Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
Similar to Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten (20)
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di banten
- 1. ANALISA KASUS KORUPSI DINASTI RATU ATUT PADA DINAS KESEHATAN DI BANTEN Nama kelompok : Sartika Sinaga 0221 16 042 Nur Fitriyah 0221 16 043 Anti Melati 0221 16 069 Akbar Sulistiono P 0221 16 073 Lana Lesmana 0221 16 074 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN 2016/2017
- 2. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagaisuatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang- orang yang terlibatsejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantaradua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negaratercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggotalegislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lainsebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itumerupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendahmaka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.
- 3. B. IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah : 1. Apa penyebab dari korupsi? 2. Modus operandi apa yang dilakukan sehingga terjadi korupsi? 3. Akibat dari korupsi? 4. Dampak apa yang ditimbulkan dari korupsi?
- 4. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Korupsi Menurut Prof. Subekti, korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Sementara itu, Syed Hussen Alatas memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain. Korupsi dapat berupa penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Disitu ada istilah penyuapan,yaitu suatu tindakan melanggar hukum, melalui tindakan tersebut si penyuap berharap mendapat perlakuan khusus dari pihak yang disuap. Adapun ciri-ciri korupsi, antara lain: 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang.Bahkan, pada perkembangannya acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan 2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. 3. Melibat elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh Negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan,dan lain-lain. 4. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan/maksud tertentu dibalik kebenaran. 5. Koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak padanya. Mengutamakan kepentingannya dan melindungi segala apa yang diinginkan. 6. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan publik. 7. Setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapat kepercayaan kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab, di pihak lain dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya.
- 5. B. Analisa Korupsi di Daerah Banten 1. Kasus Dinasti Ratu Atut Berdasarkan Konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK Kuningan, ketua KPK Abraham Samad mengumumkan bahwa Ratu Atut terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Atutdijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Atut akan ditahan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta. Walau begitu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Atut tetap sebagai gubernur sampai Ia ditetapkan sebagai terdakwa. Sedangkan sebagian tugas Atut diserahkan kepada wakilnya, Rano Karno. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di Provinsi Banten. Sejumlah saksi dari pemasok barang dijadwalkan menjalani pemeriksaan Selasa 1 April 2014. Mereka di antaranya Albert Ronaldi (PT Arta Trisna Medco), Yusuf (PT Arta Trisna Medco), Bastian (PT Beta Medical), Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science&Medical Pte Ltd) dan Kaharmuddin (Direktur PT Alfa Sarana Makmur). “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TCW (Tubagus Chaery Wardana),” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi. Sejumlah saksi dari pihak swasta ini untuk mendalami modus korupsi pengadaan alat kesehatan itu. Sebab, saksi yang diperiksa berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan. Terkait tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaery Wardana. Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Keluarga almarhum HTb Khasan Sochib yang membentuk rantai dinasti di provinsiBanten adalah Ratu Atut Chosiah (Gubernur Banten), H. Jaman (Walikota Serang), Hj.Ratu Hasanah (Wakil Bupati Serang), Airin Rahmi Diani, menantu (Walikota Tangerang Selatan), menantu laki-laki, suami Hj. Heryani (Wakil Bupati Pandeglang), menantu lainnya HajiHikmat Tomet (Ketua DPD Golkar Kodya Banten sekaligus anggota DPR-RI), H.Aden,menantu (Anggota DPRD Banten), cucu Andhika Hazrumi (Anggota DPD-RI mewakiliBanten), Ade Rossy Chaerunnisa, cucu menantu (Wakil Ketua DPRD Serang)Masih ada sederet nama lainnya yang satu “clan” dengan jawara Banten tersebut yang menduduki berbagai posisi informal di daerah itu. Sampai-sampai ada pengusaha yang mengeluh bahwa membuka bisnis apapun diProvinsi Banten, kegagalan dan keberhasilan tergantung dari Disnati Politik, Dinasti Kekuasaan yang disebutkan di atas. Pertumbuhan dinasti ini bagaikan virus penyakit baru yang dengan cepat menular ke daerah atau wilayah lain. Karena kalau kita selidiki daerah-daerah lainnya di luar Provinsi Banten,hal serupa ternyata memang sedang menjadi gaya hidup politik. Sebetulnya bila kita telusuri lebih jauh, dinasti 'monarki' politik Atut di Banten yang sedang dikembangkanya dimulai sejak TB. Chasan Shohib sebagai bapaknya Atut sendiri.Pengaruh Chasan Shohib
- 6. sendiri untuk konteks Banten sangat kuat, karena 2 kelompok masyarakat di Banten, yaitu para Jawara dan Ulama, mendukung dan bahkan tunduk pada keputusan Chasan Shohib. Akibatnya, setiap generasi Chasan Shohib yang mencalonkan dalam politik sudah dipastikan dapat mengalahkan lawan-lawanya dengan mudah. Sampai-sampai SBY sebagai kepala Negara saat itu sepertinya tak sanggup mengusik kekuatan keluarga Hasan Chohib ini, karena mungkin saja dia takut Jawara. Menanggapi kenyataan seperti di atas, Penelitisi senior Political Research Institute for Democracy (PRIDE) Indonesia Rohim Ghazali memberi prediksi, bahwa rezim monarki Atut(keluarga) Chasan Shohib secara perlahan akan runtuh jika dalam Pilkada ulang Tangselnanti Airin Rachmy Diani tak mendulang kemenangan. Namun, Mungkinkah dinasti monarki Atut itu akan dengan mudah runtuh? hanya karena kekalahan Airin dalam Pilkada Tangsel. Rasanya sulit untuk dibuktikan. 2. FAKTOR PENYEBAB Ratu Atut sangat berkuasa karena dinastinya hampir semua menjabat di berbagai jabaatan di Banten maupun di luar Banten sehingga itulah pemicu Ratu Atut dapat melakukan korupsi dia seolah merasa sangat kuat sehingga kurang komunikasi dengan bawahan, teman, staf dan rakyat sehingga merasa semuanya adalah kesempatan yang luas dan masif. Faktor yang lainnya pun terletak pada kekuasaan yang besaar sehingga lupa berkomunikasi dengan orang lain seperti ke anggota DPRD, staf pemerintah daerah dan rakyat sebagai pemilih. Buktinya begitu ia ditangkap oleh KPK masyarakat lega dengan menggundul kepala, selamatan dan pesta kemenangan. Jika ia banyak komunikasi ia akan ada yang mengingatkan, ada yang memberi input serta pandangan tentang langkahnya. Ia lupa bahwa kekuasaan ada batasnya.Ia lupa tentang purwa,1 28 madya dan purna. Ia lupa bahwa komunikasi adalah darah dari kepemimpinannya dalam organisasi. 3. AKIBAT YANG TERJADI Perbuatan yang dilakukan oleh Ratu Atut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79,79 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan invstigatif BPK pada 31 Desember 2014. Menguntungkan terdakwa Ratu Atut Chosiyah sebesar Rp 3,859 miliar Kerugian negara juga bertambah karena ada pemberian fasilitas berlibur ke Beijing berikut uang saku senilai total Rp 1,659 miliar untuk pejabat Dinkes Banten, tim survei, panitia pengadaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Dinas kesehatan Banten dalam APBD 2012 mendapatkan anggaran Rp208 miliar, dengan alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan RS Rujukan Banten Rp100,7 miliar. 4. DAMPAK YANG DITIMBULKAN Atas perbuatan itu, Ratu Atut didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 7. 5. MODUS OPERANDI Akibat modus korupsi dalam pengadaan alkes ini, Fitra mencatat kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp 46,3 miliar. Berikut modus operandi yang dilakukan oleh Ratut atut:. 1) Penggelembungan HPS Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan, dalam modus penggelembungan nilai HPS, Dinas Kesehatan Banten selalu menambahkan keuntungan dalam HPS sebesar 15 persen dari harga awal. Padahal, lanjut Uchok, harga jual telah termasuk keuntungan. “Tetapi, diduga untuk mencari keuntungan, mereka selalu menambahkan 15 persen sehingga pengadaan ini tidak akan mendapat harga terbaik, tetapi harga mahal dan kualitas barang bisa-bisa di bawah kualitas,” ujar Uchok dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (17/12/2013). Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, berikut penyusunan HPS yang tidak wajar karena adanya penambahan harga sebesar 15 persen tersebut PERHINTUNGAN TIM NO PEKERJAAN PENYUSUNAN HPS HPS SEHARUSNYA SELISIH 1 Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 6.714.260.000 5.838.520.966 875.739.034 2 Pengadaan Alat Kedokteran Poli Kinik Penunjang 11.992.136.000 10.427.943.900 1.564.192.100 3 Pengadaan Alat Kedokteran Bedah Sentral 15.026.683.000 13.066.675.966 1.960.007.034 4 Pengadaan Alat Kedokteran Ruang ICU 3.670.549.000 3.191.784.933 . 478.764. 067 5 Pengadaan Alat Kedokteran Poliklinik Dasar 12.734.980.500 11.073.902.033 1.661.078.467 6 Pengadaan Alat Kedokteran Ruang Rawat Inap Kebidanan 14.005.828.400 12.178.981.833 1.826.846.567 7 Pengadaan Alat Kedokteran Ruang Rawat Inap 9.441.137.700 8.209.404.866 1.231.732.834 8 Pengadaan Alat Kedokteran Ruang UGD 14.720.239.000 12.800.196.933 1.920.042.067 9 Pengadaan Alat Kedokteran Gas Medis 6.986.724.000 6.076.310.900 910.413.100 10 Pengadaan Alat Kedokteran Sterilisasi, Ruang Operasi, Bedah Sentral, IGD, ICU, Kesehatan Jiwa, Radiologi, Penyakit Paru 10.395.000.000 9.039.129.000 1.355.871.000 11 11 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi dan Mulut, THT, Mata 4.455.000.000 3.873.910.700 581.089.300
- 8. 12 Pengadaan Alat Kedokteran Kandungan dan Kebidanan, Penyakit Jantung, Poli Saraf, Ortopedi 6.435.000.000 5.595.649.033 839.350.967 13 13 Bedah Saraf, Umum, Urologi, NICU 6.435.000.000 5.595.653.433 839.346.567 Jumlah 123.012.537.600 106.968.064.496 16.044.473.104 Total kerugian negara akibat penggelembungan HPS ini mencapai Rp 16 miliar. 2) Pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan Uchok memaparkan, pengadaan alat kesehatan diduga tidak sesuai standar. Fitra, lanjut Uchok, menemukan alat kesehatan yang masih dikemas tidak disertai dengan buku manual, kartu garansi, dan certificate of origin yang seharusnya menjadi kesatuan dalam produk yang dipesan dan telah dijamin oleh perusahaan pendukung penyedia alat kesehatan. Selain itu, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak lengkap atau kurang komponennya, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia penerima/pemeriksa dinyatakan sesuai dan selesai 100 persen. Uchok mengatakan, hal ini terjadi pada pengadaan sarana penunjang pelayanan kebidanan, penyakit jantung, poli saraf, dan ortopedi. Pada alat tersebut terdapat curretage set sebanyak tiga unit dengan harga per unit Rp 78,1 juta, tetapi tidak lengkap karena isi masing-masing kurang tiga item. Selanjutnya, Fitra juga menemukan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak, tetapi dalam berita acara pemeriksaan alat kesehatan oleh panitia penerima/pemeriksa dari Dinas Kesehatan pengadaan tersebut dinyatakan sesuai dan selesai 100 persen. Sebagai contoh, pada Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Sterilisasi, Ruang Operasi, IGD, ICU, Kesehatan Jiwa, Radiologi, dan Penyakit Paru RS Rujukan Provinsi Banten dengan nilai kontrak sebesar Rp 10,2 miliar. Salah satu alat kesehatan yang diadakan adalah Bio Feed Back dengan harga sebesar Rp 1,9 miliar atau 18,86 persen dari nilai kontrak yang ternyata juga tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Dalam kontrak disebutkan, spesifikasi Bio Feed Back dengan merek Nexus 10 yang dibuat oleh Mind Media-Netherlands terdiri dari empat komponen, yaitu main unit, computer system (PC), sensor electrode, dan aksesori. Namun, spesifikasi aktual atas keempat komponen tersebut terdiri dari bermacam-macam merek dan hanya main unit serta beberapa aksesori yang sesuai dengan kontrak. “Dari gambaran di atas, dari realisasi anggaran sebesar Rp 147.893.502.000 atau 99,05 persen dari total budget, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 46.301.917.104 yang diungkap oleh KPK. Siapa yang paling diuntungkan dalam meraup uang pajak rakyat ini? Dan korupsi alat-alat kesehatan ini sudah menjadi suatu pengkianatan pejabat daerah kepada rakyat dalam hal merampas hak pelayanan dasar rakyat,” tukas Uchok
- 9. BAB III KESIMPULAN Dari uraian diatas jelaslah sudah bahwa penanggulangan kasus-kasus korupsi tidaklah mudah, untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya dilandasi dengan kesadaran hukum disetiap warga negara, baik posisinya sebagai warga sipil maupun pejabat negara yang tentunya semua itu berpulang pada individu masing-masing. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada pribadi, keluarga dan masyarakat melainkan juga kepada Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Dan korupsi akan berdampak pada masarakat luas serta akan merugikan negara.