1. Pemerintah yang Transparan dan Pemerintah Tidak Transparan
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Istilah pemerintah (Government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governing).
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pemerintah berarti Lembaga atau orang
yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Sedangkan
Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur Negara dengan
rakyatnya. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang
melaksanakan fungsi Negara. Dalam organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti
luas maupun dalam arti sempit.
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga
kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu Negara meliputi badan
eksukutif, legislative, dan yudikatif
Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai
wewenang melaksanakan kebijakan Negara (eksekutif) yang terdiri dari Presiden, wwkil
presiden, dan para menteri (kabinet)
2. Aktor dalam Kepemerintahan
Dalam penyelenggaraan kepemerintahan disuatu Negara, terdapat 3 (tiga) omponen
besar yang harus diperhatikan, karena peran dan fungsinya yang sangat berpengaruh
dalam menentukan maju mundurnya pengelolaan Negara, yaitu:
a. Negara dan Kepemerintahan
Yaitu merupakan keseluruha lembaga politik dan sector public. Peran dan
tanggungjawabnya adalah dibidang hukum, pelayanan public, desentralisasi, transparansi
umum dan Pemberdayaan masyrakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun
lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level local,
nasional, maupun internasional.
b. Sector swasta
yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi system pasar, sperti: industri,
perdagangan, perbankan, dan koperasi sector informal. Peranannya adalah meningkatkan
produktifitas, menyerapk tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan Negara,
investasi, pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Masyarakat Madani
Kelompok masyrakat yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Dalam
konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan
pelayan public yang berinteraksi secara social, politik dan ekonomi. Masyarakat harus
diberdayakan agar berperan aktif dalam medukung terwujudnya kepemerintahan yang
baik.
3.Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
a. Pengertian
Terminology “good” dalam istilah good governance mengandung dua pengertian.
Pertama: nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional),

2. kemadirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan social.
Kedua : aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Berdasarkan pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 (dua)
hal, yaitu:
• Orientasi Ideal Negara
Yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu mengacu pada demoratis dengan
elemen: legitimacy, accountability, otonomi dan devolusi (pendelegasian wewenang)
kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme control oleh masyarakat
• Pemerintahan yang Befungsi secara Ideal
Yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini
tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur dan mekanisme
politik serta administrative yang berfungsi secara efektif dan efisien.Berikut ini adalah
beberapa pendapat atau pandangan tentang wujud kepemerintahan yang baik ( good
governance), yaitu:
• World Bank (2000)
Good governance adalah suatu penyelenggaaan manajemen pemerintahan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi korupsi, baik secara politik
maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran penciptaan legal dan political
framework bagi tumbuhnya aktifitas swasta.
• UNDP
Memberikan pengertian Good Governance sebagai suatu hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara Negara, sector swasta dan masyarakat
• Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip prifesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima,
demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh
masyrakat
• Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000)
Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara; oleh sebab itu,
melaksanakan penyediaan Public goods dan services. Good Governance yang efektif
menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta
etos kerja dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realitas dan
berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyrakat.
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Good Governance bersenyawa
dengan system administrative Negara, maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik merupakan upaya melakukan penyempurnaan system administrasi Negara yang
berlaku pada suatu Negara secara menyeluruh. Dalam kaitan dengan ini Bagir Manan
menyatakan bahwa “sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik terutama ditujukan pada pembaruan administrasi Negara dan pembaruan penegakan
hukum”

3. Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan dengan pelayanan dan perlindungan rakyat
ada dua cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat, yaitu
administrasi Negara dan penegak hukum.
4.Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan
Suatu pemerintahan atau kepemerintahan dikatakan Transparan (terbuka), apabila
dalam penyelenggaraan kepemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam
berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga
dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kepemerintahan yang tidak
transparan, cepat atau lambat cendrung akan menuju kepemerintahan yang korup,
otoriter, atau diktatur.
Dalam penyelenggaraan Negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga
evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka
”akuntabilitas public”.
Realitasnya kadang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pelaksanaannya kurang
bersikap ransparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat
terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga
BBM selalu di ikuti oleh demonstrasi “penolakan” kenaikan tersebut. Pada hal pemerintah
berasumsi kenaikan BBM dapat mensubsidi sector lain untuk rakyat kecil “miskin”,
seperti pemberian fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan sector pendidikan, dan
pengadaan beras miskin (raskin). Akan tetapi karena kebijakan tersebut pengelolaannya
tidka transparan bahkan sering menimbulkan kebocoran (korupsi), rakyat tidak
mempercayai kebijakan serupa dikemudain hari.
a. Factor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan
Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan disebabkan banyak hal
disamping factor system politik yang bersifat tertutup, sehingga tidak memungkinkan
partisipasi warga Negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan public yang dibuat
pemerintah, juga disebabkan karena sumber daya manusianya yang bersifat feudal,
oportunitis, dan penerapan “aji mumpung” serta pendekatan “ingin dilayani” sebagai
aparat pemerintah.
Dampak yang paling besasr terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan adalah korupsi. Istilah “korupsi” dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan
tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam
praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannnya dengan
jabatan tanpa ada catatan admnistratif. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi
Internasional), “korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya

4. mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.”
Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politik
yang cenderung tertutup, seperti absolut, diktatur, totaliter, dam otoriter. Hal ini sejalan
dengan pandangan Lord Acton, bahwa “the power tends to corrupt…” (kekuasaan
cenderung untuk menyimpang) dan “… absolute power corrupts absolutely” (semakin
lama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi).
Di Indonesia, rezim pemerintahan yang paling korup adalah masa Orde Baru.
Berdasarkan laporan Wold Economic Forum dalam “the global competitivennennssn
report 1999”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk diantara 59 negara yang diteliti.
Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan “political and risk consultancy (PERC) atau
Lembaga Konsultasi Politik dan Risiko yang berkedudukan di Hongkong, Indonesia”
berhasil mengukir prestasim sebagai negara yang paling korup di Asia.
Tampaknya tdak salah lagi bahwa rezim Orde Baru yang berkuasa kurang lebih selama 32
(tiga puluh dua) tahun telah membawa Indonesia kejurang kehancuran krisis ekonomi
yang berkepanjangan. Ini semua merupakan akumulasi dari pemerintahan yang dikelolah
dengan tidak transparan, sehingga masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah
meracuni semua aspek kehidupan dan mencangkup hampir semua institusi formal
maupun nonformal. Mafia peradilan dan praktik politik uang merupakan contoh dari
segudang bentuk praktik KKN.
1) Sebab-sebab korupsi
Mengenai sebab-sebab terjadinya korupsi, hingga sekarang ini para ahli belum dapat
memberikan kepastian apa dan bagaimana korupsi itu terjadi. Tindakan korupsi
bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada variabel lain yang ikut berperan.
Penyebabnya dapat karena faktor internal si pelaku itu sendiri, maupun dari situasi
lingkungan yang “memungkinkan” bagi seseorang untuk untuk melakukannya.
Berikut adalah pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak
korupsi.
No Nama Tokoh Uraian / Keterangan
1. Sarlito W. Sarwono • Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat,
kehendak, dan lain-lain)
• Rangsangan dari luar (seperti teman, adanya kesepakan, kurang kontrol, dan lain-lain)
2. Andi Hamzah • Kekurangan gaji pegawai negeri dibandingakan dengan kebutuhan yang
makin meningkat
• Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab
meluasanya korupsi
• Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang
memberikan peluang orang untuk korupsi
• Modernisasi pengembangbiakan korupsi
Diposkan oleh Fitri Setiya Handayani di 00:01
Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

5. Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat
yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah "korupsi" dapat dinyatakan sebagai
suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.
Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan
jabatan tanpa adanya catatan administratif, perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang
dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai
bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan
rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan. Contoh krisis multidimensional di
berbagai bidang:
a. Bidang Politik
Lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak berfungsi optimal. Mereka
sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. seringkali
kebijakan itu sebagai proyek untuk memperkaya diri. Yudikatif sering menghasilkan keputusan
yang bertentangan dengan rasa keadilan karena hukum bisa dibeli.
b. Bidang Ekonomi
Semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan diwarnai uang
pelicin sehingga kegiatan ekonomi berbelit-belit dan mahal. Investor menjadi enggan
berinvestasi karena banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal.
c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama
Di bidang sosial, budaya, dan agama terjadi pendewaan materi dan konsumtif. Hidup diarahkan
semata-mata untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa memedulikan moral dan
etika agama. Hal itu terwujud dalam tindakan korupsi.
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Di bidang pertahanan dan keamanan, terjadi ketertinggalan profesionalalitas aparat, yaitu tidak
sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini
gejolak sosial dan gangguan keamanan.
Jika penyelenggaraan pemerintahan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan
berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana
tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur.
Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan
Label: Indonesia

6. Faktor Penyebab Penyelenggaraan Pemerintah yang Tidak Transparan
June 6, 2012
A. Keterbatasan kemampuan material , aspek mental spiritual.
- Keterbatasan material : karena pemerintah kurang dalam pendapatan (penghasilan) sehingga
melakukan tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
Contoh :
Polisi yang melakukan penilangan terhadap pengguna kendaraan bermotor, terutama yang
melanggar peraturan. Di saat seperti ini, polisi menggunakan kesempatan untuk menambah
penghasilan yang terbilang kurang mencukupi kebutuhan sehari- hari.
- Keterbatasan spiritual : karena keimanannya yang kurang
diamalkan dalam kehidupan sehari – hari sehingga melakukan hal
yang tidak transparan tersebut.
B. Keterbatasan mengamalkan nilai agama dan nilai budaya bangsa.
- Pemerintah memiliki akhlak yang kurang baik karena kurangnya
kesadaran pemerintah untuk veriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sehingga pemerintah melakukan sesuatu kecurangan.
- Budaya bangsa merupakan identitas/ kepribadian bangsa.
Diantaranya : gotong – royong , musyawarah untuk mencapai mufakat ,demokrasi, kekeluargaan
, religius.
Dalam hal ini, pemerintah kurang memiliki sikap – sikap tersebut. Dan akhirnya pemerintah
bersikap tidak terbuka.
Contoh :
Demokrasi tang dilakukan secara tidak utuh dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya.
C. Keterbatasan dalam pengendalian diri, khususnya dlam
menegakkan HAM.
- Pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidak
mementingkan rakyat. Pemerintah tidak trbuka dan tidak peduli
dampak yang dirasakan oleh rakyat.
Contoh :
# Pemerintah kurang memperhatikan daerah yang terpencil/ tertinggal
sehingga terjadilah kelaparan yang akhirnya membuat sengsara rakyat.
# Warga Negara berkewajiban untuk membayar pajak. Namun pada
realisasinya pajak telah disalah gunakan oleh pemerintah untuk
kepentingan pribadi.
(Tindakan korupsi = sesuatu yang tidak transparan yang
menyengsarakan rakyat kecil.)