Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang mencakup ketentuan umum, tujuan, dan peta rencana pengembangan berbagai kawasan seperti permukiman, perkantoran, industri, dan lainnya.

1. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
(RANPERDA)
NO. …..TAHUN 2006
Tentang :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA PEKANBARU

2. DAFTAR ISI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
(RANPERDA)
KOTA PEKANBARU NO. .... TAHUN 2006
Tentang
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU
LAMPIRAN :
LAMPIRAN - I
Tabel I Rencana Pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada Setiap Gambar 8 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Industri
Jenis Fungsi Pemanfaatan di Kota Pekanbaru
Gambar 9 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Pergudangan
Tabel II Rencana Pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian
Bangunan di Kota Pekanbaru Gambar 10 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan
Gambar 11 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Olahraga dan Rekreasi
LAMPIRAN – II Gambar 12 Peta Rencana Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Gambar 1 Peta Pemantapan Fungsi Wilayah Pembangunan (WP) Kota Pekanbaru
Gambar 13 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Militer
Gambar 2 Peta Struktur Tata Ruang Kota Pekanbaru
Gambar 14 Peta Rencana Fungsi Jaringan Jalan Kota Pekanbaru
Gambar 3 Peta Pola Pemanfaatan Ruang Kota Pekanbaru
Gambar 15 Peta Rencana Sistem Transportasi Kota Pekanbaru
Gambar 4 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Lindung
Gambar 5 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
Gambar 6 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran
Gambar 7 Peta Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan

3. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ..Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam lingkungan Propinsi Riau (Himpunan Lembaran Negara
Tahun ...)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046);
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
NOMOR ... TAHUN 2006 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3470);
Tentang :
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
KOTA PEKANBARU Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
WALIKOTA PEKANBARU (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan dan pembangunan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
Kota Pekanbaru harus lebih dioptimalkan terutama dalam hal
pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
di Kota Pekanbaru sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
berdaya guna dan berhasil guna; Negara Nomor 3839);
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
antarsektor, antarbagian wilayah kota, dan antarpelaku dalam Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Negara Nomor 3851);
Pekanbaru Nomor ..... tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun ......, perlu (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
direvisi dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Pekanbaru; Negara Nomor 4247);
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 tentang Rencana Umum Tata 11. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Perundang-undangan;
1993 sudah habis masa berlakunya dan sudah tidak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini 12. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
sehingga perlu dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang 13. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (dan Revisi RTRWN tahun 2003
dan draft Peraturan Pemerintah tentang revisi RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c di
3293);
atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru;

4. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol 26. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128,
Negara Nomor 3405); Tambahan Lembaran 1Negara Nomor 4146);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3445); Negara Nomor 4156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 28. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Negara Nomor 3527);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 30. Perturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63?PRT/1993 tentang Garis
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Sempada Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); Sungai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 134 Tahun 1998 tentang
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabuptan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka 33. Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2004 tentang Batas
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 KKOP Bandara Sultan Syarif Kasim II;
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
34. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2005 tentang Batas-
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Syarif
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Kasim II.
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
35. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327 Tahun 2003 tentang
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang.
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934); 36. Peraturan Daerah Kotamadya PekanbaruNo. 4 Tahun 1993 tentang
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kotamadya Pekanbaru;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 37. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 tentang Pembentukan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Kecamatan Bari dari 8 (delapan) Kecamatan menjadi 12 (duabelas)
Negara Nomor 3952); Kecamatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 38. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 tentang Pembentukan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Kelurahan Baru dari 50 (limapuluh) Kelurahan menjadi 58 (limapuluh
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor delapan) Kelurahan;
4090);

5. 39. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor .. BAB I
Tahun ...... tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II KETENTUAN UMUM
Pekanbaru;
Pasal 1
40. Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun ..... tentang Ijin Membuat
Bangunan (IMB); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
41. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor .. 1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
Tahun ..... tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan
Pengundangan Peraturan Daerah; 2. Kota adalah Kota Pekanbaru;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
42. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun .....; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
5. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
43. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru Tahun .....; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
44. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang 7. Propinsi adalah Propinsi Riau;
Kewenangan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Daerah Otonom;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara,
45. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor .. Tahun .. tentang sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pekanbaru; melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan
46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang maupun tidak;
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor .. Tahun .. tentang Rencana Tata 11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
Ruang Wilayah Propinsi Riau;
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekanbaru;
Dengan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
persetujuan PEKANBARU 13. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin
dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam
MEMUTUSKAN: pembangunan;
14. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA TATA kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan;
RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU.
15. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan
berkaitan dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau
aspek fungsional;
17. Wilayah Pembangunan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang secara
geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder;
18. Wilayah Pembangunan (WP I) terdiri atas Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi,
Limapuluh, Senapelan, dan Sail;
19. Wilayah Pembangunan WP II terdiri atas Kecamatan Rumbai;

6. 20. Wilayah Pembangunan WP III terdiri atas Kecamatan Rumbai Pesisir; saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik,
dan telekomunikasi;
21. Wilayah Pembangunan WP IV terdiri atas Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya;
37. Sarana Kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas
22. Wilayah Pembangunan WP V terdiri atas Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, dan
pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan
Payung Sekaki;
umum,peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta
23. Kawasan adalah ruang dengan fungsi utama lindung atau budidaya, yang batas dan pemakaman umum;
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu;
38. Pembangunan adalah pelaksanaan operasi teknik bangunan, pertambangan dan operasi
24. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi lainnya, di dalam, pada, di atas atau di bawah lahan, atau pembuatan setiap perubahan
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan; penting dalam penggunaan lahan, pemanfaatan bangunan dan pemanfaatan ruang
25. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk lainnya;
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 39. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan
dan sumberdaya buatan; pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil;
26. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang diprioritaskan pembangunan atau 40. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam rangka memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam RTRW;
mendorong pertumbuhan kota ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi
41. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang
persoalan-persoalan yang mendesak;
ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, dan Koefisien Lantai
27. Kawasan Permukiman adalah kawasan di luar lahan konservasi yang diperlukan sebagai Bangunan;
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan;
42. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap
28. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi kegiatan seiring dengan penataan ruang;
yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan
43. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau
watak dan ciri kehidupan perkotaan;
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang;
29. Sistem Pusat Pelayanan Kota adalah tata jenjang dan fungsi pelayanan pusat-pusat
44. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme
kegiatan kota yang meliputi pusat primer, dan pusat sekunder;
perijinan, pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
30. Pusat Primer adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan mulai dari tata ruang yang telah ditetapkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
beberapa WP, skala kota, sampai skala wilayah dan nasional; rencana tata ruang yang ditetapkan;
31. Pusat Sekunder adalah pusat kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan pada 45. Perijinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar
sebagian wilayah kota atau setara dengan satu WP; ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi
32. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah penetapan lokasi, besaran luas dan arahan kepentingan umum;
pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan kota 46. Ijin Pemanfaatan Ruang adalah ijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang,
baik dalam bentuk wilayah terbangun maupun kawasan/ruang terbuka hijau; penggunaan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan teknis tata bangunan, dan
33. Wilayah Terbangun adalah ruang dalam wilayah perkotaan yang mempunyai ciri dominasi kelengkapan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat,
penggunaan lahan secara terbangun atau lingkungan binaan untuk mewadahi kegiatan dan kebiasaan yang berlaku;
perkotaan; 47. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang-ruang dalam kota ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam
dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan ruang;
yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau 48. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan
pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian; ruang, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
35. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 49. Pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan; dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan
36. Prasarana Kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman rencana tata ruang;
perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, 50. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam
mencapai tujuan rencana tata ruang;

7. 51. Penertiban Pemanfaatan Ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar Bagian Kedua
pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud; Visi, Misi dan Tujuan
52. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
Paragraf 1
mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
Visi dan Misi
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain;
53. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung Pasal 3
perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya;
54. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap Visi Pembangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan,
zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya; dan Pusat Kebudayaan Melayu.
55. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh,
menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan Pasal 4
produktifitas lingkungan hidup;
56. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPRD adalah (1) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Visi penataan ruang
satu tim yang dibentuk dan diangkat oleh Walikota, yang terdiri dari unsur dinas, badan wilayah Kota Pekanbaru 2016 adalah Mewujudkan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas yang harmonis bagi pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pusat
membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah Kota; kebudayaan Melayu belandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
57. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (2) Dalam rangka melaksanakan visi sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 ayat (1),
atau badan hukum; ditetapkan misi tata ruang Kota Pekanbaru adalah :
58. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak
dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan a. menciptakan pusat-pusat kegiatan yang mampu memberikan pelayanan yang merata
ruang. kepada seluruh penduduk kota;
b. menciptakan integrasi sistem transportasi dan sistem pelayanan prasarana dasar
yang mampu meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dan lingkungan kegiatan
yang berkualitas;
BAB II
NORMA PENATAAN RUANG
c. mewujudkan wajah kota Pekanbaru yang aman, nyaman, dan serasi antara kegiatan
budidaya dan kegiatan konservasi/ lindung;
Bagian Pertama
Asas d. memberikan kemudahan investasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan.
Pasal 2
e. menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan mampu mendukung peningkatan
RTRW berdasarkan asas: kualitas sumberdaya manusia;
(1) Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan
berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; f. memupuk kembali nilai-nilia budaya Melayu pada masyarakat Kota Pekanbaru melalui
revitalisasi kawasan yang memiliki nilai historis serta pembangunan pusat kajian dan
(2) Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum; pengembangan kesenian yang mengakar pada budaya Melayu.
(3) Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

8. Paragraf 2 a. penerbitan perijinan pembangunan, pemanfaatan ruang,dan pengendalian
Tujuan Penataan Ruang pemanfaatan ruang untuk wilayahyang belum diatur dalam rencana yang lebih rinci;
b. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan
Pasal 5
pembangunan;
Tujuan penataan ruang adalah: c. penyusunan indikasi program pembangunan yang lebih terinci.
(1) Mencapai optimasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
(2) Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan; BAB III
WILAYAH, MATERI DAN JANGKA WAKTU RENCANA
(3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan
ruang;
Bagian Pertama
(4) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarbagian wilayah kota serta Wilayah Perencanaan
antarsektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
(5) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak Pasal 7
negatif terhadap lingkungan.
(1) Lingkup wilayah RTRW adalah Daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan
fungsional mencakup seluruh wilayah seluas 63.226 Ha beserta ruang udara di atasnya
Bagian Ketiga dan ruang bawah tanah;
Kedudukan dan Fungsi (2) Batas-batas Daerah adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Siak, Timur dengan
Kabupaten Pelalawan, Barat dengan Kabupaten Kampar, dan Selatan dengan Kabupaten
Pasal 6 Kampar.
(1) Kedudukan RTRW adalah sebagai:
a. dasar bagi kebijakan pemanfaatan ruang kota;
Bagian Kedua
b. penyelaras strategi serta arahan kebijakan penataan ruang wilayah Propinsi dengan Materi Rencana
kebijakan penataan ruang wilayah Daerah ke dalam Struktur dan Pola Tata Ruang
Wilayah Daerah; Pasal 8
c. penyelaras bagi kebijakan penataan ruang WP;
(1) Materi RTRW mencakup kebijakan penataan ruang, rencana tata ruang, pemanfaatan
d. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
pemanfaatan ruang;
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
e. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang dengan kabupaten/kota
lain yang berbatasan. a. kebijakan perencanaan tata ruang;
b. kebijakan pemanfaatan ruang;
(2) RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi:
c. kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.
a. perumusan kebijakan pokok pembangunan dan pemanfaatan ruang;
b. pengarahan dan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
a. rencana struktur tata ruang wilayah kota;
c. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota pada skala 1:5000, Rencana Teknik
b. rencana pola pemanfaatan ruang;
Ruang Kota pada skala 1:1000,
c. rencana pengembangan sistem transportasi;
(3) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala1:1000, dan/atau rencana teknis
d. rencana pengembangan prasarana dan sarana kota.
lainnya pada skala1:1000 atau lebih besar;

9. (4) Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini meliputi: kegiatan pembangunan antarwilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan
dan ketersediaan sumberdaya daerah.
a. pola penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
b. program pembangunan; (2) Kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang adalah:
c. tahapan pembangunan; a. mengembangkan satu pusat primer dengan pusat pengembangan pada kawasan
pusat kota;
d. pembiayaan pembangunan;
b. membagi wilayah kota menjadi lima WP, masing-masing dilayani oleh satu Pusat
e. insentif dan disinsentif.
Sekunder;
(5) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini c. menata fungsi dan struktur jaringan jalan yang serasi dengan sebaran fungsi
meliputi: kegiatan primer dan sekunder.
a. mekanisme perijinan;
(3) Kebijakan pendukung pembentukan struktur tata ruang:
b. kegiatan pengawasan;
a. memanfaatkan potensi program-program pembangunan kota yang sedang
c. kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. dilaksanakakan sebagai momentum pengembangan kota;
b. membuka akses menuju kawasan-kawasan yang akan dipacu pengembangannya
dalam 10 tahun ke depan;
Bagian Ketiga c. memadukan program-program yang akan dilaksanakan dan fungsi-fungsi kota yang
Jangka Waktu Rencana disebar untuk mengembangkan sub pusat pengembangan (sub WP) secara terpadu;
Pasal 9 d. membatasi perkembangan kota pada lokasi-lokasi yang tidak diarahkan sebagai
kawasan terbangun.
Jangka waktu RTRW adalah berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini sampai e. meningkatkan akses pergerakan regional melalui pengembangan jalan outer ring
dengan Tahun 2016. road di bagian Utara dan Selatan Kota;
f. meningkatkan akses pergerakan internal Utara – Selatan melalui pengembangan
inner ring road;
BAB IV
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG g. meningkatkan akses pergerakan antar kawasan melalui penataan fungsi jaringan
jalan yang telah ada;
Bagian Pertama
Kebijakan Perencanaan Tata Ruang
Pasal 10 Paragraf 2
Kebijakan Sistem Permukiman Perkotaan
Kebijakan perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a
meliputi struktur tata ruang, sistem permukiman perkotaan, pola pemanfaatan ruang, sistem Pasal 12
transportasi, serta pengembangan prasarana dan sarana kota.
Kebijakan sistem permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 yaitu :
(1) Kawasan permukiman penduduk :
Paragraf 1
Kebijakan Struktur Tata Ruang a. pengembangan kawasan permukiman diarahkan melalui pemadatan ruang-ruang
kosong yang ada di kawasan pusat kota (WP – I);
Pasal 11 b. pada WP – II, WP – III, WP – IV, dan WP – V diarahkan pengembangannya dengan
intensitas yang disesuaikan dengan potensi pengembangan yang ada;
(1) Tujuan dari kebijakan struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah
untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian perkembangan

10. c. pengembangan kawasan permukiman pada jalur patahan, kawasan sekitar bandara a. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan hutan lindung dan resapan air atau
SSK – II, kawasan resapan air, kawasan lindung, kawasan berawa, dan sempadan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air
sungai harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan keseimbangan dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
lingkungan kota.
b. melestarikan dan melindungi kawasan lindung yang ditetapkan dari alih fungsi;
(2) Kawasan perkantoran yang diperuntukkan bagi perkantoran pemerintah dan swasta. c. intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau;
d. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan mengendalikan alih fungsi
(3) Pemanfaatan ruang untuk Kawasan perdagangan yang peruntukkan bagi :
ke fungsi lain;
a. pengembangan kawasan perdagangan lokal dan regional;
e. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap;
b. pengembangan bandar udara, terminal bus, terminal cargo, pelabuhan penumpang,
f. mengembalikan fungsi dan melestarikan serta melindungi kawasan cagar budaya
dan pelabuhan barang;
yang telah ditetapkan dari alih fungsi;
c. pengembangan kawasan pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan,
jasa, dan industri.
Pasal 15
Paragraf 3 (1) Kebijakan pola pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang ayat (3) meliputi:
a. kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
Pasal 13
b. kebijakan sektoral dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya.
(1) Pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diwujudkan dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (2) Kebijakan utama pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah:
(2) Kebijakan arah pengembangan pemanfaatan ruang adalah:
a. mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang
a. mengarahkan dan memprioritaskan perkembangan ke wilayah Timur Pekanbaru; ditetapkan dalam RTRW;
b. mengendalikan perkembangan kegiatan di Kawasan Pusat Kota, Kawasan Selatan b. menunjang kebijakan sektoral dalam rangka implementasi program – program
Pekanbaru, dan Kawasan Utara Pekanbaru; pembangunan yang masuk dalam kategori kawasan prioritas;
c. membatasi pembangunan pada kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan limitasi. c. mendorong perkembangan kawasan budidaya yang sesuai dengan RTRW;
d. membatasi perkembangan perumahan, perdagangan dan jasa di wilayah pusat kota
(3) Kebijakan pola pemanfaatan ruang meliputi kebijakan pola pemanfaatan kawasan
Pekanbaru, serta penataan kawasan kumuh lengkap dengan sarana dan prasarana
lindung dan kawasan budidaya serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
lingkungannya;
e. mengupayakan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana pelayanan umum.
Pasal 14 (3) Kebijakan sektoral dalam pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi:
(1) Kebijakan umum pengembangan kawasan lindung adalah :
a. Pengembangan kawasan perumahan;
a. mengembangkan kawasan lindung minimal menjadi 49% dari luas lahan kota;
b. Pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan;
b. memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung terutama kawasan
c. Pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan;
pertanian, perkebunan, serta pekarangan;
d. Pengembngana kawasan dan kegiatan industri;
c. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan pada kawasan lindung.
e. Pengembangan kawasan dan kegiatan pergudangan;
(2) Kebijakan pengembangan kawasan lindung secara khusus adalah:
f. Pengembangan kawasan dan kegiatan pendidikan;

11. g. Pengembangan kawasan dan kegiatan olahraga dan rekreasi; (2) merelokasi pasar yang menimbulkan gangguan dan/atau tidak didukung prasarana yang
memadai;
h. Pegembangan lahan pemakaman umum (TPU);
(3) mengatur, menata dan mengendalikan pasar yang tidak tertata dan tumpah ke jalan;
i. Pengamanan kawasan poertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang
pertahanan keamanan; (4) menertibkan pasar yang tidak sesuai peruntukannya;
(5) membina kegiatan usaha kaki lima agar secara bertahap dapat berdagang tanpa
memanfaatkan ruang terbuka publik;
Pasal 16
(6) mewajibkan dan memberi insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk
kegiatan usaha kaki lima;mengembangkan kawasan perdagangan sesuai jenis dan skala
Kebijakan pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf
pelayanannya;
a adalah:
(7) menyediakan, menata, dan memperkuat fungsi pasar induk/ grosir;
(1) mendorong pengembangan perumahan secara ekstensif ke arah Selatan dan Timur Kota
Pekanbaru; (8) mengendalikan dan menertibkan pusat belanja yang mengganggu;
(2) membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 34,25 % dari luas lahan kota; (9) mengarahkan pengembangan pusat belanja ke wilayah Pekanbaru Timur;
(3) mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah kecamatan dan/atau kawasan (10) mengendalikan perkembangan pertokoan eceran dan/atau gerai pabrik serta
yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada; mengarahkan ke lokasi yang sesuai peruntukan;
(4) meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya, dan diupayakan (11) mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha kaki lima;
pengembangannya lengkap dengan sarana dan prasarana dasar lingkungannya; (12) kerjasama antarkabupaten/antarkota dalam upaya penanganan kegiatan usaha kaki lima;
(5) melestarikan lingkungan perumahan lama yang mempunyai karakter khusus, antara lain (13) meminimumkan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan komersial akibat terpolarisasi di
yang termasuk kawasan lindung cagar budaya dari alih fungsi dan perubahan fisik kawasan pusat kota.
bangunan yang terdapat di Kawasan Pasar Bawah;
(6) membatasi luas lantai bangunan perumahan maksimal 4 lantai yang diperbolehkan untuk
kegiatan usaha dengan menyediakan prasarana yang memadai.
Pasal 19
Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan industri dan pergudangan sebagaimana
Pasal 17 dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf d adalah:
(1) intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja dan
Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal
peningkatan pendapatan daerah;
15 ayat (3) huruf b adalah:
(2) mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang bersifat polutif pada zona khusus
a. mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang telah berkembang saat ini di
industri yang dilengkapi dengan pola penanganan lingkungan;
Kawasan Pusat kota;
(3) merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota ke
b. mengarahkan perkantoran pemerintahan ke lokasi baru yang memiliki lahan cukup bagi kawasan industri yang telah ditetapkan;
pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan;.
Pasal 20
Pasal 18
Kebijakan pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3)
Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf e adalah :
ayat (3) huruf c adalah: a. menunjang fungsi Kota Pekanbaru sebagai pusat koleksi dan distribusi;
(1) merevitalisasi atau meremajakan kawasan pasar yang tidak tertata dan/atau menurun
b. mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang menjadi program prioritas
kualitas pelayanannya tanpa mengubah kelas dan/atau skala pelayanannya yang telah
pengembangan Kota;
ditetapkan;

12. c. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang (3) Menghidupkan kembali nilai-nilai kekayaan budaya Melayu sebagai bagian dari promosi
dialokasikan di dalam Kawasan Industri Tenayan. daya tarik wisata.
Pasal 24
Pasal 21
Kebijakan pengembangan lahan TPU sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf h adalah :
Kebijakan pengembangan kawasan dan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (3) huruf f adalah: (1) Menyediakan lahan pemakaman yang dapat memberikan pelayanan secara merata
kepada penduduk;
(1) mempertahankan pengelompokan kegiatan pendidikan pada lokasi yang sudah tertata
dan tidak menimbulkan dampak negatif; (2) Menjamin ketersediaan lahan bagi prosesi pemakaman penduduk Kota Pekanbaru;
(2) mengarahkan dan memberikan insentif bagi pengembangan kegiatan pendidikan yang (3) Menciptakan keteraturan dan efisiensi pemanfaatan lahan TPU, Pemeritah Daerah perlu
baru untuk beraglomerasi ke kawasan yang telah ditetapkan. mengalokasikan lahan TPU sesuai perkembangan penduduk dan tingkat mortalitas;
(3) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan parkir yang memadai bagi kawasan
dan kegiatan pendidikan;
(4) mengenakan disinsentif dan/atau merelokasikan kegiatan pendidikan yang tidak mampu Pasal 25
memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan parkir, dan/atau tidak sesuai
lagi lokasinya. Kebijakan pengembangan kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 15
ayat (3) huruf j adalah :
(1) Mengamankan kawasan dan bangunan instalasi serta perkantoran Pertahanan dan
Pasal 22 Keamanan sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan keamanan;
(2) Penetapan batas kawasan pertahanan keamanan dan peninjauan kembali terhadap
Kebijakan pengembangan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf g produk-produk hukum tentang penetapan batas kawasan pertahanan sesuai dengan
adalah: perkembangan kota saat ini;
(1) menunjang pemantapan struktur ruang kota; (3) Menjaga keserasian fungsi kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan di
(2) penyediaan fasilitas olahraga yang dapat dinikmati oleh penduduk, baik dalam skala kota, sekitarnya;
kawasan, hingga lingkungan perumahan;
(3) penerapan kewajiban menyediakan fasiiltas olahraga bagi setiap pengembang pada setiap
lokasi kawasan perumahan yang akan dibangun;
Pasal 26
(4) mengenakan insentif dan/atau disinsentif bagi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas
olahraga pada ruang terbuka hijau kota; Kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dimaksud dengan Pasal 13
ayat (1) adalah:
(1) meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan;
Pasal 23 (2) menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan
berkelanjutan.
Kebijakan pengembangan kawasan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf g
adalah:
(1) Mengoptimalkan potensi alam bagi pengembangan sektor pariwisata dan rekreasi
(2) Memperluas kesempatan usaha bagi sektor swasta dalam mengembangkan wahana dan/
atau kawasan rekreasi;

13. Paragraf 4 b. meningkatkan dan mengefisienkan kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih.
Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi
(3) Kebijakan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini
Pasal 27 adalah:
Kebijakan sistem transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 adalah:
a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
(1) Pembangunan jaringan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas lalu lintas regional b. menyediakan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif baik dalam skala
dan internal, serta memacu pertumbuhan kawasan potensial yang berada di luar kawasan mikro/ kawasan maupun kota;
pusat kota; c. meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah berbahaya.
(2) Memelihara serta menegaskan kembali fungsi dan hirarki jalan;
(4) Kebijakan prasarana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal
(3) Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas ini adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi
serta menghilangkan gangguan sisi jalan; permasalahan banjir dan genangan.
(4) Pembangunan simpul transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan inter dan antar
moda meliputi pelabuhan sungai, terminal angkutan darat, dan bandar udara. (5) Kebijakan prasarana dan sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d Pasal ini adalah:
(5) Meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Sultan Syarif Kasim II sampai terbangun dan
berfungsinya bandara pengganti; a. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang
(6) Menjajaki kemungkinan relokasi bandara di Kalurahan Palas untuk mengantisipasi berwawasan lingkungan;
peningkatan lalu lintas orang dan barang yang memanfaatkan transportasi udara dalam
10 tahun yang akan datang; b. menyediakan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang dapat
difungsikan dalam jangka panjang dengen memperhatikan dampak-dampak
(7) Menata dan meningkatkan pelayanan sistem angkutan umum;
lingkungan, sosial dan ekonomi;
(8) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai da terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan.
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
(6) Kebijakan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
Paragraf 5 ayat (1) huruf e Pasal ini adalah:
Kebijakan Pengembangan Prasarana dan Sarana
a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan listrik dan telekomunikasi;
Pasal 28
b. Meningkatkan kapasitas produksi melalui sumber-sumber energi alternatif;
(1) Kebijakan prasarana dan sarana kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi:
(7) Kebijakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (1)
a. Rencana pengembangan prasarana dan sarana air baku dan air bersih;
Pasal ini adalah:
b. Rencana pengelolaan prasarana dan sarana air limbah;
a. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan kota dan
c. Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan drainase; lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
d. Rencana prasarana dan sarana persampahan; b. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
e. Rencana pengembangan prasarana dan sarana energi dan telekomunikasi; c. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan
wilayah ke wilayah Pekanbaru Selatan dan Timur;
f. Rencana pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
d. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
(2) Kebijakan prasarana dan sarana air baku dan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat
e. menyebarkan dan memeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi
(1) huruf a Pasal ini adalah:
fasilitas yang sudah jenuh;
a. mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
f. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum.

14. Bagian Kedua (4) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
Kebijakan Pemanfaatan Ruang a. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang
dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat;
Pasal 29
b. menyerahkan tanggung jawab utama pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada
(1) Kebijakan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b instansi yang menerbitkan perijinan;
diwujudkan berdasarkan kebijakan struktur tata ruang dan pola tata ruang yang telah c. mengefektifkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk
ditetapkan. mengkoordinasikan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
(2) Kebijakan pemanfaatan ruang adalah: d. menyediakan mekanisme peranserta masyarakat dalam pengawasan.
a. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan (5) Kebijakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan di masa
yang akan datang; a. mengintensifkan upaya penertiban secara tegas dan konsisten terhadap kegiatan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berijin secara bertahap;
b. mendorong kemitraan dan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam
penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; b. mengefektifkan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang dan penertiban
c. menyusun mekanisme dan perangkat insentif untuk mendorong pengembangan gangguan ketertiban umum;
kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional
d. menyusun mekanisme dan perangkat disinsentif untuk mengendalikan dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang;
perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
d. menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif
untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten;
e. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban
Bagian Ketiga pemanfaatan ruang.
Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 30
BAB V
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (2) huruf c RENCANA TATA RUANG WILAYAH
mengacu kepada RTRW ini, atau rencana yang lebih rinci yang berlaku sebagaimana
dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan ketentuan, standar Bagian Pertama
teknis, kelengkapan prasarana, kualitas ruang, dan standar kinerja kegiatan yang Rencana Struktur Tata Ruang
ditetapkan.
Pasal 31
(2) Pengendalian pemanfaatan ini meliputi mekanisme perijinan, pengawasan dan
penertiban.
Rencana struktur tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a
(3) Kebijakan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah: meliputi pembagian WP, rencana pengembangan sistem pusat pelayanan, rencana struktur
kegiatan fungsional, dan rencana struktur jaringan transportasi.
a. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan
yang efektif;
b. menyusun ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja
sebagai rujukan bagi penerbitan ijin yang lebih efisien dan efektif;
c. menerapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perijinan bagi
kegiatan yang berdampak penting.

15. Paragraf 1 f. pemerintahan;
Pembagian WP
g. pendidikan;
Pasal 32 h. fasilitas umum dan sosial;
(1) WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 29 adalah: (4) Pelayanan minimal pada pusat sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
adalah:
a. WP I terdiri dari Kecamatan Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sukajadi, dan
Sail; a. Permukiman;
b. WP II terdiri atas Kecamatan Rumbai; b. Perdagangan;
c. WP III terdiri atas Kecamatan Rumbai Pesisir; c. Transportasi
d. WP IV terdiri atas Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya; d. Fasilitas umum dan sosial;
e. WP V terdiri atas Kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. e. Peribadatan;
f. bina sosial;
(2) Tata ruang setiap WP diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota.
g. olahraga/rekreasi;
(3) Pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 1
Lampiran II. (5) Penataan pusat-pusat WP agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Paragraf 2 Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Rencana Struktur Kegiatan Fungsional
Pasal 33 Pasal 34
(1) Rencana Struktur kegiatan fungsional dibagi menjadi kegiatan primer yang melayani
(1) Pusat primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi WP – I yang wilayah lebih luas dari batas Kota, dan kegiatan sekunder yang melayani dalam batas
merupakan kawasan pusat kota: Kota.
(2) Pusat sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah: (2) Kegiatan primer Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi antara lain:
a. Pusat Sekunder WP – II terletak di Kelurahan Palas; a. pusat pemerintahan Propinsi dan Kota;
b. Pusat Sekunder WP – III terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;
b. komplek militer
c. Pusat Sekunder WP – IV terletak di Kelurahan Kulim;
c. kawasan industri Tenayan
d. Pusat Sekunder WP – V terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat.
d. bandara Sultan Syarif Kasim II;
(3) Pelayanan minimal pada Pusat Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini e. dermaga/pelabuhan di sekitar muara Sungai Air Hitam;
adalah:
f. terminal terpadu AKAP
a. perdagangan regional;
g. kawasan rekreasi Lembah Sari;
b. transportasi regional;
h. kawasan komersial di Inti Pusat Kota dan sekitarnya, simpang SKA dan simpang jalan
c. jasa; Riau – Sukarno Hatta;
d. industri;
i. kawasan perdagangan grosir/pasar induk di Senapelan dan Tampan.
e. pergudangan;

16. (3) Kegiatan sekunder Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bagian Kedua
meliputi antara lain: Rencana Pola Pemanfaatan Ruang
a. komplek pemerintahan Kota Pekanbaru di sekitar Kantor Walikota Pekanbaru dan Pasal 37
Tampan;
b. rekreasi Alam Mayang; (1) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b
meliputi rencana pola pemanfaatan kawasan lindung, rencana pola pemanfaatan kawasan
c. kawasan perkantoran di jalan Sudirman dan Tampan;
budidaya, rencana pengembangan sistem transportasi, rencana pengembangan prasarana
d. kawasan komersial dan perdagangan eceran di beberapa ruas jalan utama kota; dan sarana kota serta rencana daya tampung dan daya dukung lingkungan.
e. kawasan pendidikan tinggi, di Kecamatan Rumbai, Tampan, Bukit Raya, dan Tenayan (2) Peta Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 tercantum pada
Raya Gambar 3 Lampiran II.
Paragraf 4 Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Rencana Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung
Pasal 35 Pasal 38
Rencana Sistem Jaringan Transportasi adalah: (1) Rencana pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat
(1) meliputi:
a. pemantapan hirarki sistem jaringan yang disesuaikan dengan hirarki kegiatan kota baik
sistem primer dan sekunder; a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. pengembangan jalan alternatif dalam rangka melengkapi hirarki sistem jaringan jalan, b. kawasan perlindungan setempat;
dengan memprioritaskan pembuatan jalan-jalan tembus yang sudah direncanakan sesuai
dengan fungsinya;
c. kawasan pelestarian alam;
c. peningkatan akses melalui pengembangan jalan Lingkar Luar dan Lingkar Dalam Kota d. kawasan cagar budaya.
Pekanbaru;
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana
d. operasionalisasi fungsi kegiatan pendukung pada Terminal Terpadu AKAP Bandar Raya dimaksud pada huruf a ayat (1) Pasal ini adalah wilayah Taman Hutan Raya SSK II dan
Payung Sekaki, mencakup terminal cargo, jasa, da perdagangan; Daerah Resapan Air;
e. pembangunan sub terminal di wilayah pinggiran kota;
(3) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi pula sebagai RTH sebagaimana dimaksud
f. pemantapan fungsi Bandara Sultan Syarif Kasim II sampai terbangun dan berfungsinya pada huruf b ayat (1) Pasal ini, meliputi:
bandara pengganti.
a. jalur sempadan sungai;
b. kawasan sekitar danau buatan/bendungan Lembah Sari;
Paragraf 5
Peta Rencana Struktur Tata Ruang c. Kawasan penyangga (buffer zone);
d. kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi;
Pasal 36
e. taman kota, taman lingkungan dan pemakaman umum.
Peta struktur tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 34
tercantum pada Gambar 2 Lampiran II. (4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (1) Pasal ini adalah
Kawasan Taman Hutan Raya SSK II di Kecamatan Rumbai;

17. (5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal ini adalah (2) Kawasan budidaya terdiri dari perumahan, pemerintahan, perdagangan, industri,
kawasan Kota Lama Senapelan di sekitar Pasar Bawah. pergudangan, pendidikan, olahraga dan rekreasi, Tempat Pemakaman Umum (TPU), serta
Pertahanan dan Keamanan.
Pasal 39
Pasal 42
(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), (4), dan (5) diupayakan
untuk dipulihkan agar tetap berfungsi lindung.
(1) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat
(2) meliputi:
(6) Sebaran kawasan lindung sebagaimana disebutkan pada Pasal 38 ayat (2), (3), (4) dan
(5) pasal ini adalah : a. Penataan dan/ atau relokasi kawasan permukiman yang berada pada bantaran
sungai, area hutan lindung, kawasan zona keselamatan penerbangan, dan kawasan
a. hutan lindung yang terletak di Kawasan Taman Hutan Raya SSK-II seluas 2.270,44
rawan bencana lainnya;
Ha, dan kawasan hutan lainnya seluas 3,25 Ha;
b. mendorong pengembangan perumahan secara ekstensif ke arah Selatan dan Timur
b. kawasan resapan air di Kecamatan Rumbai seluas 6.059 Ha dan Rumbai Pesisir
Kota Pekanbaru;
seluas 5.145,58 Ha;
c. membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 34,25 % dari luas lahan kota;
c. sempadan sungai meliputi sungai besar dan sungai kecil seluas 2.741,71 Ha;
d. permukiman kepadatan tinggi diarahkan di sekitar kawasan pusat kota meliputi
d. buffer zone di sekitar kawasan industri dan wilayah perbatasan seluas 1.238,72 Ha;
Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, Limapuluh, Senapelan, dan Sail, serta kawasan
e. hutan kota tersebar di Kecamatan Tampan (551,48), Payung Sekaki (242,08 Ha), sekitar Pusat Kota yang berada di Kecamatan Payung Sekaki, Bukit Raya, dan
Marpoyan Damai (60,84 Ha), Tenayan Raya (2.047,12 Ha), Rumbai Pesisir (1.547,74 Marpoyan Damai;
Ha);
e. permukiman kepadatan sedang diarahkan pada kawasan potensial pengembangan
f. RTH terdiri dari taman, lapangan olahraga, serta lahan pertanian dan perkebunan kegiatan prioritas meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan
seluas 9.104,42 Ha tersebar di Kecamatan Tampan (286,70 Ha), Payung Sekaki Damai, dan Tenayan Raya;
(1.178,64 Ha), Bukit Raya (598,75 Ha), Marpoyan Damai (123,10 Ha), Tenayan Raya
f. permukiman kepadatan rendah diarahkan pada kawasan yang memiliki fungsi
(4.629,57 Ha), dan Rumbai Pesisir (2.287,66 Ha).
lindung dan kawasan rawan bencana meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki,
g. kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Senapelan seluas 13,53 Ha. Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai dan Rumbai Pesisir.
g. mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah kecamatan dan/atau
kawasan yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang
Pasal 40 ada;
h. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan yang menurun kualitasnya, dan
Peta rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 39
diupayakan dikembangkan lengkap dengan sarana dan prasarana dasar
tercantum pada Gambar 4 Lampiran II.
lingkungannya;
i. melestarikan lingkungan perumahan lama yang mempunyai karakter khusus, antara
lain yang termasuk kawasan lindung cagar budaya dari alih fungsi dan perubahan
Paragraf 2 fisik bangunan yang terdapat di Kawasan Pasar Bawah;
Rencana Pola Pemanfaatan Kawasan Budidaya
j. membatasi luas lantai bangunan perumahan maksimal 4 lantai yang diperbolehkan
Pasal 41 untuk kegiatan usaha dengan menyediakan prasarana yang memadai.
(1) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) Peta rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1) diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi bangunan dan guna lahan Pasal ini tercantum pada Gambar 5 Lampiran II.
yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

18. Pasal 43 Pasal 45
(1) Rencana pengembangan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 (1) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2)
ayat (2) adalah : adalah:
a. intensifikasi pengembangan kawasan industri yang mampu membuka lapangan kerja
a. mempertahankan kawasan pemerintahan pada lokasi yang telah berkembang saat ini
dan peningkatan pendapatan daerah;
di Kawasan Pusat kota;
b. mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang bersifat polutif pada zona
b. mengarahkan perkantoran pemerintahan di sekitar Parit Indah seluas 69,42 Ha,
khusus industri yang dilengkapi dengan pola penanganan lingkungan;
Simpang Pasar Pagi Arengka seluas 13,49 Ha, dan perkantoran pemerintah dan
swasta di sekitar Jl. S.M Amin seluas 272,93 Ha;. c. merelokasi kawasan industri yang tersebar dan berada pada kawasan pusat kota ke
kawasan industri yang telah ditetapkan;
(2) Peta rencana pengembangan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini tercantum pada Gambar 6 Lampiran II. d. pengembangan kawasan industri skala besar di alokasikan di Kawasan Industri
Tenayan di Kecamatan Tenayan Raya seluas 1.675,21 Ha;
e. Pengembangan kawasan industri kerajinan rotan seluas 3.31 di Kecamatan Rumbai;
Pasal 44 f. Pengembangan kawasan industri kerajinan dan makanan khas seluas 18,93 Ha di
Kecamatan Tampan.
(1) Pengembangan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2)
meliputi kegiatan perdagangan formal dan kegiatan perdagangan informal. (2) Peta rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 8 Lampiran II.
(2) Kegiatan perdagangan formal meliputi pasar serta pusat belanja dan pertokoan antara
lain :
a. pengembangan kawasan perdagangan regional di Jalan Siak II seluas 201,93 Ha, Pasal 46
simpang SKA hingga Jalan Tambusai Ujung seluas 221,50 Ha, Simpang Jalan Riau –
Jalan Sukarno Hatta seluas 22,85 Ha, dan Tebing Tinggi Okura seluas 57,97 Ha; (1) Rencana pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41
ayat (2) adalah:
b. pengembangan kawasan perdagangan skala lokal di jl. Sudirman, Jl. T. Tambusai,
Jl. Sukarno – Hatta, Jl. Riau, Jl. Ahmad Yani, Jl. Subrantas, Jl. Siak II, Jl. Imam a. menunjang fungsi Kota Pekanbaru sebagai pusat koleksi dan distribusi;
Munandar, Jl. Terusan Setia Budi (Rencana), Jl. Lintas Timur, dan Jalan Lingkar
Timur; b. mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan industri yang menjadi program prioritas
pengembangan Kota;
c. pengembangan pasar induk pada lokasi kawasan regional di Kecamatan Tampan;
c. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan
a. pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya di seluruh jasa dikembangkan di Kelurahan Tampan dan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki
kecamatan; seluas 175,46 Ha;
b. relokasi pasar Lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak d. pengembangan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan industri yang
sesuai lagi peruntukannya dalam rencana tata ruang; dialokasikan di dalam Kawasan Industri Tenayan.
d. Perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan (2) Peta rencana pengembangan kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat
arteri dan kolektor harus dikendalikan. (1) Pasal ini tercantum pada Gambar 9 Lampiran II.
(3) Lokasi untuk kegiatan perdagangan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini ditetapkan pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Peta rencana pengembangan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini tercantum pada Gambar 7 Lampiran II.