LKIP2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017
Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmatnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2017.
LKIP Kabupaten Pakpak Bharat disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kabupaten Pakpak Bharat merupakan
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
instansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat atas penggunaan anggaran tahun 2017.
LKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 memuat informasi kinerja tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta
pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat, sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak
yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan
kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kata Pengantar ii
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017.
Salak, 27 Maret 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT
Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA, M.Fin

Ikhtisar Eksekutif iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat senantiasa berupaya menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki. Salah satu prinsip dasar yang dikembangkan dalam kerangka
itu adalah perwujudan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyajikan
berbagai keberhasilan atau capaian strategis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan
beberapa hal yang perlu mendapat pembenahan pada tahun berikutnya. Berbagai
capaian strategis, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh program kerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat pada dasarnya disusun dan dilaksanakan berdasarkan tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara konsisten, terus menerus dan
berkesinambungan.
Pada Tahun 2017, terdapat 11 sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi
yang tertuang dalam RPJMD. Sasaran tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja

Ikhtisar Eksekutif iv
sasaran yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan pada
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Hasil pengukuran
pada 29 indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang ditetapkan
pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. 22 indikator kinerja utama mencapai predikat baik sekali;
2. 2 indikator kinerja utama mencapai predikat baik;
3. 2 indikator kinerja utama mencapai predikat kurang;
4. 3 indikator kinerja utama capaian hasil kinerjanya belum keluar;
Beberapa kendala yang perlu mendapat pembenahan pada Tahun Anggaran
berikutnya antara lain belum akuratnya perencanaan program dan kegiatan, masih
kurangnya kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang belum
memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat akan mengefektifkan sistem perencanaan, meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia aparatur dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas
sarana dan prasarana serta penerapan sistem e-government.
Beberapa langkah penataan dan pembenahan yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat antara lain adalah :
1. Melakukan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan pada 8 (delapan) area
yaitu : a) Organisasi; b) Tatalaksana; c) Penataan Perundang-undangan; d) SDM
Aparatur; e) Pengawasan; f) Akuntabilitas; g) Pelayanan Publik; dan h) Pola Pikir dan
Budaya Kerja;
2. Penataan keorganisasian dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang ada;

Ikhtisar Eksekutif v
3. Penajaman sistem pelayanan yang lebih fasilitatif dengan melihat aspirasi
masyarakat yang berkembang;
4. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pelayanan
terdekat dengan masyarakat agar lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat;
5. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur;
6. Menata dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang mendukung
sektor pertanian;
7. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang masih terbuka dan
menjadi lahan olahan dengan kemudahan sertifikasi tanah dan pemberian bantuan
berupa bibit, kompos maupun obat-obatan pertanian;
8. Pemberdayaan masyarakat dengan memandirikan masyarakat melalui penciptaan
iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi daya yang dimilikinya.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 426.979.617.989,76 (empat ratus dua
puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah) dari target
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 474.102.783.013,61 (empat ratus
tujuh puluh empat milyar seratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga belas
koma enam puluh satu rupiah).

Daftar Isi v
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....................................................................................................iii
DAFTAR ISI .....................................................................................................................vi
DAFTAR TABEL...............................................................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................1
1.1. Latar Belakang...................................................................................................................1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat........................................................2
1.3. Struktur Organisasi..........................................................................................................4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .........................................................................8
1.5. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi......................................................9
1.6. Isu-isu Strategis Terkait Pembangunan Daerah ...................................................22
BAB II PERENCANAAN KINERJA..................................................................................29
2.1. Rencana Strategis ............................................................................................................29
2.2. Visi dan Misi.......................................................................................................................30
2.3. Tujuan dan Sasaran.........................................................................................................35
2.4. Indikator Kinerja Utama.................................................................................................44
2.5. Rencana Kinerja Tahunan..............................................................................................48
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....................................................................................49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...............................................................................54
3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 ...........56
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten pakpak Bharat
Tahun 2017.........................................................................................................................57
3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017.........................................................................................................................70
BAB IV PENUTUP ...........................................................................................................79
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Rencana Kinerja Tahunan 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Reviu LKIP Tahun 2017

BAB I Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah : 1) memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai; 2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun

BAB I Pendahuluan 2
Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya
kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun
secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media
pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja
yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif
yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 09
Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Pakpak Bharat terletak
pada koordinat 20-30 Lintang Utara dan 960-980 Bujur Timur dengan Luas Wilayah
121.830 ha atau 1.218,30 km2 dan jumlah penduduk pada saat ini adalah 59.123
jiwa yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan.
Batas wilayah administratif Kabupaten Pakpak Bharat adalah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Dairi;

BAB I Pendahuluan 3
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Humbang
Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan
dan Kabupaten Dairi;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan
Kabupaten Aceh Singkil.
Secara topografi dan kemiringan lereng, daerah ini umumnya berada pada
ketinggian rata-rata antara 250m-1400m di atas permukaan laut. Menurut keadaan
lereng atau kemiringan tanah, wilayah yang memiliki kemiringan datar (0-15%)
adalah sekitar 6.396 ha, berombak (8-15%) sekitar 3.348 ha, bergelombang (15-
25%) sekitar 21.619 ha dan curam sampai terjal (25% ke atas) sekitar 90.467 ha.
Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sangat cocok untuk usaha pertanian
tanaman pangan seperti padi, palawija, hortikultura demikian juga tanaman
perkebunan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, gambir, nilam, kemeyan dan jenis
komoditi lainnya. Wilayah ini juga cocok untuk pengembangan usaha-usaha
subsektor peternakan seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam dan subsektor
perikanan seperti pengembangan ikan air tawar.
Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya beriklim tropis dimana terdapat
2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara berkisar 180 C-280 C
dengan udara sejuk yang dipengaruhi oleh iklim pengunungan, dengan rata-rata
curah hujan sebesar 2270 mm/tahun dengan 159 hari hujan/tahun.
Jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2017 tercatat
sebanyak 59.123 jiwa. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

BAB I Pendahuluan 4
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
Menurut Kecamatan Tahun 2017
No Kecamatan
Laki-Laki
(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa)
Jumlah
(Jiwa)
1 Salak 5.442 5.433 10.855
2 Sitellu Tali Urang Jehe 6.663 6.633 13.296
3 Pagindar 915 806 1.721
4 Sitellu Tali Urang Julu 2.507 2.460 4.967
5 Pergetteng-Getteng Sengkut 2.648 2.672 5.320
6 Kerajaan 5.826 6.036 11.862
7 Tinada 2.797 2.704 5.501
8 Siempat Rube 2.844 2.757 5.601
Total 29.622 29.501 59.123
Sumber : Dinas Duk & Catpil Kab. Pakpak Bharat 2017
1.3. Struktur Organisasi
Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat dibentuk
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe C, terdiri atas 2 Asisten dan 6 (enam)
bagian yaitu :
1.1. Asisten Pemerintahan terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Organisasi;
c. Bagian Hukum.

BAB I Pendahuluan 5
1.2. Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
a. Bagian Umum;
b. Bagian Hubungan Masyarakat;
c. Bagian Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
b. Sekretariat DPRD Tipe C;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten
Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pendidikan, bidang Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, bidang pertanahan, dan bidang perhubungan;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan kebersihan,
persampahan dan kehutanan;

BAB I Pendahuluan 6
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang ketahanan pangan,
perkebunan, peternakan dan penyuluhan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, pasar dan
sumber daya mineral;
7. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
11.Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan
Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan

BAB I Pendahuluan 7
perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;
13.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan kebakaran;
e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B,
melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan
dan aset daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi
penunjang bencana;
f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Salak dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kerajaan dengan Tipe A;
3. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan Tipe A;
4. Kecamatan Siempat Rube dengan Tipe A;
5. Kecamatan Tinada dengan Tipe A;
6. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dengan Tipe B;
7. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut dengan Tipe B, dan;

BAB I Pendahuluan 8
8. Kecamatan Pagindar dengan Tipe B.
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
diatur tersendiri dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) yang
merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pengaturan rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat;
dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat;
dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat;
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-masing Jabatan Struktural Kecamatan Tipe A dan Tipe B
Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB I Pendahuluan 9
1.5. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi
1. Layanan Urusan Wajib
a. Pendidikan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pendidikan di Kabupaten
Pakpak Bharat adalah:
1) Fasilitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi
kebutuhan kompetensi peserta didik;
2) Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan
menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata;
3) Aksessibillitas terhadap sekolah yang belum merata antar wilayah
kecamatan, dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah;
4) Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan pada semua
jenjang sekolah, terutama di desa-desa dan wilayah terpencil;
5) Belum meratanya rasio guru kompetensi bidang studi;
6) Masih belum meratanya penyebaran guru antar kecamatan.
b. Kesehatan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kesehatan adalah:
1) Belum meratanya keterjangkauan dan kualitas pelayanan, karena sarana
dan prasarana pelayanan kesehatan kurang memadai sesuai kebutuhan
dan standarisasi;
2) Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan
sebagaimana yang telah ditetapkan;

BAB I Pendahuluan 10
3) Belum optimalnya peralatan dan tenaga yang tersedia sesuai kebutuhan
dan standarisasi;
4) Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
5) Masih terbatasnya dukungan dana untuk mencapai sasaran Universal
Coverage;
6) Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
c. Pekerjaan Umum
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pekerjaan Umum adalah:
1) Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan, karena
keterbatasan anggaran.
2) Belum optimalnya fungsi irigasi kewenangan kabupaten dalam
meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung pangan terpadu;
3) Masih rendahnya penyediaan air baku untuk air minum dan irigasi;
4) Masih terbatasnya aksessibilitas khususnya pada wilayah
tertinggal/terpencil;
5) Belum optimalnya aksessibilitas dan kualitas jalan menuju sentra
pertanian dan pariwisata;
6) Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam
yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun.
d. Perumahan dan Permukiman
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perumahan dan
Permukiman adalah:

1) Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan
tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat;
2) Masih lemahnya pemahaman ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB)
dan pengelolaan/pembangunan;
3) Masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam
pelestarian sumber air serta pemeliharaan sarana air minum dan air
limbah;
4) Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di perdesaan;
5) Belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan
pengelolaan air minum dan air limbah.
e. Penanggulangan Bencana
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Penanggulangan
Bencana adalah:
1) Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang
terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka
penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan
prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan
terintegrasi.

2) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan
bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun
horisontal.
3) Letak geografis dan topografi Kabupaten Pakpak Bharat yang potensial
terhadap terjadinya bencana alam dan Luasnya cakupan wilayah
penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi
bencana yang beragam;
4) Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi
dan tertib.
f. Perencanaan Pembangunan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perencanaan
Pembangunan adalah:
1) Belum optimalnya konsistensi dan komitmen kebijakan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam
pelaksanaannya (perencanaan dan penganggaran);
2) Masih kurangnya SDM perencana dengan spesifikasi keahlian dari
berbagai bidang dan aspek pembangunan;
3) Sinkronisasi berbagai kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara
dengan perencanaan pembangunan kabupaten.
g. Perhubungan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Perhubungan adalah:
1) Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan khususnya pada
wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau;

2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan.
h. Lingkungan Hidup
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Lingkungan Hidup adalah:
1) Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja
pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir
mengakibatkan pencemaran aliran sungai;
2) Adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar
kawasan hutan;
3) Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah;
4) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian
lingkungan hidup;
5) Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup;
6) Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
i. Pertanahan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pertanahan adalah:
1) Kendala dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum;
2) Masih banyak tanah milik warga belum bersertifikat;
3) Penyelesaian masalah sengketa tanah.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil adalah:

1) Masih adanya penduduk yang belum memiliki administrasi
kependudukan (KK,NIK);
2) Kepemilikan Akta kelahiran dan Akta Nikah masih rendah.
k. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak adalah:
1) Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan pemerintahan;
2) Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak;
3) Belum memadainya kapasitas SDM untuk melaksanakan PUG;
4) Ketersediaan data terpilah Gender masih minim, sehingga belum
digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan.
l. Sosial
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Sosial adalah:
1) Adanya masyarakat penyandang masalah sosial;
2) Jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif masih
sangat kecil;
3) Kurang tersedianya logistik dan prasarana logistik penanggulangan
bencana sosial.
m. Ketenagakerjaan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Ketenagakerjaan adalah:
1) Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah
pencari kerja;

2) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam
memenuhi kebutuhan pasar kerja;
3) Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam
menciptakan lapangan usaha baru;
4) Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia
usaha.
n. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah adalah:
1) Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi dan UMKM;
2) Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan
Koperasi dan UMKM;
3) Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam
memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi
sumber daya lokal yang tersedia serta permodalan disebabkan
Koperasi dan UMKM belum memiliki jaminan;
4) Produksi, daya saing dan akses pasar yang memiliki Koperasi dan
UMKM sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,
penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan
sarana yang dimiliki Koperasi dan UMKM disamping komitmen
stakeholders belum optimal;
5) Rendahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam
mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang

disebabkan kemampuan dan kualitas manajemen Koperasi dan
UMKM relatif rendah.
o. Penanaman Modal
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Penanaman Modal adalah:
1) Rendahnya daya tarik investasi;
2) Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk
pengembangan produk unggulan;
3) Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi
pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam
perekonomian daerah;
4) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah
untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk
unggulan;
5) Masih rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari
pelaku pengembangan kawasan di daerah.
p. Kepemudaan dan Olahraga
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kepemudaan dan
Olahraga adalah:
1) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dikalangan pemuda;
2) Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih
rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
3) Belum berkembangnya klub-klub olahraga di Kecamatan;

4) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan
olahraga;
5) Masih lemahnya kelembagaan pemuda dan olahraga.
q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri adalah:
1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang etika dalam
berpolitik dan bernegara;
2) Terdapatnya potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban
masyarakat.
r. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat, Kepegawaian dan Persandian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kepegawaian dan
Persandian adalah:
1) Mutu penyelenggaraan pelayanan publik masih rendah;
2) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan
dalam melakukan pelayanan publik;
3) Masih terbatasnya kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di
daerah;

4) Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada
birokrasi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
5) Distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan
analisis kebutuhan jabatan;
6) Pendataan asset pemerintah daerah;
7) Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga/instansi pemerintah;
8) Belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan
kegiatan penelitian dan pengembangan;
9) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam menunjang
pemerintahan daerah.
s. Pangan Terpadu
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pangan terpadu adalah:
1) Kapasitas SDM tenaga penyuluh masih terbatas;
2) Belum optimalnya sarana informasi dan komunikasi untuk
mendukung sistem penyuluhan dan pemasaran produk pertanian.
t. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah:
1) Adanya kemiskinan dibeberapa desa terpencil;
2) Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas
sosial;
3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat
desa;

4) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
5) Belum optimalnya usaha ekonomi masyarakat;
6) Belum optimalnya pemahaman aparatur desa terhadap peraturan
perundangan tentang desa dan peraturan pemerintahan yang
berkaitan tentang desa.
u. Statistik
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Statistik adalah:
1) Masih terbatasnya ketersediaan data statistik untuk mendukung
penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2) Belum tersedianya aparatur fungsional statistik pada SKPD
Kabupaten.
v. Komunikasi dan Informatika
Permasalahan utama yang dihadapi urusan wajib Komunikasi dan
Informatika adalah:
1) Masih terbatasnya sosialisasi dan diseminasi rencana pembangunan
dan hasil pembangunan kepada masyarakat secara luas, baik melalui
media cetak dan elektronik;
2) Implementasi pelaksanaan e-government di lingkungan pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat;
3) Masih rendahnya sarana dan prasarana informatika.
2. Layanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pertanian adalah:

1) Status kepemilikan dan luas lahan petani sangat minim yang
mengakibatkan pendapatan tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup
sejahtera (nilai tukar petani masih rendah);
2) Petani umumnya berpendidikan rendah (setingkat SD/sederajat),
sehingga mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan
penerapan teknologi;
3) Belum meratanya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
pengembangan tanaman pangan;
4) Belum optimalnya sistem perbenihan dan penbibitan;
5) Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku
bunga usaha tani.
b. Pariwisata
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Pariwisata adalah:
1) Komitmen dari berbagai pihak terkait dengan pariwisata;
2) Pengelolaan pariwisata belum dilaksanakan secara optimal;
3) Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih relatif belum
lengkap dan tidak tersebar secara merata;
4) Aksessibilitas menuju beberapa daerah objek tujuan wisata masih
kurang mendukung;
5) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung
pembangunan pariwisata di Kabupaten masih relatif rendah;
6) Peran serta dari masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan
pariwisata masih rendah.

c. Perikanan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perikanan adalah:
1) Masih terbatasnya ketersediaan bibit/benih unggul pada perikanan
budidaya;
2) Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya ikan.
d. Perdagangan
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perdagangan adalah:
1) Informasi tentang produk-produk dalam negeri belum optimal;
2) Daya saing hasil produksi IKM masih lemah;
3) Rendahnya kualitas berang-barang produk IKM dan kurangnya
pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap
produk IKM;
4) Masih rendahnya kemampuan SDM di bidang teknologi maupun
manajemen;
5) Belum optimalnya pengawasan distribusi barang dan harga 9
(sembilan) bahan pokok serta barang beredar.
e. Perindustrian
Permasalahan utama yang dihadapi urusan pilihan Perindustrian adalah:
1) Belum optimalnya data industri sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan pembangunan;
2) Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal
potensi komoditi andalan.

1.6. Isu-Isu Strategis Terkait Pembangunan Daerah
1. Lingkup Internasional
a. Komitmen pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDG’s) yang ditetapkan oleh UNDP;
b. Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang ditandai dengan
lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC,
EEC, MEA, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya yang akan sangat
berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi terutama dalam arus
barang, jasa, modal dan tenaga kerja;
c. Menguatnya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia yang terlalu
menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak
masyarakat secara umum;
d. Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara
planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan
yang berdampak kepada pemanasan global (Global Warming) yang
menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim diberbagai belahan bumi;
e. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts
Women (CEDAW sebagai penguatan dalam menghormati terhadap hak
asasi manusia dilihat dari parameter Gender.
2. Lingkup Nasional
a. Pembangunan yang dilakukan di suatau wilayah saat ini masih sering
dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya;

b. Tantangan sektor ketenagalistrikan yang dihadapi meliputi luasnya
wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan densitas
penduduk yang bervariasi yang mempengaruhi tingkat kesulitan
pengembangan sistem kelistrikan yang optimal; potensi cadangan
energi primer yang cukup besar namun lokasinya sebagian besar jauh
dari pusat beban dengan infrastruktur pendukung yang masih sangat
terbatas; keterbatasan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta budaya usaha di bidang ketenagalistrikan; pertumbuhan
kebutuhan tenaga listrik yang cukup tinggi setiap tahun; daya beli
masyarakat yang masih rendah dan relatif tidak merata; citra politik,
ekonomi dan moneter yang belum mendukung untuk menarik investasi
swasta di bidang kelistrikan; serta regulasi investasi kelistrikan yang
belum tertata.
c. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu
bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk
mengakses informasi;
d. Kebijakan pembangunan nasional yang selama ini kurang memberikan
perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan
beberapa ekses negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain :
menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, seperti
terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa;
terjadinya pertumbuhan kota-kota metropolitan dan besar yang tidak

terkendali yang mengakibatkan turunya kualitas lingkungan perkotaan;
melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan
perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; masih
banyaknya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah
produktivitas; kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antara
perkotaan dengan perdesaan; tingginya konversi lahan pertanian ke
nonpertanian di Pulau Jawa; serta terabaikannya pembangunan daerah
perbatasan, pesisir, dan kepulauan;
e. Berbagai ekses negatif tersebut, secara bersama-sama membentuk
sebuah isu permasalahan yang sentral bagi pembangunan daerah, yaitu
tingginya kesenjangan pembangunan antar daerah;
f. Dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat
berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang datang;
g. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal
pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan;
h. Ketersediaan pangan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin
meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif
lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, buruknya
kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi;
i. Salah satu yang menjadi tantangan penting ke depan adalah berkaitan
dengan pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan pengalian
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing
global dalam jangka panjang;

j. Kualitas tenaga kerja masih rendah yang ditunjukkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan angkatan kerja;
k. Derasnya arus globalisasi membawa efek positif sekaligus negatif;
3. Lingkup Provinsi Sumatera Utara
a. Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar
pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan
kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di
perdesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan
perbatasan;
b. Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas
pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di
daerah;
c. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja
pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya;
d. Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur,
akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta
kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum
berkembang;
e. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penanganan
pengangguran;
f. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis
sumber daya alam lokal;

g. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas
melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana
pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi,
perumahan/permukiman, air bersih, ketenagalistrikan, dan sanitasi
lingkungan;
h. Pengurangan kesenjangan antar wilayah baik dari segi ekonomi maupun
sosial;
i. Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM
sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di
daerah;
j. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi
ancaman bencana alam (mitigasi bencana);
k. Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah,
penegakan supremasi hukum dan HAM serta ketentraman dan
ketertiban;
l. Masih banyaknya infrstruktur strategis yang harus dibangun dan
dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan
pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan
perbatasan;
m. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung
dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan
lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama
pembangunan antar daerah;

n. Belum berperan lembaga penggerak inti dan lembaga pelayanan dalam
mendukung Pokja sebagaimana amanat Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran
Responsif Gender.
4. Lingkup Kabupaten Pakpak Bharat
a. Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan yang baik dan bersih;
b. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;
c. Pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola
Pemerintahan Desa yang baik;
d. Kemampuan riil keuangan daerah;
e. Penataan Ruang dan Pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan kawasan
lingkungan;
f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
g. Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
h. Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
i. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan;
j. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perikanan;
k. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
l. Penguatan karakter budaya dan paradigma berfikir masyarakat;
m. Pengembangan Pariwisata;
n. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat;

o. Kualitas dan cakupan Pelayanan inftrastruktur dasar dan strategis;
p. Mutu dan Perbaikan tata kelola pendidikan dasar;
q. Akses Pendidikan;
r. Pengangguran;
s. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perlindungan
perempuan dan anak dalam mewujudkan generasi emas;
t. Kualitas dan aksessibilitas upaya kesehatan.

BAB II Perencanaan Kinerja 29
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah
agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya.
Perencanaan Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan
kegagalan dalam pelaksanaannya. Rencana strategis dimaksud telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016-2021.
RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program

dan Kegiatan pembangunan Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD
secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam
bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai
dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.
RPJMD telah dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah ke dalam
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah. RKPD memuat
sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja sasaran strategis
yang menjadi alat ukur kinerja berdasarkan tujuan, sasaran, kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016-2021.
2.2. VISI dan MISI
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten
dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi Pemerintah.
Berdasarkan kondisi, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi
dalam kurun waktu 5 Tahun dengan mempertimbangkan modal dasar yang

dimiliki, maka Visi Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021
sesuai RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 adalah:
“TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN
SEJAHTERA, UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM
PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA”.
Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-
pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini :
Bersatu : Suatu kondisi pembangunan daerah yang
dilakukan secara bersama-sama antara
Pemerintah, masyarakat dan swasta, dan
bertanggung jawab, dengan menjaga
sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif
diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah,
swasta dan masyarakat.
Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi
kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan
batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa
aman, damai dan tentram.
Unggul Dalam Kualitas Hidup : Suatu kondisi masyarakat dan pemerintah
yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan
berdaya saing nasional dan global berdasarkan
kemampuan ketrampilan, keunggulan, dan

ketangguhan yang didukung oleh potensi dan
ketersediaan sumber daya yang berorientasi
pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik,
berprestasi dan berdaya guna.
Pelayanan Publik : Suatu kondisi penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Pakpak Bharat yang dilakukan
secara bersama-sama antara pemerintah,
masyarakat, dan swasta dan bertanggung
jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi
yang bersifat konstruktif diantara tiga domain
utama, yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan mempertimbangkan
efisiensi, efektivitas, partisipatif yang
berlandaskan hukum, menjunjung tinggi
keadilan, demokrasi, transparan, responsif
serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan
dan akuntabel.
Agama : Suatu kondisi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang berlandaskan
pada pengamalan nilai-nilai agama menuju
tatanan masyarakat dan aparatur pemerintah
yang beriman.

Budaya : Suatu kondisi kehidupan masyarakat yang
menunjukkan tingkatan martabat kemanusiaan
dan harga diri masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat yang ditunjukkan dengan berpegang
teguh pada karakter dan akhlakul karimah,
serta nilai-nilai dan kearifan lokal, sehingga
tidak mudah tergerus oleh desakan arus
globalisasi dan mampu eksis sesuai dengan jati
dirinya atau masyarakat yang beradab.
Misi
Berdasarkan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut :
1. Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi
manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang
amanah dan pelayanan publik yang berkualitas;
Pelayanan publik merupakan ujung tombak dari manajemen
pemerintahan yang baik. Wujud dari tata pemerintahan yang baik (good
corporate governance). Pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini. Pengertian Governance atau tata
pemerintahan didukung oleh tiga pilar yakni politik, ekonomi dan
administrasi. Muara pokok ketiga pilar ini adalah hadirnya pelayanan publik
yang prima dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas
yang berbasis pada sumber daya alam lokal;
Ekonomi masyarakat harus terus didukung dan dikembangkan.
Inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi
lokal tetap dikedepankan. Pengembangan ekonomi lokal juga harus
memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga keberlanjutan sumberdaya
alam dapat terjaga.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi dilandasi
budaya pakpak dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
Misi ketiga memiliki makna yang sangat erat dengan modal dasar
pembangunan yaitu berupa modal manusia (human capital) dan modal
buatan manusia (human made capital). Modal manusia dimaksud sebagai
modal untuk pembangunan dalam diri manusia, baik aspek kualitas maupun
kuantitas. Untuk memastikan bahwa sumberdaya manusia yang diinginkan
adalah sumberdaya yang memiliki tanggungjawab moral dan intelektual,
maka pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Pakpak Bharat harus
dilandasi dengan budaya dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas
kesehatan yang prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan
generasi emas Pakpak Bharat;
Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas bukan saja
diperoleh melalui peningkatan kualitas pendidikan, namun juga harus

didukung oleh peningkatan kualitas kesehatan karena sesungguhnya dalam
fisik yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
5. Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan
pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksessibilitas antar wilayah
serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika secara luas;
Memiliki makna bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat (people
welfare) dapat dilakukan dengan mengedepankan kesejahteraan wilayah
(regional welfare). Kesejahteraan wilayah hanya dapat diwujudkan melalui
pembangunan infrastruktur.
6. Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Provinsi
Sumatera Utara;
Memiliki dimensi strategis terhadap branding pembangunan
Kabupaten Pakpak Bharat yaitu mencapai Kabupaten sebagai menjadi pusat
pengembangan ilmu/pendidikan berkeahlian khusus dan pengembangan
rumah sakit spesialis yang menangani penyakit tertentu serta menjadi pusat
Pendidikan dan Pelatihan aparatur yang berkualifikasi unggul.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka pencapaian misi yang tertuang dalam RPJMD maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021
sebagai berikut :
Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Yang Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
dan Kualitas Layanan Publik yang Berbasis
Teknologi Informasi
Indikator Kinerja :
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
5. Persentase Pemenuhan e-government
Tujuan 2 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dengan pengembangan sektor-sektor
unggulan daerah
Indikator :
1. Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB
2. Persentase kontribusi sektor industri terhadap
PDRB
3. Persentase kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB

2. Menurunnya kesenjangan antar wilayah
Indikator :
1. Indeks Gini Rasio
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja
Indikator :
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
4. Meningkatnya Investasi
Indikator :
1. Jumlah realisasi investasi
Tujuan 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
Sasaran : 1. Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan
Pendidikan
Indikator :
1. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
2. Angka Rata-rata lama sekolah
3. Angka Kelulusan SD, SLTP, SLTA
4. Angka Melanjutkan (AM) Sekolah ke jenjang
lebih tinggi
Tujuan 4 : Mewujudkan terciptanya nilai-nilai budaya sesuai kearifan lokal
Sasaran : 1. Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan
budaya
Indikator :
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
Tujuan 5 : Mewujudkan masyarakat Pakpak Bharat yang sehat
Sasaran : 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indikator :
1. Umur Harapan Hidup
2. Persentase penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan
3. Cakupan peserta KB
Tujuan 6 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial dan
Ekonomi
Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur
Ekonomi
Indikator :
1. Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik
2. Persentase cakupan panjang jalan yang
memiliki Drainase
3. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi
baik
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur
Sosial
Indikator :
1. Persentase permukiman bersanitasi baik

2. Rasio Rumah layak huni
3. Cakupan layanan air bersih
Tujuan 7 : Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat
Sasaran : 1. Menurunnya angka Kemiskinan dan meningkatnya
kesejahteraan sosial
Indikator :
1. Tingkat kemiskinan
2. Persentase penanganan penyandang masalah
3. Persentase penduduk miskin yang menjadi
peserta jaminan kesehatan
Tujuan 8 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan
Sasaran : Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan dan
Kesehatan
Indikator :
1. Institusi Pendidikan Tinggi yang menjadi pusat
pengembangan ilmu berkeahlian khusus
2. Balai Pendidikan dan Pelatihan yang
berkualifikasi unggul
3. Lembaga yang menangani penyakit tertentu

Tabel 2.1 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat
VISI : TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL
DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK
BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA
MISI
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
Uraian
Indikator
Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
1 2 3 4 5
1. Melanjutkan
peningkatan
kinerja aparatur
pemerintah,
meliputi
manajemen
pemerintahan
yang
professional,
kepemimpinan
yang amanah
dan pelayanan
publik yang
berkualitas
1. Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik dan
Bersih Yang
Berbasis
Teknologi
Informasi
Indeks
Reformasi
Birokrasi
1. Meningkatnya
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah dan
Kualitas
Layanan Publik
yang Berbasis
Teknologi
Informasi
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2. Nilai Hasil
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
3. Nilai Hasil
Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
4. Opini BPK
terhadap laporan
keuangan daerah
5. Persentase
Pemenuhan e-
goverment
2. Meningkatkan
pemberdayaan
ekonomi
1 Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi yang
Laju
pertumbuhan
1. Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi yang
1. Persentase
kontribusi sektor
pertanian

masyarakat yang
berkualitas yang
berbasis pada
sumber daya
alam lokal
berkualitas ekonomi (LPE) berkualitas
dengan
pengembangan
sektor-sektor
unggulan
daerah
terhadap PDRB
2. Persentase
kontribusi sektor
industri terhadap
PDRB
3. Persentase
kontribusi sektor
perdagangan
terhadap PDRB
2. Meningkatnya
Kesempatan
Kerja
1. Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
3. Meningkatnya
Investasi
1. Jumlah realisasi
investasi
3. Meningkatkan
sumberdaya
manusia yang
berdaya saing
tinggi yang
dilandasi budaya
Pakpak dan
ketakwaan pada
Tuhan Yang
Maha Esa
1. Meningkatkan
akses dan
kualitas
pendidikan
Angka
Harapan Lama
Sekolah
1. Meningkatnya
Akses dan
kualitas
Layanan
Pendidikan
1. Angka Harapan
Lama Sekolah
(Tahun)
2. Angka Rata-rata
lama sekolah
3. Angka Kelulusan
SD, SLTP, SLTA
4. Angka
Melanjutkan
(AM) Sekolah ke
jenjang lebih
tinggi
2. Mewujudkan
terciptanya
nilai-nilai
budaya sesuai
kearifan lokal
Persentase
Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
1. Meningkatnya
pelestarian nilai
dan
pengelolaan
budaya
1. Penyelenggaraan
festival seni dan
budaya
2. Persentase
Benda, Situs dan

dilestarikan Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
4. Meningkatkan
derajat kesehatan
melalui
pelayanan dan
fasilitas
kesehatan yang
prima terutama
untuk ibu dan
anak dalam
mewujudkan
generasi emas
Pakpak Bharat
1. Mewujudkan
masyarakat
Pakpak Bharat
yang sehat
Umur Harapan
Hidup
1. Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat
1. Umur Harapan
Hidup
2. Persentase
penduduk yang
telah terjamin
pemeliharaan
kesehatan
3. Cakupan peserta
KB
5. Mengembangkan
infrastruktur
untuk
mendorong
percepatan
pertumbuhan
ekonomi dan
memperlancar
aksesibilitas
antar wilayah
serta
meningkatkan
pemanfaatan
teknologi dan
informatika
secara luas
1. Meningkatkan
Kuantitas dan
Kualitas
Infrastruktur
Sosial dan
Ekonomi
Persentase
jaringan jalan
dalam kondisi
baik
1. Meningkatnya
cakupan dan
kualitas
Infrastruktur
Ekonomi
1. Persentase
jaringan jalan
dalam kondisi
baik
2. Persentase
cakupan panjang
jalan yang
memiliki
Drainase
3. Persentase irigasi
kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio Rumah
layak huni
2. Meningkatnya
cakupan dan
kualitas
Infrastruktur
Sosial
1. Persentase
permukiman
bersanitasi baik
2. Rasio Rumah
layak huni
3. Cakupan layanan
air bersih

2. Peningkatan
kualitas
Hidup
Masyarakat
Tingkat
kemiskinan
1. Menurunnya
angka
Kemiskinan dan
meningkatnya
kesejahteraan
sosial
1. Tingkat
kemiskinan
2. Persentase
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
3. Persentase
penduduk miskin
yang menjadi
peserta jaminan
kesehatan
1. Menurunnya
kesenjangan
antar wilayah
1. Indeks Gini Ratio
6. Menjadi sentra
pendidikan dan
kesehatan yang
unggul di
Provinsi
Sumatera Utara
1. Mewujudkan
Aksesibilitas
dan Kualitas
Pendidikan,
Kesehatan
Jumlah
Lembaga
Pendidikan
dan Kesehatan
beroperasi
yang unggul
1. Meningkatnya
Akses
Pelayanan
Pendidikan dan
Kesehatan
1. Institusi
Pendidikan
Tinggi yang
menjadi pusat
pengembangan
ilmu berkeahlian
khusus
2. Balai Pendidikan
dan Pelatihan
yang
berkualifikasi
unggul
3. Lembaga yang
menangani
penyakit tertentu

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat berupaya menjalankan roda pemerintahan dengan
sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan
mengacu pada motto daerah yang sangat luhur yakni “Bage Ate Rejeki, Bage
Tennah Sodip” yang bermakna bahwa dalam melakukan setiap pekerjaan
(pembangunan) masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat berupaya
mengembangkan keselarasan antara hati dan jiwa. Sejalan dengan itu ditetapkan
pula Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 yaitu “Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing
Daerah”. Tema pembangunan ini menjadi rujukan stakeholder baik pemerintah,
dunia usaha maupun masyarakat pada semua tingkatan untuk mensukseskan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 adalah sebagai tabel
berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
2 4 5
1. Meningkatkan Tata
Kelola
Pemerintahan Yang
Baik dan Bersih
Yang Berbasis
Teknologi Informasi
1. Meningkatnya
Akuntabilitas Instansi
Pemerintah dan Kualitas
Layanan Publik yang
Berbasis Teknologi
Informasi
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
2. Nilai Hasil Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(EKPPD)
3. Nilai Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP)
4. Opini BPK terhadap
laporan keuangan
daerah
5. Persentase Pemenuhan
e-goverment
2. Mewujudkan
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas
1. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dengan
pengembangan sektor-
sektor unggulan daerah
1. Persentase kontribusi
sektor pertanian
terhadap PDRB
sektor industri terhadap
PDRB
sektor perdagangan

terhadap PDRB
2. Menurunnya
kesenjangan antar
wilayah
1. Indeks Gini Rasio
3. Meningkatnya
Kesempatan Kerja
1. Tingkat pengangguran
terbuka (TPT)
4. Meningkatnya Investasi 1. Jumlah realisasi
investasi
3. Meningkatkan
akses dan kualitas
pendidikan
1. Meningkatnya Akses dan
kualitas Layanan
Pendidikan
1. Angka Harapan Lama
Sekolah (Tahun)
2. Angka Rata-rata lama
sekolah
3. Angka Kelulusan SD,
SLTP, SLTA
4. Angka Melanjutkan
(AM) Sekolah ke jenjang
lebih tinggi
4. Mewujudkan
terciptanya nilai-
nilai budaya sesuai
kearifan lokal
1. Meningkatnya
pelestarian nilai dan
pengelolaan budaya
1. Penyelenggaraan
festival seni dan budaya
2. Persentase Benda, Situs
dan Kawasan Cagar
Budaya yang
dilestarikan
5. Mewujudkan
masyarakat Pakpak
Bharat yang sehat
1. Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
1. Umur Harapan Hidup
2. Persentase penduduk
yang telah terjamin
pemeliharaan

kesehatan
3. Cakupan peserta KB
6. Meningkatkan
Kuantitas dan
Kualitas
Infrastruktur Sosial
dan Ekonomi
1. Meningkatnya cakupan
dan kualitas Infrastruktur
Ekonomi
1. Persentase jaringan
jalan dalam kondisi baik
2. Persentase cakupan
panjang jalan yang
memiliki Drainase
3. Persentase irigasi
kabupaten dalam
kondisi baik
2. Meningkatnya cakupan
dan kualitas Infrastruktur
Sosial
1. Persentase permukiman
bersanitasi baik
2. Rasio Rumah layak huni
3. Cakupan layanan air
bersih
7. Peningkatan
kualitas Hidup
Masyarakat
1. Menurunnya angka
Kemiskinan dan
meningkatnya
1. Tingkat kemiskinan
2. Persentase penanganan
penyandang masalah
3. Persentase penduduk
miskin yang menjadi
peserta jaminan
kesehatan
8. Mewujudkan
Aksesibilitas dan
Kualitas Pendidikan,
Kesehatan
1. Meningkatnya Akses
Pelayanan Pendidikan
dan Kesehatan
1. Institusi Pendidikan
Tinggi yang menjadi
pusat pengembangan
ilmu berkeahlian khusus

2. Balai Pendidikan dan
Pelatihan yang
berkualifikasi unggul
3. Lembaga yang
menangani penyakit
tertentu
2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring
dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen
bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja
ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat 2016.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana
Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana
Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 ada pada Lampiran 1.

2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau
sanksi.
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik yang
Berbasis Teknologi Informasi
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2017
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 80
Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Nilai
3,01
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai
70,40
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Opini WTP

Persentase Pemenuhan e-goverment Persen 65
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan pengembangan
sektor-sektor unggulan daerah
Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB
Persen 56,35
Persentase kontribusi sektor industri terhadap
PDRB
Persen 0,25
Persentase kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
Persen 10, 56
Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kesempatan Kerja
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Persen 2,20
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Investasi
Jumlah realisasi investasi Rp. (Milyar) 270

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 14,16
Angka Rata-rata lama sekolah Tahun 9,76
Angka Kelulusan SD, SLTP, SLTA Persen 100
Angka Melanjutkan (AM) Sekolah ke jenjang
lebih tinggi
Persen 100
Sasaran Strategis 6
Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 5
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
Persen 20
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Umur Harapan Hidup Tahun 65,12
Persentase penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan
Persen 85
Cakupan peserta KB Persen 79

Sasaran Strategis 8
Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur Ekonomi
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 75,62
Persentase cakupan panjang jalan yang
memiliki Drainase
Persen 44,61
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persen 58,23
Sasaran Strategis 9
Meningkatnya cakupan dan kualitas Infrastruktur Sosial
Persentase permukiman bersanitasi baik Persen 15
Rasio Rumah layak huni Persen 50
Cakupan layanan air bersih Persen 70
Sasaran Strategis 10
Menurunnya angka Kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sosial
Tingkat kemiskinan Persen 9,97
Persentase penanganan penyandang masalah
Persen 71,92
Persentase penduduk miskin yang menjadi
peserta jaminan kesehatan
Persen 80

Sasaran Strategis 11
Menurunnya kesenjangan antar wilayah
Indeks Gini Ratio Indeks 0,2974

BAB III Akuntabilitas Kinerja 54
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berupaya mewujudkan kewajiban
akuntabilitas dimaksud melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2016.
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja
pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali
70 s/d <85 : Baik
55 s/d < 70 : Cukup
0 s/d< 55 : Kurang
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian
kinerja sebesar 100.
Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 0.
Gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tingkat pencapaian program dan
kegiatan dapat diketahui dengan membandingkan rencana kinerja dengan
realisasinya berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kemudian atas hasil
pengukuran pencapaian sasaran dan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran strategis yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan.

Tujuan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat telah ditetapkan dan
dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa
arah pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat telah disusun dalam suatu kebijakan
yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat
menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan
pembangunan itu sendiri.
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017
Pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah
menetapkan 12 (dua belas) sasaran yang akan dicapai dengan penetapan
program dan kegiatan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Keduabelas sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 32 (tiga puluh dua)
indikator kinerja.
Secara umum Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021.
Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 8 (delapan) Tujuan dan 12 (dua
belas) sasaran, dengan 32 (tiga puluh dua) indikator sasaran. Misi I terdapat 1
tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran
dan 5 indikator kinerja, Misi III terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator
kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi V
terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 10 indikator kinerja, Misi VI terdapat 1 tujuan,
1 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016–2021, maka capaian
sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
➢ Misi I terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja;
➢ Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
➢ Misi III terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja;
➢ Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja;
➢ Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 10 indikator kinerja;
➢ Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja.
(12 sasaran strategis dan 32 Indikator Kinerja Utama).
Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Sasaran
NO. MISI JUMLAH
TUJUAN
JUMLAH
SASARAN
JUMLAH
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
PENCAPAIAN
INDIKATOR
SASARAN
1 Misi 1 1 1 5 BS=3, B =, C =, K=,
2 Misi 2 1 3 5 BS=3, B=2, C =, K=,
3 Misi 3 2 2 6 BS=5, B=, C =, K=1,
4 Misi 4 1 1 3 BS=2, B=, C =, K =,
5 Misi 5 2 4 10 BS=9, B=, C =, K =1,
3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017
Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di
atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada
indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-
masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas
Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik yang Berbasis Teknologi
Informasi
Indikator
Sasaran
Satuan
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
Nilai 75 80 106,67 80 76,90 96,13
2. Nilai Hasil
Evaluasi
Kinerja
Penyelengg
araan
Pemerintaha
n Daerah
(EKPPD)
Nilai 2,9 2,97 102,41 3,01 3,13 103,99
3. Nilai Hasil
Evaluasi
Akuntabilita
s Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Nilai 55,70 55,26 99,21 70,40 Hasil
belum
keluar
-
4. Opini BPK
terhadap
laporan
keuangan
daerah
Opini WTP WTP 100 WTP Hasil
belum
keluar
-
5. Persentase
Pemenuhan
e-
goverment
Persen - - - 65 71,12 109,42
Rata-rata
capaian
kinerja
- -

✓ Realisasi capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar
76,90 dari target 80 sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 96,13%.
✓ Realisasi capaian target indikator Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah sebesar 3,13 dari target 3,01 sehingga
capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 103,99%.
✓ Realisasi capaian target indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) atas pelaksanaan kinerja tahun 2017 hasil belum
keluar dikarenakan menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
✓ Realisasi capaian target indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
tahun 2017 hasil belum keluar dikarenakan pemeriksaan atas laporan keuangan
daerah belum dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase Pemenuhan e-government dihitung
berdasarkan ketersediaan prasarana dan sarana penggunaan e-government
yang terdiri dari tersedianya koneksi jaringan internet ( Fiber Optic) dan aplikasi
e-government. Aplikasi e-government yang tersedia sebanyak 15 aplikasi namun
yang sudah dapat digunakan adalah sebanyak 13 aplikasi.
Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dengan pengembangan sektor-sektor unggulan
daerah
Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Persentase
kontribusi
sektor
Persen 56,49 57,20 101,26 56,35 63,07** 111,93

pertanian
terhadap PDRB
2. Persentase
kontribusi
sektor industri
terhadap PDRB
Persen 0,23 0,21 91,30 0,25 0,18** 72
3. Persentase
kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap PDRB
Persen 10,45 10,16 97,22 10, 56 10,51** 99,53
Rata-rata
capaian kinerja
96,59 94,49
**Data saat sementara
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB menggunakan data sementara dihitung berdasarkan Jumlah
kontribusi PDRB dari sektor pertanian dibagi Jumlah total PDRB dikali 100%.
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian adalah 452.784,11 dibagi Jumlah
total PDRB adalah 717.891,17 dikali 100% sehingga realisasi target adalah
sebesar 63,07%.
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase kontribusi sektor industri terhadap
PDRB menggunakan data sementara dihitung berdasarkan Jumlah kontribusi
PDRB dari sektor industri adalah 1.336,18 dibagi Jumlah total PDRB adalah
717.891,17 dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar 0,18%.
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB menggunakan data sementara dihitung berdasarkan Jumlah
kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi Jumlah total PDRB dikali 100%.
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan adalah 75.475,15 dibagi

Jumlah total PDRB adalah 717.891,17 dikali 100% sehingga realisasi target
adalah sebesar 10,51%.
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kesempatan Kerja
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Tingkat
pengangguran
terbuka (TPT)
Persen 2,30 3,04 75,66 2,20 0,23 956,52
Rata-rata
capaian kinerja
75,66 956,52
✓ Realisasi capaian target indikator Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung
berdasarkan Jumlah pengangguran dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100%.
Jumlah pengangguran adalah 430 dibagi Jumlah angkatan kerja adalah 26.149
dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar 0,23%.
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Investasi
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Jumlah
realisasi
investasi
Milyar 266 209,77 78,86 270 214,3 79,37
Rata-rata
capaian kinerja
78,86 79,37

Capaian indikator kinerja, Jumlah Realisasi Investasi sebesar 214,3 Milyar atau
sebesar 79,37% dari target yang ditetapkan sebesar 270 Milyar.
✓ Penyebab tidak tercapaianya target adalah :
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
tingkat disiplin untuk melaksanakan tugas kedinasan pada saat jam dinas;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan kompetensinya;
3. Masih minimnya tenaga IT di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) Kabupaten Pakpak Bharat.
✓ Solusi/alternatif yang telah dilakukan dan langkah-langkah yang diambil untuk
mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengikuti
workshop, bimtek dan ikut sertakan diklat teknis pelayanan penanaman
modal dan perizinan;
2. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan khusus ditenaga IT;
3. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan
yang lebih maksimal khusus di penanaman modal dan perizinan dan
melakukan pemeliharaan sarana yang ada.
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Akses dan kualitas
Layanan Pendidikan
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Angka
Harapan Lama
Sekolah
Tahun 13,98 13,98 100 14,16 14,16 100

(Tahun)
2. Angka Rata-
rata lama
sekolah
Tahun 8,64 8,64 100 9,76 9,76 100
3. Angka
Kelulusan
a. SD/MI
b. SMP/MTs
Persen
Persen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4. Angka
Melanjutkan
(AM) Sekolah
ke jenjang
lebih tinggi
(SD/MI ke
SMP/MTs)
Persen 100 90,47 90,47 100 112,22 112,22
Rata-rata
capaian kinerja
97,62 102,56
✓ Realisasi capaian target indikator Angka Kelulusan :
1. SD/MI dihitung berdasarkan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI dikali 100%. Jumlah
lulusan pada jenjang SD/MI adalah 1.203 orang dibagi Jumlah siswa tingkat
tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya adalah 1.203
orang dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar 100%.
2. SMP/MTs dihitung berdasarkan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs dibagi
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran
sebelumnya dikali 100%. Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs adalah 1.047
orang dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada
tahun ajaran sebelumnya adalah 1.047 orang dikali 100% sehingga realisasi
target adalah sebesar 100%.

✓ Realisasi capaian target indikator Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs dihitung berdasarkan Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang
SMP/MTs dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
dikali 100%. Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs adalah 1.350
orang dibagi Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya
adalah 1.203 orang dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar
112,22%.
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya pelestarian nilai
dan pengelolaan budaya
Indikator
Sasaran
Satuan
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Penyelenggar
aan festival
seni dan
budaya
Jumlah 5 1 20 5 4 80
2. Persentase
Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
dilestarikan
Persen 20 35 175 20 6 30
Rata-rata
capaian
kinerja
97,5 55
✓ Realisasi capaian target indikator Penyelenggaraan festival seni dan budaya
dihitung berdasarkan jumlah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2017 adalah 4 (empat) festival
yaitu :
1. Festival Tari Kreasi dan Seni;
2. Lomba Cipta Lagu Pakpak;
3. Pesta Oang-Oang;
4. Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan dihitung berdasarkan Jumlah benda, situs dan Kawasan
cagar budaya yang dilestarikan dibagi Total benda, situs dan Kawasan yang
dimiliki daerah dikali 100%. Jumlah benda, situs dan Kawasan cagar budaya
yang dilestarikan adalah 3 dibagi Total benda, situs dan Kawasan yang dimiliki
daerah adalah 50 dikali 100% sehingga realisasi target adalah 6%.
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Umur Harapan
Hidup
Tahun 64,98 64,95 99,95 65,12 Hasil
belum
keluar
2. Persentase
penduduk
yang telah
terjamin
pemeliharaan
kesehatan
Persen 84 94,40 112,38 85 96,12 113,08
3. Cakupan
peserta KB
Persen 75,50 75,50 100 79 72,70 92,03

Rata-rata
capaian kinerja
104,11 102,56
✓ Realisasi capaian target indikator Umur Harapan Hidup untuk tahun 2017 hasil
survei dari Badan Pusat Statistik belum keluar;
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase penduduk yang telah terjamin
pemeliharaan kesehatan dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk yang Memiliki
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dibagi Jumlah Penduduk pada satu tahun
tertentu dikali 100%. Jumlah penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan
kesehatan adalah 48.060 orang dibagi Jumlah penduduk pada satu tahun
tertentu adalah 50.000 orang dikali 100% sehingga hasil capaiannya adalah
sebesar 96,12%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian
kinerja tahun 2017 adalah 113,08 % dengan kategori sangat baik.
✓ Realiasi capaian target indikator Cakupan peserta KB aktip dihitung berdasarkan
jumlah pasangan usia subur sebanyak 7.444 PUS dibagi jumlah peserta KB Aktif
sebanyak 5.414 orang dikali 100% sehingga hasil capainnya adalah sebesar
72.70%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 maka capaian kinerja
tahun 2017 adalah 92,03% dengan kategori sangat baik. Faktor pendorong
tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain
pelayanan di KKB dan RSKIA, KKB Swasta BPPKB Juga mengadakan Pelayanan KB
Keliling dan Pelayanan dengan dinas instansi terkait seperti TNI dan unsur
masyarakat lainnya.

Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya cakupan dan
kualitas Infrastruktur Ekonomi
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Persentase
jaringan jalan
dalam kondisi
baik
Persen 73, 21 73,21 100 75,62 74,67 98,74
2. Persentase
cakupan
panjang jalan
yang memiliki
Drainase
Persen 42,80 45 105,14 44,61 45 100,87
3. Persentase
irigasi
kabupaten
dalam kondisi
baik
Persen 50,90 50,90 100 58,23 52,63 90,38
Rata-rata
capaian kinerja
101,71 96,66
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik
dihitung berdasarkan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut dikali 100%. Panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik adalah 465,325 Km dibagi Panjang seluruh jalan
kabupaten di daerah tersebut adalah 623,179 Km dikali 100% sehingga realisasi
target adalah sebesar 74,67%.
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi
baik dihitung berdasarkan Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas
irigasi kabupaten dikali 100%. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah

4.079 Ha dibagi Luas irigasi kabupaten adalah 7.749 Ha dikali 100% sehingga
realisasi target adalah 52,63%.
Tabel 3.10 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya cakupan dan
kualitas Infrastruktur Sosial
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Persentase
permukiman
bersanitasi
baik
Persen 10,59 18,65 176,11 15 86,70 578
2. Rasio Rumah
layak huni
Persen 40 83,74 209,35 50 84,65 169,3
3. Cakupan
layanan air
bersih
Persen 60 55,08 91,8 70 72,99 104,27
Rata-rata
capaian kinerja
159,09 283,86
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase permukiman bersanitasi baik dihitung
berdasarkan Jumlah rumah tangga ber sanitasi dibagi Jumlah total rumah tangga dikali
100%. Jumlah rumah tangga ber sanitasi adalah 12.334 dibagi Jumlah total rumah
tangga adalah 14.226 dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar 86,70%.
✓ Realisasi capaian target indikator Rasio Rumah layak huni dihitung berdasarkan Jumlah
rumah layak huni dibagi Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda dikali 100%. Jumlah
rumah layak huni adalah 12.043 dibagi Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda adalah
14.226 dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar 84,65%.
✓ Realisasi capaian target indikator Cakupan layanan air bersih dihitung berdasarkan
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikali

100%. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih adalah 10.384 dibagi Jumlah seluruh
rumah tangga adalah 14.226 dikali 100% sehingga realisasi target adalah sebesar
72,99%.
Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya angka Kemiskinan
dan meningkatnya kesejahteraan sosial
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Tingkat
kemiskinan
Persen 10,67 10,72 99,53 9,97 10,53 94,68
2. Persentase
penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
Persen 66,09 5,30 8,02 71,92 1,59 2,09
3. Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Dasar
Masyarakat
Miskin
Persen 41 94,40 230,24 80 96,12 120,15
Rata-rata
capaian kinerja
112,60 72,31
✓ Realisasi capaian target indikator Persentase penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial dihitung berdasarkan Jumlah PMKS yang diberikan bantuan
dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dikali 100%. Jumlah
PMKS yang diberikan bantuan adalah 190 orang dibagi Jumlah PMKS yang
seharusnya menerima bantuan adalah 11.950 orang dikali 100% sehingga
realisasi target adalah sebesar 1,59%.

✓ Realisasi capaian target indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin dihitung berdasarkan Jumlah kunjungan pasien miskin di
Sarkes Strata 1 dibagi Jumlah seluruh masyarakat miskin dikali 100%. Jumlah
kunjungan pasien miskin di Sarkes Strata 1 adalah 10.661 dibagi Jumlah seluruh
masyarakat miskin adalah 22.770 dikali 100% sehingga realisasi target adalah
sebesar 46,82%.
Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya kesenjangan antar
wilayah
Tahun 2016 Capaian
Kinerja
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun
2017
(%)
1. Indeks Gini
Rasio
Indeks 0,2998 0,264 88,06 0,2974 0,256 86,08
Rata-rata
capaian kinerja
88,06 86,08
3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2017, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 529.783.022.666,00. Berpedoman
pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2016 – 2021 diarahkan kepada:
1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
2. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak
3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari
sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam
pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.
RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode lima tahun setelah Bupati dilantik pada tanggal 17 Februari 2016,
yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak
Bharat pada Tahun 2016 – 2021 harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis, dan berkesinambungan. RPJMD Tahun 2016 – 2021 disusun dengan
tujuan sebagai berikut :
1. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran
pembangunan periode tahun 2016 – 2021, yang disertai dengan program
prioritas untuk masing-masing OPD dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
2. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta
pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2016 – 2021;
dan

3. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi
pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2016 – 2021.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-
masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016 – 2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah
yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah
berdasarkan kondisi dan potensi daerah.
Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan
umum keuangan / anggaran diarahkan dalam 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :
alokasi, distribusi dan stabilisasi.
a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang
tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat
publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan
infrastruktur;
b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan,
keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi
penanganan masalah kemiskinan
pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan
pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2016-2021
pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi
pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat
dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan daerah,
diarahkan kepada:
a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan
pendapatan daerah;
b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas
Umum Daerah;
d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber - sumber pendapatan
daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah,
termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga;
e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan
atau organisasi penghasil.
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber - sumber pendapatan
daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi
masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak diversifikasi sumber
pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko
dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat
lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang
berbagai tindakan yang dapat menggali sumber - sumber pendapatan
daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.

LKIP2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to LKIP2017

Similar to LKIP2017 (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

LKIP2017