1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan sumber daya
alamnya. Pada saat ini, Indonesia mengalami perkembangan yang mendorong
pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sector demi meningkatkan
pendapatan atau kas Negara guna membiayai pembangunan dan biaya – biaya
Negara.dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah
memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN dan
APBD, dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Dalam hal
ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang ada untuk membiayai
pengeluaran termasuk pengeluan untuk meningkatkan pembangunan.
Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yag sangat kuat oleh
sebab itu sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam
membangun pertumbuhan ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam
negeri. Namun pada kenyataannya Indonesia pada saat ini hanya mampu
menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan
kontrofersial yang dambil oleh pemerintah Indonesia yang tergabung dalam
pembebasan PPh pasal 22 dengan Negara Cina, pada konteks tersebut
kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk cina yang
begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi
sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri. Akan tetapi para produsen
dalam negeri belum mampu bersaing dengan produk – produk yang
dihasilkan oleh negeri tirai bamboo tersebut. Dalam hal ini kedewasaan
sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau
kecilnya pendapatan dari PPh pasal 22 bergantung pada kebijakan yang
diambil oleh peraturan pemerintah.
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan
pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau
1
2. lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan – badan tertentu yang
berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
Dasar hokum PPh pasal 22 adalah UU pajak penghasilan nomor 36 tahun
2008, pasal 22. Untuk lebih memahami secara mendalam dan kompherensif
mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 22, maka yang akan dibahas dalam
makalah ini adalah paparan mengenai PPh pasal 22.
B. Tujuan
Makalah ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
-
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Perpajakan
-
Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai PPh pasal 22
2
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian
barang, impor barang dan pembelian / penjualan barang di bidang usaha
tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 adalah
pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok / pembeli barang
dari badan – badan tertentu.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:
1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah
dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas
penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong
sangat mewah.
B. Objek dan Pemungut PPh Pasal 22
Berikut merupakan objek dan pemungut PPH Pasal 22, antara lain :
No.
Objek
Pembelian
1
Pemungut
Barang
oleh Pihak yang membayar / membeli:
Bendaharawan Pemerintah dan
-
Bendaharawan Pemerintah
DJA
-
DJA
(
Direktorat
Jenderal
Anggaran )
Pembelian
2
barang
oleh BUMN/D
BUMN/BUMD yang bersumber
dari dana APBN dan atau APBD
Pembelian barang oleh badan Badan tertentu
3
tertentu yang bersumber dari dana
APBN maupun non APBN
4
-
Impor Barang :
-
Dilakukan
oleh
importer
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ( DJBC )
3
4. -
yang memiliki API
-
Dilakukan
oleh
Bank Devisa
importer
yang tidak memiliki API
-
Yang tidak dikuasai ( lelang)
Pembelian bahan untuk industri Industri tertentu yang bergerak di
5
tertentu
atau
eksportir
dari bidang pertanian, perkebunan dan
pedagang pengumpul
6
7
perikanan
Penjualan bahan bakar minyak, Produsen atau importer bahan
gas, dan pelumas
bakar minyak, gas, dan pelumas
Penjualan barang yang tergolong Wajib
Pajak
Badan
yang
mewah
melakukan penjualan tersebut
Penjualan hasil industry tertentu :
Industry tertentu yang menjual
-
Baja
-
Otomotif
-
Semen
-
8
Kertas
Rokok
C. Tarif PPh Pasal 22
Berikut merupakan tariff PPH Pasal 22, antara lain :
No.
1
Objek
Pembelian barang yang dilakukan oleh DPJB, Bendahara
Pemerintah, BUMN/D, dan badan tertentu
Tarif
1,5%
Impor Barang:
3
-
Yang menggunakan API
2,5%
-
Yang tidak menggunakan API
7,5%
-
2
Yang tidak dikuasai ( Lelang )
7,5%
Pembelian bahan – bahan untuk keperluan industry / ekspor
dari pedagang pengumpul
2,5%
Penjualan oleh pertamina :
5
-
Premium, Solar, Premix, Super TT
0,25%
-
4
Minyak Tanah, LPG, Pelumas
0,3%
Penjualan oleh Selain Pertamina:
4
5. -
Premium, Solar, Premix, Super TT
-
Minyak tanah, LPG, Pelumas
0,3%
0,3%
Penjualan hasil industry tertentu :
-
0,1%
-
Baja
0,3%
-
Otomotif
0,45%
-
Semen
0,25%
-
6
Kertas
Rokok
0,15%
Selain
tarif
di
atas,
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
253/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 juga mengatur tentang wajib
pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang
yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan
penjualan barang yang tergolong sangat mewah, diantaranya :
a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
(Dua Puluh Miliar Rupiah)
b. Kapal
pesiar
dan
sejenisnya
dengan
harga
jual
lebih
dari
Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan luas
bangunan lebih dari 500 m2
d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
dan/atau bangunan lebih dari 400 m2
e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan. Jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose
vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan dengan kapasitas silinder
lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan
PPnBM.
5
6. Selain tarif pajak yang tercantum di atas, terdapat tariff sebagai berikut :
-
Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importer yang
menggunakan API sebesar 0,5%
-
Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka pajak dipungut
100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22.
D. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22
Berikut merupakan bukan objek PPh pasal 21, antara lain:
1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan
Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak
Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk
diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya
yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan
dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang
yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian
yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.
E. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22
1. Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau
6
7. dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat
penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir
2,3, dan 4 ) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
3. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang
(Delivery Order);
5. Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.
F. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22
1. PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran
Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang
dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank persepsi, atau
bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam jangka waktu 1 (satu)
hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran
Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal
22 atas impor harus dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan
pabean impor. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa
pajak berakhir.
3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak
rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari yang sama dengan
pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan
bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor
Pelayanan Pajak;
7
8. c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan
dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah
masa pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak
penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan ke KPP paling
lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib
Pajak penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP
dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir.
6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah
(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut
atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan
formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat
20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor
Pos paling lama tanggal 10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22
rangkap 3 yaitu:
a. lembar pertama untuk pembeli;
b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor
Pelayanan Pajak;
c. lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP
setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
8
9. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
G. Cara Menghitung PPh Pasal 22
1.
Cara menghitung PPh pasal 22 atas kegiatan Impor Barang
Besarnya PPh pasal 22 atas impor:
Yang
menggunakan
Angka
Pengenal
Importir
(API),
tarif
pemungutannya sebesar 2,5% dari nilai impor.
PPh Pasal 22 = 2,5% x Nilai Importir
Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Imortir (API), tarif
pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor
PPh Pasal 22 = 7,5% x Nilai Importir
Yang tidak dikuasai,tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual
lelang.
PPh Pasal 22 = 7,5% x Harga Jual Lelang
Catatan :
Yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang
digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung
sebesar Cost Insurance Freight (CIF) +Bea Masuk+ Pungutan pabean
lainnya.
Contoh 1:
PT ANGGARA, memiliki nomor API, melakukan impor komputer dari
Amerika Serikat dengan perincian sbb:
Harga Komputer (Cost)……………………US$ 20,000.00
Asuransi (Insurance) ………………………US$ 1,000.00
Biaya angkut (Freight) …………………….US$ 4,000.00
Harga Pabean ……………………………..US$ 25,000.00
Pungutan :
- Bea Masuk 20% …………………………US$ 5,000.00
- Bea Masuk Tambahan 10% ……………US$ 2,500.00
NILAI IMPOR ………………………………US$ 32,500.00
9
10. Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen impor:pemberitahuan
impor barang) nilai kurs US $ 1.00= Rp 10.000,00 maka:
— Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp
325.000.000,— PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp 325.000.000,00 x 2,5% = Rp
8.125.000,00
Contoh 2:
Seperti soal nomor diatas, tetapi PT ANGGARA tidak memiliki API,
maka perhitungan PPh Pasal 22 adalah :
Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32,500.00 x Rp 10.000,00= Rp
325.000.000,PPh Pasal 22 yang harus dipungut :Rp 325.000.000,00 x 7,5% = Rp
24.375.000,2.
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang
Dibiayai dengan APBN/ APBD
PPh Pasal 22 = 1,5% x Harga Perolehan
Atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja
daerah dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga
pembelian.
Pembayaran yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1.000.000,00.
Pembayaran
untuk
pembelian
bahan
bakar
minyak,listrik,gas,air
minum/PDAM, dan benda-benda pos.
Pembayaran/ pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara.
Contoh 3 :
PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen
Dalam Negri senilai Rp 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh
Bendaharawan Depdagri. Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah
yang didanai dari APBN/APBD, biasanya harga jual sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
10
11. Diminta : Hitunglah PPh Pasal 22 PT Jayadi Maju
Jawab :
-
Dasar Pengenaan PPh Pasal 22: (100/110 x Rp 220 juta)=
Rp200.000.000,00.
-
PPh Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan Pemerintah dari
transaksi pembayaran: Rp 200.000.000,00 x 1,5%= Rp 3.000.000,00
3.
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
Industri Otomotif di Dalam Negeri.
Besarnya PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor
beroda dua atau lebih di dalam negeri adalah 0,45% dari dasar pengenaan
pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22 = 0,45% x DPP PPN
Penjualan kendaraan bermotor yg dikecualikan dari pemungutan PPh
Pasal 22 atas industry otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor
kepada:
-
Korps diplomatic
4.
Instansi pemerintah
Bukan subjek pajak
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
industri Rokok di dalam negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat
penjualan rokok di dalam negeri adalah 0,15% dari harga bandrol (pita
cukai), dan bersifat final.
PPh Pasal 22 (Final)= 0,15% x Harga Bandrol
5.
Cara Menghitun PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
Industri Kertas di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri kertas pada saat
penjualan kertas di dalam negeri adalah 0,1% dari Dasar Pengenaan
Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22 = 0,1% x DPP PPN
11
12. 6.
Cara Menhitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
Industri Semen di Dalam Negeri
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri semen pada
saat penjualan semen di dalam negeri adalah 0,25% dari Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai.
PPh Pasal 22= 0,25% x DPP PPN
Yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah penjualan
semen dalam negeri oleh PT Indocemen, PT Semen Cibinong dan PT
Semen Nusantara kepada Distributor utama / tunggalnya.
7.
Cara Menghitung PPh Pasal 22 Atas Penjualan Hasil Produksi
Industri Baja di Dalam Negeri.
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industry baja pada saat
penjualan hasil produksinya di dalam negeri adalah 0.3% dari Dasar
Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai
PPh Pasal 22 = 0,3% x DPP PPN
8.
Cara Menghitung PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan
Badan Usaha Selain Pertamina
Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut oleh Pertamina dan badan
usaha lainnya yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix,
super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya adalah sbb:
1. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU
swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan
PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan
2. Atas penebusan premium, solar, premix/super TT oleh SPBU
Pertamina adalah 0,25% dari penjualan
PPh Pasal 22 = 0,25% x Penjualan
3. Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, dan pelumas adalah 0,3% dari
penjualan.
PPh Pasal 22 = 0,3% x Penjualan
12
13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
PPh pasal 22 merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang
dipungut oleh:
a. Bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang.
b. Badan-badan tertentu, baik badan pemrintah maupun swasta berkenaan
dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong
sangat mewah
B. Saran
Setelah penulis memaparkan hal – hal yang berkaitan dengan PPh pasal 22,
penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih taat melakukan
pembayaran pajak guna membantu meningkatkan APBN dan APBD
khususnya pada PPh pasal 22.
13
