1.
Koalisi
Masyarakat
Sipil
untuk
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Tata
Kelola
Sumberdaya
Ekstraktif
PERS
RELEASE
Untuk
diberitakan
pada
6
juli
2012,
dan
setelahnya.
SEJUMLAH
PERUSAHAAN
YANG
BEROPERASI
DI
KALIMANTAN
BELUM
MENYAMPAIKAN
LAPORAN
EITI
!
Indonesia telah menjadi salah satu negara kandidat pelaksana EITI (Extractive
Industries Trasparency Initiative)-sebuah standar global untuk mentransparansikan
pembayaran-pembayaran dan penerimaan dari sektor industri ekstraktif. Komitmen
Indonesia tersebut telah tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor. 26 Tahun
2010 tentang transparansi penerimaan negara dan daerah yang diterima dari sektor
industri ekstraktif migas dan pertambangan. Perpres ini mewajibkan perusahaanperusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik yang bergerak di sektor Migas,
pertambangan umum, maupun batubara untuk menyampaikan laporan kepada EITIIndonesia.
Jenis laporan yang harus disampaikan oleh perusahaan adalah informasi jumlah
penerimaan negara yang dibayarkan kepada pemerintah, baik berupa pajak maupun
nonpajak. Sebagaimana ketentuan standar EITI, laporan-laporan tersebut kemudian
akan direkonsiliasi dengan laporan dari pemerintah oleh rekonsiliator independen. Dalam
putaran pertama EITI ini, jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan laporan kepada
EITI sejumlah 129 perusahaan. Namun, hingga saat ini masih terdapat 21 perusahaan
yang belum menyampaikan laporan, mayoritas adalah perusahaan batubara yang
beroperasi di Kalimantan.
Menurut data sekretariat EITI, perusahaan-perusahaan yang belum lapor tersebut
sebagian besar beroperasi di wilayah kalimantan (daftar perusahaan terlampir). Maryati
Abdullah (Koordinator Publish What You Pay-Indonesia) mengatakan: “Hal ini
menimbulkan tanda tanya yang serius dan merupakan indikasi bahwa perusahaanperusahaan tersebut belum serius menjalankan transparansi yang merupakan standar
good corporate governance”. Firman Yusi, salah satu anggota PWYP di Kalimantan
mengatakan: “Sejumlah perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan
penambangan di bumi Kalimantan selama puluhan tahun, dan telah menimbulkan
berbagai dampak-baik secara sosial maupun lingkungan, sehingga sudah seharusnya
mereka serius menyampaikan laporan EITI agar publik tahu apakah perusahaanperusahaan tersebut punya kontribusi bagi penerimaan negara”.
Menanggapi bandelnya perusahaan-perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh
pebisnis nasional tersebut, Carolus Tuah, Koordinator Pokja-30 Samarinda mengatakan
“perusahaan nakal tidak layak beroperasi dan mendapat manfaat di bumi Kalimantan!”.
“kalo tidak patuh, maka cabut saja Ijinnya” Imbuh Tuah saat dihubungi di Balikpapan.

2.
Balikpapan, 5 Juli 2012
Maryati Abdullah
Koordinator Nasional
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
SELESAI
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐
_________________________________________________
PWYP-­‐Indonesia
adalah
sebuah
koalisi
Nasional
Masyarakat
Sipil
untuk
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Sumberdaya
Ekstraktif.
Beranggotakan
38
Organisasi
Masyarakat
Sipil
(OMS)
yang
tersebar
di
seluruh
wilayah
Indonesia,
terdiri
atas:
Transparansi
International
Indonesia-­‐TII,
Pusat
Telaah
dan
Informasi
Regional-­‐PATTIRO,
Institute
for
Essential
Services
Reform-­‐IESR,
Indonesia
Corruption
Watch-­‐ICW,
Indonesia
Parliamentary
Center-­‐IPC,
Indonesia
Center
for
Environmental
Law-­‐ICEL,
Phi
Institute-­‐PI,
Seknas
Forum
Indonesia
untuk
Transparansi
Anggaran-­‐FITRA,
Masyarakat
Transparansi
Aceh-­‐MATA,
Gerakan
Antikorupsi
Aceh-­‐GERAK,
GERAK
Aceh
Besar,
AKAR
Bengkulu,
Fitra
Riau,
Lembaga
Pemberdayaan
dan
Aksi
Demokrasi-­‐LPAD
Riau,
Forum
Komunikasi
Pemuka
Masyarakat
Riau-­‐FKPMR,
WALHI
Riau,
Yayasan
Puspa
Indonesia-­‐PUSPA
Palembang,
Pusat
Studi
Kebijakan
Sumatra
Selatan-­‐PASKASS,
Pattiro
Serang
Banten,
Institute
for
Ecological
Study-­‐
INFEST
Garut,
Institute
for
Development
and
Economic
Analysis-­‐IDEA
D.I
Yogyakarta,
Lembaga
Penelitian
dan
Aplikasi
Wacana-­‐LPAW
Blora,
Bojonegoro
Institute,
Fitra
Jawa
Timur,
Public
Crisis
Center-­‐PCC
Tuban,
Gresik
Institute,
Gerakan
Rakyat
Peduli
Sampang-­‐GPRS,
Pokja-­‐30
Samarinda,
Yayasan
PADI
Indonesia-­‐Balikpapan,
POSITIF
Kalimantan,
Gemawan
Kalbar,
Lembaga
Pengembangan
Masyarakat
Pesisir
dan
Pedalaman-­‐Lepmil
Sultra,
Yayasan
Pengembangan
Studi
Hukum
dan
Kebijakan-­‐YPSHK
Sultra,
Yayasan
Swadaya
Mitra
Bangsa-­‐Yasmib
Sulselbar,
Solidaritas
Masyarakat
untuk
Transparansi-­‐SOMASI
NTB,
Lembaga
Studi
dan
Bantuan
Hukum-­‐LSBH
NTB,
Forum
Kerja
Sama
LSM-­‐FOKER
LSM
Papua,
PERDU
Manokwari.
PUBLISH WHAT YOU PAY INDONESIA
Jl Tebet Timur Dalam VIII, No.39. South of Jakarta, 12820; Indonesia. Telp/Fax :
+6221 - 83790 541/+6221 - 8294691
Email : marymaryati@yahoo.com; maryati.mrt@gmail.com
Skype : maryatiabdullah; Mobile : +62 8212 523 8247
2