Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

4

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Penagihan pajak doc

Herunterladen, um offline zu lesen

Penagihan pajak doc

  1. 1. PENAGIHAN PAJAK OLEH RANNE HIDAYATIKA RAMFINELI NIM. 1201112368 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU ILMU ADMINISTRASI BISNIS PEKANBARU 2013 Universitas Riau Page 0
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur saya ucapkan atas Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-NYA saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa saya ucapkan kepada Dosen yang telah membimbing saya agar dapat mengerti tentang bagaimana cara kami menyusun Paper ini, Dan juga kepada teman–teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Paper ini Paper ini disusun dengan tujuan dapat memperluas ilmu dan wawasan mengenai PENAGIHAN PAJAK dan bahan masalah disajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber baik yang berasal dari bahan yang diterima oleh dosen pengajar maupun yang diambil dari website online dari Internet yang juga mengupas masalah yang sama dengan teknik penulisan yang berbeda. Penulis juga bersyukur karena diberikan waktu dan kesempatan untuk mengkaji masalah ini dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan bermaafaat bagi pembaca dan teman- teman,Amin. Pekanbaru, 16 Oktober 2013 Penyusun Universitas Riau Page 1
  3. 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar..........................................................................................1 Daftar isi....................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN................................................................................3 A. Latar Belakang................................................................................3 B. Rumusan Masalah..........................................................................4 BAB II PEMBAHASAN................................................................................5 A. Pengertian pajak............................................................................5 B. Pengertian penagihan....................................................................5 C. Pengertian penagihan pajak...........................................................6 D. Jenis-jenis penagihan pajak............................................................6 E. Tahapan penagihan pajak...............................................................7 F. Dasar penagihan pajak...................................................................7 G. Bunga penagihan pajak.................................................................12 H. Biaya penagihan pajak..................................................................13 I. Daluarsa tindakan penagihan pajak..............................................13 J. Jadwal waktu penagihan...............................................................13 K. Penagihan pajak seketika dan sekaligus.......................................14 BAB III PENUTUP......................................................................................15 A. KESIMPULAN.................................................................................15 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................16 Universitas Riau Page 2
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak merupakan suatu iuran wajib bagi wajib pajak. Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat. Pajak ini sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pajak ini ada bermacam-macam. Dalam hubungannya dengan adanya suatu wilayah di permukaan bumi dan segala sesuatu yang bernilai di atasnya, dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas. Beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa. Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya ekstensifikasi. Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara.Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak.wajib pajak biasanya sengaja menghindar dari penagih pajak hal ini disebabkan wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut. Universitas Riau Page 3
  5. 5. 1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka perumusan masalah tentang penagihan pajak adalahBagaimana proses penagihan pajak ? Universitas Riau Page 4
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN A Pengertian pajak Adapun yang dimaksud dengan pajak adalah iuran kepada negara yang terhitung oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi (balas jasa) kebali yang langsung. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeth, pajak adalah prestasi pemerintah yang terhitung melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksan.Dari definisi diatas, dapat disimpulkan istilah wajib pajak mengandung pengertian bahwa wajib pajak itu tidak mau membayar pajak yang dibebankan kepadanya, maka hutang pajak itu dapat ditagih secara paksa, misalnya dengan penyitaan. B. Pengertian Penagihan Adapun yang dimaksud dengan penagihan adalahmembuat, meminta, mengingatkan atau menuntut supaya seseorang membayar utang. Menurut beberapa parah ahli mengemukakan pendapattentang penagihan sebagai berikut : Prof.Rchmat Soemitro, Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktirat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undangundang perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak. Moeljo Hadi Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur DJP berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian maupun seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan penagihan, sebagaiberikut : a. Tahapan-tahapan penagihan, yaitu 1. Wajib pajak diberi surat teguran 2. Diberitahukan surat paksa 3. Diterbitkan surat perintah melaksakan penyitaan 4. Jadwal eksekusi Universitas Riau Page 5
  7. 7. 5. Eksekusi C. Pengertian penagihan pajak Adapun yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. D. Jenis-jenis penagihan pajak dua jenis penagihan pajak: a. Penagihan Pajak Pasif Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. b. Penagihan Pajak Aktif Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Universitas Riau Page 6
  8. 8. E. Tahapan penagihan pajak Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut: 1. Surat Teguran Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7hari dari batas waktu jatuh tempo(satu bulan sejak tanggal diterbitkan). 2. Surat Paksa Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam. Adapaun ciri-ciri surat paksa, yaitu 1. Surat paksa berkepala (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) 2. Mempunya kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam pengadilan perdata (parate Eksekusi). 3. Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah. 4. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan oleh juru sita pajak pusat dan juru sita pajak daerah. Juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan pajak seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyendraan. Sifat-sifat surat paksa, yaitu 1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse atau salinan putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding kepada hakim atasan. 2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti 3. Mempunyai fungsi ganda : a. Menagih uatang pajak termasuk (pokok pajak, denda dan kenaikan) b. Menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan) 4. Surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan penyenderaan. Universitas Riau Page 7
  9. 9. 3. Surat Sita Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan tindakan penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). 4. Lelang Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjtkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paaksa dan biaya pelaksanaan sita belum di bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan. F. Dasar penagihan pajak Dasar penagihan pajak, antara lain: Pasal 18 UU KUP, yaitu : “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”. Pasal 19 UU KUP, yaitu : Adapun penjelasan hal diatas yaitu: 1. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan! denda. (Pasal 1 point 19) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamva sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (Pasal 1 point 15) 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. (Pasal 1 point 16) 4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan Universitas Riau Page 8
  10. 10. tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapatdalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat KeputusanKeberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang tidak benan, atau Surat Keputusan Pengembalian PendahuluanKelebihan Pajak.(Pasal 1 point 29) 5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapsurat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan olehpihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. (Pasal 1 point 30) 6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas bandingterhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleb Wajib Pajak. (Pasal 1 point 31) (1) “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”. (2) “Dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)”. (3) “Dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (3) huruf b dan c, sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.” Universitas Riau Page 9
  11. 11. Pasal 20 UU KUP, yaitu : (1) “Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 (3) atau (3a), dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (2) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila; a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. b. Penaggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. e. Terjadi penyitaan atasbarang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan. (3) “Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pasal 21 UU KUP, yaitu : (1) “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.” (2) “Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 21 (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi beerupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.” Universitas Riau Page 10
  12. 12. (3) “Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali; a. Biaya perkarayang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergeerak dan/ataau barang tidak bergerak. b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, dan/atau c. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.” (4) “Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembeulan, SKKeberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.” (5) “Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut; a. Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud diatas dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa, atau b. Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pemmbayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.” Pasal 22 UU KUP, yaitu : (1) “Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa, setelah melampaui waktu 5 (tahun) terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPembetulan, SKKeberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.” (2) “Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas tertangguh apabila; a. Diterbitkan Surat Paksa. b. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung. c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (5), SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (4), atau d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.” Universitas Riau Page 11
  13. 13. Pasal 23 UU KUP, yaitu : (1) dihapus. (2) “Gugatan WP atau penanggung pajak terhadap; a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakn Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 (1) dan 26, atau d. Penerbitan SKP atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.” (3) dihapus. Pasal 24 UU KUP, yaitu : “Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” G. Bunga penagihan pajak Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut: Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen,) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggaljatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu,) bulan. (Undang-Undang Pajak Tahun 2000, 2001:15) . Universitas Riau Page 12
  14. 14. H. Biaya penagihan pajak Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaa surat paska, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian dan biaya penagihan lainnya yang beruhubungan dengan penagihan pajak. I. Daluarsa tindakan penagihan pajak Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal penyampaian surat paksa tersebut. 2. Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut: a. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. b.Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut. J. Jadwal waktu penagihan 1. Surat Peringatan atau teguran 7 hari setelah jatuh tempo 2. Surat paksa 21 hari setelah peringatan atau teguran 3. Penyitaan (2x24 jam) setelah surat paksa 4. Pengumuman lelang, 14 hari setelah sita 5. Lelang – 14 hari setelah pengumuman lelang. Universitas Riau Page 13
  15. 15. K. Penagihan pajak seketika dan sekaligus Dapat dilakukan apabila : 1. Terjadi suatu peristiwa atau keadaa yang mendesak 2. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terulang tidak dapat ditagih 3. Agar penerimaan negara disektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat. Universitas Riau Page 14
  16. 16. III PENUTUPAN A. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan tentang penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapun dua jenis penagihan pajak, yaitu 1. Penagihan pajak pasif adalah memberikan surat peringatan seperti Surat Tagihan Pajak (STP), dll. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi,maka ditindaklanjuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 2. Penagihan pajak aktif adalah kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tahap penagihan pajak, yaitu 1. Surat teguran 2. Surat paksa 3. Surat sita 4. Lelang Universitas Riau Page 15
  17. 17. DAFTAR PUSTAKA http://fhuiguide.files.wordpress.com/2012/08/hukum-pajak-12-penagihan-pajak-dengan-suratpaksa.ppt http://harrydjatmiko.dosen.narotama.ac.id/files/2011/06/PENAGIHAN-P-S-PAKSA.ppt http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/539/jbptunikompp-gdl-yuliyulian-26945-7-unikom_y-v.pdf Universitas Riau Page 16
  • FatmalaSari2

    Jul. 3, 2018
  • idodorlinasimamora

    Apr. 13, 2015
  • shen13

    May. 29, 2014
  • irwanpurba

    Mar. 9, 2014

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

9.655

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

3

Befehle

Downloads

251

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

4

×