Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia

603 Aufrufe

Veröffentlicht am

Aktivitas pertambangan dapat menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan dapat mengubah topografi lahan dan meninggalkan dampak berupa lubang-lubang tambang. Untuk mengembalikan fungsi lahan dan ekosistem lingkungan, pelaku usaha pun diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pas- catambang diwajibkan dan menjadi satu kesatuan rangkaian kegiatan pertambangan sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip dan standar praktik pertambangan yang baik (<em>good mining practices</em>).

Reklamasi dan pascatambang harus direncanakan sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk di dalamnya adalah menempatkan (mengalokasikan) dana jaminan reklamasi dan pascatambang, melalui rekening bersama antara pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pemberi izin (baik pusat maupun daerah). Penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang ini berfungsi sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan, baik dari kegiatan eksplorasi, operasi produksi, maupun fase pascatambang.

Policy brief ini menguraikan beberapa persoalan terkait penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, baik dari sisi kepatuhan, kelemahan proses, pencairan, maupun aspek koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Catatan kebijakan ini juga mendeskripsikan dampak dari tidak dipatuhinya atau tidak diatasinya persoalan-persoalan yang menyangkut penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Catatan ini juga merekomendasikan beberapa hal untuk dijadikan pertimbangan, baik dalam aspek kebijakan maupun dalam langkah-langkah kelembagaan dan koordinasi guna memperbaiki tata kelola pertambangan secara menyeluruh.

  • Als Erste(r) kommentieren

Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia

  1. 1. November 2018 1 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org HTTPS://PWYP-INDONESIA.ORG PolicyBrief Daftar isi • Temuan-temuan • Rekomendasi • Pendahuluan • Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Rendah • Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Potensi Kerugian Negara • Regulasi dan Penegakan Hukum yang Belum Berjalan Efektif • Data dan Administrasi Penempatan Dana Jaminan • Koordinasi antara Pusat dan Provinsi dalam Pencairan Dana Jaminan • Lemahnya Fungsi Pengawasan Akibat Keterbatasan Kapasitas Inspektur Tambang • Daftar Pustaka Tercatat sebanyak 60% atau 1.569 dari 2.579 pemegang IUP PMDN yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi (Ditjen Minerba, Juli 2018) Temuan-temuan 1. Tercatat sebanyak 60% atau 1.569 dari 2.579 pemegang IUP PMDN yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi (Ditjen Minerba, Juli 2018). 2. Kapasitas tenaga pengawas masih minim dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Dari 7.464 jumlah IUP yang ada, hanya terdapat 260 inspektur tambang saja. Adanya keterbatasan dan kendala dalam mengelola anggaran untuk inspektur tambang dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan kegiatan tambang. Sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sulit terlaksana. 3. Rendahnya kepatuhan penempatan dana reklamasi dan pascatambang berpotensi menimbulkan beban anggaran negara, yang jika berlarut-larut justru dapat mengarah pada kerugian keuangan negara. 4. Proses koordinasi dalam peralihan dari Kabupaten/Kota mengalami sejumlah kendala, baik dalam serah terima dokumen otentik maupun dalam hal pencairan dana dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. 5. Penindakan terhadap pelanggaran kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang masih lemah. Penerapan sanksi, baik secara administratif maupun pidana belum diterapkan secara tegas dan efektif terhadap pemegang IUP yang belum memenuhi persyaratan reklamasi dan pascatambang. Rekomendasi 1. Melakukan pembenahan dalam aspek perizinan melalui penegakan standar regulasi yang berlaku secara tegas. 2. Melakukan penertiban secara tegas terhadap IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang diikuti dengan penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. 3. Peningkatan jumlah inspektur tambang agar lebih memadai dalam melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. 4. Mempercepat proses pemindahan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari kabupaten/kota, agar pencairan dana reklamasi dan pascatambang dapat segera dilakukan. Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia Oleh: Andri Prasetiyo, Liza Mashita Ramadhania Pereview: Maryati Abdullah “
  2. 2. 2 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Pendahuluan Aktivitas pertambangan dapat menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan dapat mengubah topografi lahan dan meninggalkan dampak berupa lubang-lubang tambang. Untuk mengembalikan fungsi lahan dan ekosistem lingkungan, pelaku usaha pun diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang diwajibkan dan menjadi satu kesatuan rangkaian kegiatan pertambangan sebagai wujud daripelaksanaanprinsipdanstandarpraktikpertambangan yang baik (good mining practices). Reklamasi dan pascatambang harus direncanakan sebe- lum melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk di dalamnya adalah menempatkan (mengalokasikan) dana jaminan reklamasi dan pascatambang, melalui rekening bersama antara pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pem- beri izin (baik pusat maupun daerah). Penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang ini berfungsi sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen perusahaan untuk mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan, baik dari kegiatan eksplorasi, operasi produksi, maupun fase pascatambang. Hingga saat ini, implementasi tersebut pada faktanya se- ringkali jauh dari harapan, masih banyak lubang tambang di wilayah Indonesia yang belum dipulihkan kembali. Perubahan rona lingkungan yang rusak akibat aktivitas tambang masih meninggalkan segelintir permasalahan. Sebagai contoh, aktivitas tambang telah mengakibatkan degradasi dan alih fungsi lahan sekitar 100.000 hektar (Mongabay, Juni 2018). Sementara itu, banjir dan keru- sakan sistem perairan melanda beberapa desa di Samarin- da, Kalimantan Timur akibat abai dengan reklamasi dan pascatambang. Hampir sebagian izin-izin tambang di Sa- marinda berada di dekat daerah permukiman, dan tidak jarang penduduk mengeluhkan banjir dan polusi di sekitar permukiman. Terlebih lagi, banyak lubang-lubang bekas tambang (baik pada fase pascatambang maupun masih fase produksi) di- biarkan begitu saja tanpa direklamasi. Bahkan hingga la- poran ini disusun, lubang tambang batubara di Kalimantan Timur tercatat telah menelan korban sebanyak 31 orang yang bermukim di sekitar area pertambangan. Bertambah- nya angka kematian ini mencerminkan bahwa, berbagai pihak – baik pelaku usaha maupun Pemerintah cenderung berlepas tangan atas situasi yang terjadi. Korban jiwa dan kerugian ekonomi maupun sosial hanya sekedar diselesai- kan lewat mediasi semata, tanpa adanya penegakan hu- kum, apalagi belum terlihat hasil yang signifikan dari sisi perbaikan pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatam- bang di sektor ini. Oleh karenanya, pengelolaan pertambangan yang menge- depankan prinsip-prinsip berkelanjutan mutlak untuk di- laksanakan agar aspek kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kewajiban reklamasi dan pascatambang diatur di dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 26 Tahun 2018 ten- tang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana di dalamnya mengatur mengenai prasyarat penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari permohonan izin usaha pertambangan (IUP). Mes- ki kenyataannya regulasi tersebut belum berjalan dengan maksimal, melihat fakta bahwa masih rendahnya kepatuh- an pemegang IUP dalam menempatkan dana jaminan re- klamasi dan pascatambang (Korsup Minerba KPK, 2014). Hal ini membuat upaya pemulihan lahan bekas tambang menjadi sulit terealisasi, hingga menimbulkan dampak se- rius terhadap aspek lingkungan dan sosial. Policy brief ini menguraikan beberapa persoalan terkait penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, baik dari sisi kepatuhan, kelemahan proses, pencairan, maupun aspek koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah. Catatan kebijakan ini juga mendeskripsikan dampak dari tidak dipatuhinya atau tidak diatasinya persoalan-persoalan yang menyangkut penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Catatan ini juga merekomendasikan beberapa hal untuk dijadikan pertimbangan, baik dalam aspek kebijakan maupun dalam langkah-langkah kelembagaan dan koordinasi guna memperbaiki tata kelola pertambangan secara menyeluruh.
  3. 3. 3 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Rendah Kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih sangat rendah. Sebagai gambaran, hingga Juni 2018, dari total 2.579 IUP yang tercatat di 33 Provinsi, masih terdapat 1.569 IUP yang belum patuh terhadap kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi, atau sekitar 60% dari total IUP yang ada. Ini menandakan bahwa kepatuhan akan jaminan reklamasi masih rendah, yakni baru 1.010 dari 2.579 IUP yang menempatkan dana jaminan (Ditjen Minerba, Juli 2018). Tabel 1 IUP yang Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi Provinsi Jumlah IUP yang Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi Aceh 13 Banten 4 Bengkulu 9 DI Yogyakarta 1 Gorontalo 14 Jambi 40 Jawa Barat 27 Jawa Tengah 4 Jawa Timur 4 Kalimanan Barat 75 Kalimantan Selatan 62 Kalimantan Tengah 118 Kalimantan Timur 147 Kalimantan Utara 10 Bangka Belitung 337 Kepulauan Riau 27 lampung 13 Provinsi Jumlah IUP yang Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi Maluku 6 Maluku Utara 103 Nusa Tenggara Barat 16 Nusa Tenggara Timur 85 Papua 17 Papua Barat 15 Riau 13 Sulawesi Barat 3 Sulawesi Selatan 29 Sulawesi Tengah 102 Sulawesi Tenggara 176 Sulawesi Utara 8 Sulawesi Barat 40 Sumatera Selatan - Bengkulu 1 Sumatera Utara 6 Total 1525 Sumber: Kementerian ESDM, 2018 (diolah) Pada prinsipnya, persoalan ini menunjukkan bahwasanya aspek tata kelola pertambangan menghadapi masalah serius, yang akan berdampak pada kondisi lingkungan dan sosial. Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang adalah potret buruknya proses perizinan dan lemahnya sistem pengawasan. Hal tersebut membuat perusahaan yang secara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja dan mendapatkan izin, bahkan terus leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Padahal, tidak adanya penempatan reklamasi dan pascatambang sejatinya membuat IUP tersebut berstatus Non Clean and Clear (CNC), yang otomatis kegiatannya juga harus berhenti, sampai ada status CNC diperolehnya atau justru IUP tersebut harus dicabut.
  4. 4. 4 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Potensi Kerugian Negara Dirjen Minerba ESDM (Juli, 2018) mencatat terdapat hampir 8 juta hektar lubang tambang yang belum direklamasi dan ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang besar. Sebagai contoh, temuan kerugian negara akibat sektor tambang di Kalimantan Utara diduga mencapai 201 miliar rupiah akibat 45 perusahaan yang belum menyetor jaminan pascatambang (Tribun Kaltim, Maret 2018). Tidak hanya itu, 45 perusahaan tersebut juga menunggak kewajiban pembayaran PNBP. Kondisi ini juga ditemukan di Aceh, dimana sekitar 4 hektar lubang tambang di kawasan Kabupaten Nagan Raya tidak direklamasi sejak tahun 2012 (Tribun Aceh, Juli 2018). Potensi kerugian negara akibat lemahnya penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang juga digam- barkan melalui Laporan Rekonsiliasi EITI 2015. Bahwa EITI Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk turut melaporkan data dana reklamasi dan pascatambang seba- gai salah satu komponen informasi finansial perusahaan. Akan tetapi, faktanya dari 123 perusahaan minerba yang masuk cakupan rekonsiliasi tahun 2015, hanya terdapat 38 perusahaan yang menyampaikan pembayaran jaminan reklamasi dan 11 perusahaan untuk pembayaran jaminan pascatambang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih enggan dalam membuka informasi mengenai pe- nempatan jaminan reklamasi dan pascatambang. Gambar 1 Ketentuan Penempatan Jaminan Reklamasi Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 (PWYP, 2018) Tabel 2 Rangkuman Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Perusahaan Pelapor EITI 2015 Bentuk Dana Rupiah (dalam jutaan) USD (dalam ribuan) Jaminan Reklamasi 389,432 61,584 Dana Pascatambang 49,837 12,710 TOTAL 439,269 74,294 Sumber: EITI Indonesia 2015 (diolah) Contoh-contoh persoalan tersebut ditenggarai sebagai permasalahan yang timbul akibat tidak adanya penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang telah merugikan keselamatan masyarakat sekitar, termasuk merugikan kegiat- an ekonomi di sekitarnya seperti aktivitas pertanian dan peternakan. Dengan demikian, anggaran negara untuk mengatasi dampak sosial dan lingkungan akibat dari tidak adanya dana reklamasi dan pascatambang yang ditempatkan, secara tidak langsung akan dapat membebani dan bahkan merugikan negara.
  5. 5. 5 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Gambar 2 Ketentuan Penempatan Jaminan Pascatambang Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 (PWYP, 2018) Regulasi dan Penegakan Hukum yang Belum Berjalan Efektif Permasalahan lainnya terkait kewajiban reklamasi dan pascatambangadalahregulasiyangmasihbelumditegakkan secara maksimal. Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2010 telah memandatkan baik Kementerian ESDM maupun Pemerintah Daerah dalam mengawasi kegiatan reklamasi dan pascatambang, salah satunya dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha tambang yang melakukan pelanggaran. Faktanya, Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba telah menerapkan sanksi administrasi kepada seluruh perusahaan yang belum menempatkan jaminan reklamasi untuk segera melaksanakan kewajibannya, dimulai dari tahap peringatan tertulis secara berturut-turut hingga tahap penghentian sementara. Akan tetapi, sejak diterbitkannya surat peringatan oleh Dirjen Minerba atas penerapan sanksi ini masih belum terlihat efektif. Sejak diterbitkannya Surat No 1186/30/DJB/2017 oleh Dir- jen Minerba yang telah mengarahkan Pemerintah Daerah untuk segera memberikan sanksi penghentian sementara kepada pelaku usaha yang tidak patuh terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi, penindaklanjut- an atas sanksi ini masih lambat dilakukan di tiap daerah. Bahkan sanksi ini justru tidak mampu meningkatkan ting- kat kepatuhan atas kewajiban penempatan jaminan rekla- masi sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis pertama pada bulan April 2015. Surat Dirjen Minerba tersebut juga mewajibkan Peme- rintah Daerah untuk melapor pemegang IUP yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca- tambang serta menindaklanjutinya sebelum tanggal 10 Ok- tober 2015. Nyatanya, berdasarkan Surat Dirjen Minerba per tanggal 23 Januari 2018 menunjukkan masih terdapat 14 (empat belas) Provinsi di Indonesia yang belum menin- daklanjuti sanksi penghentian sementara. Angka tersebut menggambarkan bahwa konsolidasi antara ESDM dan Pemerintah Daerah dalam rangka menindaklanjuti sanksi penghentian sementara masih lambat dan belum efektif. Bahwa sejak penerbitan Surat Peringatan Pertama tahun 2015, terdapat 8,166 jumlah IUP yang permasalahannya perlu segera dituntaskan. Terlebih lagi bahwa masih terda- pat 5 (lima) provinsi yang sama sekali tidak memiliki data terkait dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang di- tampung oleh pemerintah daerah (Minerba, Juni 2018). Pe- nyelesaian masalah yang berlarut-larut ini perlu dimaknai bahwa sudah seharusnya pemerintah segera menindaklan- juti penerapan sanksi pencabutan IUP bagi pelaku usaha yang tidak segera menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.
  6. 6. 6 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Tidak hanya itu, Pemerintah juga menyusun sejumlah re- komendasi terhadap provinsi-provinsi yang masih belum menyampaikan data penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang. Ditjen Minerba telah melakukan koordi- nasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam di Palangkaraya, Palu, dan Pekanbaru, dan telah mengha- silkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi untuk mener- tibkan provinsi yang masih bermasalah dengan kewajiban reklamasi dan pascatambangnya. Rekomendasi tersebut antara lain seperti: a. Membentuk Tim Terpadu/Satgas di masing-masing Provinsi, dengan anggaran dibebankan pada APBD masing-masing Provinsi; b. penindakan hukum secara tegas khususnya untuk penambangan tanpa izin; c. untuk perusahaan komunitas batuan agar diprioritaskan untuk memenuhi jaminan pascatambang karena waktu berlakunya singkat; dan d. pendataan IUP agar dilaksanakan secara lebih rinci untuk mensinkronkan data di pemerintah pusat dan daerah. Persoalan reklamasi ini juga perlu diperhatikan lebih dari sekedar pelanggaran administrasi. Melakukan kegiatan tambang tanpa melaksanakan kewajiban pemulihan lahan yang terganggu pun memiliki dampak kerugian yang melampaui persoalan tata kelola perizinan, namun juga dari berbagai aspek, termasuk lingkungan dan sosial ekonomi. Rendahnya kepatuhan dan ketertiban pelaku usaha terhadap kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang mengindikasikan bahwa penegakan hukum melalui sanksi administratif belum cukup. Ketentuan mengenai kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang belum mampu mengakomodir penegakan hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang, sehingga penegakan hukum atas kewajiban juga perlu diproses melalui tindak pidana korporasi. UU Minerba tidak mengakomodir ketentuan pidana untuk pelaku perusak lingkungan, namun sesuai dengan makna pertanggungjawaban dari prinsip strict liability, bahwa sudah sepatutnya pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab memulihkan sebagaimana fungsi nya. Dengan demikian, pemerintah juga perlu menggunakan fungsi pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Data dan Administrasi Penempatan Dana Jaminan Perlu adanya evaluasi terhadap pengawasan kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Kendala lainnya dalam sistem pengawasan ini adalah penempatanjaminanreklamasidanjaminanpascatambang masih dilakukan secara manual dengan personil yang terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data- data yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi. Masalah data penempatan jaminan reklamasi dan pas- catambang juga masih menjadi persoalan utama dalam memperbaiki sistem reklamasi dan pascatambang. Belum ada sistem pengawasan yang terintegrasi secara online antara ESDM Pusat dan Dinas ESDM Provinsi untuk me- mantau penempatan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Pemantauan tetap dilakukan secara man- diri oleh masing-masing Dinas ESDM, sedangkan status penempatannya dilaporkan kepada Ditjen Minerba mela- lui penyampaian data melalui surat dan/atau penyerahan data secara langsung pada saat supervisi. Terhadap hal tersebut, Ditjen Minerba berupaya mengembangkan suatu sistem pelaporan secara berkala untuk kemudahan peng- awasan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatam- bang yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018. Serah terima data dan dokumen mengenai penempatan dana jaminan ini juga menjadi salah satu topik dan permasalahan yang hangat dalam proses penyerahan/
  7. 7. 7 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Koordinasi antara Pusat dan Provinsi dalam Pencairan Dana Jaminan Disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 membawa implikasi dalam sektor pertambangan. Keberadaan UU tentang Pemerintah Daerah tersebut mengamanatkan adanya pelimpahan izin tambang dari bupati kepada gubernur. Akibatnya, kini kewenangan pemberian IUP secara mendasar sangat bertumpu pada peranan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut selanjutnya diikuti pula dengan proses pelimpahan personil, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) perizinan pertambangan dari Kabupaten ke Provinsi. Peralihan kewenangan tersebut di satu sisi dianggap se- bagai momentum yang tepat karena bersamaan dengan proses penertiban yang sedang dilakukan melalui koordi- nasi dan supervisi KPK bersama Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait. Peletakan kewenangan di tingkat Provinsi dianggap dapat memperpendek rentang koordinasi. Hal tersebut juga harapannya dapat mengen- dalikan jumlah izin yang selama ini sudah melebihi dari kapasitas Pemerintah untuk mengawasinya. Meski di sisi lain, motif perburuan rente antara perizinan dan pemilih- an kepala daerah belum tentu dapat teratasi dengan baik. Selain itu, daerah juga seringkali tidak memiliki data yang jelas mengenai rekapitulasi pencatatan dan pos penempat- an dana (EITI Indonesia, 2016). Menurut laporan konsili- asi EITI Indonesia 2015, bahwa besaran total angka nasio- nal dana jaminan reklamasi yang disetor baik oleh Dirjen Minerba maupun Pemda tidak dipublikasi. Akibatnya, data dana jaminan reklamasi dan pascatambang di daerah menjadi sulit untuk diperinci. Persoalan ini makin pelik lantaran pemerintah daerah sulit pula untuk menelusuri secara pasti soal keberadaan dana tersebut1 . Pada kasus ini, tidak sedikit dana yang disinyalir keberadaannya ter- sebar di rekening-rekening pihak swasta atau bahkan atas nama pribadi di luar rekening pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, upaya verifikasi dan rekonsili- asi antara pusat dan daerah jelas merupakan sebuah keha- rusan. Upaya verifikasi dan rekonsiliasi ini penting untuk segera dilakukan oleh pemerintah dan dipastikan pro- sesnya agar tidak berlarut-larut sehingga dapat membu- at proses transisi ini menjadi lebih lama. Jika tidak, maka kondisi tersebut akan berdampak serius ke dalam berbagai aspek lain dalam ruang lingkup tata kelola pertambangan. Sebagai gambaran, saat ini terjadi permasalahan berkaitan dengan dana jaminan reklamasi dan pascatambang yang masih menyangkut di Bank. Pihak Bank (dimana dana tersebut ditempatkan) enggan untuk mencairkan atau me- mindahkan dana jaminan tersebut. Hal ini terjadi karena belum jelasnya mekanisme pencairan dan pemindahan. Tidak hanya itu, alasan lainnya adalah tidak adanya do- kumen rencana reklamasi sebagai rujukan untuk proses pemindahan dana. Terhambatnya proses peralihan wewenang secara serius memang berakibat pula pada aspek dana jaminan rekla- masi dan pasca-tambang. Hingga saat ini dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang masih banyak yang belum dialihkan dari Kabupaten/Kota ke atas nama Provinsi. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah dalam sejumlah as- pek mendasar misalnya: menyulitkan upaya verifikasi dan monitoring IUP yang telah melakukan penempatan dana, hingga nantinya dapat menyulitkan proses pencairan dana pada saat IUP telah memasuki fase reklamasi maupun fase pascatambang. 1 Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau menurut penelusuran KPK pada 2017 ditemukan bahwa dari 517 Miliar yang seharusnya diterima daerah, hanya 19,9 Miliar yang disetorkan. Sisa 497,1 Miliar tidak diketahui keberadaannya. pelimpahan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam proses transisi pelaksanaan Undang-Undang Pemda No.23 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi antara lain, di beberapa daerah terjadi serah terima rekap data secara agregat, namun tidak terjadi serah terima dokumen, akibatnya saat pertambangan memasuki fase reklamasi dan/atau pascatambang, dana yang ditempatkan tersebut tidak dapat digunakan. Atau jika dapat digunakan, namun proses pencairannya memakan waktu karna memerlukan persetujuan dari pejabat yang tercatat sebelumnya sebagai pemegang rekening Bank dalam Joint Account.
  8. 8. 8 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Lemahnya Fungsi Pengawasan Akibat Keterbatasan Kapasitas Inspektur Tambang Kepatuhan reklamasi dan pertambangan sejatinya dapat ditingkatkan dengan memberdayakan kapasitas inspektur tambang dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai pelaksana fungsi pengawasan. Tugas dari inspektur tambang diantaranya adalah pengawasan dari segi administrasi dan inspeksi lapangan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang. Akan tetapi, kesiapan tenaga pengawas pada nyatanya masih belum memadai. Dari 7.464 jumlah IUP yang ada, hanya terdapat 260 inspektur tambang (Ditjen Minerba, Oktober 2018). Sebagai contoh, jumlah inspektur tambang di Kalimantan Timur hanya berjumlah 38 orang untuk mengawasi 1.010 IUP (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2018). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jumlah perizinan yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas yang ada. Gambar 3 Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi Sumber: Disarikan dari Lampiran VI Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 (PWYP Indonesia, 2018) Tidak hanya itu, pencairan dana reklamasi di daerah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan reklamasi dan pas- catambang. Sebagai contoh yang dikeluhkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan bahwasanya dalam me- laksanakan pencairan dana reklamasi dan pascatambang yang penempatannya sebelum pemberlakuan Permen No- mor 26 Tahun 2018, dana jaminan reklamasi dan pasca- tambang masih menggunakan bank garansi, dimana hal tersebut dianggap sulit untuk dicairkan. Permasalahan yang sama ditemukan di Provinsi Kepulau- an Riau, bahwa terdapat dana reklamasi dan pascatam- bang yang masih mengendap di tingkat kabupaten (Tribun Batam, Juni 2018). Dalam temuan KPK bahwa terdapat Rp 233 miliar lebih dana pascatambang yang mengendap di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, dimana dana tersebut pasalnya diputar dan digunakan sebagai modal oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, KPK dalam rapat korsup menginstruksikan bahwa dana tersebut harus dipindahkan paling lambat akhir tahun 2018 ini. Sementara itu, Menteri telah menginstruksikan bahwa seluruh dana jaminan reklamasi yang tersimpan di bank milik pemeirntah daerah wajib dialihkan ke bank milik pemerintah (BPK Provinsi Riau, Maret 2018).
  9. 9. 9 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Gambar 3 Tugas dan Wewenang Inspektur Tambang Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Agustus 2018 Keterbatasan jumlah inspektur tambang juga disebabkan oleh adanya perpindahan pengelolaan inspektur tambang dari daerah ke pusat berdasarkan UU No 23 tahun 2014. Banyak ditemukan permasalahan di daerah bahwa dana untuk pengawasan pertambangan yang sudah dianggar- kan oleh Pemerintah Provinsi tidak bisa digunakan untuk pengoperasian inspektur tambang. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan telah dialihkan ke pusat, sehingga da- erah tidak memiliki anggaran operasional untuk melaku- kan pengawasan. Peralihan kewenangan ini menyebabkan pengawasan di daerah secara hukum tidak bisa bertindak secara tegas. Bahkan, banyak inspektur tambang mengaju- kan peralihan untuk menjadi pegawai struktural (di ban- ding fungsional) karena ketidakjelasan fungsi, anggaran, dan koordinasi tersebut. Sehingga, hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengawasan di daerah menjadi le- mah. Jumlah dan kualitas inspektur tambang juga mempenga- ruhi aspek pengawasan yang lain. Selain pengawasan seca- ra administratif, inspektur tambang juga bertanggung ja- wab untuk mengawasi keselamatan lingkungan di wilayah tambang. Lingkungan yang tidak direklamasi berpotensi berbahaya bagi keselamatan sehingga perlu adanya pe- ningkatan pengawasan terhadap lubang-lubang tambang. Mengingat perbandingan antara jumlah tenaga inspektur dengan luasan dan jumlah izin yang tidak sebanding ter- sebut, maka diperlukan penambahan inspektur tambang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
  10. 10. 10 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org Rekomendasi 1. Melakukan perbaikan sistem perizinan berbasis pengetatan standar regulasi. Perbaikan sistem perizinan didorong melalui upaya pengetatan standar dan regulasi terhadap para pemohon Izin Usaha Pertambangan. Upaya tersebut dapat dipastikan dengan penelusuran yang mendalam (due dilligence) dalam proses penilaian, sebelum izin dilakukan. Langkah tersebut dilakukan agar para pemohon Izin Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat pokok tidak dapat lolos untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. 2. Melakukan penertiban secara tegas terhadap IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah perlu segera menertibkan (diantaranya melalui surat peringatan dan pencabutan) IUP yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai langkah penegakan hukum yang tegas. Tidak hanya itu, Ditjen Minerba juga perlu meminta Gubernur untuk tidak memberikan pelayanan kepada IUP yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Tindak pidana terhadap pelanggaran di lingkungan tambang juga perlu diterapkan oleh pemerintah, salah satu nya dengan menyusun kebijakan terkait penerapan disinsentif berupa denda kepada pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Penerapan sanksi juga perlu didukung dengan meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengevaluasi tahapan reklamasi dan pascatambang agar pelaku usaha tidak hanya menaruh dana jaminan, namun juga tetap menjalankan komitmen nya sesuai dengan rencana (good mining practices); 3. Peningkatan kapasitas inspektur tambang untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan tenaga pengawas, baik melalui kesiapan anggaran maupun pelatihan inspektur tambang untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas. Dengan adanya upaya penataan dan peningkatan kapasitas dan kuantitas inspektur tambang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang secara menyeluruh. Penguatan tersebut juga harus diiringi dengan kejelasan garis koordinasi dan kewenangan dalam tugas dan fungsi Inspektur tambang dan PPNS, agar pengawasan dan penegakan hukum demi tata kelola pertambangan yang baik dapat ditegakkan secara kokoh. 4. Mempercepat proses pemindahan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dari kabupaten ke provinsi. Pemerintah perlu untuk mempercepat proses pemindahan atau serah terima dana jaminan reklamasi dan pasca- tambang agar pencairan dana reklamasi dan pascatambang dapat dapat segera dilakukan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong proses verifikasi dan rekonsiliasi data pada tingkat daerah secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan proses transisi kewenangan menjadi lebih lancar dan kualitas tata kelola pertam- bangan akan menjadi semakin baik. Sehingga, upaya memindahkan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, tidak akan menjadi sebuah langkah gagal yang hanya akan memindahkan level persoalan semata. Jika upaya ini berjalan lambat atau buntu, maka Pemerintah Provinsi dapat didorong untuk melakukan review ulang atas semua rencana dan penempatan dana jaminan bagi semua IUP di wilayah kewenangannya. # Daftar Pustaka Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2018. Kebijakan Tata Kelola Pertambangan Batubara di Indonesia. Bahan Paparan, Jakarta, 22 Februari 2018. ________. 2018. Tindak Lanjut Korsup Minerba dan Korsup Energi 2017. Bahan Paparan, Jakarta, 24 Januari 2018. ________. 2017. Tindak Lanjut Penyelesaian Penataan IUP di Pulau Sumatera. Bahan Paparan, Padang, 19 Oktober 2017. ________. 2017. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan Paparan, Jakarta, 29 Agustus 2017. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Operasi Produksi Batubara Kalimantan Timur. Bahan Paparan, Samarinda, 15 Agustus 2018.
  11. 11. 11 | POLICY BRIEF www.pwyp-indonesia.org EITI Indonesia. 2017. Laporan Rekonsiliasi EITI 2015. Jakarta. ________. 2016. Mulai Oktober 2016, Perizinan Pertambangan Dialihkan ke Provinsi, http://eiti.ekon.go.id/mulai-oktober-2016-peri- zinan-pertambangan-dialihkan-ke-provinsi/ Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4. ________, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244. _______, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Per- tambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85. _______, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatam- bang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 274. Apriando, Tommy. 2018. Pilkada di Provinsi Batubara, Bagaimana Pandangan Mereka? http://www.mongabay.co.id/2018/06/19/pil- kada-di-provinsi-batubara-bagaimana-pandangan-mereka-bagian-2/ ________. 2018. Korban ke 30, Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim Renggut Nyawa Lagi. http://www.mongabay. co.id/2018/10/23/korban-ke-30-lubang-bekas-tambang-batubara-di-kaltim-renggut-nyawa-lagi/ Kompas. 2017. KPK Minta Lingga Serahkan Data Tambang, https://www.pressreader.com/indonesia/kom- pas/20170209/282029031971164 Leonard, Lucky. 2018. Jaminan Reklamasi & Pascatambang Masih Rendah. http://industri.bisnis.com/read/20180114/44/726374/ja- minan-reklamasi-pascatambang-masih-rendah Limahekin, Thom. 2018. Ini Jumlah Dana Pasca Tambang Bidikan KPK yang Mengendap di Kepri, Terbesar Kabupaten Bintan, http:// batam.tribunnews.com/2018/06/08/ini-jumlah-dana-pasca-tambang-bidikan-kpk-yang-mengendap-di-kepri-terbesar-kaqbupaten- -bintan?page=2 Rizwan. 2018. GeRAK: PT BEL Abaikan Reklamasi. http://aceh.tribunnews.com/2018/07/18/gerak-pt-bel-abaikan-reklamasi Ruku, Niko. 2018. 45 Perusahaan Tak Setor Jamrek Jatam Kaltara Sebut Kerugian Negara Rp 201 Miliar. http://kaltim.tribunnews. com/2018/03/12/45-perusahaan-tak-setor-jamrek-jatam-kaltara-sebut-kerugian-negara-rp-201-miliar Vinolia, dkk. Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah. http://www.mongabay.co.id/2017/11/11/pemerintah-sumbar- -cabut-21-izin-tambang-bermasalah/ Policy Brief Kepatuhan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di Indonesia dipublikasikan oleh Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dan disusun oleh penulis dari anggota Sekretariat Nasional PWYP Indonesia atas dukungan dari The Asia Foundation yang didanai oleh UKaid. Isi dan pendapat menjadi tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia secara independen dan tidak mencerminkan sikap dan pendapat dari The Asia Foundation maupun UKaid.
  12. 12. Publish What You Pay (PWYP) merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (publish what you earn and how you spent). Website : pwyp-indonesia.org Email : sekretariat@pwyp-indonesia.org Facebook Fanpage : Publish What You Pay Indonesia Twitter : @PWYP_INDONESIA

×