SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
TERBENTUKNYA NEGARA DAN
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
Nama Kelompok :
1. Anggita Putri Maryunda P.(07)
2. Amilatu Rosida (06)
3. Eny Eka Putri (13)
Kelas : XI IPA 2
PETA KONSEP
SIDANG PPKI I
 Sidang PPKI I
menghasilkan tiga
keputusan penting.
 Keputusan-keputusan
tersebut adalah
pengesahan dan
penetapan UUD,
pemilihan dan
pengangkatan presiden
dan wakil presiden,
serta pembentukan
Komite Nasional
Indonesia.
SIDANG PPKI II
Sidang PPKI II, pada 19
Agustus 1945, PPKI
mengambil keputusan
untuk menetapkan
 12 departemen beserta
para pimpinannya
(menteri).
 4 menteri negara.
 Pembagian wilayah
Indonesia menjadi 8
provinsi dengan para
calon gubernurnya.
WILAYAH INDONESIA SAAT PROKLAMASI
KEMERDEKAAN INDONESIA
SIDANG PPKI III
 Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang
yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan
penting, antara lain:
1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia.
2. Pembentukan Partai Nasional.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
 Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro
dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di
masyarakat.
 Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5
Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat
tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.
PENGANGKATAN
KOLONEL SOEDIRMAN
Kolonel Soedirman
diangkat menjadi
Panglima Besar
TKR menggantikan
Soeprijadi. Tapi
Soeprijadi yang tidak
muncul, digantikan
oleh Kolonel
Soedirman.
PEMBAHARUAN
PEMERINTAHAN
 Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu
bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis
dilakukanlah beberapa perubahan.
 Di antaranya adalah memberlakukan sistem
multipartai di Indonesia.
 Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945
mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem
kabinet ministerial atau parlementer.
PEMBAHARUAN
PEMERINTAHAN
 Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP.
 KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu
Presiden.
 Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16
Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
 Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku
Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim
surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno
dan Moh. Hatta masing-masing sebagai
Presiden dan Wakil Presiden RI.
 Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan
berdiri di belakang kepemimpinan mereka
berdua.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
 Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan
Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi
masyarakat.
 Pada bulan September 1945 terjadi perebutan
kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di
Yogyakarta.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
 Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa
takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan
IKADA (sekarang lapangan Banteng).
 Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya.
Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan
pasukan ke tempat tersebut.
 Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara
rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin
lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato,
melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang,
berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada
pemerintah.
 Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin.
Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan
Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada
Jakarta pada tanggal 19 September 1945.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
 Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia
yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara
penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan
yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K.
Gani.
 Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera
membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri
diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi
Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah.
 Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai
Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara
Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J.
Kaseger sebagai pimpinan kolektif.
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
 Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah
tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan.
 Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka
dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan
mereka.
 Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan
lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.
 Komite-komite nasional seperti Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi
dan karesidenan.
 Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat
pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat
sebagai pejabat Republik.
Pembentukan pemerintah indonesia

More Related Content

What's hot

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaPPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaLydia Nurkumalawati
 
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxSitiKuswaroh
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
 
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
gerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKIgerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKIDicko Agustian
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Afan lathofy
 
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP Adisa Alifya
 
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965FXC 41
 
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017Muhamad Yogi
 

What's hot (20)

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa IndonesiaPPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
PPT tentang Upaya Menangani Disintegrasi Bangsa Indonesia
 
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptxBahan Ajar 8 Bab 4.pptx
Bahan Ajar 8 Bab 4.pptx
 
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
gerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKIgerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKI
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948
 
Pertempuran ambarawa
Pertempuran ambarawaPertempuran ambarawa
Pertempuran ambarawa
 
Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955
 
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP
Proses Berakhirnya Kekuasaan Jepang di Indonesia - SMP
 
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965
Sejarah Kelas 12 IPA 1: Ancaman Disintegrasi Bangsa 1948-1965
 
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017
Buku Siswa PPKn Kelas IX Edisi Revisi 2017
 

Viewers also liked

Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaGede Prasadana
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RImunir ikhwan
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riJolinda Amoreka
 
Pertemuan ii
Pertemuan iiPertemuan ii
Pertemuan iipandrio
 
Instrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasInstrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasIkha Pramono
 
IPS Kelas 8 Bab 5
IPS Kelas 8 Bab 5IPS Kelas 8 Bab 5
IPS Kelas 8 Bab 5Rifqi Bagja
 
Instrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasInstrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasIkha Pramono
 
Rpp sejarah-kelas-xi-wajib
Rpp sejarah-kelas-xi-wajibRpp sejarah-kelas-xi-wajib
Rpp sejarah-kelas-xi-wajibDzulfadhli SPd
 
Sejarah sma kelas xi triyono suwito
Sejarah sma kelas xi triyono suwitoSejarah sma kelas xi triyono suwito
Sejarah sma kelas xi triyono suwitoDnr Creatives
 
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas xi
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas  xicontoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas  xi
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas xiKusmiati
 
PERJANJIAN LINGGARJATI
PERJANJIAN LINGGARJATIPERJANJIAN LINGGARJATI
PERJANJIAN LINGGARJATINesha Mutiara
 
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013Suaidin -Dompu
 
8 instrumen-standar-penilaian1
8 instrumen-standar-penilaian18 instrumen-standar-penilaian1
8 instrumen-standar-penilaian1Muhamad Anugrah
 
Terbentuknya NKRI kelas 8
Terbentuknya NKRI kelas 8Terbentuknya NKRI kelas 8
Terbentuknya NKRI kelas 8albert171
 

Viewers also liked (20)

Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama IndonesiaPembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
Pembentukan Pemerintahan Pertama Indonesia
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RI
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-ri
 
Drama dina
Drama dinaDrama dina
Drama dina
 
Pertemuan ii
Pertemuan iiPertemuan ii
Pertemuan ii
 
Tradisi Retorika
Tradisi RetorikaTradisi Retorika
Tradisi Retorika
 
Instrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasInstrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelas
 
IPS Kelas 8 Bab 5
IPS Kelas 8 Bab 5IPS Kelas 8 Bab 5
IPS Kelas 8 Bab 5
 
Instrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelasInstrumen diskusi kelas
Instrumen diskusi kelas
 
Rpp sejarah-kelas-xi-wajib
Rpp sejarah-kelas-xi-wajibRpp sejarah-kelas-xi-wajib
Rpp sejarah-kelas-xi-wajib
 
Sejarah sma kelas xi triyono suwito
Sejarah sma kelas xi triyono suwitoSejarah sma kelas xi triyono suwito
Sejarah sma kelas xi triyono suwito
 
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas xi
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas  xicontoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas  xi
contoh Silabusd dan analisa keterkaitan KI KD sejarah Indonesia kelas xi
 
Uas sejarah kelas xi sharika
Uas sejarah kelas xi sharikaUas sejarah kelas xi sharika
Uas sejarah kelas xi sharika
 
Sejarah komunikasi.ppt
Sejarah komunikasi.pptSejarah komunikasi.ppt
Sejarah komunikasi.ppt
 
PERJANJIAN LINGGARJATI
PERJANJIAN LINGGARJATIPERJANJIAN LINGGARJATI
PERJANJIAN LINGGARJATI
 
Peta konsep
Peta konsepPeta konsep
Peta konsep
 
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013
Kd sejarah wajib allson 1 4 mei 2013
 
8 instrumen-standar-penilaian1
8 instrumen-standar-penilaian18 instrumen-standar-penilaian1
8 instrumen-standar-penilaian1
 
Terbentuknya NKRI kelas 8
Terbentuknya NKRI kelas 8Terbentuknya NKRI kelas 8
Terbentuknya NKRI kelas 8
 
Standar penilaian kur 2013 sma
Standar penilaian kur 2013 smaStandar penilaian kur 2013 sma
Standar penilaian kur 2013 sma
 

Similar to Pembentukan pemerintah indonesia

sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasiJohan Setiawan
 
Peristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiPeristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiaswansetiawan
 
Tugas IPS kelompok 1
Tugas IPS kelompok 1Tugas IPS kelompok 1
Tugas IPS kelompok 1albert171
 
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklok
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklokBpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklok
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklokNoti Setiani
 
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIPRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIputrisagut
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANRizki Fitrah
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaRezaWahyuni5
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaRezaWahyuni5
 
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptx
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptxPancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptx
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptxAhmadRaihanSain
 
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptx
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptxSodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptx
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptxSitiNurhalimah95
 
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBESKemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBESGita Nur Lintang
 
Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Siti Fatimah
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiasunnysidemochi
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...aceng iskandar
 

Similar to Pembentukan pemerintah indonesia (20)

sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasi
 
Peristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiPeristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasi
 
Tugas IPS kelompok 1
Tugas IPS kelompok 1Tugas IPS kelompok 1
Tugas IPS kelompok 1
 
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklok
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklokBpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklok
Bpupki ,ppki, dan peristiwa rengasdengklok
 
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIPRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
 
PANCASILA BAB II.pptx
PANCASILA BAB II.pptxPANCASILA BAB II.pptx
PANCASILA BAB II.pptx
 
SEJARAH PPT.pptx
SEJARAH PPT.pptxSEJARAH PPT.pptx
SEJARAH PPT.pptx
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
oke
okeoke
oke
 
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptx
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptxPancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptx
Pancasila_dalam_arus_Sejarah_bangsa_-Maryolin-_1.pptx
 
Bab III a
Bab III aBab III a
Bab III a
 
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptx
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptxSodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptx
SodaPDF-converted-demokrasi terpimpin-converted.pptx
 
Hasil sidang ppki
Hasil sidang ppkiHasil sidang ppki
Hasil sidang ppki
 
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBESKemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES
Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES
 
kelompok 3.pptx
kelompok 3.pptxkelompok 3.pptx
kelompok 3.pptx
 
Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)Bab 5 (indonesia merdeka)
Bab 5 (indonesia merdeka)
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia zaman kerajaan ke...
 

Pembentukan pemerintah indonesia

  • 1. TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Nama Kelompok : 1. Anggita Putri Maryunda P.(07) 2. Amilatu Rosida (06) 3. Eny Eka Putri (13) Kelas : XI IPA 2
  • 3. SIDANG PPKI I  Sidang PPKI I menghasilkan tiga keputusan penting.  Keputusan-keputusan tersebut adalah pengesahan dan penetapan UUD, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia.
  • 4. SIDANG PPKI II Sidang PPKI II, pada 19 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk menetapkan  12 departemen beserta para pimpinannya (menteri).  4 menteri negara.  Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan para calon gubernurnya.
  • 5. WILAYAH INDONESIA SAAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
  • 6. SIDANG PPKI III  Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan penting, antara lain: 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. 2. Pembentukan Partai Nasional. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.  Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di masyarakat.  Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.
  • 7. PENGANGKATAN KOLONEL SOEDIRMAN Kolonel Soedirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR menggantikan Soeprijadi. Tapi Soeprijadi yang tidak muncul, digantikan oleh Kolonel Soedirman.
  • 8. PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN  Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dilakukanlah beberapa perubahan.  Di antaranya adalah memberlakukan sistem multipartai di Indonesia.  Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet ministerial atau parlementer.
  • 9. PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN  Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP.  KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden.  Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.
  • 10. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH  Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.  Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di belakang kepemimpinan mereka berdua.
  • 11. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH  Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat.  Pada bulan September 1945 terjadi perebutan kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta.
  • 12. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH  Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan IKADA (sekarang lapangan Banteng).  Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya. Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan pasukan ke tempat tersebut.  Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato, melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang, berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah.  Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin. Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.
  • 13. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945.
  • 14. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH  Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K. Gani.  Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah.  Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J. Kaseger sebagai pimpinan kolektif.
  • 15. DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH  Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan.  Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan mereka.  Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.  Komite-komite nasional seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi dan karesidenan.  Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat Republik.