Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah memberikan masukan terhadap draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang terkait tiga isu utama: (1) Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan Daerah, (2) Tata Kelola Pelayanan Publik, dan (3) Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas. Mereka merekomendasikan

1. 1

2. 2
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Pepatah bijak mengatakan “Kegagalan
dalam perencanaan adalah merenca-
nakan kegagalan”. Hakikat dari kebijakan
publik seperti inilah, yang menempat-
kan tahapan perencanaan sebagai peran
penting dalam orientasi pembangunan.
Perencanaan pembangunan daerah yang
baik menjadi dasar penting yang akan
menuntun daerah dalam menjalankan
visi dan misi pembangunan multi sektor
di wilayahnya. Sebaliknya, apabila da-
erah tidak mampu menyusun rencana
pembangunan daerahnya dengan baik
dan tidak mampu mengenali potensi
dan memiliki visi keberlanjutan, maka
hampir dapat dipastikan bahwa daerah
tersebut akan mengalami persoalan da-
lam proses implementasi pembangunan.
Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tentu
tidak ingin wilayahnya dihadapkan pada
persoalan semacam itu. Oleh karenanya,
penyusunan rencana pembangunan da-
erah yang baik menjadi suatu keniscaya-
an untuk terus untuk didorong dan diu-
payakan.
Rencana Pembangunan Jangka Mene-
ngah Daerah (RPJMD) merupakan doku-
men perencanaan pembangunan daerah
untuk jangka periode selama 5 (lima) ta-
hunan yang berisi penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah dengan
berpedoman pada Rencana Pembangun-
an Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan Rencana Pembangun-
an Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Saat ini, draft RPJMD Provinsi Jawa Te-
ngah periode 2018 – 2023 sedang digo-
dok dan dibahas secara intens oleh Pa-
nitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Te-
ngah untuk selanjutnya ditetapkan men-
jadi Peraturan Daerah (Perda).
Di satu sisi partisipasi publik memiliki
peran yang sangat kruisal dalam penyu-
sunan perencanaan pembangunan, ka-
rena dalam tahap inilah akan ditentukan
posisi masyarakat sebagai subjek atau
objek pembangunan. Keterlibatan publik
secara aktif masyarakat sangat dibutuh-
kan dalam proses penentuan arah dan
strategi kebijaksanaan pembangunan
yang akan dilaksanakan pemerintah. Ber-
pijak pada hal tersebut, sejumlah elemen
masyarakat sipil Provinsi Jawa Tengah
yang tergabung dalam Aliansi Masyara-
kat untuk Tata Ruang dan Pembangun-
an Jawa Tengah menyampaikan sejum-
lah pandangan dan masukan terhadap
draft RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun
2018-2023 yang secara umum dapat di-
kategorikan menjadi 3 (tiga) isu utama
yaitu : (1) Isu Kelestarian Lingkungan dan
Pembangunan Daerah; (2) Isu Tata Kelo-
la Pelayanan Publik; (3) Isu Perempuan,
Anak dan Penyandang Disabilitas.

3. 3
POKOK REKOMENDASI
Terhadap isu Kelestarian Lingkungan dan Pembangunan
Daerah, masyarakat sipil Jawa Tengah merekomendasikan
agar Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023:
a. Harus selaras dengan dokumen RTRW (Rencana Tata
Ruang Wilayah) Jawa Tengah dan daerah sekitar, terma-
suk kabupaten/kota agar tercipta keterpaduan struktur
dan pola ruang wilayah dalam rangka pelaksanaan pem-
bangunan daerah.
b. Harus sinkron dengan hasil dan rekomendasi KLHS Pe-
gunungan Kendeng.
c. Memuat program pembentukan tim pemantauan, peng-
awasan dan pengendalian ruang untuk melakukan tin-
dakan litigasi dan/atau non-litigasi untuk mengatasi
bisnis ilegal di bidang pertambangan dan kehutanan.
d. Melakukan upaya penetapan kawasan lindung di Jawa
Tengah, seperti kawasan CAT Watu Putih sebagai bagian
dari rencana pembangunan daerah.
e. Menuangkan upaya peninjauan dan evaluasi terhadap
aktivitas-aktivitas pertambangan di Jawa Tengah, ter-
masuk melakukan penutupan apabila aktivitas pertam-
bangan yang ada tidak sesuai dengan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
f. Menjadikan Prinsip Free, Prior and Informed Consent
(FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa
paksaan terhadap program pembangunan sebagai salah
satu prinsip utama dalam perencanaan pembangunan
g. Fokus terhadap kebijakan yang mengedepankan keles-
tarian daya dukung lingkungan termasuk air, yang me-
miliki signifikansi terhadap kehidupan sosial dan kegi-
atan ekonomi masyarakat (seperti di sektor pertanian).
h. Menghilangkan kebijakan eksploitatif di kawasan pesi-
sir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah.
i. Memuat program fasilitasi nelayan dalam inovasi tekno-
logi alat tangkap yang tidak hanya berorientasi ekonomi
namun juga mendukung keberlanjutan ekologi.
Aliansi Masyarakat Sipil
untuk Tata Ruang dan
Pembangunan Jawa Te-
ngah menyampaikan se-
jumlah pandangan dan
masukan terhadap draft
RPJMD Provinsi Jawa Te-
ngah tahun 2018-2023
yang secara umum da-
pat dikategorikan men-
jadi 3 (tiga) isu utama
yaitu : (1) Isu Kelestarian
Lingkungan dan Pemba-
ngunan Daerah; (2) Isu
Tata Kelola Pelayanan
Publik; (3) Isu Perempu-
an, Anak dan Penyan-
dang Disabilitas.
“

4. 4
j. Memuat program upaya perbaikan ekosistem perairan yang dibarengi dengan
upaya pemulihan ekosistem melalui penanaman mangrove dan terumbu karang.
k. Menuangkan percepatan dan dukungan terhadap program perhutanan sosial.
l. Memuat kebijakan percepatan implementasi pembangunan sistem transportasi
yang interkonektif untuk mendukung efisiensi ekonomi dan pengembangan po-
tensi kawasan.
m. Mengidentifikasikan distribusi manfaat dari proses pembangunan, sehingga da-
pat dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang belum cukup
mendapatkan manfaat dari proses pembangunan tersebut.
n. Memuat kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan eko-
nomi yang lebih merata, tidak hanya di kawasan perkotaan melainkan juga di
kawasan-kawasan pedesaan.
Terhadap isu Tata Kelola Pelayanan Publik, masyarakat sipil Jawa Tengah mereko-
mendasikan agar Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023:
a. Menyediakan data pilah dan melakukan pembenahan serta pemutakhiran data
agar orientasi dan kebijakan pembangunan menjadi berkualitas karena berbasis
data yang rinci, valid dan terukur.
b. Memuat program percepatan implementasi open government partnership yang
menyasar permasalahan pembangunan dan isu strategis.
c. Menjadikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik melalui SIRUP LKPP
sebagai indikator kerja utama.
d. Menjamin adanya ruang dan pelibatan aktif masyarat dalam proses akuntabilitas
Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Jawa Tengah.
e. Menjadikan capaian transparansi badan publik dan target badan publik dengan
status informatif yang tinggi sebagai indikator kinerja
f. Memiliki dasar penghitungan dalam penentuan pendapatan daerah yang berda-
sarkan pada ketersediaan dan inventarisasi data potensi pendapatan yang ada,
bukan proyeksi tren peningkatan setiap tahun.
g. Menuangkan program sinergitas antar pihak seperti Kepolisian dan Dinas Perhu-
bungan untuk mendorong penyelesaiaan masalah pada isu strategis keselamat-
an dalam bidang perhubungan.
h. Memuat program penjaminan fasilitas perlindungan dan pemberdayaan masya-
rakat bahari sejalan dengan putusan MK Nomor 3 tahun 2010 yang mengakui Hak
Konstitusi Masyarakat Bahari dan mandat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016.

5. 5
i. Memfokuskan pada program penambahan lembaga pendidikan inklusif di Jawa
Tengah.
j. Memuat program penyusunan indikator kinerja sekolah murah (yang merupakan
bagian dari program prioritas pengentasan kemiskinan) yang memasukkan no-
minal besaran APBS yang dibayarkan siswa ke sekolah.
k. Memasukkan perbaikan tata kelola keuangan sekolah dalam isu strategis pemba-
ngunan dengan indikator kinerja transparansi APBS masing-masing sekolah
l. Memasukkan penguraian pengangguran melalui pendidikan vokasi dalam stra-
tegis pembangunan dan indikator kinerja berupa penyusunan dan pelaksanaan
roadmap.
Terhadap isu Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas, masyarakat sipil Jawa
Tengah merekomendasikan agar Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2023:
a. Memuat program peningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan
anak melalui upaya pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pe-
ngurangan resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan peyelenggaraan
layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan
layanan dasar, program perlindungan sosial, program penanggulangan kemiskin-
an serta penerapapan kebijakan di sekolah.
b. Memperluas pendefinisian identitas perempuan nelayan dalam konstruk kebijak-
an publik dan pembangunan daerah.
c. Memberikan pengakuan politik dan penjaminan atas hak-hak perempuan nela-
yan.
d. Memuat kebijakan pembentukan instrumen kebijakan daerah untuk memberikan
perlindungan terhadap perempuan pekerja rumahan.

6. 26
Aliansi Masyarakat Sipil
untuk Tata Ruang dan Pembangunan Jawa Tengah
LBH Semarang | JMPPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng)
PWYP Indonesia | Pattiro Semarang | LRC KJHAM | Kiara | Walhi Jawa Tengah
Fitra Jawa Tengah | KPTS (Komunitas Peduli Transportasi Semarang)
FNJT (Forum Nelayan Jawa Tengah) | Yasanti | Yayasan Setara
IPPI Jawa Tengah | SPRT Merdeka | PPRBM Solo | PEKKA Jawa Tengah
Dr. Mila Karmila, S.T., M.T. (Dosen Planologi Unissula)