Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah oleh Pemerintah Indonesia. Pinjaman luar negeri dan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan tidak memiliki ikatan politik. Menteri Keuangan berwenang melakukan pinjaman luar negeri dan menerima hibah, yang kemudian dapat diteruskan kepemerintahan