Dokumen tersebut membahas tentang administrasi wakaf di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur meliputi jenis harta benda wakaf yang dapat diwakafkan seperti tanah, bangunan, uang, logam mulia, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran wakaf tanah, bangunan, dan uang beserta instansi yang terkait seperti KUA, BPN, BWI.
2. yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
sebelumnya hanya tanah milik, sedangkan wakaf dalam
bentuk benda bergerak belum diatur
3. 1. perwakafan semua benda bergerak
maupun benda tidak bergerak
2. mengatur wakaf uang,
3. mengamanahkan dibentuknya BWI.
4. Pertukaran harta wakaf (istibdal)
5. Persyaratan nazhir
6. Sistem ikrar diarahkan untuk umum
7. Pengelolaan bersifat produktif
8. Administrasi wakaf
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdiri
atas 11 bab dan 71 pasal yang meliputi pengertian tentang
wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara
mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian
sengketa, pembinaan dan pengawasan wakaf, Badan Wakaf
Indonesia (BWI), ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
Dalam BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda
wakaf yang termuat dalam pasal 32 sampai dengan pasal 39
sudah cukup rinci mengatur tentang tertib administrasi
perwakafan. Hal ini diperjelas lagi dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Dalam BAB IV Peraturan Pemerintah tersebut telah
menjabarkan bagaimana tata cara pendaftaran harta benda
wakaf, baik harta benda wakaf tidak bergerak maupun harta
benda wakaf bergerak. Hal ini termuat dalam pasal 38 sampai
dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf.
5. 3. Jenis Harta Benda Wakaf
- Benda tidak bergerak
1. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku baik yang
sudah maupun yang belum terdaftar;
2. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di
atas tanah yang sesuai ketentuan di atas;
3. tanaman dan benda lain ynag berkaitan dengan
tanah;
4. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
5. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang – undangan
yang berlaku.
6. Benda bergerak
1. uang;
2. logam mulia;
3. surat berharga;
4. kendaraan;
5. hak atas kekayaan intelektual;
6. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.