UU No. 31/2000 mengatur perlindungan desain industri di Indonesia. UU ini mendefinisikan desain industri sebagai kreasi bentuk barang yang memberikan kesan estetika. Perlindungan diberikan selama 10 tahun kepada desain industri yang baru. UU ini sedang direvisi untuk meningkatkan perlindungan dan menyederhanakan proses permohonan.
2. Paris Convention for the Protection of Industrial
Property
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS)
UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization
UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang
Pelaksanaan UU no.31 tahun 2000 tentang Desain
Industri
3. UU No. 31/2000
TENTANG DESAIN INDUSTRI
Diundangkan sebagai follow-up dari Persetujuan
TRIPS/WTO yang telah diratifikasi oleh Indonesia
UU no. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the WTO.
Ketentuan hukum positif pertama di Indonesia yang
mengatur mengenai perlindungan Desain Industri.
Dirancang dan disusun dengan tujuan untuk lebih
mengakomodir kepentingan pemohon-pemohon
lokal yang berbasis usaha kecil dan menengah
sehingga dapat merangsang lebih banyak
permohonan dari dalam negeri.
4. Pasal 1 Angka 1:
Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi
garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan daripadanya
Berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
Memberikan Kesan Estetis Visual Appeal?
Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi.
Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
PENGERTIAN DESAIN INDUSTRI
DALAM UU No. 31/2000
5. Pasal 2 Ayat 1:
• Desain Industri yang Baru Novelty
Pasal 2 Ayat 2:
• Pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak
sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya
prior arts/disclosure absolute novelty
• Tidak sama identik? bagaimana dengan Desain yang
serupa/mirip (substantial similarity)?
SYARAT MENDAPATKAN
PERLINDUNGAN
6. Objek Perlindungan
adalah kreasi
estetika/artistik,
bukan kreasi
fungsional
Kebaruan (Novelty)
sebagai syarat
mendapatkan
perlindungan,
bukan Originality
maupun Artistic
merit/value
7. Desain Industri yang diajukan:
Telah diumumkan atau digunakan
Di Indonesia atau di luar Indonesia
Sebelum tanggal penerimaan, atau
Sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas 6 bulan sejak tanggal penerimaan
permohonan pertama-kali (basic application) di negara lain
yang merukapan anggota Paris Convention/WTO (Pasal 16)
“Pengungkapan” termasuk juga pengungkapan melalui media
cetak atau elektronik, keikutsertaan media cetak atau
elektronik, serta keikutsertaan dalam suatu pameran.
(Penjelasan Pasal 2 Ayat 2)
PENGUNGKAPAN/DISCLOSURE
8. Paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:
• Dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun
internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi
atau diakui sebagai resmi; atau
• Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam
rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian,
atau pengembangan
• Pameran resmi diselenggarakan oleh pemerintah
• Pameran yang diakui sebagai resmi diselenggarakan
oleh masyarakat tapi diakui/mendapat persetujuan
pemerintah
MASA TENGGANG UNTUK KEBARUAN
(Pasal 3)
9. DESAIN INDUSTRI YANG
TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN
(Pasal 4)
Bertentangan dengan:
Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ketertiban umum
Agama
Kesusilaan
10. 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan
Tidak dapat diperpanjang
Tidak ada biaya pemeliharaan tahunan seperti
halnya Paten
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN
(Pasal 5)
11. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari
Pendesain
Multiple/co-ownership dalam hal Pendesain
adalah lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-
sama, kecuali diperjanjikan lain
SUBJEK DESAIN INDUSTRI
(Pasal 6)
12. • Dibuat dalam hubungan dinas dimiliki atasan/dinas;
• Dibuat berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas
dimiliki pemberi pesanan/atasan/dinas;
• Dibuat dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan
dimiliki oleh Pendesain;
• Kecuali diperjanjikan lain;
• Tidak mengurangi hak moral Pendesain untuk tetap
dicantumkan namanya
• Serupa dengan konsep Inventor Pemegang Paten dalam
UU Paten
KEPEMILIKAN HAK
(Pasal 7)
13. • Melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya;
• Melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk:
– Membuat;
– Memakai;
– Menjual;
– Mengimpor;
– Mengekspor; dan/atau
– Mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri
• Konsep patenmelaksanakan ≠ Konsep Hak
Ciptamemperbanyak/mengumumkan
LINGKUP HAK EKSKLUSIF
(Pasal 9 Ayat 1)
14. • Pemakaian Desain Industri untuk kepentingan
penelitian dan pendidikan;
• Termasuk Uji Penelitian dan Pengembangan;
• Sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar
dari pemegang Hak Desain Industri
• Kriteria “kepentingan yang wajar” tidak hanya
menggunakan tolok ukur komersial, melainkan juga
kuantitas dari penggunaan
FAIR USE/FAIR DEALING
(Pasal 9 Ayat 2)
15. Pengajuan Tanggal Pemeriksaan
Permohonan ke Penerimaan Administratif/
Ditjen HKI Permohonan Formalitas
Pemeriksaan
Keputusan
Pengumuman Substantif bila
diberi/ditolak
ada Oposisi
16. MASALAH UTAMA PROSEDUR
PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI
• Pemeriksaan Substantif hanya dilakukan apabila terdapat keberatan/oposisi
dari pihak ketiga terhadap Desain Industri yang sedang dimohonkan selama
masa Pengumuman semula ditujukan untuk mempercepat dan
menyederhanakan proses sehingga tidak menyulitkan pemohon, khususnya
pemohon lokal
• Masa Pengumuman relatif singkat selambat-lambatnya tiga bulan sejak
mulai diumumkan oposisi sudah harus diajukan media Pengumuman
terbatas
• Banyak dimanipulasi oleh pemohon yang beritikad buruk mengajukan
desain-desain jelas-jelas samasekali tidak baru/commonplace perlindungan
diberi karena tidak ada oposisi
• Kebijakan internal DJHKI sebagai upaya penanggulangan sementara
mewajibkan pemeriksaan substantif dilakukan sekalipun tidak ada oposisi
dasar aturan???
17. • Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:
– Pewarisan;
– Hibah;
– Wasiat;
– Perjanjian tertulis; atau
– Sebab-sebab lain yang dibenarkan
• Tidak dapat menghapuskan Hak Moral Pendesain
• Lisensi dapat diberikan kepada pihak lain untuk
melaksanakan hal-hal dalam Pasal 9
• Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang
dapat merugikan perekonomian Indonesia atau
persaingan usaha tidak sehat.
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI
18. Oleh Pemegang Hak sendiri dengan mengajukan
permintaan tertulis kepada DJHKI
Berdasarkan Gugatan ke Pengadilan Niaga dasar
gugatan pembatalan adalah Pasal 2 (tidak
memenuhi syarat Kebaruan) atau Pasal 4 (tidak
dapat diberi perlindungan)
PEMBATALAN
19. SENGKETA PELANGGARAN
DESAIN INDUSTRI
• Pemegang Hak dapat menggugat pihak manapun yang dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan perbuatan dalam Pasal 9
• Gugatan Ganti Rugi (Damage); dan/atau
• Penghentian perbuatan yang merupakan pelanggaran (Injunction)
• Diajukan ke Pengadilan Niaga Kasasi ke Mahkamah Agung
• Prosedur yang sama berlaku pula untuk Gugatan Pemohon terhadap
DJHKI dalam hal permohonan dinyatakan ditarik kembali pada masa
pemeriksaan administratif (Pasal 24); dan dalam hal permohonan
ditolak (Pasal 28).
20. • Pelaku pelanggaran Desain Industri sesuai Pasal 9
diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00
• Pelaku pelanggaran terhadap Hak Moral Pendesain
(Pasal 8 dan 32) serta kewajiban menjaga kerahasiaan
permohonan (Pasal 23) diancam pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
45.000.000,00
• Merupakan Delik Aduan
KETENTUAN PIDANA
21. • Pelanggaran Pihak lain secara tanpa hak
melakukan perbuatan pada Pasal 9 (membuat,
memakai, menjual, dsb.) terhadap barang yang
diberi Hak Desain Industri
• Terjadi hanya apabila pelanggar mempergunakan
desain yang sama dengan yang diberi perlindungan
identik
• Bagaimana dengan orang yang memproduksi desain
yang serupa/memiliki kemiripan (substantial
similarity) dengan desain industri yang dilindungi
MASALAH TERKAIT SENGKETA
PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI
22. • Pembahasan dan penyusunan RUU Revisi telah dilakukan
sejak beberapa tahun ke belakang demi merespon keluhan
masyarakat pengguna dan praktisi mengenai kekurangan-
kekurangan yang ada pada UUDI saat ini
• Dalam konsiderans RUU dinyatakan bahwa UUDI saat ini
“…sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
masyarakat Indonesia dan perkembangan hukum
internasional di bidang Desain Industri…”
• Sudah ada di tangan Ditjen Perundang-undangan
DepkumHAM RI
• Telah dilakukan beberapa kali sosialisasi melibatkan para
stakeholders di bidang perlindungan Desain Industri:
Pendesain, Pengusaha, Akademisi, Konsultan HKI, dst.
• Masih dalam tahap pematangan/finalisasi draft akhir RUU
sebelum diajukan untuk masuk dalam Prolegnas
RANCANGAN REVISI TERHADAP
UU DESAIN INDUSTRI
23. BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI
• Perubahan Definisi DI “DI adalah tampilan keseluruhan atau
sebagian produk yang dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-
garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamentasinya”
• Perubahan syarat Kebaruan “DI dianggap baru apabila pada tanggal
penerimaan DI tersebut tidak sama atau tidak mirip dengan
pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya”;
• Desain yang murni semata-mata karena pertimbangan fungsi atau
teknis (fungsional) masuk ke dalam DI yang tidak dapat diberi
perlindungan;
• Alternatif Masa Perlindungan Tetap sepuluh tahun tanpa
perpanjangan atau menjadi 5 tahun dengan kemungkinan untuk
diperpanjang sebanyak 2 kali.
• Ruang Lingkup Hak Eksklusif diperluas dengan memasukkan larangan
bagi pihak lain untuk membuat, menjual, dan/atau mengimpor produk
yang sama atau mirip dengan DI terdaftar milik orang lain tanpa
persetujuan si pemegang Hak DI
24. BEBERAPA HIGHLIGHT REVISI UUDI
• Pemeriksaan Substantif tidak lagi bergantung pada ada/tidaknya
oposisi, namun wajib dilakukan DJHKI segera setelah persyaratan
administratif dinyatakan dipenuhi.
• Terhadap Penolakan Permohonan dapat diajukan banding ke Komisi
Banding Desain Industri tidak lagi berupa gugatan ke Pengadilan
Niaga
• Selain ke Pengadilan Niaga, gugatan pembatalan juga dapat diajukan
pihak ketiga terlebih dahulu ke Komisi Banding DI
• Denda pada ancaman pidana untuk tindak pelanggaran DI naik menjadi
maksimum Rp. 1.000.000.000,00
