Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan prima kependudukan, keterangan usaha, ahli waris, dan domisili perusahaan. Pelayanan prima harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas serta waktu penyelesaian yang cepat. Kependudukan meliputi jumlah, struktur, dan kualitas penduduk. Persyaratan keterangan usaha antara lain akte notaris dan KTP direktur. Ahli waris hanya bisa keluarga darah atau suami
2. Pelayanan Prima
Fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah
yaitu:
Environmental Service
Development Service
Protective Service
Standard pelayanan prima, diantaranya:
1. Dasar hukum
2. Prosedur pelayanan
3. Produk pelayanan
4. Waktu penyelesaian
5. Biaya pelayanan
3. Kependudukan
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan,
kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang
menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang
meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial,
ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk
mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang
bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
4. Keterangan Usaha
Persyaratan membuat surat keterangan usaha :
• Akte Notaris Pendirian dan/atau Perubahan
(jika ada)
• KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan
• Kartu Keluarga Direktur/Penanggung Jawab
Perusahaan
• Surat Pengantar dari RT/RW (jika Kantor di
Rumah/Ruko)
• Surat Keterangan Domisili dari Pengelola
Gedung (jika di Komplek Perkantoran)
• PBB tahun terakhir dan Surat Sewa (jika
Kantor sewa)
5. Ahli Waris
Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan
adalah:
• 1. Harta Waris baru terbuka (dapat
diwariskan kepada pihak lain) apabila
terjadinya suatu kematian. (Pasal 830
KUHPerdata);
• 2. Adanya hubungan darah di antara
pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami
atau isteri dari pewaris. (Pasal 832
KUHPerdata), dengan ketentuan mereka
masih terikat dalam perkawinan ketika
pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau
mereka sudah bercerai pada saat pewaris
meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut
bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
6. Domisili Perusahaan
Dokumen untuk membuat domisili
perusahaan:
1. Surat permohonan
2. Akta pendirian perusahaan
3. Fotocopy KTP penanggung
jawab perusahaan
4. Surat keterangan domisili
gedung
