1. HUKUM DAN SOSIAL BISNIS
Nama Kelompok :
1. Amalia Diah Ardina (01)
2. Mahsa Anya Anora
(10)
3. Maulida Dyah R
(16)
4. Putri Sanuria.R.L
(18)
1D – D3
ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2013/2014
1

2. DAFTAR ISI
HUKUM BISNIS .................................................................................................................................... 3
1.1
Pengertian ............................................................................................................................... 3
1.1.1
Pengertian hukum ........................................................................................................... 3
1.1.2
Pengertian Bisnis............................................................................................................. 3
1.1.3
Pengertian Hukum Bisnis................................................................................................ 3
1.2
Sumber Hukum ....................................................................................................................... 4
1.3
Subyek Hukum........................................................................................................................ 4
1.4
Objek Hukum .......................................................................................................................... 5
1.5
Fungsi Hukum Bisnis .............................................................................................................. 5
1.6
Perjanjian dan Perikatan.......................................................................................................... 5
1.6
Perjanjian Jual Beli ................................................................................................................. 7
1.7
Perjanjian Sewa Menyewa ...................................................................................................... 8
1.8
Wanprestasi dan Berakhirnya Perjanjian ................................................................................ 8
1.9
Jenis - Jenis Perjanjian ............................................................................................................ 9
SOSIAL BISNIS ................................................................................................................................... 10
1.1
Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan ......................................................................... 10
1.2
Konsep Tanggung Jawab ...................................................................................................... 10
1.2,1
Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Responsibility ............................................... 10
1.2.2
Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Liability ......................................................... 11
1.3
Perkembangan Dan Motif Tanggungjawab Sosial ................................................................ 13
1.4
Model Tanggungjawab Sosial Perusahaan............................................................................ 14
2

3. HUKUM BISNIS
1.1
Pengertian
1.1.1
Pengertian hukum
a. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan laranganlarangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati
oleh masyarakat ( Utrecht)
b. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat
yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan
tugasnya (Meyers).
c. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksisanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan
manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara (SM Amin).
d. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa
(masyarakat dan negara) sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan
yang ingin dicapai oleh penguasa itu ( AR Saliman)
e. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu
situasi, kondisi dan domisili (sikondom) pada wilayah tertentu (Djoko
Santoso)
f. Secara umum, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa
negara dan masyarakat yang berwenang menetapkan hukum,
dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau
seluruhnya anggota masyarakat.
1.1.2
Pengertian Bisnis
Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau
badan secara teratur dan terus-menerus, berupa kegiatan mengadakan barangbarang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan,
dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
1.1.3
Pengertian Hukum Bisnis
Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul
3

4. dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi
dalam praktek bisnis.
1.2
Sumber Hukum
Sumber hukum disebut juga hukum formal yaitu sumber hukum dengan bentuk
tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal.Termasuk hukum
formal yaitu :
1. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan
negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa dari tingkat pusat sampai daerah
3. Kebiasaanialah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan
berulang-ulang diterima oleh masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain
sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku
demikian dan bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang
berlaku.
4. Yurisprudensi yaitu keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang
dijadikan pedoman/dasar dalam memutuskan perkara/ masalah berikutnya
5. Traktat (perjanjian antar negara) yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara
atau lebih
6. Perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu
7. Doktrin yaitu suatu pendapat para ahli hukum terkemuka yang besar pengaruhnya
terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara.
1.3
Subyek Hukum
Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan
kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak.
a. Manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) yang sehat rohani jiwanya dan tidak
dibawah pengampunan.
b. Badan Hukum ( rechts persoon)
Yaitu suatu lembaga/institusi yang memiliki keabsahan dlam melakukan
aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan. (PT, CV, Firma, UD dll.)
4

5. 1.4
Objek Hukum
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subyek hukum dan dapat
menjadi pokok suatu hubungan hukum, yang dilakukan oleh subyek hukum yang
biasanya berwujud benda.
Menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua yaitu :
a.
Benda berwujud
Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indra
manusia (misalnya; tanah, rumah, mobil dll.)
b. Benda tidak berwujud
Benda tidak berwujud yaitu semua hak (misalnya;hak cipta, hak paten, hak
merek dll.)
Menurut pasal 504 KUH Perdata jenis benda :
a.
b.
1.5
Benda bergerak
Benda tidak bergerak
Fungsi Hukum Bisnis
Fungsi Hukum Bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi
bisnis, untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis, agar terwujud
watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, dan dinamis
(yang dijamin oleh kepastian hukum)
1.6
Perjanjian dan Perikatan
Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUH perdata)
Adapun asas-asas sebagai norma dasar dalam hukum perjanjian, terdiri dari:
a. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.”Jadi asas ini memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk:
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
5

6. Asas kebebasan berkontrak ini juga dibatasi bahwa perjanjian yang dibuat oleh
para pihak tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata).
b. Asas Konsensualisme
Asas ini dapat diketahui dari Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan
asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara
formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (lisan).
c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan
akibat perjanjian, Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau
pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini
dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
d. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat diketahui dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undangundang
Hukum Perdata, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas
itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur,
harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan
yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
e. Asas Kepribadian
Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan
atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini
dapat diketahui dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.Pasal 1315 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan pada
umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain
untuk dirinya sendiri.
Sesuai dengan KUH perdata pasal 1320 syarat-syarat sahnya suatu perjainjian ada 4
syarat yaitu sepakat untuk mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu
perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan unsur
6

7. dari perjanjian adalah ada pihak-pihak sedikitnya dua orang, adanya persetujuan
antara pihak-pihak tersebut, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi yang
akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis, dan adanya
syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih,
yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi
prestasi, begitu juga sebaliknya.
Dasar Hukum Perikatan Berdasarkan Kuh Perdata Ada 3 Sumber :
a.
Perikatan yg timbul dari persetujuan (perjanjian)
b.
Perikatan yang timbul dari undang-undang :
1. Terjadi karena UU semata (misal : kewajibanorang tua utk memelihara &
mendidik anak. Hukum kewarisan.)
2. Terjadi karen UU akibat perbuatan manusiamenurut hukum terjadi karena
perbuatan ygdiperbolehkan (sah) & yang bertentangan dengan hukum
(tidak sah).
c.
Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi krn perbuatan melanggar
hukum (onrechtmatigedaad) & perwakilan sukarela (zaakwaarneming)
1.6
Perjanjian Jual Beli
Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Jual Beli adalah “suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak
yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Lahirnya suatu perjanjian
yang diatur dalam KUH Perdata disebabkan adanya kesepakatan dari para pihak
(Asas Konsensualisme). Sehingga perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat
dicapai kata sepakat antara penjual dan pembeli, hal yang demikian ini telah diatur
dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap sudah
terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang
barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum
dibayar” Dengan demikian jual beli itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu
terjadinya kesepakatan tersebut.
7

8. 1.7
Perjanjian Sewa Menyewa
Didalam Pasal 1548 KUH Perdata pengertian sewa-menyewa adalah “suatu perjanjian
yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran
suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.
Dan saat terjadinya perjanjian sewa-menyewa, sama halnya dengan perjanjian jual
beli yang telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu perjanjian konsensual yaitu sudah
sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu
barang dan harga.
Hak utama penyewa atas perjanjian sewa menyewa adalah memperoleh hak
pemakaian atas barang yang disewanya dalam keadaan baik dari orang yang
menyewakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sedangkan hak dari pihak yang
menyewakan adalah menerima pembayaran harga atas benda yang disewakannya
kepada penyewanya.
1.8
Wanprestasi dan Berakhirnya Perjanjian
Wanprestasi adalah suatu kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan
ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian
dengan seorang kreditur atau si berhutang. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi,
adalah sebagai berikut:
a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya;
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;
d. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
e. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
f. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
g. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
h. Sedangkan suatu perjanjian akan hapus atau berkahir apabila terjadi minimal salah
satu darikondisi-kondisi berikut dibawah ini:
i. Karena pembayaran;
j. Karena penawaran;
k. Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan;
l. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
m. Karena percampuran utang;
8

9. n. Karena pembebasan utang;
o. Karena musnahnya barang yang terutang;
p. Karena kebatalan dan pembatalan;
q. Karena berlakunya syarat batal;
r. Karena lewat waktu.
1.9
Jenis - Jenis Perjanjian
a. Perjanjian
Timbal
Balik
dan
Sepihak.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yg mewajibkan kedua belah pihak
berprestasi secara timbal balik, contoh : jual beli, tukar menukar, sewa menyewa,
dll.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yg mewajibkan pihak yg satu berprestasi dan
memberi hak kepada pihak lain untuk menerimanya, contoh : hibah, hadiah, dsb
b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yg sudah mempunyai nama tertentu yg
dikelompokkan sbg perjanjian khusus, misal : jual beli, tukar menukar.
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yg tidak mempunyai nama tertentu
dalam uu, jumlahnya tidak terbatas.
c. Perjanjian Obligordan Perjanjian Kebendaan
Perjanjian obligor adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik suatu
benda
d. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riel
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terrjadinya baru taraf menimbulkan
hak dan kewajiban saja. Tujuan perjanjian belum tercapai.
Perjanjian riel adalah perjanjian yg terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan 
pemindahan hak.
e. Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah perjanjian dimana oleh uu telah diatur secara khusus
dan memuat unsur-unsur dari berbagai perjanjian yg sulit dikualifikasikan.
9

10. SOSIAL BISNIS
1.1
Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai
suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri
dalam melayanai kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal.
Secara konseptual, TSP adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegarasikan
kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku
kepentingan ( stakeholders ) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. (
Nuryana, 2005 ). Meskipun sesungguhnya memiliki pendekatan yang relative
berbeda, beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan
TSP antara lain, Investasi Sosial Perusahaan(corporate social Investment/investing),
pemberian perusahaan ( Corporate Giving), kedermawanan Perusahaan ( Corporate
Philantropy ).Secara teoretis, berbicara mengenai tanggung jawab yang harus
dilaksanakan oleh perusahaan, maka setidaknya akan menyinggung 2 makna, yakni
tanggung jawab dalam makna responsibility atau tanggung jawab moral atau etis, dan
tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung jawab yuridis atau hukum.
1.2
Konsep Tanggung Jawab
1.2,1
Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Responsibility
Burhanuddin Salam, dalam bukunya “Etika Sosial”, memberikan pengertian
bahwa responsibility is having the character of a free moral agent; capable of
determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or
consequences. (Tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang bebas moral;
mampu
menentukan
tindakan
seseorang;
mampu
ditentukan
oleh
sanki/hukuman atau konsekuensi). Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat
kita ambil 2 kesimpulan : a)harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu
perbuatan; dan b)harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu
perbuatan. Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 unsur :
1)Kesadaran (awareness). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata
lain, seseorang(baca : perusahaan) baru dapat dimintai pertanggungjawaban,
bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya; 2)Kecintaan
atau kesukaan (affiction). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan
10

11. dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak
ada kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta
timbul atas dasar kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung
jawab; 3)Keberanian (bravery). Berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa
keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.Jadi pada
prinsipnya tanggung jawab dalam arti responsibility lebih menekankan pada
suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk
menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang
didasarkan atas moral tersebut. Dengan kata lain responsibility merupakan
tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung yang hanya disertai sanksi
moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian pelaku dan atau
perusahaan terhadap CSR hanya sebatas tanggung jawab moral yang mereka
wujudkan dalam bentuk philanthropy maupun charity.
1.2.2
Konsep Tanggung Jawab dalam Makna Liability
Berbicara tanggung jawab dalam makna liability, berarti berbicara tanggung
jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung
jawab keperdataan. Dalam hukum keperdataan, prinsip-prinsip tanggung
jawab dapat dibedakan sebagai berikut : 1)Prinsip tanggung jawab
berdasarkan adanya unsure kesalahan (liability based on fault); 2)Prinsip
tanggung jawab berdasarkan praduga(presumption of liability); 3)Prinsip
tanggung jawab mutlak (absolute liability or strict liability). Selain ketiga hal
tersebut, masih ada lagi khusus dalam gugatan keperdataan yang berkaitan
dengan hukum lingkungan ada beberapa teori tanggung jawab lainnya yang
dapat dijadikan acuan, yakni : 1)Market share liability; 2)Risk contribution;
3)Concert of action; 4)Alternative liability; 5)Enterprise liability. Berdasarkan
uraian tersebut, dapat disimpulkan perbedaan antara tanggung jawab dalam
makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada
hakekatnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab
itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka
termasuk dalam makna responsibility, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu
telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability
Munculnya Konsep TSP didorong oleh terjadinya Kecenderungan pada
masyarakat industri yang dapat disingkat dengan fenomena DEAF (yang
11

12. dalam bahasa inggris berarti Tuli), sebuah akronim dari Dehumanisasi,
Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi ( Suharto, 2005)
1. Dehumanisas industry. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di
dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik
bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut, maupun bagi masyarakat di
sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampingan perusahaan telah
menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan pengangguran,
ekspansi dan eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan
kerusakan lingkungan yang hebat.
2. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya
untuk meminta pertanggungjawaban perusahaaan atas berbagai masalah
sosial yang sering kali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan.
Kesadaran
ini
semakin
menuntut
akuntabilitas (accountability)
perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam
kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak
sosial yang ditimbulkannya.
3. Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja ini semakin transparan dan
terbuka laksana sebuah akuarium .Perusahaan yang hanya memburu rente
ekonomi dan cenderung mengabaikan hokum, prinsip, etis,dan, filantropis
tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus,
masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini di tutup.
4. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja
semakin menuntut dunia perusahaan, bukan saja terhadap lingkungan
internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan,
kesehatan dan keselamatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya
biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja akibat
berkurangnya kehadiran ibu-ibu dirumah dan tentunya dilingkungan
masyarakat. Pelayanan sosial seperti perawatan anak (child care),
pendirian fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, atau pusatpusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah
“kompensasi” sosial terhadap isu ini.
12

13. 1.3
Perkembangan Dan Motif Tanggungjawab Sosial
Sebagaimana dinyatakan Porter dan Kramer (2002) diatas, Pendapat yang
menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan sosial adalah terpisah dan bertentangan
adalah pandangan yang keliru.Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari
masyarakat sekitarnya.Oleh karena itu Piramida Tanggungjawab Sosial Perusahaan
yang dikemukakan oleh Archie B. Carrol harus dipahami sebagai satu kesatuan.
Karenanya secara konseptual, TSP merupakan Keedulian perusahaan yang didasari 3
prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines yaiu, 3P :
1. Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi
yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2.
People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.
Beberapa perusahaan
mengembangkan
program
CSR
seperti
pemberian
beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan
kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan
yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat
3. Plannet, Perusahaan peduli terhadap lingkunga hidup dan berkelanjutan
keragaman hayati. Beberapa program TSP yan berpijak pada prinsip ini biasanay
berupa penghijaunan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan
permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme ) dll.
Secara Tradisional, para teoritisi maupun pelaku bisnis memiliki interprestasi yang
keliru mengenai keuntungan ekonomi perusahaan. Pada umumnya mereka
berpendapat mencari laba adalah hal yang harus diutamakan dalam
perusahaan. Diluar mencari laba hanya akan menggangu efisiensi dan efektifitas
perusahaan. Karena seperti yang dinyatakan Milton Friedman, Tanggungjawab
Sosial Perusahaan tiada lain dan harus merupakan usaha mencari laba itu sendiri (
Saidi dan Abidan (2004:60)
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability development) dapat juga berarti menjaga
pertumbuhan jumlah penduduk yang tetap sepadan dengan kapasitas produksi sesuai
dengan daya dukung lingkungan.Dengan demikian pembangunan berkelanjutan
merupakan integrasi dari cita ideal untuk memenuhi kebutuhan generasi kini secara
merata (intra-generational equity), hal ini menentukan tujuan pembangunan, dan
13

14. memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi mendatang secara adil (intergenerational equity) menentukan tujuan kesinambungan.
Pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk
menjaga keseimbangan antara
jumlah penduduk dan kemampuan produksi sesuai daya dukung lingkungan
mengindikasikan adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan dan persyaratan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk
mencapai kondisi kesinambungan yang akan berubah sesuai situasi dan kondisi serta
waktu. Pada intinya pembangunan berkelanjutan memiliki dua unsur pokok yaitu
kebutuhan yang wajib dipenuhi terutama bagi kaum miskin, dan kedua adanya
keterbatasan sumber daya dan teknologi serta kemampuan organisasi sosial dalam
memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa
mendatang.Untuk itu Komisi Brandtland memberikan usulan penting dalam
pembangunan berkelanjutan yaitu adanya keterpaduan konsep politik untuk
melakukan perubahan yang mencakup berbagai masalah baik sosial, ekonomi maupun
lingkungan.Pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan karena dorongan berbagai
hal, salah satunya adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pelaksanaan
pembangunan.
1.4
Model Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Menurut Saidi dan Abidin ( 2004:64-65) ada empat model pola TSP di Indonesia :
1. Keterlibatan langsung, Perusahaan menjalankan program TSP secara langsung
dengan menyelengarakan sendiri kegaiatn social atau menyerahkan sumbangan ke
masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan
yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupaka adopsi
dari model yang lazm diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan TSP melalui
kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasinn pemerintah (Ornop), Instansi
Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun
dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut
mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga social yang
didirikan untuk tujuan social tertentu
14

15. DAFTAR PUSTAKA
Abdul R Saliman (2005).Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan contoh kasus ). Jakarta:
Penerbit Kencana Prenada Media Group.
Boye Lafalette De Monte.(2009). Japanese Business Dictionary. Jogjakarta: Penerbit Think
Purwosutjipto.(2003). Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan
Yanuar Arifin. (2010) Tetap Piawai Berbisnis dimasa Pensiun.Jogjakarta: Penerbit Garailmu
Wahyudi, Isa & Busyra Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan
dan Implementasi. Malang : Inspire.
Tofi, La. Majalah Bisnis dan CSR.Juli 2008.Jakarta : LatofiSukma DivaEvente
http://www.jababeka.com/site/
http://www.unilever.co.id/ourvalues/
Suharto, Edi, Ph.D, 2007, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab
Sosial Perusahaan. Bandung : Refika Aditama.
15