Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.

1. PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Disampaikan oleh:
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Banda Aceh, September 2014

2. 2
OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak
lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 2 ayat (2) UU No 21 Th 2011
Status OJK

3. Visi
&
Misi
OJK
Mewujudkan
terselenggaran
ya seluruh
kegiatan di
dalam sektor
jasa keuangan
secara teratur,
adil, transparan
dan akuntabel
Menjadi lembaga
pengawas industri jasa
keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat,
dan mampu mewujudkan
industri jasa keuangan
menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya
saing global dan dapat
memajukan kesejahteraan
umum
Mewujudkan
sistem
keuangan
yang tumbuh
secara
berkelanjutan
dan stabil
Melindungi
kepentingan
konsumen
dan
masyarakat
3

4. Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan
Sektor Jasa Keuangan ke OJK
Periode 2012 Periode 2013 Periode 2014
Bapepam-LK
Fungsi pengaturan dan
pengawasan Pasar Modal dan
Industri Keuangan Non Bank
OJK
 Per 1 Januari 2013, Fungsi pengaturan
dan pengawasan Pasar Modal dan
Industri Keuangan Non Bank beralih
dari Bapepam-LK ke OJK
 Bapepam-LK dibubarkan
Bank
Indonesia
Fungsi pengaturan dan
pengawasan Perbankan
 Per 1 Januari 2014, Fungsi
pengaturan dan pengawasan
Perbankan beralih dari Bank
Indonesia ke OJK
 Bank Indonesia menjalankan
fungsi otoritas moneter dan
sistem pembayaran
4

5. Tugas OJK
Pasar Modal
5
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor:
Pasal 6 UU No 21 Th 2011
Perasuransian,
Dana Pensiun,
Lembaga
Pembiayaan,
dan Lembaga
Jasa Keuangan
Lainnya
Perbankan

6. Ruang Lingkup IKNB
Ruang Lingkup IKNB berdasarkan UU OJK terdiri dari:
 Perasuransian
 Dana Pensiun
 Lembaga Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan
Infrastruktur
 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya:
Pergadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lain yang dinyatakan diawasi OJK
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan Lembaga Keuangan Mikro)
6 6

7. Struktur Aset antara Bank & IKNB Di Sejumlah Negara
Negara Aset Perbankan dalam
Sistem Keuangan
Rp 4.262 Triliun
Aset IKNB dalam
Sistem Keuangan
Japan 60.1% 39.9%
South Korea 69.9% 30.1%
Malaysia 69.5% 30.5%
Indonesia 78% 22%
 Pada tahun 2012, porsi aset IKNB dalam sistem keuangan hanya 22 %, jauh
lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya
 Porsi aset IKNB dalam sistem keuangan sangat penting untuk bertambah
dalam rangka menciptakan sistem keuangan Indonesia yang lebih stabil
 Aset Bank per 2012 Rp 4.262T; aset IKNB per 2012 Rp1.164T
7

8. Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non Bank
8
Asuransi 142
(15%)
Dana Pensiun
264 (28%)
Jasa Penunjang
Lembaga Jasa
Keuangan
Lainnya 15
Lembaga
Pembiayaan
274 (29%)
(2%)
IKNB 263
(27%)
Total pelaku IKNB : 958*
*Jumlah pelaku tersebut belum termasuk LKM

9. Aset IKNB
(dalam Triliun Rupiah)
Keterangan:
*) Aset IKNB per 30 Juni 2014, kecuali Perasuransian dan Perusahaan Modal Ventura per 31 Mei 2014, Jasa
Penunjang per 31 Des 2013
9
No. Industri 2011 2012 2013
TW II
2014 *
1 Perasuransian 481,75 569,32 652,90 711,68
2 Dana Pensiun 142,03 158,37 162,06 174,24
3 Lembaga Pembiayaan 294,55 356,08 420,14 434,36
4 LJKL 62,44 75,79 96,06 105,09
5 Jasa Penunjang 2,43 3,49 4,29 4,24
Total Aset 983,20 1.163,05 1.335,45 1.429,61

10. Pelaku IKNB Syariah
10

11. Aset Asuransi Syariah
(dalam Triliun Rupiah)
11

12. Aset Pembiayaan Syariah
(dalam Triliun Rupiah)
12

13. ISU STRATEGIS
DAN
ARAH KEBIJAKAN IKNB

14. Lembaga Keuangan Mikro
 Latar Belakang:
• UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Mulai diberlakukan pada tahun 2015
• Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
 Program Kegiatan:
• Koordinasi dengan Kemendagri, Kemenkop dan UKM, dan BRI untuk
melakukan kegiatan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum
• Melakukan inventarisasi karakteristik dan perkembangan LKM yang
belum berbadan hukum
• pembangunan sistem aplikasi data base LKM (Sistem Informasi
Geografis LKM)
• Penyusunan peraturan pelaksanaan (PP dan POJK)
• Pelatihan Pengawas LKM (Pemda/Pemkot)
• Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU LKM dan Peraturan OJK
14

15. Pengembangan Asuransi Mikro
 Latar belakang:
• Kebutuhan akan adanya produk asuransi untuk masyarakat kelas
menengah ke bawah.
• Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk IKNB
khususnya asuransi.
 Program Kegiatan:
• Penyusunan peraturan terkait produk dan jaringan pemasaran asuransi
mikro.
• Pelatihan kepada perusahaan asuransi.
• Pilot project asuransi mikro.
• Penyusunan program public awareness asuransi mikro.
• Pelaksanaan Micro Insurance Market Place (MIMPI) sebagai upaya
mempertemukan supply dan demand asuransi mikro.
15

16. Pengembangan IKNB Syariah
 Latar Belakang:
• IKNB Syariah memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat.
• Porsi IKNB syariah terhadap IKNB secara keseluruhan masih sangat kecil.
• Saat ini belum terdapat rencana induk dalam pengembangan IKNB Syariah.
 Program Kegiatan:
• Penyusunan cetak biru Pengembangan IKNB Syariah;
• Pelaksanaan Seminar Internasional Tentang Pengembangan Jasa Keuangan
Syariah;
• Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait (DSN MUI, Asosiasi
Industri, Akademisi, Ormas) untuk membahas dan mensosialisasikan IKNB
Syariah.
• pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)
16

17. Program 1000 Aktuaris
 Latar Belakang:
• Jumlah aktuaris di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan
industri IKNB, khususnya asuransi dan dana pensiun.
• Perkembangan asuransi dan dana pensiun masih membutuhkan tambahan jumlah
aktuaris yang memadai.
• perlu diantisipasi masuknya tenaga aktuaris asing ke IKNB secara signifikan, pada
saat diimplementasikannya MEA tahun 2015.
 Program Kegiatan:
• Melanjutkan koordinasi dan sosialisasi ke perguruan tinggi dalam rangka
percepatan peningkatan jumlah aktuaris.
• Kegiatan seminar, pelatihan, FGD terkait aktuaria.
• Pelaksanaan program perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris.
17

18. Kapasitas Asuransi dan Reasuransi
 Latar Belakang:
• Kapasitas perusahaan asuransi untuk menahan risiko sendiri masih belum
optimal.
• Perusahaan reasuransi dalam negeri belum mampu menampung limpahan
risiko tersebut.
• Aliran premi ke luar negeri sangat besar sehingga menimbulkan defisit neraca
pembayaran.
 Program Kegiatan:
• Melanjutkan kajian terhadap upaya meningkatkan kapasitas asuransi dan
reasuransi
• Mendukung pendirian perusahaan asuransi yang berkapasitas besar (giant
reinsurance)
• Melaksanakan pemantauan terhadap implementasi rencana bisnis perusahaan
asuransi dan reasuransi
• Melaksanakan pemantauan terhadap perusahaan asuransi yang ditengarai
menyumbang defisit.
18

19. Penetapan Tarif Premi Asuransi
 Latar Belakang:
• Terdapat persaingan premi asuransi properti dan kendaraan bermotor yang
tidak sehat.
• Untuk mengurangi persaingan tidak sehat tersebut, perlu dilakukan penetapan
tarif premi asuransi properti dan kendaraan bermotor.
 Program Kegiatan:
• Penyusunan regulasi terkait penetapan tarif premi dan pengawasan
implementasi tarif premi.
• Pembentukan komite adhoc tarif premi yang terdiri dari komponen OJK dan
praktisi.
19

20. Pengembangan Dana Pensiun
 Latar Belakang:
• Jumlah peserta Dana Pensiun masih sangat kecil kecil yakni sekitar 3,5 juta
orang
• Dana yang dikelola industri Dana Pensiun masih sekitar 2% dari PDB dan
pertumbuhan investasi industri Dana Pensiun masih belum optimal.
• Peran Dana Pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang,
perlu ditingkatkan melalui investasi pada instrumen jangka menengah dan
jangka panjang.
 Program Kegiatan:
• Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemda, untuk sosialisasi dan
edukasi dana pensiun
• Melakukan perubahan peraturan investasi Dana Pensiun untuk memberikan
ruang gerak yang lebih memadai bagi Dana Pensiun untuk berinvestasi
• Mendorong Dana Pensiun mengalokasikan dananya pada instrumen jangka
panjang seperti SUN, obligasi korporasi penyertaan langsung dan property.
20

21. Penguatan Kegiatan Usaha
Perusahaan Pembiayaan Pada
Pembiayaan Sektor Riil (Infrastruktur
dan UKM)
 Latar Belakang:
• Perusahaan pembiayaan selama ini fokus hanya pada pembiayaan konsumen dan
leasing.
• Terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur
dan UKM.
• Perlu adanya perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan, terutama untuk
pembiayaan terhadap pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM).
 Program Kegiatan:
• Melakukan revisi PMK Nomor 84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dengan
menambahkan perluasan kegiatan usaha yang mencakup Pembiayaan Investasi,
Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.
• Disamping perluasan kegiatan usaha, juga akan ditambahkan pengaturan prudensial
antara lain terkait dengan permodalan, tingkat kesehatan keuangan, manajemen risiko
dan penerapan tata kelola yang baik.
21

22. Pengawasan BPJS
22
 Latar Belakang:
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial mengamanatkan pengawasan BPJS oleh OJK.
• Dalam rangka pelaksanaan tugas OJK untuk pengawasan BPJS, telah diterbitkan
POJK No. 5/POJK.05/2013.
 Program Kegiatan:
• Penyiapan peraturan pelaksanaan dan infrastruktur pengawasan (tenaga
pengawas, SOP Pengawasan dsb),
• Koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah
dan peraturan pelaksanaan lainnya

23. Risk Based Supervision IKNB
 Rule Based
Supervision
– Asuransi
– Pembiayaan
– Lembaga Jasa
Keuangan
Lainnya
 Risk Based
Supervision
– Dana Pensiun
23
SAAT INI
KE DEPAN
 Rule Based
Supervision
– Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya
 Risk Based
Supervision
– Dana Pensiun
– Asuransi
– Pembiayaan

24. 24
SiklusRBS
1.Pemahaman LJKNB
(memahami profil perusahaan,
kegiatan usaha dan kondisi keuangan
perusahaan)
2. Pengukuran dan
Pengkinian Tingkat Risiko
(Mengukur dan meng-update tingkat
risiko berdasarkan aktivitas
pengawasan)
4. Aktivitas Pengawasan
(Melakukan aktivitas pengawasan a.l:
pemeriksaan langsung, pemeriksaan
tidak langsung, rapat eksekutif)
3. Penetapan Status
Pengawasan
(Menentukan status pengawasan
berdasarkan tingkat risiko)

25. 25
Maksud dan Tujuan RBS
Mengidentifikasi risiko
utama yang dihadapi
entitas dan dampak
risiko tersebut
terhadap industri
Memfokuskan
perhatian dan
sumberdaya pengawas
pada risiko utama
tersebut
Maksud
Menilai tingkat risiko
dan kesehatan dari
Lembaga Jasa
Keuangan yang diawasi
Memberikan umpan
balik yang sesua
Menggunakan
kewenangan yang
dimiliki OJK untuk
melakukan intervensi
yang tepat bila
diperlukan
Tujuan

26. Rendah
Sedang
Rendah
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Normal
Pengawasan Intensif
Penyehatan
Restrukturisasi
DAMPAK
PROBABILITY
0 1 1,5 2 3 4
Overall Risk
26
Matrik RBS IKNB
Matrik RBS ini menjadi referensi dalam
menentukan tindakan pengawasan OJK
yang didasarkan pada tingkat dan dampak
risiko

27. Akhir Presentasi
Terima Kasih…