Disampaikan pada Pelatihan Pelayanan Darah Di Puskesmas di Brits Hotel Karawang 25 Juli 2017

1. PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PUSKESMAS,
UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN RUMAH SAKIT
DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU
drg. Haslinda, M.Kes
Kasubdit Klinik
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
Disampaikan pada Training of Trainer Pelatihan Pengelolaan Program Kerja Sama
antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Angka Kematian Ibu
Jakarta, 16 Mei 2016

2. LATAR BELAKANG (1)
• Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi  359
per 100.000 kelahiran hidup (SDKI tahun 2012). Salah satu
penyebab terbanyak adalah karena perdarahan.
• Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah melalui
pemenuhan kebutuhan darah bagi ibu melahirkan dengan
komplikasi perdarahan  membutuhkan pelayanan darah
yang aman dan berkualitas, serta perlu didukung dengan
ketersediaan darah sesuai kebutuhan.

3. LATAR BELAKANG (2)
• Produksi darah secara nasional (tahun 2014) sebanyak 4,6 juta
kantong darah per tahun, sedangkan rekomendasi WHO untuk
memenuhi kebutuhan darah suatu daerah, produksi darah
minimal 2% dari jumlah penduduk atau 5 juta kantong
darah/tahun  masih kurang 400 ribu kantong darah.
• Kekurangan ketersediaan darah meliputi juga jenis golongan
darah langka seperti gol. darah AB, Rhesus Negatif atau lainnya.
• Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019.
• Program ini dapat bermanfaat ganda, karena darah yang telah
tersedia namun tidak dipakai oleh ibu melahirkan, maka darah
tersebut dapat dipakai oleh pasien lain yang membutuhkan.

4. PRINSIP
• Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan
sistem rujukan dan prinsip portabilitas.
• Prinsip portabilitas diterapkan untuk UTD sebagai
pihak yang melakukan kerjasama dan/atau
pelayanan darah yang menjadi lingkup kerja sama.

5. SASARAN
PELAKSANAAN PROGRAM
1. Dinas kesehatan provinsi
2. Dinas kesehatan kabupaten/kota
3. Puskesmas dan jejaringnya
4. Unit Transfusi Darah
5. Rumah Sakit

6. KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Menyusun regulasi
2. Menyediakan pembiayaan untuk pelatihan pelatih
pengelolaan program
3. Menyusun pedoman untuk peningkatan kapasitas
nakes di Puskesmas
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan ke tingkat
provinsi
5. Sebagai koordinator lintas wilayah provinsi
6. Melakukan monitoring
7. Melakukan evaluasi program
PERAN DAN TUGAS

7. DINAS KESEHATAN
PROVINSI
1. Melakukan sosialisasi dan
pembinaan dalam pelaksanaan
program ke tingkat kabupaten/kota
2. Pembinaan program dan
pembiayaan pelatihan pengelolaan
program
3. Melakukan monitoring dan evaluasi
program
4. Menjadi koordinator lintas wilayah
kabupaten/kota
5. Memaksimalkan jejaring yan darah
yang ada di wilayahnya
KABUPATEN/KOTA
1. Menjadi koordinator
operasional
2. Melakukan pembinaan
program
3. Menjadi penggerak,
fasilitator dan evaluator
4. Memaksimalkan jejaring
yan darah yang ada di
wilayahnya
PERAN DAN TUGAS

8. PERSYARATAN
1. Puskesmas
• Memiliki dokter yang bertugas di Puskesmas.
• Memiliki tenaga kesehatan dan peralatan laboratorium
untuk pemeriksaan Hb dan golongan darah
2. Rumah Sakit
Diutamakan rumah sakit rujukan Puskesmas sebagai pihak
dalam program kerja sama.
3. Unit Transfusi Darah
UTD yang mendistribusikan darah ke RS rujukan
Puskesmas sebagai pihak dalam program kerja sama.

9. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM
1. Dinas kesehatan mengidentifikasi Puskesmas, UTD, dan RS
yang akan melakukan kerja sama
2. Penandatanganan nota kesepahaman dan/atau perjanjian
kerjasama oleh para pihak
3. Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi tenaga
kesehatan di Puskesmas untuk pengelolaan program
4. Pelaksanaan program
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Monitoring dan evaluasi

10. RUANG LINGKUP KEGIATAN PROGRAM
KERJA SAMA
1. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil
2. Rekrutmen dan seleksi awal donor
3. Pengambilan dan pengolahan darah
4. Permintaan dan distribusi darah
5. Informasi
6. Pencatatan dan pelaporan
7. Monitoring dan evaluasi

11. REKRUTMEN DAN SELEKSI AWAL DONOR
• Donor darah sukarela
• Mendapatkan calon donor yang memenuhi syarat
donor darah resiko rendah dan memiliki gol. darah
yang sama dengan ibu hamil

12. 12
UTD :
1. Menjamin ketersediaan darah yang aman dan
berkualitas
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan
teknis kepada Puskesmas untuk rekrutmen
DDS
3. Melakukan seleksi donor, pengambilan dan
pengolahan darah donor dari donor
pendamping
4. Pendistribusian darah ke BDRS
RS :
1. Melakukan koordinasi dengan UTD untuk
menjamin ketersediaan ibu hamil yang akan
melahirkan
2. Merawat dan memberikan tranfusi darah
kepada pasien
3. Melakukan koordinasi dengan Dinkes dlm
peningkatan kapasitas nakes Pusksmas untuk
pemeriksaan dan deteksi kehamilan dengan
Risti
1. Sosialisasi mengenai donor darah sukarela di
wilayah kerjanya
2. Mendata semua ibu hamil, mengidentifikasi ibu
hamil dengan risti atau mempunyai gol. Darah
langka
3. Mengedukasi ibu hamil dan keluarganya agar
menyiapkan minimal 4 calon donor pendamping
siaga per ibu hamil
4. Memberikan informasi tentang persyaratan donor
5. Melakukan pemeriksaan Hb dan gol darah ibu hamil
dan kesesuaian gol darah calon donor dengan ibu
hamil
6. Melakukan seleksi awal calon donor darah
7. Menginformasikan daftar ibu hamil dan Taksiran
Partus kepada UTD serta calon donor siaga yang
telah disiapkan
8. Mengirimkan donor siaga ke UTD untuk
pengambilan darah (7-10 hari sebelum taksiran
patus ibu hamil yg bersangkutan)
9. Merujuk ibu hamil risiko tinggi yang akan
melahirkan ke RS
PUSKESMAS
NOTA KESEPAHAMAN DI DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
KERJA SAMA PUSKESMAS, UTD DAN RS DALAM PELAYANAN
DARAH UNTUK MENURUNKAN AKI
AZAS PORTABILITAS DAN DISESUIKAN
DENGAN KONDISI DAERAH MASING-MASING

13. 13
INFORMASI
1. Puskesmas memberikan informasi dan data
mengenai calon donor darah pendamping
kepada Dinkes
2. UTD memberikan informasi kepada Puskesmas
ttg perolehan darah dari donor pendamping ibu
hamil
3. Puskemas memberikan informasi dan data
mengenai ibu hamil risiko tinggi kepada RS

14. 14
PENCATATAN DAN PELAPORAN
1. Puskesmas membuat pencatatan & pelaporan
bulanan kpd Dinkes mengenai calon donor
pendamping dengan tembusan ke UTD.
2. UTD membuat pencatatan & pelaporan bulanan
kpd Dinkes mengenai donor yg didapatkan dari
calon donor pendamping dengan tembusan ke
Puskesmas.

15. 15
MONITORING DAN EVALUASI
Dilakukan secara berjenjang dan berkala
oleh:
- Kementerian Kesehatan
- Dinas kesehatan provinsi
- Dinas kesehatan kabupaten/kota

16. PEMBINAAN
Menteri melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan program yang dilakukan melalui:
a. pelatihan pelatih dan peningkatan kapasitas
tenaga kesehatan di Puskesmas untuk
pengelolaan program
b. penyusunan pedoman untuk peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas untuk
pengelolaan program
c. sosialisasi program kerja sama
d. monitoring dan evaluasi.

17. Pendanaan kegiatan program dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain
yang tidak mengikat.
17
PENDANAAN

18. PERMASALAHAN
PELAYANAN DARAH
• JUMLAH CUKUP
• TEPAT WAKTU
• AMAN
• BERKUALITAS

19. POKOK POKOK KERJASAMA
MENDUKUNG UTD
DALAM REKRUITMEN
DAN MENJALANKAN
FUNGSI UKM DI PKM
19
MELIBATKAN
PUSKESMAS DAN
MASYARAKAT UNTUK
AKTIF MENJADI DONOR
DARAH : PENDAMPING
(PENGGANTI)  DONOR
DARAH SUKARELA

20. POKOK POKOK KERJASAMA (2)
MEMINIMALISASI
JUMLAH DONOR YANG
DITOLAK DI UTD YANG
MASIH BISA DIDETEKSI
DI UTD
20
SELEKSI
AWAL
DONOR DI
PUSKESMAS
DATA THN 2014
 DONOR DARAH YANG
DITOLAK: 432.981,
AKIBAT
 HB RENDAH, BB
RENDAH,
HIPO/HIPERTENSI,
PERILAKU BERISIKO
DLL

21. POKOK POKOK KERJASAMA (3)
JUMLAH, JENIS
DAN TEPAT
WAKTU
21
PEMENUHAN
KETERSEDIA
AN STOK
DARAH DI
UTD
DATA THN 2014
 TOTAL PENDONOR :
3,054.747 (BAYARAN :
6.952)
 PRODUKSI : 4,644,863
 KEKURANGAN SESUAI
STANDAR WHO: 400 RB

22. PELAKSANAAN KERJASAMA
DAPAT DISESUAIKAN DENGAN
KONDISI MASING-MASING
DAERAH
(BAGIAN PENUTUP PERMENKES No. 92/2015)
22

23. TERIMA KASIH
23