SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Lampiran 12.
Sistematika Penyajian Album Peta

No.
A.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
B.
1.

Nama Peta
Muatan Peta
Peta Profil Wilayah Perencanaan
Peta orientasi
Peta skala kecil disesuaikan dengan ukuran kertas yang
menunjukkan kedudukan geografis wilayah perencanaan di
dalam wilayah yang lebih luas.
Peta batas administrasi
Delineasi wilayah perencanaan:
a. skala peta mengikuti ukuran kertas;
b. setiap kabupaten atau kota serta wilayah perencanaan dan
subwilayah perencanaan lainnya diberi warna berbeda; dan
c. setiap delineasi wilayah perencanaan diberi nama/kode
wilayah perencanaan bersangkutan.
Peta guna lahan
Berisi delineasi jenis guna lahan yang ada di seluruh wilayah
perencanaan:
a. skala peta mengikuti ukuran kertas; dan
b. klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa
yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk
rencana pola ruang).
Peta rawan bencana
Berisi delineasi wilayah rawan bencana menurut tingkatan
bahayanya:
a. skala peta mengikuti ukuran kertas; dan
b. tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi
warna.
Penetapan sebaran
Berisi pola kepadatan penduduk tiap wilayah perencanaan untuk
penduduk
menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk:
a. skala peta mengikuti ukuran kertas;
b. klasifikasi kepadatan penduduk disesuaikan dengan kondisi
data, sekurangnya 3 (tiga) interval dan sebanyak-banyaknya
5 (lima) interval; dan
c. gradasi kepadatan penduduk (interval) digambarkan dalam
gradasi warna yang simultan.
Peta-peta tematik lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta.
Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Peta rencana pola ruang
a. Skala peta 1:5.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh
dalam 1 lembar kertas, peta disajikan beberapa lembar.
Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka
bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya
pada peta dasar.
b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan
nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta
yang disajikan di dalam wilayah kabupaten/kota secara
keseluruhan atau wilayah perencanaan yang disusun RDTRnya.
c. Setiap wilayah perencanaan dan subwilayah perencanaan
dicantumkan kode wilayahnya
d. Kandungan peta meliputi:
 batas wilayah wilayah perencanaan dan subwilayah
perencanaan yang didasarkan pada batasan fisik
 jaringan jalan,jaringan jalur kereta api,dan sungai
 delineasi rencana zona dan subzona yang merupakan
pembagian pemanfaatan ruang berdasarkan fungsinya
 Pewarnaan zona disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan
mengenai
ketelitian
peta,
sedangkan sub zona dibagi sesuai ketentuan dan pada
peta diberi keterangan dengan sistem kode.
contoh : Zona perumahan (R),sub zona perumahan
kepadatan sangat tinggi warna di peta adalah kuning tua
dengan kode R-1
L12-1
2.

Peta rencana jaringan
prasarana

3.

Peta Sub BWP yang
diprioritaskan
penanganannya

Skala peta adalah 1:5000 yang terdiri dari :
a. Peta rencana jaringan pergerakan, menggambarkan seluruh
jaringan primer dan jaringan sekunder pada wilayah
perencanaan yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan
lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang tidak
termasuk dalam jaringan pergerakan yang direncanakan
dalam RTRW;
b. Peta rencana energi/kelistrikan, menggambarkan seluruh
jaringan subtransmisi, jaringan distribusi primer (SUTUT,
SUTET, SUTT),jaringan distribusi sekunder, jaringan pipa
minyak/gas bumi, dan seluruh bangunan pendukung lain
yang termasuk dalam jaringan-jaringan tersebut;
c. Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
memuat rencana pengembangan infrastruktur dasar
telekomunikasi berupa lokasi pusat automatisasi sambungan
telepon; jaringan telekomunikasi telepon kabel (dari jaringan
kabel primer hingga jaringan kabel sekunder) termasuk
penyediaan stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak
pembagi;kebutuhan penyediaan telekomunikasi telepon
selular termasuk infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi
menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver
Station (BTS); dan sistem jaringan televisi kabel seperti
stasiun transmisi dan jaringan kabel distribusi;
d. Peta rencana pengembangan jaringan air minum memuat
sistem penyediaan air minum wilayah perencanaan
mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan, bangunan pengambil air baku, seluruh pipa
transmisi air baku dan instalasi produksi, seluruh pipa unit
distribusi hingga persil, seluruh bangunan penunjang dan
bangunan pelengkap, dan bak penampung;
e. Peta rencana pengembangan jaringan drainase memuat
rencana jaringan drainase primer, sekunder, tersier,
lingkungan, dan apabila kondisi topografi wilayah
perencanaan berpotensi terjadi genangan maka digambarkan
pula pada peta terkait lokasi kolam retensi/sistem
pemompaan/pintu air;
f. Peta rencana pengembangan jaringan air limbah memuat
seluruh sistem pembuangan on site dan/atau off site di
wilayah perencanaan beserta seluruh bangunan pengolahan
air limbah; dan
g. Peta rencana jaringan prasarana lainnya yang disesuaikan
dengan kebutuhan wilayah perencanaan,misal peta rencana
jalur evakuasi bencana.
a. Skala peta 1:5.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh
dalam 1 lembar kertas, peta disajikan beberapa lembar.
Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka
bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya
pada peta rupa bumi.
b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan
nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta
yang disajikan di dalam wilayah perencanaan secara
keseluruhan.
c. Peta memuat delineasi lokasi yang diprioritaskan
penanganannya pada wilayah perencanaan

L12-2
Contoh Penyajian Album Peta

L12-3
L12-4

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Cakupan bahasan rispam
Cakupan bahasan rispamCakupan bahasan rispam
Cakupan bahasan rispamAgung Jatmiko
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanJoy Irman
 
03. bab 1. pendahuluan
03. bab 1. pendahuluan03. bab 1. pendahuluan
03. bab 1. pendahuluanAgusNurIman1
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenDeki Zulkarnain
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research designAsri Adi
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkunganDwi_Rohadianto
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainaseIsyyatul Aufa
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)edi sofyan
 
Jalan arteri primer
Jalan arteri primerJalan arteri primer
Jalan arteri primerRezha Azhar
 
Bab 2 pendahuluan halsel 2017
Bab 2 pendahuluan halsel 2017Bab 2 pendahuluan halsel 2017
Bab 2 pendahuluan halsel 2017Hendy Hidayat
 
Pp 10-2000-ketelitian peta
Pp 10-2000-ketelitian petaPp 10-2000-ketelitian peta
Pp 10-2000-ketelitian petaHenry Rahmananto
 
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKHRISTIAN MAUKO
 
Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1agunjul
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG MOSES HADUN
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Joy Irman
 

Was ist angesagt? (18)

Cakupan bahasan rispam
Cakupan bahasan rispamCakupan bahasan rispam
Cakupan bahasan rispam
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan Persampahan
 
03. bab 1. pendahuluan
03. bab 1. pendahuluan03. bab 1. pendahuluan
03. bab 1. pendahuluan
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research design
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
58721516 kerangka-acuan-kerja-drainase
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
 
Jalan arteri primer
Jalan arteri primerJalan arteri primer
Jalan arteri primer
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
Bab 2 pendahuluan halsel 2017
Bab 2 pendahuluan halsel 2017Bab 2 pendahuluan halsel 2017
Bab 2 pendahuluan halsel 2017
 
Pp 10-2000-ketelitian peta
Pp 10-2000-ketelitian petaPp 10-2000-ketelitian peta
Pp 10-2000-ketelitian peta
 
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalanKerangka acuan kerja perencanaan jalan
Kerangka acuan kerja perencanaan jalan
 
Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1a
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2
 

Andere mochten auch

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan GedungPeraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan GedungPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurPenataan Ruang
 
Kbk sma b. pendidikan agama katolik
Kbk sma b. pendidikan agama katolikKbk sma b. pendidikan agama katolik
Kbk sma b. pendidikan agama katolikJasmin Jasin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtaraRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtaraPenataan Ruang
 
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011Adi T Wibowo
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah RadioaktifPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah RadioaktifPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...Penataan Ruang
 
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPenataan Ruang
 
Rencana Wilayah Sungai
Rencana Wilayah SungaiRencana Wilayah Sungai
Rencana Wilayah SungaiPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Penataan Ruang
 

Andere mochten auch (20)

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan GedungPeraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BogorRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 
Kbk sma b. pendidikan agama katolik
Kbk sma b. pendidikan agama katolikKbk sma b. pendidikan agama katolik
Kbk sma b. pendidikan agama katolik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah UtaraRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara
 
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
RTRW Kab Boyolali. No. 9 Tahun 2011
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengemban...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah RadioaktifPeraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang KesehatanUndang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...
Permen PU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adap...
 
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 
Rencana Wilayah Sungai
Rencana Wilayah SungaiRencana Wilayah Sungai
Rencana Wilayah Sungai
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 

Ähnlich wie Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII

Pp 8 th 2013 ketelitian peta rencana tata ruang
Pp 8 th 2013   ketelitian peta rencana tata ruangPp 8 th 2013   ketelitian peta rencana tata ruang
Pp 8 th 2013 ketelitian peta rencana tata ruangirenmardisa
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;Rizki Fitrianto
 
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPenataan Ruang
 
04. Bahan Executive Summary.pptx
04. Bahan Executive Summary.pptx04. Bahan Executive Summary.pptx
04. Bahan Executive Summary.pptxKOTAKUTual
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdf
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdfBahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdf
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdfARIEF RAHMAN
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdf
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdfBUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdf
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdfSantosoEkoBudi
 
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi Geografi
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi GeografiTugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi Geografi
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi GeografiMuhamad Purnomo
 
Navigasi darat
Navigasi daratNavigasi darat
Navigasi daratMain Mata
 
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIPENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI082393805433
 

Ähnlich wie Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII (20)

Pp 8 th 2013 ketelitian peta rencana tata ruang
Pp 8 th 2013   ketelitian peta rencana tata ruangPp 8 th 2013   ketelitian peta rencana tata ruang
Pp 8 th 2013 ketelitian peta rencana tata ruang
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang;
 
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
 
04. Bahan Executive Summary.pptx
04. Bahan Executive Summary.pptx04. Bahan Executive Summary.pptx
04. Bahan Executive Summary.pptx
 
Pp no 8_2013
Pp no 8_2013Pp no 8_2013
Pp no 8_2013
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desaSpesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
 
PPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptxPPT Struktur .pptx
PPT Struktur .pptx
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdf
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdfBahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdf
Bahan Tayang Persiapan RDTR OSS Subdit Wil 1 [Autosaved].pdf
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 
Drainase perkotaan
Drainase perkotaanDrainase perkotaan
Drainase perkotaan
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
 
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdf
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdfBUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdf
BUKU STANDAR BASIS DATA PETA GABUNGAN V.22072019.pdf
 
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi Geografi
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi GeografiTugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi Geografi
Tugas mandiri 1 dan 2 Sistem Informasi Geografi
 
Navigasi darat
Navigasi daratNavigasi darat
Navigasi darat
 
Peta
PetaPeta
Peta
 
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFIPENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PENGERTIAN DAN PENJELASAN TENTANG SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
 

Mehr von Penataan Ruang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPermen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...Penataan Ruang
 

Mehr von Penataan Ruang (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi KawasanPermen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
Permen PU Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagi...
 

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran XII

  • 1. Lampiran 12. Sistematika Penyajian Album Peta No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. 1. Nama Peta Muatan Peta Peta Profil Wilayah Perencanaan Peta orientasi Peta skala kecil disesuaikan dengan ukuran kertas yang menunjukkan kedudukan geografis wilayah perencanaan di dalam wilayah yang lebih luas. Peta batas administrasi Delineasi wilayah perencanaan: a. skala peta mengikuti ukuran kertas; b. setiap kabupaten atau kota serta wilayah perencanaan dan subwilayah perencanaan lainnya diberi warna berbeda; dan c. setiap delineasi wilayah perencanaan diberi nama/kode wilayah perencanaan bersangkutan. Peta guna lahan Berisi delineasi jenis guna lahan yang ada di seluruh wilayah perencanaan: a. skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. klasifikasi pemanfaatan ruangnya bebas sesuai dengan apa yang ada di kenyataan (tidak harus mengikuti klasifikasi untuk rencana pola ruang). Peta rawan bencana Berisi delineasi wilayah rawan bencana menurut tingkatan bahayanya: a. skala peta mengikuti ukuran kertas; dan b. tingkatan bahaya bencana alam dinyatakan dalam gradasi warna. Penetapan sebaran Berisi pola kepadatan penduduk tiap wilayah perencanaan untuk penduduk menggambarkan dimana terdapat konsentrasi penduduk: a. skala peta mengikuti ukuran kertas; b. klasifikasi kepadatan penduduk disesuaikan dengan kondisi data, sekurangnya 3 (tiga) interval dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) interval; dan c. gradasi kepadatan penduduk (interval) digambarkan dalam gradasi warna yang simultan. Peta-peta tematik lainnya yang dirasa perlu untuk ditampilkan dalam album peta. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Peta rencana pola ruang a. Skala peta 1:5.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta dasar. b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan atau wilayah perencanaan yang disusun RDTRnya. c. Setiap wilayah perencanaan dan subwilayah perencanaan dicantumkan kode wilayahnya d. Kandungan peta meliputi:  batas wilayah wilayah perencanaan dan subwilayah perencanaan yang didasarkan pada batasan fisik  jaringan jalan,jaringan jalur kereta api,dan sungai  delineasi rencana zona dan subzona yang merupakan pembagian pemanfaatan ruang berdasarkan fungsinya  Pewarnaan zona disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketelitian peta, sedangkan sub zona dibagi sesuai ketentuan dan pada peta diberi keterangan dengan sistem kode. contoh : Zona perumahan (R),sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi warna di peta adalah kuning tua dengan kode R-1 L12-1
  • 2. 2. Peta rencana jaringan prasarana 3. Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Skala peta adalah 1:5000 yang terdiri dari : a. Peta rencana jaringan pergerakan, menggambarkan seluruh jaringan primer dan jaringan sekunder pada wilayah perencanaan yang meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan lainnya yang tidak termasuk dalam jaringan pergerakan yang direncanakan dalam RTRW; b. Peta rencana energi/kelistrikan, menggambarkan seluruh jaringan subtransmisi, jaringan distribusi primer (SUTUT, SUTET, SUTT),jaringan distribusi sekunder, jaringan pipa minyak/gas bumi, dan seluruh bangunan pendukung lain yang termasuk dalam jaringan-jaringan tersebut; c. Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi memuat rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa lokasi pusat automatisasi sambungan telepon; jaringan telekomunikasi telepon kabel (dari jaringan kabel primer hingga jaringan kabel sekunder) termasuk penyediaan stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan kotak pembagi;kebutuhan penyediaan telekomunikasi telepon selular termasuk infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver Station (BTS); dan sistem jaringan televisi kabel seperti stasiun transmisi dan jaringan kabel distribusi; d. Peta rencana pengembangan jaringan air minum memuat sistem penyediaan air minum wilayah perencanaan mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, bangunan pengambil air baku, seluruh pipa transmisi air baku dan instalasi produksi, seluruh pipa unit distribusi hingga persil, seluruh bangunan penunjang dan bangunan pelengkap, dan bak penampung; e. Peta rencana pengembangan jaringan drainase memuat rencana jaringan drainase primer, sekunder, tersier, lingkungan, dan apabila kondisi topografi wilayah perencanaan berpotensi terjadi genangan maka digambarkan pula pada peta terkait lokasi kolam retensi/sistem pemompaan/pintu air; f. Peta rencana pengembangan jaringan air limbah memuat seluruh sistem pembuangan on site dan/atau off site di wilayah perencanaan beserta seluruh bangunan pengolahan air limbah; dan g. Peta rencana jaringan prasarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah perencanaan,misal peta rencana jalur evakuasi bencana. a. Skala peta 1:5.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang beraturan, seperti halnya pada peta rupa bumi. b. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah perencanaan secara keseluruhan. c. Peta memuat delineasi lokasi yang diprioritaskan penanganannya pada wilayah perencanaan L12-2