Prioritas, keseimbangan, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, PT  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 42-43 1818 BAB VI
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  Utk optimalkan desentralisasi fiskal, kemampuan menggali PAD secara cerdas, perencanaan tepat waktu – sasaran, good governance dan clean goverment  Bank minded sbg sebuah proses : Memasyarakatkan perbankan dan memperbankan masyarakat  Hub. Keuangan Pusat – daerah yang berkeadilan utk dinamisasi pembangunan termasuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal  Kualitas postur APBN-D, kepercayaan Pusat ke daerah, dlm konteks pembangunan nasional  Menko Perekonomian : reformulasi kebij fiskal, dg memperhatikan kemampuan daerah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi  Kemendagri, Kemenkeu, Perbankan, Pemda : Pemberdayaan Perbankan  Menkeu, Bappenas : Harmonisasi MusrenbangNas-Da dg Perenc Nasional  MenPan, Mendagri : Mengkaji Postur ideal Struktur Organisasi PemDa berdasarkan analisis beban kerja, kemampuan daerah utk dukung pembangunan BAB VII 1919
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 20 Achirul Kalam •Terima kasih •Merdeka •HorasssMohon masukan dan saran untuk pengayaan dan penyempurnaan 20
BACK-UP 21
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Pendahuluan • Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah ibarat dua sisi mata uang • Stabilitas kebijakan makro diperlukan utk menggerakkan sektor riel di masyarakat • Goals  Sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan APBN – Perbankan dan Infrastruktur 2222
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Peraturan Per UU an • UU 32/2004 ttg Pemda • UU 33/ 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat – daerah • UU 17 / 2003 ttg Keuangan Negara • UU 25/ 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU 17/ 2007 ttg RPJMN • UU 7/1992 jo 10/1998 ttg Perbankan 23
24 Diagram Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat/Daerah RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Keppres Rincian APBN APBD Kep KDH tentang Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diselaraskan melalui Musrenbang UU NO. 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU NO. 17/2003 RKP Daerah Musren- bangda Musren- bangnas 24
25 Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 APBN APBN Sebagian Urusan UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (DEPKEU) (DEPDAGRI) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan 25
26 Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Transfer ke Daerah K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota AP B N PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH 26
Pembagian Urusan dan Pembiayaan 27 C O N C U R R E N T UU NO. 32 /2004 PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33/2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DESENTRALISASI FISKAL URUSAN PEMERINTAH APBN DANA PERIMBANGAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBD PROVINSI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DESENTRALISASI APBD KAB/KOTA TRANSFER DANA 27
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Perkembangan dan proyeksi transfer ke daerah (RAPBN 2013) • Ada kecenderungan ketergantungan fiskal yang tinggi kepada Pemerintah Pusat 28
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 29
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah B2 Pembangunan Kawasan A+B Pembangunan Daerah A1 Pembangunan Daerah dalam Konteks Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah A2 Pembangunan Daerah B1 Pembangun an Regional A Pembangun an Regional B Pembangunan Nasional 30Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 31 Share PDRB Per Pulau di Indonesia 23,54% 58,86% 9,5 5% 1,87% 0,26% 1,33% 4,61% Sumatera Jawa - Bali Kalimantan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: Hasil Analisis Dit. Otda Bappenas, 2013 Share PDRB atas Harga Dasar 2011 Papua Share PDRB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Bali, sementara Share dari Indonesia Timur masih sangat kecil Theil Indeks 2005 2010** T % T % inequality antarkab/kota 0,246 50,05 0,196 45,64 inequality antarprovinsi 0,208 42,44 0,204 47,54 inequality antarwilayah 0,037 7,51 0,029 6,82 Total inequality 0,491 100,00 0,429 100,00 Sumber: Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Dit. Pengembangan Wilayah, Bappenas Melalui Uji Theil-T pada data PDRB 2005-2010, Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia dan kesenjangan antar Kab/Kota mengalami penurunan, namun kesenjangan antar provinsi meningkat. Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 32 Ketimpangan Investasi Antar pulau 15,18 % 55,61% 13,06 % 5,03% 0,402% 4,59% 6,13% Sumatera Jawa Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: BKPM, 2012 Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi Papua Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
Peran t 33
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved • Nilai transfer jadi belanja pegawai • = organisasi baru • Pemekaran 34
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved MP3EI 35
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved TATA CARA MUSRENBANG NASIONAL TOP-DOWNBOTTOM-UP Renja K/LRKPD Provinsi Kode Program/Kegi atan Sasaran Lokasi (Provinsi) Kode Program/Kegi atan Sasaran Sumber dana Bukan Prioritas Buku II PrioritasPrioritas Kesepakatan Kesepakatan Rancangan Akhir RKP Buku I Bukan Prioritas Buku III 3636
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 37 37Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 37
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 38
2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 39
• Utk muncul di screen.;; Versi baru, windows 8 dst Termasuk vaio ini Windows + P. Lalu ada pilihan : Disconnect -> hanya muncul di lap top Duplicate -> sama di laptop dan screen Extend -> note kita muncul di laptop, tapi hanya slide yg muncul di screen Projector only -> hanya di screen Click : slide show 40

Recommended

Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - publishedPresentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - publishedSampe Purba
 
Rued sumsel final
Rued sumsel finalRued sumsel final
Rued sumsel finaliankurniawan019
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Bahan karocan RKT
Bahan karocan RKTBahan karocan RKT
Bahan karocan RKTAbdillah Mt
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Tony Hidayat
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxDienAmalina
 

Recommended

Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - publishedPresentasi kkk dak 10 - ekonomi - published
Presentasi kkk dak 10 - ekonomi - publishedSampe Purba
 
Rued sumsel final
Rued sumsel finalRued sumsel final
Rued sumsel finaliankurniawan019
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Bahan karocan RKT
Bahan karocan RKTBahan karocan RKT
Bahan karocan RKTAbdillah Mt
 
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Tony Hidayat
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxKeuangan Negara & Daerah.docx
Keuangan Negara & Daerah.docxDienAmalina
 
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!SimbachS Danuarta
 
Kua2012
Kua2012Kua2012
Kua2012Hugo Einob
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015Reyhan Hanif
 
APBN
APBNAPBN
APBNArfan Fahmi
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017dpmptsp provbengkulu
 
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahFgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahArie Maulana
 
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016EnvaPya
 
Index
IndexIndex
IndexSamsul Ode KDholic
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Perdana Wahyu Santosa
 
Proposal kades2
Proposal kades2Proposal kades2
Proposal kades2Operator Warnet Vast Raha
 
Rsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasRsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasAndi Noor
 
Analisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganAnalisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganFRANKLYN_SS
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Budi Prasetyo
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Analisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbnAnalisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbnZakiyul Mu'min
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalNur Rina Martyas Ningrum
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaTata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaSampe Purba
 

More Related Content

What's hot

Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!SimbachS Danuarta
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahFgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahArie Maulana
 
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016EnvaPya
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
Rsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasRsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasAndi Noor
 
Analisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganAnalisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganFRANKLYN_SS
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Budi Prasetyo
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
 
Analisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbnAnalisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbnZakiyul Mu'min
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalNur Rina Martyas Ningrum
 

What's hot (20)

Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
 
Kua2012
Kua2012Kua2012
Kua2012
 
APBN 2015
APBN 2015APBN 2015
APBN 2015
 
APBN
APBNAPBN
APBN
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017Dpjk for bengkulu 16112017
Dpjk for bengkulu 16112017
 
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahFgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerah
 
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016Tugas asp 2 analisis apbn 2016
Tugas asp 2 analisis apbn 2016
 
Index
IndexIndex
Index
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
Proposal kades2
Proposal kades2Proposal kades2
Proposal kades2
 
Rsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmasRsb blud puskesmas
Rsb blud puskesmas
 
Analisis Nota Keuangan
Analisis Nota KeuanganAnalisis Nota Keuangan
Analisis Nota Keuangan
 
Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017Advertorial rapbn-2017
Advertorial rapbn-2017
 
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)
 
Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2Frame perencanaan tahun 2012 2
Frame perencanaan tahun 2012 2
 
Analisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbnAnalisis nota keuangan dan apbn
Analisis nota keuangan dan apbn
 
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan FiskalD1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
D1 Pajak: Penyusunan APBN dan Kebijakan Fiskal
 

Viewers also liked

Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaTata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaSampe Purba
 
List of conference as speaker
List of conference as speakerList of conference as speaker
List of conference as speakerSampe Purba
 
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...Sampe Purba
 
Eiti transparency
Eiti transparencyEiti transparency
Eiti transparencySampe Purba
 
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purba
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purbaGas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purba
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purbaSampe Purba
 
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics Strategy
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics StrategyGlobal LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics Strategy
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics StrategySampe Purba
 
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools Ebook
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools EbookPSC Hands-Free and Hand-Off Tools Ebook
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools EbookProject Sales Corp
 
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e bookPemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e bookSampe Purba
 
Psc gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recoveryPsc gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recoverySampe Purba
 
Presentasi taskap sampe purba
Presentasi taskap sampe purbaPresentasi taskap sampe purba
Presentasi taskap sampe purbaSampe Purba
 
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017Project Sales Corp
 
Migas energi berkeadilan untuk bangsa
Migas energi berkeadilan untuk bangsaMigas energi berkeadilan untuk bangsa
Migas energi berkeadilan untuk bangsaSampe Purba
 
PSC Rig Essentials Guidebook 2017
PSC Rig Essentials Guidebook 2017PSC Rig Essentials Guidebook 2017
PSC Rig Essentials Guidebook 2017Project Sales Corp
 
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas Sampe Purba
 
Presentasi diskusi publik pwyp
Presentasi diskusi publik pwypPresentasi diskusi publik pwyp
Presentasi diskusi publik pwypSampe Purba
 

Viewers also liked (16)

Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesiaTata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
 
List of conference as speaker
List of conference as speakerList of conference as speaker
List of conference as speaker
 
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...
Indonesia lng to support development of power and industry domestic sampe ...
 
Eiti transparency
Eiti transparencyEiti transparency
Eiti transparency
 
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purba
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purbaGas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purba
Gas infrastructure development in archipelagic country sampe l. purba
 
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics Strategy
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics StrategyGlobal LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics Strategy
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics Strategy
 
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools Ebook
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools EbookPSC Hands-Free and Hand-Off Tools Ebook
PSC Hands-Free and Hand-Off Tools Ebook
 
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e bookPemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e book
 
Psc gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recoveryPsc gross split - cost recovery
Psc gross split - cost recovery
 
Presentasi taskap sampe purba
Presentasi taskap sampe purbaPresentasi taskap sampe purba
Presentasi taskap sampe purba
 
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017
PSC Speciality Lubricants for Marine & Offshore 2017
 
Migas energi berkeadilan untuk bangsa
Migas energi berkeadilan untuk bangsaMigas energi berkeadilan untuk bangsa
Migas energi berkeadilan untuk bangsa
 
PSC Rig Essentials Guidebook 2017
PSC Rig Essentials Guidebook 2017PSC Rig Essentials Guidebook 2017
PSC Rig Essentials Guidebook 2017
 
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
Sampe L. Purba - Wilayah Kerja Migas
 
Presentasi diskusi publik pwyp
Presentasi diskusi publik pwypPresentasi diskusi publik pwyp
Presentasi diskusi publik pwyp
 

Similar to OPTIMALKAN PERAN

Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanSinergy Aditya
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008F W
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008rakhmadise
 
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024ArvizaAzhar1
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehBahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehNachan
 
Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahHerry Prananto
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiimekon
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Muh Saleh
 
resume tesis.pdf
resume tesis.pdfresume tesis.pdf
resume tesis.pdfIlmiAdifa
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___EroikaSariWidiyatni
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 

Similar to OPTIMALKAN PERAN (20)

Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008
Proyeksi dan Perkembangan Sektor UMKM di Tahun 2008
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
 
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobing
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobingFiscal policy ~ ira kristina l. tobing
Fiscal policy ~ ira kristina l. tobing
 
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
DIPA-Induk-BKF-2023 RI Tahun 2023 dan 2024
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Advertorial APBN 2014
Advertorial APBN 2014Advertorial APBN 2014
Advertorial APBN 2014
 
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 acehBahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
Bahan paparan kapet 28 juni 2013 aceh
 
Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerah
 
Bahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iiiBahan kesimpulan pada raker iii
Bahan kesimpulan pada raker iii
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
 
resume tesis.pdf
resume tesis.pdfresume tesis.pdf
resume tesis.pdf
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
Ucnunukan
UcnunukanUcnunukan
Ucnunukan
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 

More from Sampe Purba

IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdf
IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdfIPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdf
IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdfSampe Purba
 
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
 
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxEnergy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxSampe Purba
 
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptx
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxTax treaty Application on PSC Contracts.pptx
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxSampe Purba
 
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdf
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdfGeostrategy Energy - AKAMIGAS.pdf
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdfSampe Purba
 
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptx
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptxUSU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptx
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptxSampe Purba
 
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptx
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptxEnergy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptx
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptxSampe Purba
 
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxRAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxSampe Purba
 
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptx
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptxEnergy Disruption - Electricity - Emission.pptx
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptxSampe Purba
 
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptx
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptxForum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptx
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptxSampe Purba
 
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptx
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptxNon Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptx
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptxSampe Purba
 
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptx
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxIBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptx
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
 
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptx
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptxAPHMET UNAIR - Renewable Energy .pptx
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptxSampe Purba
 
VUCA – BANI.pptx
VUCA – BANI.pptxVUCA – BANI.pptx
VUCA – BANI.pptxSampe Purba
 
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptx
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptxGeopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptx
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptxSampe Purba
 
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...Sampe Purba
 
Cop26 Rowing between global and national interest
Cop26 Rowing between global and national interestCop26 Rowing between global and national interest
Cop26 Rowing between global and national interestSampe Purba
 
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...Sampe Purba
 
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Sampe Purba
 
Green economy - Green Energy - Energy transition
Green economy - Green Energy - Energy transition Green economy - Green Energy - Energy transition
Green economy - Green Energy - Energy transition Sampe Purba
 

More from Sampe Purba (20)

IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdf
IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdfIPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdf
IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdf
 
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...
 
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxEnergy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptx
 
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptx
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxTax treaty Application on PSC Contracts.pptx
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptx
 
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdf
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdfGeostrategy Energy - AKAMIGAS.pdf
Geostrategy Energy - AKAMIGAS.pdf
 
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptx
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptxUSU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptx
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptx
 
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptx
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptxEnergy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptx
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptx
 
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptxRAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
RAPBN 2023 - Energi - Sampe.pptx
 
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptx
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptxEnergy Disruption - Electricity - Emission.pptx
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptx
 
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptx
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptxForum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptx
Forum Security -Geostrategy ENERGY ISSUES.pptx
 
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptx
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptxNon Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptx
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptx
 
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptx
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxIBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptx
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptx
 
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptx
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptxAPHMET UNAIR - Renewable Energy .pptx
APHMET UNAIR - Renewable Energy .pptx
 
VUCA – BANI.pptx
VUCA – BANI.pptxVUCA – BANI.pptx
VUCA – BANI.pptx
 
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptx
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptxGeopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptx
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptx
 
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...
 
Cop26 Rowing between global and national interest
Cop26 Rowing between global and national interestCop26 Rowing between global and national interest
Cop26 Rowing between global and national interest
 
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...
Enhancing Indonesia's Economic growth with advance deployment of renewable en...
 
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral
 
Green economy - Green Energy - Energy transition
Green economy - Green Energy - Energy transition Green economy - Green Energy - Energy transition
Green economy - Green Energy - Energy transition
 

OPTIMALKAN PERAN

  • 2. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved No Nama Keterangan 1. Sampe L. Purba, SE, Ak, M.Com, SH, MH Ketua 2. Drs. Bima Anggara Sena, MH Sekretaris 3. Awaludin Moderator 4. Drs. Ahmad Lumumba, SH Anggota 5. Yuniar Ludfi Anggota 6. Taufiq Suhargo Arif Anggota 7. Anang Dwitono, SE Anggota 8. Drs. Edward Marpaung, MM Anggota 9. Dra. Sri Utami Eka Ningtyas, Apt, MM Anggota 10. Dr. Yurnal, SH, S.PD, M.Hum Anggota 11. Ir. Bennyta Suryo Septano, MT Anggota 12. Benny Susianto, SIP Anggota 13 Badrul Hisam Bin Mohamed Anggota 222
  • 3. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistematika Paparan 1) Pendahuluan  Pola – Pikir & Alur Pikir  Pokok Masalah 2) Landasan Pemikiran 3) Kondisi saat ini 4) Perkembangan Lingstra 5) Kondisi yang diharapkan 6) Konsepsi : KSU 7) Penutup 33
  • 4. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved => peran anggaran (APBN/APBD) dan Perbankan ->sistem ekonomi b’keadil’an ;>manfaat , kebijakan a/d analisis MAKSUD & TUJUAN RUANG LINGKUP BAB I Pendahuluan BAB II Landasan Pemikiran BAB III Kondisi Saat Ini BAB IV Perkembangan Ling Stra BAB V Kondisi Yg Diharapkan BAB VI Konsepsi BAB VII Penutup TATA URUT PENGERTIAN METODE  Kualitatif yaitu deskriptif analitis PENDEKATAN  Komprehensif integral melalui pisau analisa Tannas METODE PENDEKATAN Batasan peran anggaran ;>sistem ekonomi yg adil  Tannas 44
  • 5. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  UU Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kpd Pemda utk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat  Terdapat Ketergantungan yang tinggi atas transfer fiskal dari APBN utk mendukung APBD  Lembaga Perbankan belum optimal sbg katalisator dan agen pembangunan utk menggerakkan ekonomi masyarakat 55
  • 6. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KETAHANAN NASIONAL TANGGUH PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN YANG DIHARAPKAN KONSEPSI Kebijakan Strategi Upaya INSTRUMENTAL INPUTPOKOK-POKOK PERSOALAN BLUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL Peran Anggaran serta Perbankan saat ini SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN MENINGKAT • PARADIGMA NASIONAL • PER-UU • BANGLINGSTRA • PELUANG & KENDALA ENVIRONMENTAL INPUT RENDAHNYA KWALITAS APBN DAN APBD BLM TRCPTANYA KEADILAN HUB PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH 6 6
  • 7. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KONDISI APBN & APBD SERTA PERBANKAN SAAT INI PERAN ANGGARAN APBN & APBD SERTA PERBANKAN YG DIHARAPKAN INSTRUMENTAL INPUT PARADIGMA NASIONAL (PANCASILA, UUD 1945, WASANTARA, TANNAS ) ENVIRONMENTAL INPUT BANG LINGSTRA (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) PELUANG & KENDALA FEED BACK S O M › SUPRA STRUKTUR › INFRA STRUKTUR › SUB STRUKTUR › PEMERINTAH Pusat › PEMDA › DPR, DPRD › BPKP › Perg. Tinggi › Asosiasi Dunia Usaha › REGULASI › SOSIALISASI › KERJASAMA › KOORDINASI › PENGAWASAN › PARTISIPASI PERAN ANGGARAN (APBN DAN APBD) SERTA PERBANKAN GUNA MENINGKATKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL KETAHANAN NASIONAL TANGGUH Sistem Ekonomi dan Keuangan yang berkeadilan meningkat 77
  • 8. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PARADIGMA NASIONAL PANCASILA UUD NRI 1945 WASANTARA TANNAS  PERATURAN PER UU-ANUURI No. 7 thn 1992 – 10/1998 ttg Perbankan UURI No. 25 thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UURI No. 32 thn 2004 Ttg Pemerintah Daerah Perpres RI No. 5 Th 2010 Ttg RPJMN 2010 - 2014 88
  • 9. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  LANDASAN TEORI  Teori Keyness -> campur tangan Pemerintah diperlukan melalui kebijakan fiskal dan moneter  Teori Desentralisasi – delegation of authority  TINJAUAN PUSTAKA  Andy Ramses – M La Bakry : Pemda di Indonesia  Kemenko Perekonomian : Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Perekonomian Indonesia 99
  • 10. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved POKOK P’SOALAN - SISTEM EK-KEU - YG BERKEADILAN - IMPLIKASI NEGATIF THD TANGGUHNYA TANNAS KONDISI IMPLIKASI PERAN ANGGARAN SERTA PERBANKAN THD SISTEM EK-KEU YG BERKEADILAN  Desentralisasi Fiskal (kewenangan spending vs sumber dana)  Peran Perbankan dalam Perekonomian Daerah  Kondisi hubungan Pusat – daerah (Pemerintahan – Pembangunan – YanMas)  Postur APBN - APBD BELUM OPTIMAL PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL BELUM OPTIMALNYA PERBANKAN DAERAH DLM MEMACU PEREKONOMIAN DAERAH BELUM TERCIPTANYA KEADILAN HUB. PUSAT DAN DAERAH DLM PEMBANGUNAN RENDAHNYA KUALITAS APBN DAN APBD BAB - III POKOK PERSOALAN 1010
  • 11. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (1/4) => Kewenangan vs Pendanaan • Pusat => dana besar, kewenangan kecil • Daerah => dana kecil, kewenangan besar 1111
  • 12. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Paradoks Otonomi Daerah (2/4) Prioritas vs Perencanaan • Rencana Kegiatan – Anggaran tdk match • RPJM vs Program Pemda – Musrenbang ? • Perencanaan vs Persetujuan Anggaran • Program Pusat vs Daerah 1212
  • 14. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 14 14Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 14
  • 15. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL  PENGANGGURAN ERA PASAR BEBAS  komunitas ASEAN AEC Akses pasar Kesenjangan ekonomi TEKNOLOGI • GEO, DEMO, SKA • IPOLEKSOSBUDHANKAM MENIMBULKAN Bab IV 1515
  • 16. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 1. IPTEK dan Global issue -> antisipasi penyusunan prioritas APBN 2. AEC : akses pasar , enterpreneurship. 3. SKA sbg modal pembangunan di daerah. 4. Jaringan Perbankan yang menyebar di daerah, sbg mitra pembangunan dan pembimbingan credit culture 5. Sistem penyusunan APBN/D yg mengacu pd musrenbang  transparansi dan partisipasi masyarakat. 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, merembet ke pertumbuhan nasional, pengaruhi kualitas prioritas APBN/D 2. Penyebaran geografis dan keterbatasan infrastruktur, utk konektivitas dan akses pasar 3. Over eksploitasi SKA, ego kedaerahan, pragmatisme Kepala daerah berperspektif periodisasi jk pendek 4. Masyarakat yang belum bank-minded, risk-averse perbankan, dan blm terlibat dlm pembiayaan menengah 5. Penyusunan anggaran berjenjang, skala prioritas berbeda,  birokratis . 1616
  • 17. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 17 KONDISI KONTRIBUSI INDIKASI K’HASIL Peningkatan sistem ekonomi yang berkeadilan KONTRIBUSI POSITIF THD Tangguhnya TANNAS Kontribusi peran Anggaran serta Perbankan thdp sistem ekonomi dan keuangan  Optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Optimalnya peran Perbankan daerah dalam memacu perekonomian  Terciptanya keadilan hubungan Pusat dan Daerah dlm Pembangunan  Meningkatnya kualitas APBN dan APBD.  Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal  Terwujudnya optimalisasi peran perbankan daerah dlm pacu ekonomi  Terwujudnya prinsip keadilan hub. Pusat – Daerah yg berkeadilan  Terwujudnya peningkatan kualitas APBN dan APBD BAB V 17
  • 18. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved KEBIJAKAN STRATEGI UPAYA-UPAYA “MENINGKATNYA PERAN ANGGARAN DAN SERTA PERBANKAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN YANG BERKEADILAN ” STRATEGI-1. Mengoptimalkan pelaks desentralisasi fiskal : kurangi ketergantungan fiskal, serap anggaran, governance Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Pemda, Perg. Tinggi, MenPan, BPKP Utk FISKAL, Penyerapan anggaran, Governance Sesuai keahlian, kewenangan dan TuPokSi Hal. 38-39 STRATEGI-2. Mengoptimalkan peran perbankan daerah utk pacu ekon. Daerah : alokasi, asistensi, credit culture Kemendagri, Pemda, DPR, Asosiasi Perbankan, KemenKeu, Bappenas, Perg. Tinggi Pokja, kajian, penyuluhan, bimbingan  sesuai keahlian, kewenangan  hal. 40-41 STRATEGI-3. Menciptakan keadilan hubungan Pusat - Daerah Kemendagri, Kemenkeu, PDT, Kemenhub, Bappenas, PT, Kemenkes subsidi silang, infrastruktur , kajian  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 41-42 STRATEGI-4. Meningkatkan kualitas APBN - APBD Prioritas, keseimbangan, Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Pemda, PT  sesuai keahlian, kewenangan, TuPoksi  hal. 42-43 1818 BAB VI
  • 19. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved  Utk optimalkan desentralisasi fiskal, kemampuan menggali PAD secara cerdas, perencanaan tepat waktu – sasaran, good governance dan clean goverment  Bank minded sbg sebuah proses : Memasyarakatkan perbankan dan memperbankan masyarakat  Hub. Keuangan Pusat – daerah yang berkeadilan utk dinamisasi pembangunan termasuk daerah terluar, terdepan dan tertinggal  Kualitas postur APBN-D, kepercayaan Pusat ke daerah, dlm konteks pembangunan nasional  Menko Perekonomian : reformulasi kebij fiskal, dg memperhatikan kemampuan daerah dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi  Kemendagri, Kemenkeu, Perbankan, Pemda : Pemberdayaan Perbankan  Menkeu, Bappenas : Harmonisasi MusrenbangNas-Da dg Perenc Nasional  MenPan, Mendagri : Mengkaji Postur ideal Struktur Organisasi PemDa berdasarkan analisis beban kerja, kemampuan daerah utk dukung pembangunan BAB VII 1919
  • 22. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Pendahuluan • Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah ibarat dua sisi mata uang • Stabilitas kebijakan makro diperlukan utk menggerakkan sektor riel di masyarakat • Goals  Sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan APBN – Perbankan dan Infrastruktur 2222
  • 23. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Peraturan Per UU an • UU 32/2004 ttg Pemda • UU 33/ 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat – daerah • UU 17 / 2003 ttg Keuangan Negara • UU 25/ 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU 17/ 2007 ttg RPJMN • UU 7/1992 jo 10/1998 ttg Perbankan 23
  • 24. 24 Diagram Harmonisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat/Daerah RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA- KL RKA - SKPD APBN Keppres Rincian APBN APBD Kep KDH tentang Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diselaraskan melalui Musrenbang UU NO. 25/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU NO. 17/2003 RKP Daerah Musren- bangda Musren- bangnas 24
  • 25. 25 Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 APBN APBN Sebagian Urusan UU No. 32/2004 APBD Pelaksanaan Urusan RUANG LINGKUP KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAK Dana Otsus DBH DAU Dana Penyesuaian Dana Hibah Dana Darurat Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi K/L melimpahkan wewenang kepada Gubernur K/L menugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (DEPKEU) (DEPDAGRI) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan 25
  • 26. 26 Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain Transfer ke Daerah K/L Belanja Pusat di Pusat Belanja Pusat di Daerah 6 Urusan Mutlak Di luar 6 Urusan Kanwil di Daerah Dikerjakan sendiri Melalui UPT Dilimpahkan ke Gubernur Ditugaskan ke Gub/Bupati/ Walikota AP B N PUSAT DAERAH Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan APBD Hibah Dana Darurat 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus 3. Dana Penyesuaian Dana Desentralisasi Dana Sektoral di Daerah ALUR DANA APBN KE DAERAH 26
  • 27. Pembagian Urusan dan Pembiayaan 27 C O N C U R R E N T UU NO. 32 /2004 PEMERINTAHAN DAERAH UU NO. 33/2004 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DESENTRALISASI FISKAL URUSAN PEMERINTAH APBN DANA PERIMBANGAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN APBD PROVINSI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DESENTRALISASI APBD KAB/KOTA TRANSFER DANA 27
  • 28. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Perkembangan dan proyeksi transfer ke daerah (RAPBN 2013) • Ada kecenderungan ketergantungan fiskal yang tinggi kepada Pemerintah Pusat 28
  • 30. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah B2 Pembangunan Kawasan A+B Pembangunan Daerah A1 Pembangunan Daerah dalam Konteks Sistem Ekonomi Nasional Pembangunan Daerah A2 Pembangunan Daerah B1 Pembangun an Regional A Pembangun an Regional B Pembangunan Nasional 30Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  • 31. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 31 Share PDRB Per Pulau di Indonesia 23,54% 58,86% 9,5 5% 1,87% 0,26% 1,33% 4,61% Sumatera Jawa - Bali Kalimantan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: Hasil Analisis Dit. Otda Bappenas, 2013 Share PDRB atas Harga Dasar 2011 Papua Share PDRB masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Bali, sementara Share dari Indonesia Timur masih sangat kecil Theil Indeks 2005 2010** T % T % inequality antarkab/kota 0,246 50,05 0,196 45,64 inequality antarprovinsi 0,208 42,44 0,204 47,54 inequality antarwilayah 0,037 7,51 0,029 6,82 Total inequality 0,491 100,00 0,429 100,00 Sumber: Analisis Kesenjangan Wilayah 2012, Dit. Pengembangan Wilayah, Bappenas Melalui Uji Theil-T pada data PDRB 2005-2010, Kesenjangan Antar wilayah di Indonesia dan kesenjangan antar Kab/Kota mengalami penurunan, namun kesenjangan antar provinsi meningkat. Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  • 32. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved 32 Ketimpangan Investasi Antar pulau 15,18 % 55,61% 13,06 % 5,03% 0,402% 4,59% 6,13% Sumatera Jawa Kalimantan Bali dan Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Sumber: BKPM, 2012 Realisasi Investasi PMA menurut Lokasi Papua Courtesy slide : slamet soedarsono – bappenas - Lemhannas
  • 34. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved • Nilai transfer jadi belanja pegawai • = organisasi baru • Pemekaran 34
  • 36. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved TATA CARA MUSRENBANG NASIONAL TOP-DOWNBOTTOM-UP Renja K/LRKPD Provinsi Kode Program/Kegi atan Sasaran Lokasi (Provinsi) Kode Program/Kegi atan Sasaran Sumber dana Bukan Prioritas Buku II PrioritasPrioritas Kesepakatan Kesepakatan Rancangan Akhir RKP Buku I Bukan Prioritas Buku III 3636
  • 37. 2009©BPMIGAS–Allrightsreserved APBN RAPBNP APBNP A. PENDAPATAN NEGARA 1.529,7 1.488,3 1.502,0 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.525,2 1.483,8 1.497,5 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.193,0 1.139,3 1.148,4 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 332,2 344,5 349,2 II. PENERIMAAN HIBAH 4,5 4,5 4,5 B. BELANJA NEGARA 1.683,0 1.722,0 1.726,2 I Belanja Pemerintah Pusat 1.154,4 1.193,3 1.196,8 1. Belanja K/L 594,6 587,4 622,0 2. Belanja Non KL 559,8 605,9 574,8 a.l - Subsidi BBM, LPG & BBN 193,8 209,9 199,9 II. TRANSFER KE DAERAH 528,6 528,7 529,4 1. Dana Perimbangan 444,8 444,9 445,5 a.l Dana Bagi Hasil 102,0 102,1 102,7 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 83,8 83,8 83,8 TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN 336.849,0 344.406,1 345.335,1 Rasio Anggaran Pendidikan Total (%) 20,0 20,0 20,0 C. KESEIMBANGAN PRIMER (40,1) (120,8) (111,7) D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (153,3) (233,7) (224,2) % Defisit terhadap PDB (1,65) (2,48) (2,38) E. PEMBIAYAAN (I + II) 153,3 233,7 224,2 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 172,8 250,6 241,1 a.l - SAL 10,0 30,0 30,0 - Surat Berharga Negara (neto) 180,4 241,3 231,8 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (19,5) (16,9) (16,9) a.l - Pinjaman Program 6,5 11,1 11,1 KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN (0,0) 0,0 0,0 POSTUR SEMENTARA APBNP 2013 (miliar rupiah) 336,8 (20%) 344,4 (20%) 345,3(20%) 37 37Sumber : presentasi BKF-KemenKeu di Lemhannas 37
  • 40. • Utk muncul di screen.;; Versi baru, windows 8 dst Termasuk vaio ini Windows + P. Lalu ada pilihan : Disconnect -> hanya muncul di lap top Duplicate -> sama di laptop dan screen Extend -> note kita muncul di laptop, tapi hanya slide yg muncul di screen Projector only -> hanya di screen Click : slide show 40

Editor's Notes

  1. Bapak/ibu Nara sumber, mohon izin, dan rekan-rekan sekalian. AWW., Om Swasti Astu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kelompok D akan memaparkan KKK kami dengan judul “ .....
  2. Sesuai Lembar Penugasan, LP/10/VI/2013/Debiddik dari Kelompok D, ada 13 orang sebagaimana terbaca di layar
  3. Sistematika Paparan kami berdasarkan KKK yang kami susun, sebagai berikut :
  4. Sesuai dengan penugasan, maka garis besar dari KKK kami adalah sebagai berikut : (tdk perlu bacakan semua)
  5. Pokok masalah utama dalam otonomi ini, adalah adanya desentralisasi kewenangan yang besar kepada daerah, tetapi daerah memiliki ketergantungan yang tinggi kepada dana Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan tersebut. .. Perbankan daerah kurang terlibat, lalu ... Bgmn peran anggaran dst
  6. Cepat saja., ada peran perbankan saat ini, ada empat pokok persoalan, kemudian dgn konsepsi yg meliputi KSU, dgn memperhatikan arahan dan batasan pada input instrumental, dan kondisi lingkungan, diharapkan akan ada sistem ekonomi keuangan yang berkeadilan meningkat, utk outcomenya ketahanan nasional yang tangguh
  7. Pendekatan kesisteman, baik terhadap subjek, objek, dan metodenya, yang sesuai dengan kondisi kesisteman, akan ada feedback utk mencapai output yg diharapkan, dgn ultimate goalnya yakni tannas yang tangguh
  8. Bapak ibu, yang mulia: landasan pemikiran adalah paradigma nasional, PS sbg landasan idiil, uud sbg landasan konstitusional, wasantara sbg landasan visioner, dan tannas sbg landasan konsepsionalBeberapa perundang-undangan tercantum sbg regulasi yg memberikan arah dan batasan rules of the game-
  9. Keyness :Desentralisasi : delegation of authority ; MP3EI : Pengembangan kawasan, konektivitas dan sdm-iptek hrs tetap dalam rangka Pembangunan Nasional
  10. Paradoks : Desentralisasi Kewenangan (spending), versus Pendanaan (sources of revenue).
  11. Kewenangan Pusat hanya enam, tetapi tranfer ke daerah sangat dominan : sekitar 80% pendanaan daerah.Selain belanja pusat di pusat, ada pula di daerah. TDK PERLU bacakan semua
  12. Kecenderungan belanja pegawai yg ada kecenderungan naik, dan sgt dominan (grafik Kanan)Semakin ke wilayah Indonesia Timur semakin tinggi ketergantungannya kepada Pusat (grafik Kiri)
  13. Belanja Pem Pusat vs Pem Daerah. Pusat dominan – tervalidasi persoalan yg tdSAL yang semakin besar – perencanaan kurang matang atau penyerapan yg kurang efektif
  14. Kendala yg ada (tdk harus precisely to mirror) , hrs dpt diubah menjadi peluang. Ada koreksi pd hal. 24.
  15. Tekankan, maks 2 menit
  16. Bacakan 1 menit
  17. Bapak-ibu Nara sumber, dan rekan-rekan sekalian, kami cukupkan sampai disini dulu uraian ini. Mohon maafjika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Berbilang slide kami hantarkan, saran masukan sudilah khidmadkan. Atas perhatian Bapak-ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, AWW
  18. APBN/APBD – Perbankan dan infrastruktur adalah seperti arsitektur dan anatomi tubuh manusia, di mana diperlukan makanan/ minuman dalam hal ini Anggaran Negara untuk menggerakkan Perekonomian, seperti jantung yang memompakannya ke seluruh jaringan tubuh melalui infrastruktur yang ada dengan regulasi dan hukum-hukum yang pas
  19. Click slide show ; (yg versi lama, Fn+F5)