SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI
            DAN
      KEBIJAKAN OBAT
                  DISUSUN OLEH :
 1.   RINI SUNDARI         (10334020)
 2.   SUCI APRILIANI       (10334051)
 3.   SISKA NUR AISAH      (10334050)
 4.   WIDA MAULIDIYAH (10334038)
 5.   WINDA NOVRIANTI (10334056)
 6.   YUSTISIA R.           (10334003)

 DOSEN PEMBIMBING :
 Drs. Lili Musnelina, Msi,Apt.
PENGERTIAN
• Kebijakan
  aturan tertulis yang merupakan keputusan
  formal organisasi, mengatur perilaku dengan
  tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam
  masyarakat.
• Industri Farmasi
  perusahaan bisnis komersial yang focus dalam
  meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan
  obat, terutama dalam hal kesehatan.
• Obat
  semua bahan tunggal atau campuran yang
  dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian
  dalam dan luar tubuh guna
  mencegah, meringankan dan menyembuhkan
  penyakit.
KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI
 Kelompok kebijakan yang tujuan utamanya mendorong
  perkembangan industri dibidang farmasi.
 Industri dalam hal ini adalah sebagai ”sektor ekonomi”
  (bukan semata industri pengolahan/manufaktur).
 Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada
  umumnya berkembang lebih “pesat dibanding
  kebijakan iptek
 Sebagai contoh :
   - Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas
  tertentu
   - Penetapan harga dasar
   - Pengadaan oleh pemerintah serta program-program
  pemerintah sektoral
HUBUNGAN CPOB DENGAN
ISO DALAM INDUSTRI FARMASI
• CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk mamastikan
  agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang
  dikehendaki.
• Era perdagangan bebas, industri farmasi di Indonesia akan
  bersaing dengan industri farmasi dari negara lain maka
  penerapan CPOB saja belum cukup maka dari itu dituntut
  untuk memenuhi persyaratan yang berlaku secara
  internasional, salah satunya dengan mendapatkan sertifikat
  International Standard Operasional (ISO).
• Sertifikat ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan mutu dan
  memberikan kerangka kerja untuk pengolahan yang efektif
  dan dengan seri ISO 9000 sekaligus merupakan promosi
  pengembangan perdagangan.
• Sertifikat ISO 14000 merupakan sistem manajemen
  lingkungan, sistem ramah lingkungan yang menekankan pada
  dokumentasi dan penerapannya sebagai bukti obyektif dari
  jaminan mutu dengan seri ISO 14000.
DISTRIBUSI OBAT

                         PABRIK OBAT




                          PEDAGANG
                        BESAR FARMASI
                            (PBF)




      RUMAH SAKIT                                  BALAI     PRAKTEK
PBF                 APOTEK          TOKO OBAT
                                                PENGOBATAN   DOKTER




                             KONSUMEN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 HNA
                                  harga jual Apotik, Rumah Sakit
+ PPN                             dan Sarana Pelayanan Kesehatan
        harga jual Pabrik
        Obat dan atau             kepada konsumen dengan harga
        Pedagang Besar            yang tidak melebihi ketetapan
        Farmasi kepada            yang berlaku (Peraturan Menteri
        Apotik, Rumah             Kesehatan
                                  No069/Menkes/SK/II/2006)
        Sakit dan Sarana
        Pelayanan
        Kesehatan.          HET
                                  Latar belakang
                                  Banyaknya variasi harga obat yang
                                  beredar di apotik maupun di
                                  pasaran
                                  Untuk memberikan informasi
                                  harga obat yang benar dan
                                  transparan
• Kepmenkes No. 69/2006 tentang
                       Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label
                       Obat
       HET             •Kepmenkes No. 68/2006 tentang Pedoman
                       Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik
                       Pada Label Obat.



HNA+
PPN                                     HET
                                                     HNA + PPN 10% +
       Harga Netto Apotik +
                                                     MARGIN 25%
       Pajak Pertambahan
       Nilai (HNA + PPN)
Iklan dan Promosi
                       Biaya Bahan Baku Obat
Obat di Indonesia

               faktor penentu
                 harga obat



  Biaya Penjualan           Biaya Pabrik
KEBIJAKAN OBAT
• Landasan kebijakan yang ditetapkan oleh KONAS
  – Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan
    pengendalian obat, & peusahaan farmasi bertanggung jawab
    atas mutu obat sesuai dengan fungsinya..
  – Pemerintah bertanggung jawab atas
    ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial
    yang dibutuhkan masyarakat.
  – Pemerintah dan pelayan kesehatan bertanggungjawab untuk
    menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional.
  – Masyarakat berhak mendapatkan informasi obat yang benar.
  – Pemerintah mendorong terlaksananya penelitian dan
    pengembangan Obat yang mencakup aspek sistem(
    manajamen obat, manajemen SDM, penggunaan obat
    rasional, dan lain-lanin), komoditi obat, proses (pengembangan
    obat baru), kajian regulasi dan kebijakan.
  – Pemerintah dan semua pihak terkait bertanggungjawab atas
    ketersediaan SDM yang dapat menunjang pencapaian sasaran.
Rangkaian Dinamika Obat
Jaminan khasiat, keamanan dan mutu dengan SISPOM yang kuat

                       CPOB

khasiat                       RS     APOTEK            TOKO OBAT

aman

mutu

          Izin Edar



          DISTRIBUSI


                       Penggunaan Obat yang Rasional
           CDOB
Sasaran Kebijakan Obat yang
            ditetapkan KONAS
•   Pembiayaan Obat
•   Ketersediaan & pemerataan obat
•   Keterjangkauan
•   Seleksi obat esensial
•   Penggunaan obat yang rasional
•   Pengawasan obat
•   Pengawasan obat
•   Pengembangan SDM
•   Pemantauan dan evaluasi
OBAT PATEN
   Harga obat originator sangat mahal
                Mengapa?
Karena harus mengeluarkan biaya besar          Obat paten adalah obat yang baru
  untuk riset, antara lain uji pra klinik in    ditemukan berdasarkan riset dan
    vitro dan in vivo, uji pada hewan          memiliki masa paten yg tergantung
 coba, maupun uji klinik pada umumnya                 pada jenis obatnya.
    melibatkan ratusan hingga ribuan
                  subyek.




                                                    Menurut UU no 14 Th 2001,
     hak paten hanya 20 tahun                   masa berlaku hak paten di indonesia
            Mengapa?                           adalah 20 Tahun perusahaan lain tidak
 karena untuk pengembalian dana                  diperkenankan memproduksi dan
    yang digunakan untuk riset.                memasarkan obar serupa, kecuali jika
                                                 memiliki perjanjian khusus dengan
                                                           pemilik paten
OGB
                 (OBAT GENERIK BERLOGO)
              • Obat Generik Berlogo (OGB) merupakan program Pemerintah
Pendahuluan     Indonesia yang diluncurkan pada 1989


              • memberikan alternatif obat bagi masyarakat, yang dengan kualitas
  Tujuan        terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup


              • Awalnya, OGB diproduksi hanya oleh beberapa industri farmasi BUMN.
              • Pemerintah menetapkan bahwa setiap pabrik farmasi di Indonesia juga
                harus memproduksi beberapa obat-obatan generik (selain obat-obatan
Distributor
                bermerek) sebagai bentuk sumbangsih dalam mendukung program
                pemerintah yang menyehatkan masyarakat Indonesia dengan harga obat
                yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
OBAT ESENSIAL

 Obat        • Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan
               kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan
               tercantum dalam Daftar Obat Esensial (DOEN)
Esensial       yang ditetapkan Menkes.



             • Memiliki Benefit-risk ratio yg paling menguntungkan
               penderita
             • Mutu terjamin
             • Menguntungkan dalam hal kepatuhan pasien
             • Memiliki Benefit-Cost ratio yang tertinggi berdasarkan

Criteria       biaya langsung dan tidak langsung
             • Bila terdapat satu pilihan yang memiliki efek terapi
               serupa dipilih obat yang sifatnya paling banyak
               diketahui berdasarkan data ilmiah
             • Untuk obat kombinasi tetap, harus menunjukkan
               khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada
               masing - masing komponen
KEBIJAKAN OBAT MURAH
              • Juni 2007 pemerintah mengeluarkan suati kebijakan baru yaitu
Obat Seribu     adanya program obat seribu
              • bekerja sama dengan perusahaan obat yaitu PT. Indofarma




              • dokter yang turut mempromosikan obat murah masih sangat sedikit
   Factor     • Aksi borong obat murah oleh oknum perusahaan yang merasa tersaingi
              • Respon positif masyarakat belum diimbangi distribusi yang merata
Penghambat    • Masih kurangnya sosialisasi, distribusi yang merata, pengawasan
                ketat, dan ketegasan sikap terhadap oknum yang melanggar peraturan




              • ada 20 jenis obat dengan membawa nama Indo di depannya
                yai-tu Indo Obat Batuk dan Flu, Obat Flu, Ba-tuk
   Jenis        Berdahak, Asma, Pe-nurun Panas Anak, Penurun Pa-nas, Tambah
                Darah, Maag, Sakit Kepala, dan Indo Obat Batuk Cair
6.pp kebijakan obat

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiUlfah Hanum
 
Pengantar farmasi klinik
Pengantar farmasi klinikPengantar farmasi klinik
Pengantar farmasi klinikChafa Nick
 
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat RasionalPemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat RasionalErie Gusnellyanti
 
Pengantar farmakokinetika klinik-TDM
Pengantar farmakokinetika klinik-TDMPengantar farmakokinetika klinik-TDM
Pengantar farmakokinetika klinik-TDMTaofik Rusdiana
 
Pedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptisPedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptiseko_apt
 
Makalah tugas dan fungsi apoteker
Makalah tugas dan fungsi apotekerMakalah tugas dan fungsi apoteker
Makalah tugas dan fungsi apotekerAkira Sama
 
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Ulfah Hanum
 
Farmakologi kardiovaskuler
Farmakologi kardiovaskulerFarmakologi kardiovaskuler
Farmakologi kardiovaskulerocto zulkarnain
 
Distribusi Obat Dalam Tubuh
Distribusi Obat Dalam TubuhDistribusi Obat Dalam Tubuh
Distribusi Obat Dalam TubuhLilik Sholeha
 
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)Muhammad Taqwan
 
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKITMANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKITssusere6c40f
 
Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas
Mi 1   2. pengadaan obat di puskesmasMi 1   2. pengadaan obat di puskesmas
Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmasLinaNadhilah2
 
Farmakoterapi pendahuluan
Farmakoterapi pendahuluanFarmakoterapi pendahuluan
Farmakoterapi pendahuluanDnr Creatives
 
Autoimunitas power point
Autoimunitas power pointAutoimunitas power point
Autoimunitas power pointtristyanto
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012Zakiah dr
 

Was ist angesagt? (20)

Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar FarmasiPermenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
Permenkes RI No. 34 th 2014 Tentang Pedagang Besar Farmasi
 
Farmakologi
Farmakologi Farmakologi
Farmakologi
 
Pengantar farmasi klinik
Pengantar farmasi klinikPengantar farmasi klinik
Pengantar farmasi klinik
 
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat RasionalPemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional
 
Pengantar farmakokinetika klinik-TDM
Pengantar farmakokinetika klinik-TDMPengantar farmakokinetika klinik-TDM
Pengantar farmakokinetika klinik-TDM
 
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakitManajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
Manajemen Pengadaan Obat di rumah sakit
 
Pedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptisPedoman dasar-teknik-aseptis
Pedoman dasar-teknik-aseptis
 
Makalah tugas dan fungsi apoteker
Makalah tugas dan fungsi apotekerMakalah tugas dan fungsi apoteker
Makalah tugas dan fungsi apoteker
 
Interaksi obat
Interaksi obatInteraksi obat
Interaksi obat
 
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013
 
Farmakologi kardiovaskuler
Farmakologi kardiovaskulerFarmakologi kardiovaskuler
Farmakologi kardiovaskuler
 
Distribusi Obat Dalam Tubuh
Distribusi Obat Dalam TubuhDistribusi Obat Dalam Tubuh
Distribusi Obat Dalam Tubuh
 
Pedoman farmakoekonomi
Pedoman farmakoekonomiPedoman farmakoekonomi
Pedoman farmakoekonomi
 
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)
PENYAKIT INFEKSI (dr.Kurnia F.Jamil,M.Kes,Sp.PD-KPTI,FINASIM)
 
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKITMANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
MANAJEMEN FARMASI RUMAH SAKIT
 
Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas
Mi 1   2. pengadaan obat di puskesmasMi 1   2. pengadaan obat di puskesmas
Mi 1 2. pengadaan obat di puskesmas
 
Farmakoterapi pendahuluan
Farmakoterapi pendahuluanFarmakoterapi pendahuluan
Farmakoterapi pendahuluan
 
SWAMEDIKASI
SWAMEDIKASISWAMEDIKASI
SWAMEDIKASI
 
Autoimunitas power point
Autoimunitas power pointAutoimunitas power point
Autoimunitas power point
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 

Andere mochten auch

164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahanNana Akana
 
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratif
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratifPerbedaan pelayanan kesehatan kuratif
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratifLeni Yanti
 
Buku coklat reg obat 2011
Buku coklat reg obat 2011Buku coklat reg obat 2011
Buku coklat reg obat 2011kurniabanta
 
Kb 1 pemeriksaan darah
Kb 1 pemeriksaan darahKb 1 pemeriksaan darah
Kb 1 pemeriksaan darahpjj_kemenkes
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Operator Warnet Vast Raha
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsHenry Nobito
 
simulasi apotek
simulasi apotek simulasi apotek
simulasi apotek dwiariani
 
Buku doen 2015
Buku doen 2015 Buku doen 2015
Buku doen 2015 hersu12345
 
Kelompok 7 farmakologi
Kelompok 7 farmakologiKelompok 7 farmakologi
Kelompok 7 farmakologiAnis Solihah
 
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obat
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian ObatPrinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obat
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obatpjj_kemenkes
 
Modul farmakologi 2 kb 1.-
Modul farmakologi 2 kb 1.-Modul farmakologi 2 kb 1.-
Modul farmakologi 2 kb 1.-pjj_kemenkes
 
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)Shelfi Steiv
 
Konsep dasar farmakologi
Konsep dasar farmakologiKonsep dasar farmakologi
Konsep dasar farmakologiSuryadi Khaliq
 
Konsep Dasar Pemberian Obat
Konsep Dasar Pemberian ObatKonsep Dasar Pemberian Obat
Konsep Dasar Pemberian ObatvQhy
 

Andere mochten auch (20)

Obat
ObatObat
Obat
 
UU Farmasi 3
UU Farmasi 3UU Farmasi 3
UU Farmasi 3
 
164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan164798186 makalah-bidang-pemerintahan
164798186 makalah-bidang-pemerintahan
 
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratif
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratifPerbedaan pelayanan kesehatan kuratif
Perbedaan pelayanan kesehatan kuratif
 
Buku coklat reg obat 2011
Buku coklat reg obat 2011Buku coklat reg obat 2011
Buku coklat reg obat 2011
 
Kb 1 pemeriksaan darah
Kb 1 pemeriksaan darahKb 1 pemeriksaan darah
Kb 1 pemeriksaan darah
 
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
Kepmenkes 312 2013 daftar obat esensial nasional 2013
 
Pedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rsPedoman penyusunan formularium rs
Pedoman penyusunan formularium rs
 
simulasi apotek
simulasi apotek simulasi apotek
simulasi apotek
 
Buku doen 2015
Buku doen 2015 Buku doen 2015
Buku doen 2015
 
Kelompok 7 farmakologi
Kelompok 7 farmakologiKelompok 7 farmakologi
Kelompok 7 farmakologi
 
Cpob 2012
Cpob 2012Cpob 2012
Cpob 2012
 
Farmakologi kebidanan 1
Farmakologi kebidanan 1Farmakologi kebidanan 1
Farmakologi kebidanan 1
 
Kuliah farmako
Kuliah farmakoKuliah farmako
Kuliah farmako
 
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obat
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian ObatPrinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obat
Prinsip dan Peran Perawat Dalam Pemberian Obat
 
Modul farmakologi 2 kb 1.-
Modul farmakologi 2 kb 1.-Modul farmakologi 2 kb 1.-
Modul farmakologi 2 kb 1.-
 
Farmakologi dasar
Farmakologi dasarFarmakologi dasar
Farmakologi dasar
 
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)
Implikasi proses keperawatan dalam farmakologi (I)
 
Konsep dasar farmakologi
Konsep dasar farmakologiKonsep dasar farmakologi
Konsep dasar farmakologi
 
Konsep Dasar Pemberian Obat
Konsep Dasar Pemberian ObatKonsep Dasar Pemberian Obat
Konsep Dasar Pemberian Obat
 

Ähnlich wie 6.pp kebijakan obat

kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx
kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptxkebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx
kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptxjeniferkol
 
Regulasi obat BPOM
Regulasi obat BPOMRegulasi obat BPOM
Regulasi obat BPOMRuz Vi
 
PKPO SUTOTO.pptx
PKPO SUTOTO.pptxPKPO SUTOTO.pptx
PKPO SUTOTO.pptxDidikLukman
 
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptxPPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptxMIqbal650540
 
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdfcipta73
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatankhoiril anwar
 
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptPertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptErinFarlina
 
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptxPertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptxssuser0c1df7
 
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptx
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptxBersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptx
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptxNevada3
 
Tata cara berwirausaha apotek
Tata cara berwirausaha apotekTata cara berwirausaha apotek
Tata cara berwirausaha apotekLuthfiatun Ni'mah
 
Counterfeit medicines 2013 presentasi
Counterfeit medicines 2013 presentasiCounterfeit medicines 2013 presentasi
Counterfeit medicines 2013 presentasienysetyo
 
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPenelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPerdudikes
 
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)Ida Part II
 
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdfLindaIndriani6
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)Robby Candra Purnama
 
Penggunaan Obat Rasional.pptx
Penggunaan Obat Rasional.pptxPenggunaan Obat Rasional.pptx
Penggunaan Obat Rasional.pptxYenny Tanjung
 

Ähnlich wie 6.pp kebijakan obat (20)

Dayat
DayatDayat
Dayat
 
kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx
kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptxkebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx
kebijakan FORMULARIUM OBAT.pptx
 
Regulasi obat BPOM
Regulasi obat BPOMRegulasi obat BPOM
Regulasi obat BPOM
 
Tantangan industri farmasi era JKN
Tantangan industri farmasi era JKNTantangan industri farmasi era JKN
Tantangan industri farmasi era JKN
 
PKPO SUTOTO.pptx
PKPO SUTOTO.pptxPKPO SUTOTO.pptx
PKPO SUTOTO.pptx
 
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptxPPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
PPT KEBIJAKAN FARMASI (2).pptx
 
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
3. Pemilihan Obat, Alkes dan BMHP.pdf
 
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen KesehatanPengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Pre Market Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptPertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
 
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptxPertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
Pertemuan 1-pendahuluan Farmasi Industri.pptx
 
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptx
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptxBersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptx
Bersama Apoteker Kenali Dagusibu dan Pelayanan Kefarmasian.pptx
 
Tata cara berwirausaha apotek
Tata cara berwirausaha apotekTata cara berwirausaha apotek
Tata cara berwirausaha apotek
 
Counterfeit medicines 2013 presentasi
Counterfeit medicines 2013 presentasiCounterfeit medicines 2013 presentasi
Counterfeit medicines 2013 presentasi
 
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPenelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
 
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)
Makalah teknik pemberian obat (UNIVERSITAS NU SBY YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM)
 
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf
01 - Peran Apoteker dalam Praktek Kefarmasian.pdf
 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PELAYANAN KEFARMASIAN (Narkotika Psikotropika)
 
Penggunaan Obat Rasional.pptx
Penggunaan Obat Rasional.pptxPenggunaan Obat Rasional.pptx
Penggunaan Obat Rasional.pptx
 
Praktikum Farmasi.pptx
Praktikum Farmasi.pptxPraktikum Farmasi.pptx
Praktikum Farmasi.pptx
 
Formularium.ppt
Formularium.pptFormularium.ppt
Formularium.ppt
 

6.pp kebijakan obat

  • 1. KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DAN KEBIJAKAN OBAT DISUSUN OLEH : 1. RINI SUNDARI (10334020) 2. SUCI APRILIANI (10334051) 3. SISKA NUR AISAH (10334050) 4. WIDA MAULIDIYAH (10334038) 5. WINDA NOVRIANTI (10334056) 6. YUSTISIA R. (10334003) DOSEN PEMBIMBING : Drs. Lili Musnelina, Msi,Apt.
  • 2. PENGERTIAN • Kebijakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. • Industri Farmasi perusahaan bisnis komersial yang focus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. • Obat semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan dan menyembuhkan penyakit.
  • 3. KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI  Kelompok kebijakan yang tujuan utamanya mendorong perkembangan industri dibidang farmasi.  Industri dalam hal ini adalah sebagai ”sektor ekonomi” (bukan semata industri pengolahan/manufaktur).  Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih “pesat dibanding kebijakan iptek  Sebagai contoh : - Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu - Penetapan harga dasar - Pengadaan oleh pemerintah serta program-program pemerintah sektoral
  • 4. HUBUNGAN CPOB DENGAN ISO DALAM INDUSTRI FARMASI • CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk mamastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki. • Era perdagangan bebas, industri farmasi di Indonesia akan bersaing dengan industri farmasi dari negara lain maka penerapan CPOB saja belum cukup maka dari itu dituntut untuk memenuhi persyaratan yang berlaku secara internasional, salah satunya dengan mendapatkan sertifikat International Standard Operasional (ISO). • Sertifikat ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan mutu dan memberikan kerangka kerja untuk pengolahan yang efektif dan dengan seri ISO 9000 sekaligus merupakan promosi pengembangan perdagangan. • Sertifikat ISO 14000 merupakan sistem manajemen lingkungan, sistem ramah lingkungan yang menekankan pada dokumentasi dan penerapannya sebagai bukti obyektif dari jaminan mutu dengan seri ISO 14000.
  • 5. DISTRIBUSI OBAT PABRIK OBAT PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) RUMAH SAKIT BALAI PRAKTEK PBF APOTEK TOKO OBAT PENGOBATAN DOKTER KONSUMEN
  • 6. HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) HNA harga jual Apotik, Rumah Sakit + PPN dan Sarana Pelayanan Kesehatan harga jual Pabrik Obat dan atau kepada konsumen dengan harga Pedagang Besar yang tidak melebihi ketetapan Farmasi kepada yang berlaku (Peraturan Menteri Apotik, Rumah Kesehatan No069/Menkes/SK/II/2006) Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan. HET Latar belakang Banyaknya variasi harga obat yang beredar di apotik maupun di pasaran Untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan
  • 7. • Kepmenkes No. 69/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label Obat HET •Kepmenkes No. 68/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat. HNA+ PPN HET HNA + PPN 10% + Harga Netto Apotik + MARGIN 25% Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN)
  • 8. Iklan dan Promosi Biaya Bahan Baku Obat Obat di Indonesia faktor penentu harga obat Biaya Penjualan Biaya Pabrik
  • 9. KEBIJAKAN OBAT • Landasan kebijakan yang ditetapkan oleh KONAS – Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat, & peusahaan farmasi bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsinya.. – Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. – Pemerintah dan pelayan kesehatan bertanggungjawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional. – Masyarakat berhak mendapatkan informasi obat yang benar. – Pemerintah mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan Obat yang mencakup aspek sistem( manajamen obat, manajemen SDM, penggunaan obat rasional, dan lain-lanin), komoditi obat, proses (pengembangan obat baru), kajian regulasi dan kebijakan. – Pemerintah dan semua pihak terkait bertanggungjawab atas ketersediaan SDM yang dapat menunjang pencapaian sasaran.
  • 10. Rangkaian Dinamika Obat Jaminan khasiat, keamanan dan mutu dengan SISPOM yang kuat CPOB khasiat RS APOTEK TOKO OBAT aman mutu Izin Edar DISTRIBUSI Penggunaan Obat yang Rasional CDOB
  • 11. Sasaran Kebijakan Obat yang ditetapkan KONAS • Pembiayaan Obat • Ketersediaan & pemerataan obat • Keterjangkauan • Seleksi obat esensial • Penggunaan obat yang rasional • Pengawasan obat • Pengawasan obat • Pengembangan SDM • Pemantauan dan evaluasi
  • 12. OBAT PATEN Harga obat originator sangat mahal Mengapa? Karena harus mengeluarkan biaya besar Obat paten adalah obat yang baru untuk riset, antara lain uji pra klinik in ditemukan berdasarkan riset dan vitro dan in vivo, uji pada hewan memiliki masa paten yg tergantung coba, maupun uji klinik pada umumnya pada jenis obatnya. melibatkan ratusan hingga ribuan subyek. Menurut UU no 14 Th 2001, hak paten hanya 20 tahun masa berlaku hak paten di indonesia Mengapa? adalah 20 Tahun perusahaan lain tidak karena untuk pengembalian dana diperkenankan memproduksi dan yang digunakan untuk riset. memasarkan obar serupa, kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten
  • 13. OGB (OBAT GENERIK BERLOGO) • Obat Generik Berlogo (OGB) merupakan program Pemerintah Pendahuluan Indonesia yang diluncurkan pada 1989 • memberikan alternatif obat bagi masyarakat, yang dengan kualitas Tujuan terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup • Awalnya, OGB diproduksi hanya oleh beberapa industri farmasi BUMN. • Pemerintah menetapkan bahwa setiap pabrik farmasi di Indonesia juga harus memproduksi beberapa obat-obatan generik (selain obat-obatan Distributor bermerek) sebagai bentuk sumbangsih dalam mendukung program pemerintah yang menyehatkan masyarakat Indonesia dengan harga obat yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
  • 14. OBAT ESENSIAL Obat • Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial (DOEN) Esensial yang ditetapkan Menkes. • Memiliki Benefit-risk ratio yg paling menguntungkan penderita • Mutu terjamin • Menguntungkan dalam hal kepatuhan pasien • Memiliki Benefit-Cost ratio yang tertinggi berdasarkan Criteria biaya langsung dan tidak langsung • Bila terdapat satu pilihan yang memiliki efek terapi serupa dipilih obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah • Untuk obat kombinasi tetap, harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing - masing komponen
  • 15. KEBIJAKAN OBAT MURAH • Juni 2007 pemerintah mengeluarkan suati kebijakan baru yaitu Obat Seribu adanya program obat seribu • bekerja sama dengan perusahaan obat yaitu PT. Indofarma • dokter yang turut mempromosikan obat murah masih sangat sedikit Factor • Aksi borong obat murah oleh oknum perusahaan yang merasa tersaingi • Respon positif masyarakat belum diimbangi distribusi yang merata Penghambat • Masih kurangnya sosialisasi, distribusi yang merata, pengawasan ketat, dan ketegasan sikap terhadap oknum yang melanggar peraturan • ada 20 jenis obat dengan membawa nama Indo di depannya yai-tu Indo Obat Batuk dan Flu, Obat Flu, Ba-tuk Jenis Berdahak, Asma, Pe-nurun Panas Anak, Penurun Pa-nas, Tambah Darah, Maag, Sakit Kepala, dan Indo Obat Batuk Cair