1. Menimbang : a.
Mengingat : 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BELAJAR. DAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHNfrAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK tsHARAT,
b.
c.
2.
3.
bahwa salah satu upaya untuk menciptakan aparatur pemerintah
daerah yang berkualitas dan profesional adalah dengan memberikan
kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang lzin Belajar dan
lzin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dipandang tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tingkat kemajuan
sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sehingga perfu dicabut dan ditetapkan Peraturan Bupati yang baru.
bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
'a' dan 'b' di atas, maka tata cara memperoleh lzin Belajar dan Tugas
Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dalam suatu
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3890);
undang-Undang Nomor g Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah
(l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang=Undang Nomor 12
tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
ReBublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a$M);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
2. 5. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7. Peiaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Produk Hukum Daerah;
g. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
il,IEIIUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
BELAJAR DAN TUGAS BEIAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAEMH.
BAB I
KETEilTUAI,I Uiillril
Pasal t
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
a-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
pNS adalah Pegiwai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
Kantor Kepegawaian Daerah atau sebutan lain adalah Kantor Kepegawaian Daerah
Kabupaten PakPak Bharat;
SKpD adalah
'satuan
Keria Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
pakpak Bharat tempat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan melaksanakan tugas;
pNS fugas Belajaradalah Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh Tugas Belajar-
lzin Belijar adalah lzin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah kbpada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi Oengan-tetap melaksanakan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil
ian Uiaya pendidifan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
Tugas Belajar adalah penunlufan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Da6rah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi;
pN'S se6agaimana disebutkan pada huruf i' selama pendidikan dibebaskan dari
pelaksanaan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan
bantuan pendidikan;
i.
j.
3. m.
n.
Bantuan pendidikan adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang ditampung dalam
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Pihak Ketiga;
perluruan Tinggi adalih Perguruan Tinggi yang terdaftar dan terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional.
BAB II
laN BEI*AJAR
Pesal 2
pNS yang nrengaiukan permohonan lzin Belajar Tingkat $ria1a (|-tl adalh PNS_ yang
memilixi liaran
-slrendan-rendahnya $ekolah La{uhn Tingkat Atas {SLTA} sderaiat
dibuktikan dengan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belaiar (S'[TB) yang ditandatangani
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang-
Pasal 3
Syarat-syarat yang akan mengikuti lzin Belajar sebagaimana dirnaksud pada Pasat 2 adalah
sebagai berkut:
a. Memiliki masa kerja Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun;
h. Bbiplin ifinu 1rang diikuti disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan
mempertirnbangk*nbidang tugas dan'latar belakang pendidilgnnya;
c. Tidali meninggail<an tugas kedinaaan selama mengikuti pendidikan.
Pasal 4
Ftrts yarq nerqniuka* prmohonan tzin Belajar Tingkat Magister ($-2) adalah PN$ yang
r1lffiriliLi $amtr girrana (S-1)-sederaiat dari Fergur.uan Tingggi dengan'prcgmm'study yang
terekreditasi minirnal'B'.
Pasal 5
Syarat-syarat untuk rnemperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah
sebagai beriktrt:
a. irnemiliki masa keria Pqaurai Nqeri$ipilminimalS {lima) tahun;
b. lndeks Preetffil kumutatit tingkat Sariana minimal 2,75 skala 4 (empat) dibuktikan
dengan fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir olefi FejaH 1rafig beruefiarry;
c. Oisiptin ilmu yang diikuti disesuaikan dengnn kebtrtuhan daffih dengan
meirpertimbaagftan bldang tggas dan latar bekhng pendidiltannya;
d. Tidak nrcnirqgilkan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan-
Fasal 6
pNS yang mengajukan permohonan lzin Belajar Tingkat Doktor (S-3) adalah PNS yang
memititci tlaza+r-Magister t$2) dari Pergurrmn Tinggrgi dengan prograrn study yang
terakreditasi minimal'E'.
4. Paea[ 7
Syarat*syarat untuk memperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah
sebagai berikut:
a. f,rtemiliki ma$a keria Pegaw.ai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun;
b. lndeks prestasi kiimuritit tingkaisa4aha minimal 2,75 dan tingkat Magi_sGr minimal 3,0
skala + tempail dinunirrn d'engan fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir oleh Pejabat
yang benrenang;
c. bi.i[tin ilmu
"yang diikuti disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan
mempertimbang[an UiOang tugas dan latar belakang pendid.ikannya;
d. Tidak meninggJlkan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.
Pasal 8
pNS yang mengajukan lzin Belajay di- Universitas Terbuka merupakan pengecualian
"*Gg;imina
Uimi[*ua paaa Pasal i frurut'b', 'C', Pasal 5 huruf 'b', 'C', 'd' dan Pasal 7 huruf
'b', 'c','d'Feraturan BuPati ini'
Pasal I
permohonan untuk memperoleh lzin Belajar ditujukan kepada Bupati melalui Kantor
Kepegawaian Daerah atau sebuhn lain dengan melampirkan :
Fotocopy surat Keputusan Pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri sipit
fotocoby Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
poiocobv tjazahlSurat Tanda tamat Betajar (STTB) terakhir dan transkrip nilai atau
seouatan iain yang disahkan oleh pejabat yang benrenang sesuai dengan peraturan
yang berlaku;
Fotocopy Dp-3 selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik;
Surat Keterangan berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
Surat Persetujuan dari atasan langsung pemohon;
Surat Rekomendasi dari Pimpinan SKPD;
Surat Keterangan dari rektor/dekan atau pejalat lain yang. membidangi. urusan
kemahasiswaa-n bahwa yang bersangkutan adalah terdaftar sebagai mahasiswa pada
Perguruan Tinggi yang dipimpinnya;
Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah;
Surat pernyataan pembiayaan kuliah ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
Surat Perhyataan tidak akan meninggalkan tugas kedinasan selama mengikuti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j,
k.
t.
perkuliahan;
m. Fotocopyiadwal mata kuliah persemester;
n. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf J, 'k', dan 'l' bermaterai Rp. 6.000,-
(Enam Ribu RuPiah).
Pasal 10
persetuiuan akhir berupa lzin Belajar dari Bupati sepenuhnya merupakan keputusan akhir
Bupati dan tidak dapat diganggu gugat.
)
5. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j
BAB III
TUAAS BELAJAR
Bagian P+r&rna
Fer*prnhn dan Tata Cara m€fltp€rolefi Tugae Eelaiar
Pasal l1
PNS yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Sarjana ($-1)
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memilki ljazahl$urat Tanda Tamat Belajar (STTB) $ekolah LanJutan Tingkat Atas ($LTA)
sederajat atau ljazah Diploma ll (D-2) atau ljazah Diploma lll (D-3);
b. Nilai rata-rata $urat Tanda Tamat Belajar (STIB) minimal 7,0;
c. Bagi alumni Diploma ll (D-2) dan Diploma lll tD-3) lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal
2,85 skala 4 (empat);
Berusia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
Sehat jasmani dan rohani;
Disiplin ilmu yang akan diikuti disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah;
Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
Tidak pernah dijatuhi hukuman disipilin tingkat sedang dan berat;
Jurusan/program study terakreditasi dengan nilai minimal 'B';
Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Pasal t2
PNS yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Magister (S-2)
atau untuk memperoleh keahlian/spesialis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memitki tjazah Sarjana (S-1) dari Perguruan Tinggi dengan program study yang
terakreditasi dengan nilai minimal 'B';
lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 2,85;
Berusia paling tinggi 35 tahun;
Sehat jasmani dan rohani;
Disiplin ilmu yang akan diikutisesuaidengan kebutuhan Bemerintah daerah;
Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja sekurang-kurangnya minimal 5 (lima)
tahun;
Tidak pernah dijatuhihukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
Jurusan/program study yang akan diikutiterakreditasidengan nilai minimal 'B';
Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung.
Pasal 13
PN$ yanE rnengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Dokor (S-3)
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Memifiki tjazah Magister (S-2) dari Ferguruan Tinggi dengan program study yang
terakredihsi minimal'B';
b. Berusia paling tinggi40 tahun;
c. lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) pendidikan terakhir 3,0
d. Sehat jasmanidan rohani;
Disiplin ilmu yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
Tidak pernah diiatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
Program study pada perguruan tinggi yang akan ditempuh terakreditasi minimal 'B'
e.,
f.
g.
h.
/
6. Pasal t4
Surat permohonan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kantor
Kepegawaian Daerah atau sebutan lain dengan melampirkan kelengkapan administrasi,
sebagai berikut:
a- FLtocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipit dan Surat Keputusan
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri $ipilyang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Fotocopy ljazahlSTTB terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan Keputusan Menteriyang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional;
d. Fotocopy DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
e. Fotocopy surat keputusan menduduki iabatan struktural atau fungsional yang dilegalisir
bagi PNS yang mendudukijabatan;
f. Suiat keterangan sehat fisik dan mental yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Kesehatan
Pemerintah;
g. Surat Persetujuan dariatasan langsung;
h. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD;
i. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah lulus
seleksi penerimaan mahasiswa;
j. Surat Pernyataan tidak akan bermohon pindah dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
sekurang-kurangnya 1 0 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan ;
k. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan biaya pendidikan apabila mengundurkan diri
atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk drop out
l. Surat Pernyataan bersedia melaporkan hasil perkuliahan setiap semester kepada Bupati
melalui Kepala Kantor Kepegawaian Daerah;
m. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf j, k dan I dibubuhi materai 6.000.
Pasal {5
Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan rnaupun kelengkapan administrasi
dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Lamanya Pendidikan
Pasal 16
Masa perkuliahan Tugas Belajar masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut :
a. Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk
program Sarjana (S-1) paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) butan atau I (sembilan)
semester;
b. Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk
program Diploma ll (D-2) paling lama 1 (satu) tahun enam (enam) bulan atau 3 (tiga)
semester;
c. Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk program Diploma
lll (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
d. Latar belakang pendidikan Diploma ll (D-2) untuk program Sarjana (S-1) paling lama
4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester apabila jurusan atau program studi yang
diambil sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
e. Latar belakang pendidikan Diploma lll (D-3) untuk program Sariana (S-1) paling lama
2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester apabila jurusan atau program studi yang diambil
sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
I
1
I
7. Latar belakang pendidikan sariana (s-1) untuk program Magister (s-2) paling lama
2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester;
Latar belakang penoidiran Dokter umum untuk program spesialis paling lama 6 (enam)
tahun atau 12 (dua belas) semester;
Latar belakang pendidiftan Magister (S-2) untuk program Doktor (S-3) paling lama
4 (empat) tahun atau 8 (detapan) semester-
Bagian Ketign
Bantuan Pendidilen
Pasal t7
(1) Bantuan pendidikan diberikan kepada PN$ Tugas B"l1tT yalg ditampung dalam APBD'
{Zl Besamya Urr*rrn sebagaimana dimaksud pada ayat (1} serta tata cara pembayarannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
Bagian KeernPat
Kewaiiban
Paeal {8
pN$ Tugas Belaiar waiib melaporkan hasil studi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan
i"*prt irng ueriangkutran menuntut ilmu setiap semester kepada Bupati melalui Kepala
Kantor Kepegawaian Daerah atau sebutan lain'
Pasal 19
setelah menyeresaikan pendidikan, pNS Tugas Berajar wajib meraporkepada erg?ti melalui
K;ilt, Kantor x"p"g"";rian Daerah atau se6utan lain selambatJambatnya7 (tuiuh).hari kerja
.*,i.,Lni"rtanggat'pJngembalian dari perguruan tinggi dan penempatan selanjutnya ditetapkan
oleh Bupati.
BAB IV
SANKSI
Pasal 20
(1) Apabila lndeks Prestasi (tP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kurang dari 2,85
"'
i&"i, +t maka $urat Keputusan tentang Tuqgs Belalar yang
-ryrTngkutan
dicabut-
(Z) FmS
=*6rgaimana
dimaiaud pada ayaf 1t; dikembalikan pada instansiasal.
iti pNS sebjgairnana dimaksud padi ayat (1) wajib mengembalikan seluruh bantuan
t- ' pendidikan Vrng telah diterima *b fas d*rah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f.
g.
h.
8. Pasa} 21
(1) Apabila PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program pendidikan
sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 maka seluruh bantuan pendidikan yang diperoleh
selama tugas belajar wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan penempatan yang bersangkutan akan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Apabila PNS Tugas Belajar mengundurkan diri atau diberhentikan (droup out) karena
melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan maka seluruh bantuan
pendidikan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada kas daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(3) FNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan
ditempatkan kembali di lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan suatu
keputusan Bupati.
Pasal 22
_ Apabila PNS Tugas Belajar tidak melaporkan diri kepada Bupati setelah selesai pendidikan
maka akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
KETEI{TUAN LAIf{.LAIH
Faeal 23
PNS Tugas Belajar yang memperoleh bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 11
dan Pasal 12 dapat rrengajukan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah
beheda mkurang-hurangnya 3 (tige) tahun terhitung seiaktanggal$urat penugasennye,
Paoat 24
Bagi PNS yang memperoleh bantuan pendidikan atau beasiswa atau sebutan lain di luar
,.- APBD diberikan Tugas Belajar tanpa menunggu tenggang waktu sebgaimana diatur pada
Pasal 23"
Pasal 25
(1) Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupatitentang lzin Belajar dan
Surat Keputusan tentang izin Tugas Belajar yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Brrpatr Nompr 6 Tahun 30Qe tentang lein Ealeiar dan Ein Tugae Beleiar dinyatakn tetrp
berlaku.
(2) Terhadap PNS Tugas Belajar yang memperoleh Surat Keputusan tentrang Tugas Belajar
sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ternyeta IPK*ya kureng dari cebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 tunduk kepada peraturan ini dengan ketentuan
diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan Indeks Prestasi
berdasarkan peraturan Bupati ini.
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang
lzin Belaiar dan lzin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimbut dan dinyatakan
tidak beilkau lagi,
9. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal a-{ A,gustrrs 2011
Diundangkan di Salak
pada tanggal a.1 Agus,rs 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDIWARTHA IIIANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR AO
