PT Askes (Persero) Beralih Menjadi BPJS Kesehatan
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•18,913 views
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to PT Askes (Persero) Beralih Menjadi BPJS Kesehatan
Similar to PT Askes (Persero) Beralih Menjadi BPJS Kesehatan (20)
More from Dokter Tekno
More from Dokter Tekno (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PT Askes (Persero) Beralih Menjadi BPJS Kesehatan
- 1. PT. Askes (Persero) Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
- 2. Agenda Pengantar Kepesertaan Manfaat Jaminan Kesehatan Sistem Pelayanan Kesehatan, Jaga Mutu dan Pembayaran Manajemen Fasilitas Kesehatan Penutup
- 3. I. Pengantar
- 4. PERTANYAAN KRITIS: UNTUK APA KITA BER-”NEGARA” ????
- 5. Mandat Konstitusi : • “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …” – (Pembukaan UUD 1945 alinea 4) • “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat ...,” - (Pasal 34 UUD 35 ayat 2) UNDANG-UNDANG NO. 40/2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
- 6. ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” UU SJSN dan UU BPJS
- 7. PP dan Perpres terkait BPJS Kesehatan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- 8. Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 9. II. Kepesertaan • Kepesertaan bertahap • Peserta didaftarkan oleh Pemberi Kerja dan Pemerintah (PBI = fakir miskin dan tidak mampu ) • Peserta Jaminan Kesehatan yang telah membayar iuran • Tetap dilayani s.d. 6 (enam) bulan pasca PHK • Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP / Perpres ( Pasal 13, 14, 20 dan 21 UU Nomor 40 Tahun 2004 )
- 10. Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan
- 11. • Dibayar oleh pemerintahPBI • Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah • Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah Iuran
- 12. Pentahapan Kepesertaan • PBI (Jamkesmas) • TNI/POLRI dan Pensiunan • PNS & Pensiunan • JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya
- 13. III. Manfaat Jaminan Kesehatan • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. • Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. ( Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 )
- 14. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
- 15. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
- 16. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi
- 17. IV. Sistem Pelayanan Kesehatan, Kendali Mutu dan Pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan, kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ( Pasal 24 Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 2004)
- 19. ❶ Sustainibilitas Operasionalisasi Manfaat ❷ Pemenuhan kebutuhan medik peserta ❸ Kehati-hatian dan transparansi pengelolaan Sistem Pelayanan Kesehatan (Health Care Delivery System) Sistem Mutu Pel. Kesehatan (Health Care Quality System) Sistem Pembayaran (Health Care Payment System) • Penyempurnaan • Pengembangan Sasaran Pelayanan Kesehatan BPJS BPJS Pelayanan efisien dan efektif
- 20. Sehat Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat Sosial Mental Fisik Spiritual Kerangka Sistem Pel. Kesehatan BPJS ( Sesuai Pasal 22 UU No. 40/2004 ) BPJS dengan Managed Care Pemerintah Model berdasarkan Referensi: Shi L, 2012 Kontribusi APBN *Pelayanan tertentu
- 21. Managed Care Sebagai Landasan Operasional BPJS Kesehatan Suatu sistem dimana pelayanan kesehatan dan pembiayaannya (pelayanan kesehatan) diselenggarakan dan tersinkronisasi dalam kerangka kendali mutu dan biaya, sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dengan biaya yang efisien. • Gatekeeper concept Pelayanan Primer • Quality Assurances Credentialing & Recredentialing • Manfaat komprehensif • Fokus pada promotif dan preventif • Sistem Rujukan berjenjang • Formularium Obat Nasional • Sistem Pembayaran Prospektif (Kapitasi, INA CBG’s) • Utilization review (Prospektif, Konkuren dan retrospektif) • Dewan Pertimbangan Medik (Medical Advisory Board) Fitur Managed Care :
- 22. Lebih bersifat “Free Flow System” ❶ Peserta bebas mengakses setiap tingkatan pelayanan ❷ Tidak ada koordinasi antar tingkat layanan ❸ Rendahnya persepsi terhadap kualitas pelayanan primer • Peningkatan biaya pelkes • Disparitas pelayanan • Pelayanan kesehatan lebih berorientasi pada upaya kuratif dan penanganan kasus akut • Tidak tercapainya tujuan pembangunan kesehatan Sistem Pelayanan Kesehatan Saat ini
- 23. Tersier Sekunder Primer Gatekeeper Pengelolaan keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans Penanganan spesialistik Penanganan subspesialistik Equity besar (aksesibel bagi semua golongan) Biaya terjangkau Biaya mahal Biaya sgt mhl (BERJENJANG) Koordinasi Timbal Balik (Dukungan IT, Regulasi) Model Sistem Pelayanan Kesehatan BPJS FOKUS PADA PELAYANAN PRIMER
- 24. Penyakit yang dapat ditangani oleh Puskesmas/Dokter Layanan Primer/Dokter Umum/Dokter Keluarga: 552 Jenis (167-Harus Tuntas; 247-Diagnosis dan therapy pendahuluan; 138-Diagnosis dan therapy pendahuluan gawat darurat) Daftar penyakit di Indonesia (Std Komp. Dokter, KKI,2006): 1.087 Jenis – Direvisi 2012 Sisa: 535 Jenis adalah kompetensi Rumah Sakit/Dokter Spesialis/Dokter Subspesialis
- 25. Tingkat layanan Tingkat Pengelolaan Cakupan Populasi Primer Sekunder Tersier 3.000 – 50.000 50.000 – 500.000 500.000 – 5.000.000 Propinsi Kabupaten Kecamatan Regionalisasi Rujukan
- 26. Menuju Universal Coverage 2019 … 25 Sistem pelayanan kesehatan hendaknya : Mampu mendorong terciptanya pelayanan yang berkualitas: Aman , Efisien, Efektif, Equity, Timely (kemudahan akses setiap saat), Patient centered (orientasi kebutuhan pasien) Dapat mengatasi dampak transisi epidemiologi dan transisi demografi : Pelayanan primer as leading sector… Meminimalisasi disparitas dan meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- 28. Regulasi Kendali Mutu 27 1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. 2) Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta. 1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk : a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; c. perhitungan standar tarif; dan d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan kesehatan. Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013 Pasal 42 PerPres Nomor 12/2013
- 29. DIMENSI MENJAGA MUTU PELAYANAN BPJS STRUCTURE PROCESS OUTCOME • Sistem gate keeper • Sistem Rujuk Balik • Seleksi Provider ( Kredensialing & Rekredensialing ) • Asosiasi Faskes • Pola pentarifan • Risk Sharing • Health Technology Assesment ( HTA ) • Formularium Nasional • Disease management Program • Utilization Review • Peer Review • Standart Pelayanan Non Medis • Monitoring Evaluasi program • Costumer Satisfaction Index • Provider Satisfaction Index
- 31. Pola pembayaran provider masih didominasi oleh pola pembayaran Retrospektif yakni FFS FFS Prospektif (Kapitasi, Paket) Salary Sumber: Indonesia Health Financing, A Reform Road Map, World Bank,2009 • Prospektif : Kapitasi, DRG • Pay For Performance Utilization Review Selective Contracting Pola Pembayaran Saat Ini dan Ke Depan BPJS
- 32. 31 No Jenis Penjaminan Pola Pembayaran Primer Sekunder Tersier 1 Askes Kapitasi Per-Diem, Paket, Scheduled FFS Paket 2 Jamsostek Kapitasi, FFS FFS FFS 3 Jamkesmas Kapitasi INA-CBG’s INA-CBG’s 4 TNI Polri Budget Budget Budget Pola Pembayaran Saat ini
- 33. • Pelayanan Primer: dokter dan dokter gigi di puskesmas, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanan kesehatan • Pelayanan Sekunder: pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik • Pelayanan Tersier: pelayanan kesehatan sub spesialistik yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yangmenggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik Kapitasi, Pay for Performance DRG/INA CBG’S DRG/INA CBG’S Pola Pembayaran BPJS PERPRES No 12 Tahun 2013 Pasal 39
- 34. Standar Waktu Pembayaran 33 Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 : BPJS wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap.
- 35. V. Manajemen Fasilitas Kesehatan
- 36. SKEMA PENYELENGGARAAN BPJS KESEHATAN BPJS Contracts Providers BenefitsRevenue Members EmployerState
- 38. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan • memenuhi persyaratan (credentialing) • wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah • memenuhi persyaratan (credentialing) • dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta
- 39. Regulasi PerPres Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 35 (Ketersediaan) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swasta yang memenuhi persyaratan dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama membuat perjanjian tertulis. • Persyaratan Faskes BPJS PERATURAN MENTERI. Pasal 42 (Kinerja Faskes) • Memperhatikan mutu pelayanan • Orientasi aspek keamanan pasien • Efektifitas tindakan • Kesesuaian kebutuhan pasien • Efisiensi biaya SELEKSI Faskes (credentialing) PENILAIAN KINERJA Faskes (komponen utama recredentialing)
- 40. Kesepakatan Tarif dan Kontrak Pasal 37 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 : • Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri. • Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. • Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 39 PerPres Nomor 12 Tahun 2013 : • BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. • Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
- 41. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN FASKES, NAKES, SISTEM RUJUKAN DAN INFRASTRUKTUR Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan telaah utilisasi • Distribusi belum merata • Kualitas bervariasi • Sistem rujukan belum optimal • cara Pembayaran belum optimal -Perluasan dan Pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif -Evaluasi dan penetapan pembayaran •Jumlah mencukupi • Distribusi merata • Sistem rujukan berfungsi optimal • Pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk KEGIATAN-KEGIATAN: Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan dan infrastruktur lainnya. Penyusunan Standar, prosedur dan pembayaran faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN Sumber : Peta Jalan Menuju JKN 2012-2019, 2012
- 42. VI. Penutup
- 43. Tantangan 1. Ketersediaan jumlah dan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan ( Dokter & Rumah Sakit ) 2. Standarisasi fasilitas kesehatan. 3. Kelengkapan dan mutu data Rekam Medik 4. Perbaikan pola koordinasi antara dokter pelayanan dasar dengan dokter spesialis dalam sistem rujukan timbal-balik. 5. Standar pelayanan medik yang berlaku sama di seluruh Indonesia. 6. Pemahaman terhadap pola pembayaran prospektif ( kapitasi dan INA CBG’s ).
- 44. 1. Dukungan profesi untuk secara konsisten menerapkan pelayanan yang efisien, efektif dan berkualitas melalui penerapan kaidah-kaidah evidence based 2. Partisipasi aktif profesi dalam menyusun standarisasi pelayanan 3. Kesediaan untuk meningkatkan kompetensi 4. Kesiapan untuk mengisi kebutuhan Profesi diseluruh wilayah Harapan pada Profesi
- 45. BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik
Editor's Notes
- Agenda dapat disesuaikan dengan Target Audiens
- UU No. 24 Th 2011 ttg BPJSPasal 60(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014
- UU no. 40 tahun 2004 ttg SJSN3 Azas Pasal 25 Program Pasal 189 Prinsip Pasal 4
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 2Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:a. PBI Jaminan Kesehatan; danb. bukan PBI Jaminan Kesehatan.Pasal 3(1) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.Pasal 4Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; danc. bukan Pekerja dan anggota keluarganya.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 16Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah.(2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PekerjaPenerima Upah dibayar olehPemberi Kerja dan Pekerja.(3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturdenganPeraturan Presiden.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 6Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk.(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :1. PBI Jaminan Kesehatan;2. Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;3. Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;4. Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan5. Peserta Jaminan Pemeliharaan KesehatanPerusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya;b. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatanpaling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 20Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis.(3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan.(4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans.(5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan.(6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 22(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup ...b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup...c. pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan KesehatanPasal 23Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:a. ruang perawatan kelas III bagi...b. ruang perawatan kelas II bagi...c. ruang perawatan kelas I bagi...
- Petajalanaspekpelayanankesehatan:Padatahun 2012 – 2013, kondisifasilitaskesehatan:distribusibelummeratakualitasbervariasisistemrujukanbelum optimalcarapembayaranbelum optimal Untukmengatasidanmemenuhikebutuhanfasilitaskesehatandilakukan:penyusunanrencanaaksipengembanganfasilitaskesehatan, tenagakesehatan, sistemrujukandaninfrastrukturperluasandanpengembanganfasilitaskesehatandantenagakesehatansecarakomprehensifevaluasidanpenetapancarapembayaranpenyusunanstandarprosedurdanpembayaranfasilitaskesehatanPadatahun 2014, saatdimulainyajaminankesehatandalam SJSN, diharapkansisi supply sudahsiapdalammemberikanpelayanankesehatanbagipeserta JK.Padakurunwaktu 2014 – 2018, seiringdenganperkembangandanperluasankepesertaan JK, pengembanganfasilitaskesehatan, tenagakesehatan, sistemrujukandaninfrastrukturdilakukansimultan.Beberapakegiatan yang dilakukanuntukpengembanganaspekpelayanankesehatan:kajianberkalatahunanelijibilitasfasilitaskesehatan, kredensialing, kualitaslayanandanpenyesuaianbesaranpembayaranhargakeekonomianimplementasi, pemantauandanpenyempurnaansistemrujukandantelaahutilisasiimplementasipembayarankapitasidan INA-CBG’s sertapenyesuaianbesaranbiayaduatahunandenganhargakeekonomian.Padatahun 2019 dicapaikondisi:jumlahfasilitaskesehatanmencukupidistribusimeratasistemrujukanberfungsi optimalpembayarandengancaraprospektifdenganhargakeekonomianbagiseluruhpenduduk.