Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Similar to Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (20)
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 1. PENGADAAN LANGSUNG DAN SWAKELOLA Nandang Sutisna, S.T., M.T.
- 3. DEFINISI ? Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
- 4. KETENTUAN UMUM Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta, kecuali konsultan Rp.50 Juta. Kebutuhan operasional K/L/D/I Teknologi sederhana dan risiko kecil Penyedia perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil
- 5. PENGADAAN LANGSUNG Dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- 6. Dilaksanakan oleh: SEORANG PEJABAT PENGADAAN PA/KPA DILARANG Menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan dengan maksud menghindari Pelelangan
- 7. 7 Pengadaan langsung Mencari informasi barang dan harga Membandingkan sumber Informasi (Min 2 sumber harga) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga Melakukan transaksi Mendapatkan bukti transaksi Tatacara BARANG
- 8. 8 Pengadaan langsung KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Mencari informasi biaya konstruksi Membandingkan sumber Informasi (Min 2 sumber kualitas dan harga) Tatacara Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia dan menyampaikan spek/gambar/dokumen lain Penyedia menyampaikan penawaran Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK PPK melakukan dan mendapatkan bukti perjanjian
- 9. 9 Pengadaan langsung Mencari informasi biaya konstruksi Membandingkan sumber Informasi (Min 2 sumber kualitas dan harga) Tatacara Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia dan menyampaikan KAK dan dokumen lain Penyedia menyampaikan penawaran Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis KONSULTANSI Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK PPK melakukan dan mendapatkan bukti perjanjian
- 10. Menyusun dan Menetapkan hps PENGADAAN LANGSUNG <10 Juta TIDAK WAJIB MENETAPKAN HPS >10 Juta WAJIB MENETAPKAN HPS
- 11. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG Volume Pekerjaan Spesifikasi HPS < 50 JUTA < 200 JUTA menggunakan SBD Pengadaan Langsung
- 12. BUKTI PERJANJIAN PENGADAAN LANGSUNG s.d 10 JUTA – Bukti Pembelian s.d 50 JUTA – Kuitansi s.d 200 JUTA – SPK
- 13. sWAKELOLA
- 14. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran; Instansi pemerintah lain; atau Kelompok masyarakat pelaksana swakelola
- 15. Pekerjaan yang dapat di Swakelolakan?
- 16. Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM
- 17. Pekerjaan dimana operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I
- 18. Pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang/jasa
- 19. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu
- 20. Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll
- 21. Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus
- 22. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri
- 23. Penelitian dan pengembangan dalam negeri
- 24. Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri
- 25. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
- 26. Pekerjaan survei, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sistem
- 27. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Penyerahan Pelaporan & Pertanggung jawaban
- 28. SWAKELOLA direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
- 29. SWAKELOLA direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
- 30. SWAKELOLA direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
- 31. SWAKELOLA PA/KPA MENTERI/ KEPALA DAERAH ULP PPK PP PPHP TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS
- 32. SWAKELOLA PA/KPA PIMPINAN PPHP TIM PPK ULP/PP Kontrak TIM PERENCANA TIM PENGAWAS PELAKSANA Nota Kesepahaman
- 33. SWAKELOLA PPHP TIM Kontrak Usulan PA/KPA TIM PELAKSANA PPK TIM PERENCANA PENGADAAN TIM PENGAWAS PIMPINAN POKMAS
- 34. Ketentuan Umum Kelompok Masyarakat kelompok masyarakat pelaksana harus mampu melaksanakan pekerjaan; Untuk konstruksi hanya ehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana; Konstruksi tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat
- 35. DAFTAR KEBUTUHAN DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA Penyusunan Rincian KAK Swakelola Tim Perencana Tim Pelaksana Tim Pengawas Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis (jika diperlukan) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja/Bahan/Alat dll Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan kepada PA/KPA (jika belum dibentuk pada tahap penyusunan RUP) Penanggung jawab anggaran
- 36. Swakelola Instansi Pemerintah Lain DAFTAR KEBUTUHAN DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA Penyusunan Rincian KAK Tim Perencana Tim Pelaksana Instansi Pemerintah Lain Tim Pengawas Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis (jika diperlukan) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja/Bahan/Alat dll Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan kepada PA/KPA (jika belum dibentuk pada tahap penyusunan RUP) PENAWARAN MOU KONTRAK DENGAN TIM PELAKSANA
- 37. DAFTAR KEBUTUHAN DAN KEGIATAN Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola Pembentukan tim Swakelola oleh Pokmas Penyusunan Rincian KAK Swakelola Tim Perencana pada Pokmas Tim Pelaksana pada Pokmas Tim Pengawas pada Pokmas Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan Teknis (jika diperlukan) Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja/Bahan/Alat dll Pembentukan Tim Pengadaan Kontrak dengan Ketua Pokmas Kelompok Masyarakat
- 38. Swakelola Kontrak PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat Kontrak swakelola paling kurang berisi: 1. Para pihak; 2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan 3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan 4. Jangka waktu pelaksanaan; dan 5. Hak dan kewajiban para pihak.
- 39. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada: •KAK •Kontrak/MoU
- 40. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh: •ULP •Tim Pengadaan
- 41. • Pembayaran dilakukan secara berkala • Pencairan untuk Kelompok Masyarakat 40% total, kelompok masyarakat telah siap 30% total, pekerjaan selesai 30% 30% total, pekerjaan selesai 60%
- 42. • Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi • Membuat laporan realisasi pekerjaan • Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan
- 43. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya