Tugas softkill ke 2

1. ETIKA DAN PROFESIONALISME TSI
Nama Qolbi Ridho Putra
NPM 15112802
Kelas 4ka39
E-mail etikatulisan.blogspot.co.id
Tugas Materi :
1. Pertandingan cyber lan, computer crime and council of
europa convention on cyber crime
2. RUU tentang informasi & transaksi elektronik (ITE)
 Berikan penjelasan , contoh beserta saran dari kedua
materi tersebut

2. A. Pertandingan Cyber LAN
Pertandingan Cyber LAN merupakan kompetisi / perlombaan yang menggunakan
hardware seperti Computer, Keyboard, Mouse, Speaker, dll. Cyber LAN sendiri biasanya
digunakan untuk kepentingan perusahaan yang bergerak dalam bidang game, Para
Developer melakukan tugasnya sebaik mungkin untuk meningkatkan performance demi
menaarik keutungan, Gamers menggunakan LAN untuk bertanding dengan lawan barunya,
untuk sekarang ini Cyber LAN serring disebut para gamers adalah bermain melalui Steam.
B. Computer Crime
Computer Crime merupakan computer yang digunakan khusus untuk
melakukn tindakan kejahatan seperti mencuri data, meretas, memodifikasi
sistem, dll. Users of Computer Crime sering kali melakukan aksinya di
tempat tersembunyi yang tak terjangkau di GPS tertentu agar aksinya berjalan
lancar, Namun apabila aksinya gagal maka users tersebut akan mendapatkan
hukuman seperti penjara/denda sesuai ketentua yang berlaku di setiap
peraturan UUD di setiap Negara.
C. Council of europa convention on cyber crime
Konvensi Cybercrime, juga dikenal sebagai Konvensi Budapest pada
Cybercrime atau Konvensi Budapest, yakni perjanjian internasional pertama
berusaha untuk mengatasi Internet dan kejahatan komputer dengan
harmonisasi hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi, dan
meningkatkan kerja sama antara negara-negara. Hal itu disusun oleh Dewan
Eropa di Strasbourg, Prancis, dengan partisipasi aktif dari Dewan pengamat
Eropa menyatakan Kanada, Jepang, Afrika Selatan dan Amerika Serikat.
Konvensi tersebut adalah perjanjian internasional pertama pada kejahatan
yang dilakukan melalui internet dan komputer lainnya jaringan, berurusan
terutama dengan pelanggaran hak cipta, penipuan yang berkaitan dengan
komputer, pornografi anak, kejahatan kebencian, dan pelanggaran keamanan
jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti
pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah.

3. Tujuan utamanya, ditetapkan dalam pembukaan, adalah untuk mengejar
kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat
terhadap cybercrime, terutama dengan mengadopsi undang-undang yang
sesuai dan mendorong kerja sama internasional. Konvensi ini bertujuan
terutama pada:
1. Harmonisasi unsur-unsur hukum domestik pidana substantif pelanggaran
dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber
2. Menyediakan untuk kekuatan domestik pidana prosedural hukum yang
diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut serta
pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem
komputer atau bukti dalam kaitannya dengan yang di bentuk elektronik
3. Menyiapkan sebuah rezim yang cepat dan efektif kerjasama internasional
D. RUU mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE)
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dibagi
menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi
elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan
mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa
instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan
UNCITRAL Model Law on eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk
mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat
umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi
elektronik. Beberapa materi yang diatur, antara lain:
1. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang
sah, Bukti tersebut, teracntum pada Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE
2. Tanda tangan elektronik, tercantum pada pasal 11 & Pasal 12 UU ITE
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik, tercantum pada Pasal 13 & Pasal
14 UU ITE

4. 4. Penyelenggaraan sistem elektronik, tercantum pada Pasal 15 & Pasal 16
UU ITE
Beberapa perbuatan yang dilarang (cybercrimes) yang diatur dalam UU
ITE, antara lain:
1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan,
tercantum pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE
2. Akses illegal, tercantum pada Pasal 30
3. Intersepsi illegal, tercantum pada Pasal 31
4. Angguan terhadap data, tercantum pada Pasal 32 UU ITE
5. Gangguan terhadap sistem, tercantum pada Pasal 33 UU ITE
6. Penyalahgunaan alat dan perangkat, tercantum pada Pasal 34 UU ITE
E. Contoh kasus
a. Seseorang yang masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui
computer dan mengubah beberapa berkas kepemerintahan agar
jatuhnya pemerintah akan dikenaka hukuman sesuai UU ITE.
b. Menjelek – jelek kan nama pemerintah di media social sehingga
martabat pemerintahannya hancur, maka seseorang yang melakukan
tindakan tersebut akan dikenaka hukuman sesuai UU ITE.
F. SARAN
1. Sebagai pemakai komputer seharusnya menggunakan software
sebijak mungkin agar tidak terkena hukuman yang tercantum
pada UU ITE.
2. Peningkatan aplikasi SPYCAM pada sistem keamanan komputer
sangat berguna untuk keamanan data