Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
Pembentukan pemerintah indonesia
1. TERBENTUKNYA NEGARA DAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Nama Kelompok :
1. Anggita Putri Maryunda P.(07)
2. Amilatu Rosida (06)
3. Eny Eka Putri (13)
Kelas : XI IPA 2
3. SIDANG PPKI I
Sidang PPKI I
menghasilkan tiga
keputusan penting.
Keputusan-keputusan
tersebut adalah
pengesahan dan
penetapan UUD,
pemilihan dan
pengangkatan presiden
dan wakil presiden,
serta pembentukan
Komite Nasional
Indonesia.
4. SIDANG PPKI II
Sidang PPKI II, pada 19
Agustus 1945, PPKI
mengambil keputusan
untuk menetapkan
12 departemen beserta
para pimpinannya
(menteri).
4 menteri negara.
Pembagian wilayah
Indonesia menjadi 8
provinsi dengan para
calon gubernurnya.
6. SIDANG PPKI III
Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang
yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan
penting, antara lain:
1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia.
2. Pembentukan Partai Nasional.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro
dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di
masyarakat.
Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5
Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat
tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.
8. PEMBAHARUAN
PEMERINTAHAN
Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu
bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis
dilakukanlah beberapa perubahan.
Di antaranya adalah memberlakukan sistem
multipartai di Indonesia.
Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945
mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem
kabinet ministerial atau parlementer.
9. PEMBAHARUAN
PEMERINTAHAN
Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP.
KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu
Presiden.
Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16
Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.
10. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim
surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno
dan Moh. Hatta masing-masing sebagai
Presiden dan Wakil Presiden RI.
Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan
berdiri di belakang kepemimpinan mereka
berdua.
11. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi
masyarakat.
Pada bulan September 1945 terjadi perebutan
kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di
Yogyakarta.
12. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa
takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan
IKADA (sekarang lapangan Banteng).
Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya.
Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan
pasukan ke tempat tersebut.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara
rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin
lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato,
melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang,
berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada
pemerintah.
Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin.
Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan
Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.
13. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada
Jakarta pada tanggal 19 September 1945.
14. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia
yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara
penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan
yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K.
Gani.
Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera
membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri
diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi
Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai
Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara
Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J.
Kaseger sebagai pimpinan kolektif.
15. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah
tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan.
Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka
dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan
mereka.
Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan
lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.
Komite-komite nasional seperti Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi
dan karesidenan.
Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat
pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat
sebagai pejabat Republik.