Peran dan fungsi wakil rakyat adalah mewakili rakyat, membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi pemerintah. DPR memiliki komisi dan panitia khusus untuk melaksanakan fungsinya, serta rakyat dapat berkomunikasi langsung dengan anggota DPR pada masa reses dan sidang.

1. I
Panduan Praktis bagi Warga
Berkomunikasi dengan Wakil Rakyat
JALINRELASI,
SAMPAIKANASPIRASI!

2. II

3. i
JALINRELASI,
SAMPAIKANASPIRASI!
Panduan Praktis bagi Warga
Berkomunikasi dengan Wakil Rakyat

4. ii
JALIN RELASI,
SAMPAIKAN ASPIRASI!
Panduan Praktis bagi Warga
Berkomunikasi dengan Wakil Rakyat
Penulis:
Cahyo Suryanto danTim ProRep
Ilustrator:
Deni Ganjar Nugraha
Rian H.
Tata Letak:
Galih Gerryaldy

5. iii
HAK CIPTA
Buku ini disusun dan dikembangkan oleh USAID/Program Representasi
(ProRep) yaitu sebuah program pengembangan demokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang diimplementasikan oleh Chemonics International. Isi
buku sepenuhnya merupakan tanggung jawab Chemonics International dan
tidak mewakili pandangan USAID maupun pemerintah Amerika Serikat.
Sebagian atau seluruh isi buku ini boleh diperbanyak atau direproduksi untuk
tujuan non-komersial dengan izin tertulis dari USAID/ProRep , dan dengan
mencantumkan secara jelas kontribusi USAID/ProRep sebagai pemegang
hak cipta yang sah dari publikasi ini.
TENTANG PUBLIKASI BUKU INI
Buku ini ditujukan untuk setiap warga masyarakat baik laki-laki maupun
perempuan dari berbagai latar profesi yang ingin menyampaikan aspirasi
kepada wakilnya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Buku ini
memaparkan secara runut langkah-langkah untuk menyampaikan aspirasi
baik kepada individu anggota DPR maupun kepada lembaga DPR RI melalui
berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.
Komentar, masukan atau pertanyaan mengenai buku ini dapat disampaikan
kepada:
ProRep
Gedung BRI II Suite 2806
Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA
Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016,
Email: info@prorep.or.id
Informasi lain, termasuk versi elektronik buku panduan ini, tersedia dalam
halaman website Program Representasi di www.prorep.or.id.

6. iv
DAFTAR SINGKATAN
APBN :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P :Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM : Hak Asasi Manusia
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
MASAM : Merendahkan,Arogan, Sinis,Antipati, Memusuhi
OMS : Organisasi Masyarakat Sipil
PanSus : Panitia Khusus
RAMAH : Respek,Apresiatif, Merangkul,Aktif, Hangat
RUU : Rancangan Undang-Undang
SDM : Sumber Daya Manusia
SENYUM : Santun, Empatik, Niat baik,Yakin, Ulet, Manusiawi
Setjen : Sekretariat Jenderal DPR RI
UU : Undang-undang
UKM : Usaha Kecil Menengah

7. v
KATA SAMBUTAN
Pembaca yang terhormat,
Hubungan antara warga negara dan para wakilnya di parlemen secara
mendasar berbeda dengan hubungan antara warga negara dan presidennya.
Presiden mewakili kepentingan umum dari seluruh bangsa, sedangkan
anggota parlemen mewakili kepentingan-kepentingan yang lebih spesifik
dari kelompok masyarakat tertentu (konstituen) yang berada di daerah
pemilihan yang bersangkutan. Agar para anggota parlemen dapat memahami
serta mewakili kepentingan konstituen di tingkat nasional, maka warga
negara perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan anggota parlemen
yang mewakili mereka. Buku panduan ini dirancang untuk membantu warga
negara maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan efektivitas
komunikasi dengan para anggota parlemen yang mewakili mereka.
Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! adalah panduan praktis bagi konstituen
untuk membantu lebih memahami parlemen dan anggota DPR, juga untuk
dapat terhubung dengan mereka secara lebih efektif.Panduan ini menjelaskan
mengenai peran-peran dan fungsi perwakilan, cara berkomunikasi dengan
mereka secara efektif, cara merancang dan menyampaikan pesan-pesan,
cara berkomunikasi secara strategis, dan hal-hal yang lain.
Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! diterbitkan sebagai bagian dari program
JABAT. JABAT merupakan sebuah singkatan dari “Jangkau dan Libatkan”,
sebuah program yang dilaksanakan selama tahun 2012 dan 2013 dalam
bentuk kerjasama antara USAID/ProRep dan Lembaga Kemitraan bagi
Pembaruan Tata Pemerintahan. Program ini dirancang untuk membantu
penguatan hubungan antara para anggota DPR dengan konstituen
yang ada di daerah pemilihan mereka. Anggota DPR yang berpartisipasi
dalam program JABAT ini kami dukung untuk meningkatkan pengelolaan
hubungan konstituen mereka dengan menjadikan diri mereka lebih mudah
diakses, lebih peka, dan lebih responsif terhadap orang-orang yang mereka

8. vi
wakili. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) juga kami dukung untuk dapat
lebih menjangkau komunitas mereka, menggali kebutuhan dan kepedulian
mereka, serta menghubungkannya dengan para wakilnya di DPR.
Kami mengharapkan buku Jalin Relasi, Sampaikan Aspirasi! ini bisa
menjadi panduan yang berguna bagi Anda dan menyenangkan untuk dibaca,
untuk selanjutnya dapat membantu Anda dalam memahami parlemen dan
berkomunikasi dengan anggota DPR secara lebih efektif.
Direktur ProRep
John K. Johnson

9. vii
Mengapa Buku Ini Ditulis?
Terputusnya komunikasi antara warga masyarakat dengan para wakil rakyat,
merupakan salah satu penyebab munculnya kebijakan yang tidak berpihak
pada kepentingan rakyat. Contoh, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air terkait pengakuan negara terhadap hukum adat
dan hak atas sumber daya air. Dalam pasal 6 ayat 3 yang menyatakan:“Hak
ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang
kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah
setempat.”Permasalahnya adalah benarkah semua hak ulayat harus dikukuhkan
lewat Peraturan Daerah?
Hal yang sama juga terjadi dalam Undang Undang Koperasi No 17 Tahun
2012 yang menggantikan Undang Undang Koperasi No 25Tahun 1992.Dalam
pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum sebagai
subjek yang tidak ada bedanya dengan badan badan usaha lain. Bagaimana
dengan asas kekeluargaan dalam koperasi? Bukankan koperasi seyogyanya
mengutamakan kesejahteraan bersama?
Selain kedua contoh itu, Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) pada tahun
2012menemukanadanya84UUyangmerugikanPemerintahDaerah.Seorang
anggota DPR RI juga menengarai sedikitnya ada 76 UU yang penyusunannya
dilakukan dan didanai oleh pihak-pihak tertentu.
Akibatnya, produk UU itu justru bertolak belakang dengan kepentingan
rakyat, dan lebih condong untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu.
DPR makin berjarak dengan warga masyarakat.Apa yang diperdebatkan oleh
anggota DPR di gedung DPR tak ada hubungannya dengan persoalan rakyat.
Jika hal itu terus berlangsung,warga masyarakatlah yang paling dirugikan.Salah
satu upaya menyikapi hal itu, warga masyarakat harus mengawasi apa yang
dikerjakan oleh DPR. Pengawasan akan berjalan efektif jika ada hubungan
yang baik antara warga dengan DPR. Kunci untuk membangun dan membina
hubungan yang baik antara warga dan para wakil rakyat adalah KOMUNIKASI.
Tanpa komunikasi,akan sulit terajut jalinan relasi.Tanpa jalinan relasi,aspirasi tak

10. viii
akan terwadahi. Ketika aspirasi tak terwadahi, kemungkinan lahirnya kebijakan
yang tak sesuai dengan amanat rakyat, dipastikan akan selalu terjadi.
KOMUNIKASI memungkinkan terjalinnya persamaan persepsi, kesatuan visi
dan terciptanya pertautan hati antara warga masyarakat dan wakil rakyat.
Ketiganya merupakan modal dasar bagi terbentuknya kebijakan, keputusan
dan peraturan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.
Buku ini disusun untuk membekali dan memperkaya keterampilan warga
masyarakat dalam berkomunikasi dengan para wakil rakyat. Harapannya
akan terjadi ikatan hati, persamaan persepsi dan kesatuan visi antara warga
masyarakat dengan para wakilnya yang duduk di DPR.
Siapakah Pengguna Buku Ini?
Buku ini dapat digunakan oleh setiap warga masyarakat baik laki-laki dan
perempuan dari berbagai latar profesi, yang menghendaki:
• Para anggota DPR dapat menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya
secara profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel;
• Kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan berpihak
pada kepentingan rakyat;
• Penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan
rakyat;
• Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

11. ix

12. xx

13. xixi

14. xii
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

15. 1
Apakah Peran dan Fungsi Wakil Rakyat?
Bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi, DPR mempunyai peran
yang amat penting. Keberadaannya memiliki peran untuk menjadi pilar dan
ujung tombak kedaulatan rakyat. Hal ini dapat diperkuat dengan adanya
fakta bahwa setiap satu anggota DPR rata-rata mewakili 400 ribu sampai
dengan 500 ribu pemilih. Kepada merekalah harapan, kepentingan dan
aspirasi masyarakat dititipkan. Para anggota dewan adalah orang-orang yang
diberi kuasa untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan rakyat yang
memilihnya.
Sebagai pilar dan ujung tombak kedaulatan rakyat, para anggota dewan
memiliki tiga fungsi.
1. fungsi legislasi, artinya DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. Jadi, meskipun RUU dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah
untuk mendapat persetujuan bersama, tetap yang mengesahkan RUU
tersebut menjadi UU adalah DPR.
2. fungsi anggaran, artinya DPR membahas dan mengesahkan RUU
tentang APBN & APBNP yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah.
3. fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang mengawasi
pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah, termasuk pelaksanaan
APBN.
Alat Kelengkapan Apa Sajakah Yang Ada Di DPR?
Dalam melaksanakan ketiga fungsinya, DPR memiliki alat kelengkapan. Alat
kelengkapan di DPR ada yang bersifat tetap dan sementara.Alat kelengkapan
yang bersifat tetap berupa komisi atau badan.Alat kelengkapan yang bersifat
sementara berbentuk PanSus atau Panitia Khusus.
1

16. 2
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap
Alat Kelengkapan DPR yang bersifat tetap terdiri atas:
1. Pimpinan
2. Bamus (Badan Musyawarah)
3. Komisi
4. Baleg (Badan Legislasi)
5. Bangar (Badan Anggaran)
6. BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)
7. BK (Badan Kehormatan)
8. BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen)
9. BURT (Badan Urusan RumahTangga)
Untuk membangun kontak dan menyalurkan aspirasi yang
tepat sasaran, warga perlu mengetahui tugas dan bidang
masing-masing alat kelengkapan. Informasi terkait tugas dan
bidang masing-masing alat kelengkapan lihat lampiran 1.
Alat Kelengkapan yang Bersifat Sementara
Panitia Khusus atau Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam
jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat
diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat
menyelesaikan tugasnya.
Contoh Pansus: Pansus DPR untuk Angket Bank Century, Pansus DPR
untuk Angket BBM, Pansus DPR untuk RUU tentang Panas Bumi, Pansus
DPR untuk RUU tentang Organisasi Masyarakat.
Kapan Komunikasi Langsung dengan Anggota DPR
bisa Dilakukan?
Masyarakat dapat secara berkala berkomunikasi secara langsung dengan
anggota DPR baik pada masa reses maupun pada masa sidang.

17. 3
Pada masa reses, Anggota DPR akan melakukan kegiatan di luar gedung
DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Kunjungan kerja
secara berkala ini wajib dilakukan oleh Anggota DPR untuk menyerap
dan menghimpun aspirasi konstituen. Hasil pertemuan dengan konstituen
kemudian dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya
di DPR.
Untuk mengetahui jadwal sidang dan reses Anggota DPR, masyarakat dapat
membuka halaman website berikut:www.dpr.go.id >>badan musyawarah
>>jadwal rapat DPR RI >>buku jadwal acara
Sedangkan pada masa sidang, Anggota DPR melakukan kegiatan terutama di
dalam gedung DPR. Masyarakat tetap dapat berkomunikasi langsung dengan
Anggota DPR dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Anggota
DPR maupun kepada Alat Kelengkapan DPR, tentunya melalui prosedur
yang telah ditetapkan.
Perlu diketahui bahwa, baik pada masa reses maupun masa sidang,Anggota
DPR wajib memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya melalui perjuangan politik yang
menyangkut aspirasi pemilihnya.
RENCANA ALOKASI WAKTU RAPAT DAN RESES
MASA PERSIDANGAN I DAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2013-2014
MASA PERSIDANGAN I
Keputusan Rapat Konsultasi peng-
ganti Rapat Bamus DPR RI Tanggal
8 Juli2013
MASA PERSIDANGAN II
Keputusan Rapat Bamus
tanggal 17 Oktober 2013
MASA SIDANG MASA RESES MASA SIDANG MASA RESES
16 Agustus 2013
s.d.
25 Oktober 2013
26 Oktober 2013
s.d.
17 November
2013
18 November
2013
s.d.
19 Desember
2013
20 Desember
2013
s.d.
14 Januari 2014
= 49 hari kerja
= 71 hari kalender
= 14 hari kerja
= 23 hari kalender
= 25 hari kerja
= 33 hari kalender
= 16 hari kerja
= 26 hari kalender
RENCANA ALOKASI WAKTU RAPAT DAN RESES
MASA PERSIDANGAN III DAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2013-2014
MASA PERSIDANGAN III
Keputusan Rapat Bamus
Tanggal 12 Desember 2013
MASA PERSIDANGAN IV
MASA SIDANG MASA RESES MASA SIDANG MASA RESES
15 Januari 2014
s.d.
6 Maret 2014
7 Maret 2014
s.d.
11 Mei 2014
12 Mei 2014
s.d.
10 Juli2014
11 Juli 2014
s.d.
14 Agustus 2014
= 36 hari kerja
= 51 hari kalender
= 43 hari kerja
= 63 hari kalender
= 41 hari kerja
= 62 hari kalender
= 20 hari kerja
= 40 hari kalender

18. 4
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
T
iga dimensi kapasitas yang dibutuhkan warga agar mampu
berkomunikasi secara efektif dengan DPR adalah ETHOS,
PATHOS dan LOGOS. ETHOS adalah karakter moral dalam
bersikap dan berperilaku yang bermartabat di hadapan
anggota DPR. PATHOS adalah kemampuan untuk menyentuh hati dan
emosi anggota DPR melalui pengalaman, harapan, data dan fakta kita miliki.
Sedangkan LOGOS, adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang
menarik dan inspiratif sehingga anggota DPR memperoleh pengetahuan
dan pemahaman baru yang mencerahkan.
Ethos adalah sumber kepercayaan, pathos adalah daya pengaruh untuk
menciptakan terjadinya sambung rasa, dan logos adalah pemicu munculnya
pengetahuan dan kesadaran baru.
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

19. 5
Bagaimanakah etika dan sikap dalam berkomunikasi
dengan anggota DPR?
Salah satu sikap yang menghambat terjalinnya komunikasi yang baik antara
warga dan wakil rakyat adalah sikap MASAM (Merendahkan, Arogan,
Sinis, Antipati, Memusuhi). Sikap semacam ini hanya akan membuahkan
ketidakpercayaan, kecurigaan, pertentangan dan penolakan antara kedua-
belah pihak. Hasilnya adalah terputusnya jembatan komunikasi antara rakyat
dengan wakilnya yang duduk di DPR.
Upaya yang harus dilakukan
adalah mengubah dari sikap
MASAM menuju sikap yang
RAMAH (Respek, Apresiatif,
Merangkul, Aktif, Hangat).
Respek artinya rasa hormat
kepada anggota DPR baik secara
pribadi maupun sebagai wakil
rakyat. Apresiatif artinya sikap
untuk lebih menghargai hal-hal
yang positif pada diri anggota
DPR. Merangkul artinya bersedia membuka diri untuk menciptakan
kemungkinan dan peluang kerjasama dengan anggota DPR. Aktif artinya
sigap dan bersemangat dalam menanggapi harapan dan kebutuhan anggota
DPR. Hangat artinya memiliki sukacita, antusias dan kegembiraan dalam
menyambut kehadiran dan menjalin persahabatan dengan anggota DPR.
Sikap RAMAH ini sangat diperlukan untuk mencairkan kebekuan relasi dan
terputusnya jembatan komunikasi antara warga dengan para anggota DPR.
Sikap RAMAH akan meretas rasa curiga, antipati dan ketidakpercayaan
warga terhadap para wakilnya. Sikap RAMAH merupakan prakondisi
bagi terciptanya lingkungan komunikasi yang sehat. Sikap RAMAH juga
akan memungkinkan terciptanya peluang kerjasama yang produktif dan
berkelanjutan.

20. 6
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Bagaimana “merebut hati dan menyentuh emosi”
anggota DPR?
Para anggota DPR juga manusia. Mereka juga bisa tergetar, terharu,
tersentuh, tersentak, terluka, tersanjung dan sebagainya. Untuk merebut
hati, menyentuh emosi dan membangkitkan simpati para anggota DPR, kita
perlu memiliki data dirinya. Contoh, dengan mengetahui ulang tahunnya,
kita memiliki saat yang tepat untuk menulis harapan dan sapaan yang positif,
menyemangati, mengilhami dan membangkitkan motivasi.
Upaya merebut hati dan menyentuh emosi anggota DPR tidak perlu
dilakukan dengan gratifikasi. Namun, justru dengan cara-cara yang alami dan
manusiawi. Upaya membangkitkan simpati tidak perlu dengan memanipulasi
data dan bukti.Namun, justru membutuhkan fakta dan bukti yang asli.Upaya
merebut perhatian para anggota DPR tidak perlu dengan memaki dan
meneriaki. Namun, justru dengan sapaan dan hati.
Cara merebut hati dan menyentuh emosi para anggota DPR dapat dilakukan
dengan SENYUM (Santun, Empatik, Niat Baik, Yakin, Ulet, Manusiawi).
• Santun, artinya menjaga tingkah laku dan budi bahasa dalam
menyampaikan data, fakta atau aspirasi kepada anggota DPR.
• Empatik, artinya mampu memahami pikiran dan perasaan anggota DPR
ketika berkomunikasi, berdialog dan bertemu muka.
• Niat baik, artinya maksud dan tujuan komunikasi dengan
anggota DPR dilandasi kehendak baik dan cita-cita mulia.

21. 7
• Yakin, artinya percaya bahwa jalinan komunikasi warga dengan anggota
DPR akan menghasilkan kebijakan yang tepat.
• Ulet, artinya tidak mudah menyerah dan putus asa ketika belum ada
kesepahaman antara warga dengan anggota DPR.
• Manusiawi, artinya memperlakukan anggota DPR dengan penuh hormat
dan menjaga martabatnya sebagai manusia dan wakil kita di DPR.
Bagaimana Menyajikan Data dan Infomasi serta Merumuskan Pesan yang
Menggugah dan Mencerahkan Anggota DPR?
Sebelum menyajikan data-informasi dan penyampaian pesan kepada para
anggota DPR, kita perlu mempertimbangkan kondisi berikut:
• ParaanggotaDPRadalahorang-orangyangsangatsibuk.Merekamemiliki
banyak hal yang harus segera diselesaikan, menghadiri berbagai agenda
pertemuan, melayani berbagai permintaan dari berbagai kelompok
kepentingan dan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan
yang tebal dan panjang;
• Para anggota DPR belum tentu memiliki kepedulian dan keahlian yang
sama dengan diri Anda;
• Para anggota DPR memiliki banyak sumber data yang seringkali saling
bertentangan satu dengan yang lain.
Berdasarkan ketiga kondisi itu, maka
penyajian data dan penyampaian pesan
kepada anggota DPR harus memenuhi
kriteria yang mudah dipahami, logis dan
konkret, melalui beberapa cara berikut:
1. Pastikan isu berdampak luas/besar
2. Gunakan bahasa yang lugas dan
sederhana
3. Susunlah dalam bentuk urutan dan
tahapan

22. 8
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Data A
Dalam lima tahun terakhir, Bali
kehilangan lahan sawah sekitar
10.000 hektar.
Program-program penanganan
kemiskinan masih tumpang
tindih dan tidak berkelanjutan
perlu segera dibenahi
dengan melalui pendekatan
pemberdayaan.
Data B
“Bali pada tahun 2004 memiliki lahan
sawah produktif 142.971hektare,
menyusut sekitar 1.306 hektar dari
tahun sebelumnya (2003) yang
total arealnya 144.277 hektare.
Tahun 2000 areal sawah Bali
seluruh seluas 153.228 hektar.”
Program-program penanganan
kemiskinan pemerintah yang
tersebar di beberapa departemen
dan kementerian, sebagian tumpang
tindih dan dilaksanakan relatif
tanpa keterkaitan satu sama lain.
Manakah dari data berikut yang mudah dipahami,
logis, dan konkret?
4. Gunakan perbandingan, persamaan dan perumpamaan
5. Ajukan pertanyaan dan catat umpan baliknya
6. Lengkapi dengan alat peraga yang dapat berupa: diagram, grafik, foto,
statistik
7. Lengkapi data dengan undang-undang/produk hukum hukum atau
produk politik yang relevan

23. 9
Di bidang perumahan misalnya,
terjadi ketidaksinambungan
perbaikan kampung di perkotaan
dengan penyediaan rumah untuk
warga miskin berpenghasilan
rendah. Selain itu penyediaan
rumah tersebut tidak sebanding
dengan kebutuhan yang ada dan
dilakukan seragam, yakni berupa
rusunawa. Di tingkat daerah
masih banyak produk kebijakan
atas nama ketertiban umum yang
memosisikan rakyat miskin sebagai
pelanggar ketertiban kota dengan
stigma negatif “warga liar” sehingga
penggusuran kampung-kampung
miskin menjadi legal. Di samping
itu, konflik sosial kerap terjadi
yang dipicu oleh konflik-konflik
tanah. Karena itu, penanganan
permasalahan kemiskinan harus
dilakukan dengan sudut pandang
pemenuhan hak-hak asasi dan
prinsip pemberdayaan artinya,
tidak hanya pemenuhan kebutuhan
kesejahteraan material ekonomis,
tetapi termasuk juga kebutuhan
akan rasa aman, kebebasan
berekspresi, berpendapat
dan berorganisasi. Diperlukan
perubahan pada cara pandang
terhadap kemiskinan dan orang
miskin, dan pendekatan serta
strategi pelaksanaan program.

24. 10
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Data memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan maupun dalam
pelaksanaankebijakan.Melaluidatapublikdanpembuatkebijakanmengetahui
tingkat keseriusan permasalahan kebijakan yang diangkat. Beberapa isu
kebijakan membutuhkan dukungan data kualitatif (deskripsi, matriks/tabel
indikatif), dan sebagian isu kebijakan yang lain perlu diperkuat dengan data
kuantitatif, baik berupa data temuan sendiri atau data primer maupun data
olahan dari data sekunder. Apapun bentuknya,data merupakan representasi
atau gambaran dari realitas yang sebenarnya.
Sebagai gambaran dari realitas, data harus dikemas dengan apik dan
jujur. Tampilan data yang apik, baik jenisnya maupun cakupannya, akan
menimbulkan kesan positif bagi pengambil kebijakan dan bahkan bagi
khalayak umum. Sebaliknya data yang tampil tidak menarik, tidak lengkap,
dan apalagi tidak jelas (kabur), akan menimbulkan sangkalan terhadap isu
kebijakan yang diangkat.Acapkali, data yang tidak lengkap, atau kabur, bukan
saja disebabkan oleh kurangnya usaha untuk mencari, tetapi juga disengaja
untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini persoalannya menjadi persoalan
kejujuran atau integritas dalam menyajikan data. Data yang dimanipulasi
berarti data tersebut telah melenceng dari realitas yang sebenarnya;

25. 11
karena itu arah kebijakan yang ditarik berdasarkan data yang telah melenceng
dapat dipastikan akan melenceng pula hasilnya dari realitas yang hendak
diatasi. Oleh karenanya, selain tampilan yang harus baik dan menarik, data
juga harus disajikan secara jujur. Orang lebih menghargai keterbatasan data
sepanjang diakui oleh penelitinya/penyajinya daripada data dengan tampilan
apik namun sudah dimanipulasi.
Pengambil kebijakan mungkin berbeda pendapat dengan Anda tentang arah
kebijakan yang sebaiknya diambil, tetapi dengan menerima data yang Anda
ajukan (bisa jadi karena data yang Anda angkat terlihat penting meskipun
katakanlah data tersebut terbatas cakupannya) sebenarnya Anda sudah
memenangkan lebih dari separoh jalan keluar atas permasalahan kebijakan
yang diangkat.

26. 12
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk menjalin komunikasi yang
efektif dengan anggota DPR yaitu:
1. Kenali wakil rakyat
2. Rumuskan Tujuan
3. Tentukan Pesan
4. Pilih Saluran
5. Susunlah Rencana Komunikasi

27. 13
Langkah Pertama
Cara mengenali wakil rakyat
Sebelum menjalin komunikasi dengan para
anggota DPR,kita perlu mengenalnya lebih
dalam. Adapun cara mengenali anggota
DPR dapat dilakukan secara langsung dan
tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan bertemu muka,
kunjungan, silaturahmi, atau melalui pertemanan. Secara tidak langsung bisa
dilakukan melalui analisis media, kliping, penelusuran lewat internet dan bisa
juga melalui pihak lain yang mengenal anggota DPR tersebut. Apa sajakah
yang perlu diketahui untuk mengenal anggota DPR?
l DATA DIRI yang mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
riwayat pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPR, alamat
rumah, nomor telepon, moto hidupnya, gaya hidup, latar belakang
budaya, kondisi keluarga dan sebagainya. Prinsipnya, semakin lengkap data
personal akan semakin baik;
l DATA KARIER POLITIK seperti asal partai politik,posisi dan jabatan di
partai, cita-cita politik, nilai dan strategi dalam berpolitik, dan sebagainya;
l DATA POSISI DAN JABATAN DI DPR seperti asal daerah pemilihan,
perolehan suara, asal fraksi, riwayat dan jabatan di komisi, inisiatif yang
pernah dilakukan selama menjadi anggota DPR dan sebagainya;
l DATA REKAM JEJAK KINERJA adalah data terkait dengan pelaksanaan
fungsi sebagai anggota DPR seperti keterlibatan dalam proses pembuatan
UU atau kebijakan, hak-hak sebagai anggota DPR yang pernah digunakan,
pengalaman advokasi dan sebagainya.
Pengenalan terhadap anggota DPR merupakan pintu masuk untuk
memulai komunikasi yang lebih cair, empatik, kontekstual dan apresiatif.
Kelengkapan data profil anggota DPR memungkinkan kita memperoleh
bahan, isu dan tema untuk menyapa dan merebut perhatian dari anggota
Dewan. Kelengkapan data tentang anggota DPR juga memungkinkan kita

28. 14
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
memiliki alternatif tema dan isu untuk memulai menjalin komunikasi dan
berdialog dengan anggota DPR. Lebih dari itu, semakin lengkap dan
menyeluruh ketersediaan data tentang anggota DPR, maka kita
akan lebih percaya diri ketika berhadapan dengan mereka.
TIPS dalam mengenal anggota DPR
1. Kumpulkan data dari berbagai sumber yang memuat dan mengenal
anggota DPR tersebut
2. Kategorikan ke dalam empat kelompok data (data pribadi, data karier
politik, data tentang posisi dan perannya di DPR dan data rekam
jejaknya)
3. Lakukan pengecekan ulang dengan sumber-sumber yang terpercaya
(seperti teman yang pernah berelasi dengan anggota DPR tersebut,
website DPR, KPU, KPUD, staf ahlinya, sekretaris atau tim suksesnya)
Identifikasi kelebihan dan kekuatan positifnya,
pepatah mengatakan…
“Untuk mendapatkan madu, jangan
tendang sarang lebahnya.”

29. 15
Langkah Kedua
Rumuskan Tujuan Komunikasi
Tujuan komunikasi akan menentukan jenis data dan informasi, isi pesan dan
kegiatan apa yang harus dilakukan. Contoh tujuan berkomunikasi dengan
wakil rakyat, misalnya: (1) Untuk menyampaikan aspirasi berupa usulan, ide
dan harapan sesuai dengan cita-cita individu, kelompok maupun organisasi;
(2) Untuk mendapatkan dukungan kebijakan; (3) Untuk mengingatkan
komitmen pada anggota DPR dalam mencapai visi dan janji-janji pada saat
berkampanye, (4) Untuk membujuk dan mempengaruhi anggota DPR
agar bersedia mengubah rancangan kebijakan dan sebagainya.
Menetapkan tujuan komunikasi dengan jelas akan sangat membantu dalam:
a) memutuskan pesan apa yang paling pas disampaikan kepada anggota DPR,
b) memusatkan isi pesan, dan c) menetapkan media yang akan digunakan.
Semakin jelas tujuan komunikasi maka akan semakin jelas jenis data dan
informasi yang dibutuhkan, isi pesan yang akan disampaikan serta macam
kegiatan yang akan dilakukan.
TIPS perumusan tujuan komunikasi:
1. Kenali wakil rakyat
2. Kenali visi dan misi diri atau organisasi
Anda
3. Tuliskan tujuan komunikasi dan hasil yang
diharapkan
4. Identifikasi motivasi Anda
5. Identifikasi hal-hal positif apa yang akan
terjadi jika tujuan itu tercapai
6. Dukungan apa yang dapat anda berikan
kepada Anggota DPR untuk memperjuangan aspirasi anda.

30. 16
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
“Anda tidak akan pernah bisa menyusun
batu bata jika rancangannya tidak ada.
Rancangan itu adalah pernyataan tujuan
dan rencana mencapainya. Dan batu bata
itu adalah tindakan-tindakan yang Anda
butuhkan. Selama Anda memasang batu
bata sesuai rancangan, lambat laun Anda
akan mencapai tujuan tersebut.”
Langkah Ketiga
Tentukan Pesan Komunikasi
Pesan dapat berupa pemberitahuan, tanda, kata, isyarat atau informasi
lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh warga masyarakat
kepada anggota DPR. Pesan adalah ungkapan pikiran dan perasaan
yang dikirim kepada para anggota DPR, sehingga mereka dapat
mengerti dan memahami apa yang kita harapkan.
Pengenalan terhadap profil anggota DPR,kejelasan tujuan komunikasi
dan ketersediaan data dan informasi merupakan prasyarat untuk
memastikan ketepatan pesan komunikasi.
Contoh jenis pesan yang perlu disampaikan kepada anggota
DPR:
• Penyadaran. Jenis pesan ini
digunakan untuk menyadarkan
anggota DPR tentang
adanya berbagai masalah
yang ada di masyarakat.

31. 17
• Analisis. Jenis pesan ini digunakan untuk memberi masukan dan
mendapatkan umpan balik dari anggota DPR terkait penyebab dan
dampak dari masalah.
• Opsi. Jenis pesan ini berisi pilihan-pilihan kebijakan untuk memecahkan
masalah, yang disertai dengan analisis keunggulan dan kelemahan dari
setiap pilihan kebijakan.
Proses penentuan pesan komunikasi dapat dilakukan melalui tahapan
berikut:
1. Identifikasi ide pokok yang sesuai dengan tujuan komunikasi.
2. Batasi ruang lingkup;
3. Tuliskan garis besar pesan ke dalam bentuk kata-kata kunci yang memiliki
daya pikat, mengilhami, dan mudah dipahami;
4. Lengkapi kata-kata kunci dengan data dan informasi pendukung;
5. Gabungkan kata kunci dan data pendukung menjadi pesan yang
berbentuk kalimat, paragraf atau naskah;
6. Baca ulang kalimat, paragraf dan naskah secara cermat dan teliti;
7. Lakukan pembetulan, perbaikan dan pengeditan;
8. Lakukan pengujian akhir pesan komunikasi dengan lima pertanyaan
berikut:
• Perubahan apakah yang diharapkan terjadi ketika
anggota DPR menerima pesan tersebut?
• Apakah pesan tersebut bisa dilaksanakan dan
ditindak lanjuti (realistis)?
• Apakah waktunya tepat?
• Siapakah orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut ?
• Apakah pesan tersebut sesuai dengan nilai dan cita-cita diri dan/
atau organisasi?
9. Sampaikan dan sebarluaskan pesan.

32. 18
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
TIPS menentukan pesan komunikasi yang baik:
1. Kumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pesan
komunikasi;
2. Pilih dan pilah isu/permasalahan yang
ditemukan,mana yang akan ditujukan kepada
anggota DPR, mana yang ditujukan kepada
Anggota DPRD atau Pejabat Pemerintah
Daerah;
3. Rumuskan pesan secara ringkas, mudah
dipahami, dan mudah diingat;
4. Jauhkan pesan yang penuh dengan jargon-jargon, hujatan, sumpah
serapah, ancaman-intimidasi dan penuh dengan aroma negatif;
5. Buatlah pesan yang memikat, unik, mengilhami, menarik minat serta
memicu kegairahan dan kepedulian dari Anggota DPR;
“Jangan sampaikan pesan kepada pihak lain,
yang kamu sendiri menganggap pesan itu
menyakitkan”
Langkah Keempat
Pilih Saluran Komunikasi
Saluran komunikasi adalah acara, media, wadah atau wahana (sarana) yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjangkau dan menyampaikan
pesan kepada anggota DPR. Penentuan pilihan saluran komunikasi perlu
mempertimbangkan kriteria berikut:
Pertama, jenis pesan yang akan disampaikan;
Kedua, karakteristik dan latar belakang anggota DPR yang akan
menerima pesan;

33. 19
Ketiga, kedalaman perubahan yang diharapkan terjadi setelah
menerima pesan;
Keempat, keluasan perubahan yang diharapkan terjadi;
Kelima, ketersediaan sumberdaya pendukung (manusia, dana dan
sarana-prasarana).
Berdasarkan jadwal kerja DPR, saluran komunikasi yang bisa digunakan
oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan anggota DPR dapat
dilakukan kapan saja, baik pada masa reses maupun masa sidang. Sedangkan
berdasarkan sifat saluran komunikasinya, masyarakat dapat menggunakan
saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal.
Beberapa contoh ragam media yang dapat digunakan untuk menjalin
komunikasi dengan anggota DPR adalah:
1. Bahan cetak dan audiovisual:
• Kertas arahan untuk memandu pertemuan (Briefing Paper)
• Ringkasan kebijakan (Policy Briefs)
• Brosur
• Surat kepada pembuat kebijakan
• Buku
• Ringkasan hasil penelitian
• Laporan evaluasi kebijakan dan program
• Video
• Website, blog
2. Media Massa
• WawancaraTV, Radio atau Surat Kabar
• Tayangan langsung perbincangan publik melaluiTV atau Radio
• Pameran dokumentasi foto
• Program Siaran untuk Publik
• TV/radio
• Surat Pembaca dan Artikel Opini

34. 20
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
3. Temu Muka
• Melobi
• Konferensi
• Kunjungan belajar
• Pertemuan keakraban dan persahabatan
• Presentasi
• Debat publik
• Acara-acara sosial, budaya dan keagamaan (malam dana, malam
renungan, syukuran, peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari
besar, acara ruwatan bumi, festival budaya dan sebagainya)
4. Jejaring Sosial dan asosiasi profesional
• Contoh jejaring sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Path, Pinterest,
LinkedIn, Google+, dan lain-lain
• Contoh asosiasi profesional: Ikatan sarjana ilmu politik, Ikatan Insinyur,
dan sebagainya
TIPS memilih saluran dan media komunikasi:
1. Gunakan daya pikir, daya imajinasi dan daya cipta untuk memilih saluran
dan media komunikasi;
2. Pilih saluran dan media sesuai
dengan karakteristik personal
anggota DPR, jenis pesan,
masalah, isu dan kebijakan yang
ingin dijangkau;
3. Sesuaikan saluran dan media
dengan budaya dan kearifan
setempat. Seperti kata pepatah
“Lain ladang lain belalang, lain
lubuk lain ikannya”;

35. 21
4. Gunakan berbagai kombinasi saluran dan media komunikasi dengan
berlandaskan pada prinsip “sederhana namun mengena” dan “hemat
namun mudah diingat”;
5. Hindari penggunaan saluran, media komunikasi serta upaya-upaya yang
bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan dan merendahkan martabat
pihak lain. Jika sumbangan pemikiran, usulan dan rekomendasi Anda
diabaikan atau dilecehkan, lakukan evaluasi dan temukan cara baru yang
lebih memikat, menyentuh dan menggetarkan hati;
6. Saluran dan media hanyalah sarana. Tujuannya adalah mempengaruhi,
menyadarkan dan mengubah wawasan, cara pandang, cara kerja atau
kebijakan. Jadi tetaplah fokus pada tujuan itu.
“Jika saluran dan media untuk mengirimkan
pesan, tidak dimengerti oleh penerima pesan,
lalu siapa dan apa yang sesungguhnya perlu
berubah?”
Langkah Kelima
Susunlah Rencana Komunikasi
Rencana komunikasi adalah proses menyusun kegiatan untuk memastikan
tercapainya tujuan komunikasi dengan anggota DPR. Rencana komunikasi
memuat tentang: MAKSUD dan TUJUAN komunikasi, SIAPA anggota
DPR yang akan diajak berkomunikasi, APA isi pesan yang akan disampaikan,
KAPAN waktu yang tepat untuk menyampaikan,BAGAIMANA taktik dan
teknik penyampaiannya, dan OLEH SIAPA pesan itu akan disampaikan.

36. 22
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Manfaat penyusunan rencana komunikasi dengan anggota DPR adalah;
Pertama, untuk menyesuaikan dan memadukan kepentingan antara
warga masyarakat dengan Anggota DPR.
Kedua, untuk menjaga kesungguhan dan membangun kepercayaandari
kedua belah pihak.
Ketiga, untuk menghindari terjadinya improvisasi yang berpotensi
mempermalukan diri sendiri dan pihak lain.
Rencana komunikasi dapat dibuat dalam berbagai macam cara, antara lain
dengan tabel matrix dan gambar/skema seperti berikut:
Contoh 1
Matrik rencana komunikasi
Maksud
dan
tujuan
Anggota DPR yang akan diajak
berkomunikasi Pesan
Komunikasi
Waktu
Saluran dan Media
Penanggung-
jawab
Nama Komisi Dapil Saluran
Jenis
Media
(1)
Menda-
patkan
Dukungan
Kebijakan
(2)
Ibu X
(3)
KomisiVI
(Perdagangan,
Perindus-
trian, Investasi,
Koperasi, UKM
Dan BUMN,
Dan Standard-
isasi Nasional
(4)
Sumatra
Barat
I Kota
Solok
(5)
Penyadaran
dan Peny-
ampaian
Opsi
(6)
30-10-
2013
(7)
Masa
Reses
DPR
(8)
Laporan
evaluasi
kebijakan
dan tatap
muka
(9)
Diana

37. 23
Cara pengisian:
Kolom (1) lihat langkah kedua tentang perumusan tujuan
komunikasi
Kolom (2 s.d 4) gunakan data tentang cara mengenali anggota DPR
Kolom (5) lihat langkah ketiga tentang penentuan pesan komunikasi
Kolom (6) sesuaikan dengan jadwal kerja DPR
Kolom (7 dan 8) lihat langkah keempat tentang saluran komunikasi
Kolom (9) sesuaikan dengan ketersediaan SDM
Contoh 2

38. 24
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
24
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

39. 25
Apakah Aspirasi Itu?
Aspirasi dapat berupa kehendak warga masyarakat yang disampaikan kepada
DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap,pendapat,harapan,kritikan,masukan dan
saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI.Agar aspirasi dapat
tersalurkan dengan tepat, maka kita perlu memilah dan memilih aspirasi mana
yang harus disampaikan ke DPR RI dan mana yang disalurkan kepada pihak-
pihak lain.Kriteria untuk memilah dan memilih aspirasi adalah 5 K (Kesesuaian,
Keterkaitan, Kepentingan, Keluasan, Kewenangan).
Kesesuaian, artinya aspirasi yang disampaikan sesuai dengan amanat Undang-
Undang dan kebutuhan masyarakat. Keterkaitan, aspirasi yang disampaikan
terkait dengan peran, fungsi DPR serta bidang kerja komisinya (lihat pada
bagian pertama).Kepentingan, artinya aspirasi itu berasal dari,oleh dan untuk
kepentingan umum. Keluasan, artinya aspirasi itu memiliki dampak yang luas
bagi kepentingan umum dan hajat hidup banyak orang. Kewenangan, artinya
aspirasi harus disalurkan sesuai tingkat tanggung jawab dari masing-masing pihak.
Contoh isu-isu yang terkait dengan kewenangan DPR RI misalnya alokasi dana
kesejahteraan di APBN, masalah Politik Luar Negeri; kebebasan beragama,
perencanaan Nasional, pendayagunaan Sumber Daya Alam, konservasi dan
sebagainya. Sedangkan contoh kewenangan DPRD (tingkat kota, kabupaten
dan provinsi) misalnya terkait perencanaan dan pengendalian pembangunan
dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang
kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pendidikan, masalah sosial,
koperasi dan usaha kecil menengah, pertanahan, kependudukan, administrasi
umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.
25

40. 26
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Bagaimana pendekatan dalam penyaluran aspirasi?
Pendekatan penyaluran aspirasi ada dua macam, pertama, pendekatan
formal, kedua, pendekatan informal.
Pendekatan formal dilakukan dengan cara menggunakan saluran yang
disediakan oleh DPR. Beberapa saluran aspirasi yang ada di DPR RI adalah:
• SMS ASPIRASI melalui ke nomor 08119443344. Aspirasi yang
disampaikan melalui SMS dapat berupa pernyataan sikap, pendapat,
harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan
kewenangan DPR RI.
• PENGADUAN MELALUI SURAT. Surat pengaduan dari masyarakat
dapat dikirimkan melalui pos yang dialamatkan kepada:
Yth. Ketua DPR RI
Gedung Nusantara III
Komplek MPR-DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta 10270
• EMAIL/TELEPON ASPIRASI. Sampaikan aspirasi
kepada komisi/badan yang sesuai dengan isu/permasalahan
yang ingin disampaikan. Untuk menyampaikan isu tersebut
masyarakat dapat mengirim email dan mengkonfirmasi
perkembangannya melalui telepon ke sekretariat komisi/
badan yang dimaksud. Daftar alamat email/no.telp
sekretariat alat kelengkapan DPR RI, lihat Lampiran II,
• ASPIRASI ONLINE melalui http://pengaduan.dpr.go.id/kirim/
online. Pengaduan dapat berupa ungkapan rasa tidak senang,
ketidakpuasan atau keluhan yang disampaikan kepada DPR RI atas suatu
permasalahan yang terkait pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan
keuangan negara dan kebijakan pemerintah.
26

41. 27
Berikut adalah form dalam ASPIRASI ONLINE:

42. 28
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
• DATANG LANGSUNG. Masyarakat dapat datang langsung ke Kantor
DPR RI sebagai delegasi suatu organisasi atau kelompok masyarakat,
dengan terlebih dahulu menghubungi bagian Hubungan Masyarakat
Sekjen DPR RI dengan alamat:
Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jendral DPR RI
Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021-571 5924, 021-571-5926, 021-571 5349
Fax: 021-571 5925
E-mail: bag_humas@dpr.go.id
Pendekatan informal dilakukan melalui saluran dan lembaga yang
diciptakan oleh masyarakat di luar saluran formal. Beberapa contoh saluran
aspirasi informal adalah:
• Silaturahmi atau anjangsana pada saat reses;
• Pertemuan keakraban pada saat masa reses;
• Undangan kepada anggota DPR dalam aktivitas sarasehan, diskusi
terbatas, seminar, lokakarya dan sejenisnya;
• Audiensi, yaitu pertemuan yang pelaksanaannya bisa berdasar permintaan
kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan menyampaikan aspirasi
maupun persoalan yang sekiranya mendesak untuk mendapat penyelesaian
• Pertemanan melalui jejaring sosial seperti Facebook,Twitter, Instagram, Path,
Pinterest,LinkedIn,Google+,dan lain-lain.
• Penyelenggaraan acara-acara sosial, keagamaan dan budaya
seperti: acara pengumpulan dana amal, acara pentas budaya,
perayaan hari besar nasional,perayaan hari besar keagamaan
dan sebagainya, yang sekiranya mendesak untuk
mendapat penyelesaian;
• KunjungankeRumahAspirasiAnggotaDPRdiwilayahDaerahPemilihannya.

43. 29
Lampiran 1
Tugas Alat Kelengkapan Yang Bersifat Tetap
1. Pimpinan, bertugas antara lain:
a. memimpin sidang DPR;
b. menyusun rencana kerja pimpinan;
c. menjadi juru bicara DPR;
d. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya;
e. berkonsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara;
f. menyusun rencana anggaran DPR bersama BURT; dan
g. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR;
2. Badan Musyawarah (Bamus), bertugas antara lain:
a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa
persidangan;
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan
garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang
DPR;
c. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah, terkait konsultasi
dan koordinasi dengan DPR;
d. menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau
pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; dan
e. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang
lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi
3. Komisi, (ada 11 komisi) bertugas antara lain:
a. dalam pembentukan undang-undang: mengadakan persiapan,
penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-
undang.
b. di bidang anggaran:
l mengadakan pembicaraan pendahuluan, pembahasan dan
mengajukan usul penyempurnaan RAPBN;

44. 30
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
l membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi,
program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra
kerja komisi;
l mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan
pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK;
c. di bidang pengawasan:
l melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
l membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK
l melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
l membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
Pada periode 2009-2014 ini, DPR memiliki sebelas komisi dengan
bidang sebagai berikut:
Komisi I Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi
Komisi II Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan
Reforma Agraria
Komisi III Hukum, HAM, dan Keamanan
Komisi IV Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan
Pangan
Komisi V Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, serta
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

45. 31
Komisi VI Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan
BUMN, dan Standardisasi Nasional
Komisi VII Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan
Lingkungan Hidup
Komisi VIII Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
Komisi IX Tenaga Kerja danTransmigrasi, Kependudukan dan Kesehatan
Komisi X Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda,
Olahraga, dan Perpustakaan
Komisi XI Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan,
Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Badan Legislasi (Baleg), bertugas antara lain:
a. menyusun rancangan Prolegnas (Program Legislasi Nasional atau
Prolegnas);
b. mengoordinasikan penyusunan Prolegnas antara DPR dan
Pemerintah;
c. menyiapkan RUU usul DPR;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau
DPD;
e. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan diluar
Prolegnas;
f. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan
RUU; dan
g. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas RUU usul DPD;
5. Badan Anggaran (Banggar), bertugas antara lain:
a. membahas bersama Pemerintah untuk menentukan pokok-pokok
kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan
bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah;
c. membahas RUU APBN bersama Presiden;
d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

46. 32
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan
APBN; dan
f. membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN;
6. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), bertugas antara
lain:
a. menelaah terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan
kepada DPR;
b. menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada komisi;
c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil
pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan
d. memberi masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan
tahunan, hambatan pemeriksaan,serta penyajian dan kualitas laporan.
7. Badan Kehormatan (BK), bertugas melakukan penyelidikan dan
verifikasi atas pengaduan terhadap tindakan dan/atau peristiwa
yang patut diduga sebagai pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang
dilakukan oleh Anggota DPR RI.
8. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP),
bertugas antara lain:
a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan
hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dan parlemen
negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk
organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau
anggota parlemen negara lain;
b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi
tamu DPR;
c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar
negeri; dan
d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah
kerja sama antarparlemen.

47. 33
9. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), bertugas antara lain:
a. menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR ;
b. mengawasi Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan
kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan
anggaran DPR;
c. berkoordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat kelengkapan
MPR yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR,
DPD, dan MPR;
d. menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT kepada setiap
anggota; dan
e. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR.

48. 34
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
Lampiran 2
Daftar Kontak Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI
BADAN MUSYAWARAH
Email : bamus@dpr.go.id
Telepon : 021-5715516, 021-5715736, 021-5715554
Fax : 021-5715554
BADAN LEGISLASI
Email : baleg@dpr.go.id
Telepon : 021-5755048, 021-5756041, 021-5756059-0215756056
Fax : 021-5756379
BADAN ANGGARAN
Email : p_anggaran@dpr.go.id
Telepon : 021-5756020, 021-5756369
Fax : 021-5756021
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
Email : burt@dpr.go.id
Telepon : 021-5715231, 021-5715853, 021-5715375
Fax : 021-5715853
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
Email : biro_ksap@dpr.go.id
Telepon : 021-5715907, 5715814, 5715807
Fax : 021-5734460
BADAN KEHORMATAN
Email : bdn_kehormatan@dpr.go.id
Telepon : 021-5715897, 021-5715880, 021-5715482, 021-5715896
Fax : 021-5715895

49. 35
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
Email : bag_bakn@dpr.go.id
Telepon : 021-5715397, 021-5715393
Fax : 021-5715388
KOMISI I
Email : set_komisi1@dpr.go.id
Telepon : 021-5715518, 021-5715581, 021-5715520
Fax : 021-5715523
KOMISI II
Email : set_komisi2@dpr.go.id
Telepon : 021-571552, 021-5715524, 021-5715493
Fax : 021-571549
KOMISI III
Email : set_komisi3@dpr.go.id
Telepon : 021-5715566, 021-5715569, 021-5715864
Fax : 021-5715566
KOMISI IV
Email : set_komisi4@dpr.go.id
Telepon : 021-5715530, 021-5715, 021-5715533
Fax : 021 - 5715532
KOMISI V
Email : set_komisi5@dpr.go.id
Telepon : 021-5715527, 021-5715529, 021-5715875, 021-5715928
Fax : 021-5720696
KOMISI VI
Email : set_komisi6@dpr.go.id
Telepon : 021-5756018, 021-5756019, 021-5756057
Fax : 021-5756018, 5756057

50. 36
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
KOMISI VII
Email : set_komisi7@dpr.go.id
Telepon : 021-5756008, 021-5756004
Fax : 021-5756010
KOMISI VIII
Email : set_komisi8@dpr.go.id
Telepon : 021-5715399, 021-5715863, 021-5715344
Fax : 021-5715512
KOMISI IX
Email : set_komisi9@dpr.go.id
Telepon : 021-5756042, 021-5756043, 021-5756044
Fax : 021-5756045
KOMISI X
Email : set_komisi10@dpr.go.id
Telepon : 021-5755032, 021-5756035
Fax : 021-5756033
KOMISI XI
Email : set_komisi11@dpr.go.id
Telepon : 021-5756030, 021-5756031, 021-5756064, 021-5756077
Fax : 021-57156027

51. 37
TENTANG PROREP
USAID/Program Representasi (ProRep) adalah sebuah proyek
pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berdurasi
empat hingga lima tahun yang diimplementasikan oleh Chemonics
International.Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas
representasi di Indonesia dengan meningkatkan efektivitas kelompok serta
institusi yang bekerja untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada
pemerintah dan dengan meningkatkan transparansi dan efektifitas proses
legislatif. Dalam melaksanakan programnya, ProRep bermitra dengan Urban
Institute, Social Impact, dan Kemitraan bagi PembaruanTata Pemerintahan.
Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website www.prorep.or.id atau hubungi
kami melalui surat elektronik pada alamat: info@prorep.or.id.

52. 38
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!

53. 39

54. 40
JALIN RELASI, SAMPAIKAN ASPIRASI!
JALIN RELASI,
SAMPAIKAN ASPIRASI!
“Buku ini ditujukan untuk setiap warga masyarakat baik laki-
laki maupun perempuan dari berbagai latar profesi yang ingin
menyampaikan aspirasi kepada wakilnya yang saat ini menjabat
sebagai anggota DPR RI. Buku ini memaparkan secara runut
langkah-langkah untuk menyampaikan aspirasi baik kepada
individu anggota DPR maupun kepada lembaga DPR Ri
melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.”
Program Representasi (ProRep)
Gedung BRI II Suite 2806
Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 INDONESIA
Tel. +62 (0) 21 5785 3021/3024. Fax. +62 (0) 21 5785 3016,
Email: info@prorep.or.id - www.prorep.or.id