Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), serta hubungannya dengan agama Islam dan lingkungan hidup. Secara garis besar, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, dan perkembangannya dimulai dari Magna Charta hingga Deklarasi Universal HAM PBB 1948 beserta generasi-generasinya. Islam juga menjunjung tinggi HAM seperti kebebasan beragama dan
1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia
yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak
kebebasan. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM
adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas. Dalam hal
pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan
orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain
dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal
ini penulis membuat makalah tentang HAM.
B. Identifikasi Masalah
1. Pengertian dan Haikat HAM
2. Perkembangan Pemikiran tentang HAM
3. Bentuk HAM
4. Penjabaran HAM dalam UUD 1945
C. Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada
masalah dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini
penyusun membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.
1
2. D. Metode Pembahasan
Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu
penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan, mengumpulkan data-data dan
keterangan melalui buku-buku dan internet .
2
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Hakikat HAM
1. Pengertian :
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah human rights
atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah Hak-Hak
Manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah Hak Asasi Manusia
(HAM) lebih sering digunakan. Di Indonesia hak-hak manusia pada umumnya
lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights
(Inggris) dan grondrechten (Belanda).
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan
kodratnya (Kaelan: 2002).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching
Human Rights, United Nations, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap
manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
3
4. dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
1. Hakikat HAM :
HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian
dari manusia secara otomatis.
HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras,
agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain.
B. Perkembangan Pemikiran tentang HAM
a. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 :
1. Magna Charta
Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di
kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat
pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang
menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang
dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung
jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994)
2. The American declaration
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The
American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan
Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di
4
5. dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus
dibelenggu.
3. The French declaration
Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi
Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat
dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan
tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent,
artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak
dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu dipertegas oleh
prinsip Freedom of Expression ( Kebebasan mengeluarkan pendapat ), Freedom
of Religion ( Kebebasan menganut keyakinan / agama yang dikehendaki ), The
Right of Property ( Perlindungan hak milik ) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi
dalam French Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya
demokrasi maupun Negara hukum .
4. The four freedom
Dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941.Ada empat hak
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama
dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan
dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat
kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari
ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak
satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan
terhadap Negara lain.
5
6. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
Tonggak awal berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris,
Prancis. Disini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang
mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48
negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB.
Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat
universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses
yang sangat panjang.
b. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948
Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca perang
dunia II dibagi menjadi 4 generasi, yaitu :
Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat
pada bidang hukum dan politik. Ini disebabkan oleh dampak perang dunia
ke dua, dimana Negara baru ingin membuat tertib hukum baru.
Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis
melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi
pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep
dan cakupan hak asasi manusia.
Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, yang
menyebabkan ketidakseimbangan pada kehidupan bemasyarakat, sehingga
melahirkan generasi ketiga yang menyatukan antara politik, ekonomi,
sosial, budaya dan hukum dalam satu wadah disebut dengan hak
melaksanakan pembangunan.
6
7. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan
dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi
dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek
kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan
tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan
memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat
dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983
melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the
basic Duties of Asia People and Government.
c. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
Wacana HAM di indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besarnya
perkembangan pemikiran HAM di indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode:
sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.
1. Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)
Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai
dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi
Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), indische partij (1912), partai komunis
indonesia (1927), lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak dapat
dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasaan
kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Pemikiran
HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij
adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan
yang sama hak kemerdekaan.
7
8. 2. Periode Setelah Kemerdekaan
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku
3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945.
Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi
Republik Indonesia Serikat.
Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950.
Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945.
3. HAM Dalam Tinjauan Islam
Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua
manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan
manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Qu’ran
sebagai makhluk yang paling sempurnah dan harus dimuliakan. HAM adalah
hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak
dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang
diberikan Allah itu bersifat permanen dan kekal.
Terdapat tiga (3) bentuk hak asasi manusia (HAM):
a) Hak dasar (hak daruri), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut
dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang
eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya. Contohnya adalah
hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak untuk memiliki harta benda.
b) Hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat
pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia.misalnya, jika seorang
8
9. kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka
akan berakibat hilangnya hak hidup.
c) Hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan
sekunder.
♣ Islam dan Kebebasan Beragama
Kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ajaran islam yang sangat
sarat dengan prinsip universal HAM tentang kebebasan bersama atau sebaliknya.
Pemaksaan keyakinan beragama tidak saja bertentangan dengan prinsip HAM,
tetapi juga tidak pernah diajarkan oleh islam.
Dalam perspektif membangun toleransi antar umat beragama, ada lima
prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan
sehari-hari:
1. Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat
2. Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang
berbuat baik sesama.
3. Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama.
4. Adanya bukti kebenaran agama
5. Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu
kepercayaan.
♣ Islam, HAM, dan Isu Lingkungan Hidup
Selain sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip
keadilan gender dan kebebasan berkeyakinan, islam sangat mengecam segala
perbuatan manusia yang merusak ekosistem bumi atau lingkungan hidup dan
9
10. segala isinya adalah titipan Allah kepada umat manusia yang harus dipelihara
kelestarian dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia.Sejalan
dengan pandangan ini, munculnya isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup,
salah satunya isu tentang perubahan iklim,adalah sangat selaras dengan prinsip
ajaran islam tentang alam kehidupan.
Hubungan antara perusakan lingkungan dengan HAM adalah bahwa
kerusakan suatu ekosistem bumi dapat mengancam kelangsungan hidup suatu
kelompok masyarakat penggundulan hutan, kawasan daerah tinggi, dan hutan
lindung yang dilindungi undang-undang di suatu kawasan dapat berakibat
bencana alam banjir dan longsor yang sangat merugikan kehidupan masyarakat
yang nerada dikawasan yang lebih rendah, khususnya masyarakat miskin.
Terkait dengan hubungan HAM dan lingkungan hidup, tidakan merusak
kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari pelanggaran HAM.
C. Bentuk Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, ada beberapa bentuk :
1) Hak untuk hidup.
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3) Hak mengembangkan diri.
4) Hak memperoleh keadilan.
5) Hak atas kebebasan pribadi.
6) Hak atas rasa aman.
7) Hak atas kesejahteraan.
8) Hak turut serta dalam pemerintahan.
9) Hak wanita.
10) Hak anak.
10
11. D. Pejabaran HAM dalam UUD 1945
Pengingkaran terhadap hak berarti mengingkari martabat kemanusiaan.
Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban
kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap
manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus menjadi titik tolak dan
tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, hal ini
tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam
batang tubuhnya.
Pengaturan mengenai HAM pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Namun untuk memayungi seluruh peraturan
perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk UU tentang HAM, yaitu
UU No.39 Tahun 1999. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak-
hak asasi manusia, selain itu diatur juga mengenai kewajiban dasar, serta tugas
dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM.
Disamping itu, UU ini mengatur menegenai Pembentukan Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.
Dalam UU No.39 Tahun 1999 diatur pula tentang partisipasi masyarakat
berupa pengaduan dan gugatan atas pelanggaran HAM, pengajuan usulan
mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas
HAM, penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.
11
12. UU tentang HAM ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-
undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun
tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata atau administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12
13. BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi
satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas
HAM orang lain.
HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam
sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat
dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang
merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat
Islam.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili
dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses
pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam
Undang-Undang Pengadilan HAM.
2. Saran-saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan
13
14. pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-
injak oleh orang lain.
Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan
mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
14
15. BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Ubaedillah, Abdul Rozak, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Madani, edisi ketiga,Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
Kansil C.S.T., Modul Pancasila dan Kewarganegaraan,cetakan kedua, PT
Pradnya Paramita,Jakarta,2005.
www.Google.com
http://pusham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf.
15