Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya
•Download as PPTX, PDF•
10 likes•80,526 views
Dokumen tersebut membahas kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, mulai dari Daendels, Raffles, sistem tanam paksa, hingga Undang-Undang Agraria 1870. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak baik dan buruk bagi rakyat Indonesia, termasuk memperlancar komunikasi namun juga meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya
Similar to Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya (20)
Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya
- 1. Kebijakan – kebijakan pemerintah kolonialisme & pengaruhnya Disusun oleh: 1. Ain Aulia 02/VIIIB 2. Alfi Nur Fauzia O4/VIIB 3. Nurul Azizah 16/VIIIB 4. Rizkyka Affiaty 22/VIIIB 5. Roisah Savitri A 24/VIIIB
- 2. Kebijakan Daendles (1808-1811) • Tindakan pembaharuan – Menjalankan pemerintahan ditaktor – Menjadikan penguasa wilayah menjadi pegawai pemerintahan kolonial – Membagi pulau jawa menjadi 9 karisidenan – Menjadikan batavia sbgai pusat pemerintahan – Membentuk pengadilan keliling & pengadilan untk rakyat pribumi – Menyederhanakan upacara – upacara keraton
- 3. Kebijakan Daendles (1808-1811) • Langkah menyiapkan pulau jawa sebagai basis militer : – Menambah jumlah prajurit – Membagun kapal-kapal baru, pangkalan kapal baru, pabrik senjata, dan kubu/pos pertahana, – Membangun jalan raya pos (grote postweg) dr anyer sampai panarukan
- 4. • Pengaruh kebijakan daendles Pengaruh Positif 1. Memperlancar komunikasi dan transportasi antardaerah 2. Memperbaiki sarana & prasarana pertahan laut 3. Korupsi dapat diminimalisasi Pengaruh Negatif 1. Rakyat banyak yg menderita, jatuh sakit, & meninggal krn kerja rodi
- 5. Kebijakan Raffles(1811-1816) • Kebijakan politik/pemerintahan: – Membagi pulau jawa menjadi 16 karisidenan – Mengurangi kekuasaan para bupati – Menerapkan pengadilan sistem juri – Bertindak sewenang – wenang terhadap raja – raja – Memabi kerajaan yogyakarta menjadi beberapa kerajaan kecil – Menghapus kesultanan baten & cirebon
- 6. Kebijakan Raffles(1811-1816) • Kebijakan ekonomi : – Menghapus sgala bntuk penyerahan wajib & penyerahan hasil bumi – Melarang perbudakan – Menganjurkan perdagangan bebas – Memberlakukan sistem landrente/pajak tanah – Menghapuskan sistem kerja rodi – Menghapus pelayaran hongi di maluku – Menjual tanah pd pihak swasta
- 7. Kebijakan Raffles(1811-1816) • Kebijakan pendidikan : – Mengarang buku “History of Java” – Mengundang para ahli luar negeri untk melakukan penelitian di Indonesia – Istri raffles merintis kebun raya bogor
- 8. • Pengaruh kebijakan Raflles Pengaruh Positif 1. Rakyat bebas mengusahakan tanaman 2. Rakyat membayar sewa sesuai dng aturan yg berlaku tanpa khawatir dng pungutan liar 3. Rakyat tegerak untk terus meningkatkan mutu tanaman Pengaruh Negatif 1. Rakyat harus memenuhi 2 pihak (bangsawan&pem. Kolonial)
- 9. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (1816-1900) • Penjualan Tanah Partikelir adalah tanah milik kaum swasta yang dibeli dari pemerintah kolonial belanda. Hal tersebut dipimpin oleh Van der Capellen, tahun 1817. • Sistem Tanam Paksa adalah aturan yang mengahruskan/ memaksa penduduk membayar pajak kepada pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Hal itu dipimpin oleh Van den Bosch, tahun 1830.
- 10. • Aturan – aturan penjualan tanah partikel 1. Menarik hasil panen scara langsung sebesar 10% 2. Menarik uang sewa rumah & pajak tanah 3. Mengerahkan penduduk untk bekerja rodi 4. Mengusir penduduk yg tdak membayar hutang
- 11. • Pengaruh kebijakan tanam paksa pemerintah hindia belanda Pengaruh Positif 1. Rakyat dilatih untk berbisnis dng mengusahakan tanaman yg diinginkan pasar scara profesional 2. Ketentuan tanam paksa lebih ringan dari aturan wajib tanam sebelumnya. Pengaruh Negatif 1. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenada, & waktu untk menggarap tanam paksa sehingga tdk sempat mengerjakan sawah & ladang untuk kep. Pribadi sehingga menimbulkan banyak penderitaan
- 12. Undang-Undang agraria (1870) & pengaruhnnya • Undang-uandang agraria dibentuk karena sistem tanam paksa yang dihapus. Sebagai gantinya pemerintah kolonial Belanda menerapkan Politik Liberal. Bidang usaha utama yang dikelola pihak swasta adalah perkebunan. Kesempatan dari pihak swasta untuk membuka perkebunan ini semakin dimungkinkan sejak berlakunya Undang-undang Agraria, yang dikeluarkan oleh De Waal. • tujuan dikeluarkanya UU agraria tahun 1970 : melindungi petani di tanah jajahan memberi kesempatan kpd pr pengusaha/pemodal asing untk menyewa tanah penduduk membuka lapangan kerja untuk penduduka
- 13. • Isi undang- undang Agraria tahun 1870 UU ini diundangkan dalam sfaafs biad pada tahun 1870 no 55 berisi : 1. Para pengusaha eropa dapat menyewa tanah milik pemerintah. 2. gubernur jenderal menjaga jangan sampai ada pembelian tanah yang melanggar hak rakyat indonesia asli. 3. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah yang telah dibuka oleh orang indonesia asli. 4. Tanah milik orang indonesia asli diberikan hak milik. 5. Penyerahan tanah oleh orang indonesia asli bukan kepada orang-orang indonesia asli dilakukan menurut peraturan dalam ordonasi
- 14. • Pengaruh UU Agraria Pengaruh Positif a. Rakyat Indonesia diperkenalkan lalu lintas uang. b. Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar. c. Rakyat indonesia mrasakan manfaat sarana irigasi & transportasi. Pengaruh Negatif a. Merupakan bentuk eksploitasi sumber daya alam Indonesia dengan cara baru. Politik ini mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumberdaya alam Indonesia yaitu pemerintahan kolonial belanda, namun rakyat Indonesia tetap menderita. b. Kehidupan rakyat Indonesia dipersulit oleh membanjirnya barang impor.