1. Pancasila memainkan peran penting sebagai sumber etika politik di Indonesia. Setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip moral yang mengarahkan perilaku politik.
2. Etika politik berkaitan dengan norma dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam kehidupan politik untuk menjalin hubungan yang adil dengan kelompok lain.
3. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam Pancasila menuntun pelaksanaan polit
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
ETIKA POLITIK PANCASILA
1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
DAN ETIKA POLITIK
MOH. GUFRON
E1D.111.086
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2012 - 2013
2. Pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis.
Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita
mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang
bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.
Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki makna bermacam -
macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkutproses penentuan
tujuan - tujuan.
Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau
perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah
seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan
oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi.
Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan
subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan
erat dengan bidang pembahasan moral.hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral
senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan
dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban
manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun
negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini
lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat
manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya berdasarkan suatu kenyataan bahwa
masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam
arti moral.
Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik
bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil.
Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan
kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini
menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika
individual perilaku individu dalam bernegara.
Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan
sesuai dengan:
3. 1. Legitimasi hukum yaitu prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin
pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para
pemimpin 'dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada
masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral.
2. Legitimasi demokratis
3. Legitimasi moral
Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan
pandangan-pandangan moral. Pengertian etika politik dijelaskan pada bahwa etika politik
ialah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. (Magnis, et al, 2001: 8)
Akhir - akhir ini banyak dibicarakan tentang etika politik. Namun, apa yang dikatakan
tidak etis, sesungguhnya masih sulit dipahami bersama. Tidak saja di kalangan orang awam,
bahkan kalangan pemimpin bangsapun belum sama didalam memahami masalah etika politik
ini. Contoh di sekitar sidang Pansus Panitia Hak Angket, yang dikritik sebagai bukan contoh
etika yang baik karena pada jalannya sidang pansus panitia hak angket tersebut dapat
diketahui bahwa tidak ada gunanya dibentuk, karena nyata-nyata mereka hanya membawakan
kepentingan partai masing-masing baik yang berusaha memberi kesan buruk kepada
pemerintah ataupun yang berusaha mendukung pemerintahan berbasis partainya.
Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di
negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak
dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat
berandil besar, Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun
secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.
Maka bisa dikatakan bahwa fungsi pancasila sebagai etika itu sangatlah penting agar
masyarakat harus bisa memilih dan menentukan calon yang akan menjabat dan menjadi
pimpinan mayarakat dalam demokrasi liberal memberikan hak kepada rakyat untuk secara
langsung memilih pejabat dan pemimpin tinggi (nasional, provinsi, kabupaten/kota) untuk
mewujudkan harapan rakyat … ! dengan biaya tinggi serta adanya konflik horizontal.
Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM,
ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi
liberal.
4. Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (konsep :
RUU BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak
mampu menjangkau.Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76
dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam
hak-hak sosial ekonomi bangsa !
Pemahaman konsep dan teori etika.
Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sepertinya pengertian Etika diatas kurang
lengkap, karena nilai-nilai itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan
kewajiban moral.
* Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau
pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus
ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.
* Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’ yang berarti adat istiadat/
kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan
kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai
manusia dalam kehidupan pada umumnya.
Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda
dari istilah itu.
* Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah
ha-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan
perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk.
Dalam mengkaji masalah etika diketahui terdapat 2 teori, yaitu :
a. Teori konsekuensialis
Kelompok teori yang konsekuensialis menilai baik-buruknya perilaku manusia atau
benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yakni
dilihat apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih
5. banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. Teori-teori etika konsekuensialis, karena
dalam menilai perbuatan atau tindakan juga merujuk pada tujuan (dalam bahasa Yunani =
telos) , juga disebut teori-teori etika teleologis. Teori-teori ini mendasarkan diri atas suatu
keyakinan bahwa hidup manusia secara kodrati mengarah pada suatu tujuan. Baik-buruknya
perilaku orang dinilai dari apakah perilaku itu menunjang proses pencapaian tujuan akhir
hidupnya sebagai manusia dan merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai yang dicita-citakan
dalam hidupnya sebagai manusia, atau sebaliknya menghambat dan merupakan
pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut. Termasuk dalam kelompok teori konsekuensialis
dan teleologis adalah teori etika egoisme, eudaimonisme, dan utilarisme. Sesuai dengan arti
dari kata konsekuen, yaitu etika tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dan diperbuatnya.
b. Teori non konsekuensialis.
Sedangkan yang non-konsekuensialis menilai baik buruknya perbuatan atau benar-
salahnya tindakan tanpa memperhatikan kesekuenasi atau akibatnya, melainkan berdasarkan
sesuai tidaknya dengan hukum atau standar moral. Sedangkan yang non-konsekuensialis
kadang juga disebut teori etika deontologis, karena menekankan konsep kewajiban (dalam
bahasa Yunani = deon) moral yang wajib ditaati oleh manusia sebagai makhluk rasional
Sedangkan teori etika non-konsekuensialis yang akan dibahas dalam kursus ini adalah teori
etika deontologis I. Kant dan etika nilai Max Scheler.
3. Pengertian Etika Politik berdasarkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila.
Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban
dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu
masyarakat kenegaraan ( yang menganut system politik tertentu) berhubungan secara politik
dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu
seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang
harus dipatuhi.
Dan pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di
negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak
dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat
berandilbesar.
Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Pancasila adalah suatu kesatuan yang
6. majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila
satu dan lainnya tidak saling bertentangan.
Secara etimologi, politik adalah strategi. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah penggalian
kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses
perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk
ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka, pada tataran substansi, politik
tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik
mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas
kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.
Politik tak beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi dipahami
sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat.
Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah
kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant.
Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan.
Budaya politik yang cendrung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan
kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap
korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, impunity dan feodalisme
kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu
dengan mengubur ingatan sosial.
Mengingat tantangan etika politik ke depan adalah, soal kemiskinan, ketidakpedulian,
korupsi, kekerasan sosial, terutama terhadap perempuan, maka banyak strategi yang harus
dilakukan.
Pertama, meretas etika politik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga:
membiasakan pola relasi yang seimbang antara dua jenis manusia, menghargai keberagaman,
dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil.
Kedua, memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga
gampong, lembaga adat dan lembaga agama dengan mengintegrasikan etika politik di
dalamnya, juga terhadap peraturan-peraturan internal partai baik AD/ART, program dan
peraturan-peraturan partai lainnya.
Ketiga, memperkuat komunitas di tingkat akar rumput, terutama perempuan agar
melek politik, serta adanya peraturan yang tegas dan dijamin dalam hukum (berupa sangsi)
yang ketat terhadap proses-proses pengambilan kebijakan yang tidak menyertakan
perempuan di setiap institusi.
7. DAFTAR PUSTAKA
Dadot.2011. Etika politik
Indonesia, Cinta.2011. Etika politik
http://warok.web.id/etika-politik/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=167513846618361
http://www.scribd.com/doc/54603434/6/Etika-Politik-dalam-Kehidupan-Berbangsa-dan-
Bernegara
http://asydin.abatasa.com/post/detail/178/pancasila-sebagai-sistem-etika
http://huda-elnino.blogspot.com/2012/12/pancasila-sebagai-etika-politik.html