3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang
mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
Secara umum, demokrasi memiliki syarat-syarat fundamental
agar pola yang dianutnya itu dapat disebut demokrasi. Ciri
tersebut antara lain: diakuinya hak-hak mengeluarkan
pendapat, hak berserikat, hak menetapkan bentuk dan corak
pemerintahan dalam pola keterbukaan serta diakuinya hak
dari yang lemah untuk memperoleh perlindungan dari negara
agar ia tetap dalam kedudukannya untuk dapat
menggunakan hak-hak tersebut.
4. Kemerdekaan berpendapat adalah esensi dari sebuah
demokrasi. Dengan adanya kemerdekaan dalam
berpendapat maka akan mendorong rakyat dalam suatu
negara untuk menghargai perbedaan pendapat.
Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan
masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan
tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan
pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah
kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian,
kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting
untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu
pada kepentingan rakyat.
5. 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimanakah hakekat kebebasan mengemukakan pendapat?
Bagaimana landasan konstitusi kebebasan mengemukakan
pendapat?
Apa pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara
bebas dan bertanggung jawab?
Bagaimana mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum?
1.3 Tujuan Pembahasan
Untuk mengetahui hakekat kebebasan mengemukakan pendapat
Untuk memahami landasan konstitusi kebebasan mengemukakan
pendapat.
Untuk memahami pentingnya kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
Untuk mengetahui aktualisasi kemerdekaan mengemukakan
pendapat di muka umum.
6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Hakekat Kebebasan Mengemukakan Pendapat
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 4 terdapat
hubungan yang sangat erat antara kebebasan mengemukakan pendapat
dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan kebebasan berpendapat
merupakan hak dan tanggung jawab bagi setiap warganegara untuk
menyatakan gagasan ide atau buah pikirannya dalam sebuah negara
demokrasi. Dan setiap orang yang menjadi warganegara berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang
kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum terdapat cara-cara
mengemukakan pendapat. Yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
1. lisan, yaitu disampaikan dengan suara atau mimik seperti pidato, dialog,
diskusi, atau wawancara.
2. Tulisan, contohnya gambar, poster, spanduk, saran, artikel, surat, dan
sejenisnya di media cetak.
3. Cara lain, contohnya film, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.
7. 2.2 Landasan Konstitusi Kebebasan Mengemukakan Pendapat
Dalam kehidupan berbangsa, konstitusi merupakan pilihan
terbaik dalam memberi ikatan ideologis antara yang berkuasa
dengan yang dikuasai (rakyat). Konstitusi hadir sebagai “kata
kunci” kehidupan masyarakat modern. Sebagai bagian yang
terpenting dalam kehidupan bernegara, konstitusi sekaligus
mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah dan
rakyat.
Kemerdekaan berpendapat adalah esensi dari sebuah
demokrasi. Dalam konteks ini, maka untuk menjamin bekerjanya
sistem demokrasi dalam sebuah negara hukum, kemerdekaan
kerekspresi khususnya kemerdekaan berpendapat dalam Hukum
Internasional dijamin dan diatur dalam Pasal 19 baik itu dalam
Deklarasi Universal HAM dan juga Kovenan Internasional Hak
Sipil dan Politik.
8. 2.3 Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan
Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab
Dalam Undang-undang No.9 Tahun 1998 Pasal 1 tentang
kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,
pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak
atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/
atau dilihat setiap orang. Bentuk penyampaian pendapat di
muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau
demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas.
Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka
umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan
memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun
1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat
tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat
tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan
antar anggota masyarakat.
9. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis
dalam Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang batasan
mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab, yaitu:
a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban
umum; dan
e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
10. 2.4 Mengaktualisasikan Kebebasan
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum
Mengemukakan pendapat di muka umum yang
merupakan hak bagi setiap warga negara dapat dilakukan
melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu
dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan
saluran moderen. Saluran tradisional adalah saluran yang
sejak dahulu sudah merupakan sarana komunikasi antar
manusia, baik secara pribadi maupun kelompok.
Sedangkan saluran atau sarana komunikasi moderen
adalah saluran komunikasi yang menggunakan media
dengan teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen
ini dapat dilakukan antar pribadi, tetapi dapat juga
dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang).
11. Penggunaan saluran komunikasi merupakan
salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi
manusia. Hal itu sesuai dengan apa yang
dinyatakan dalam Pasal 28E (3) UUD 1945,
bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat”. Dalam ketentuan tersebut berarti
setiap orang memiliki hak kebebasan
mengeluarkan pendapat. Hal tersebut sejalan
dengan jaminan setiap orang untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD
1945).
12. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Hakekat kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak
atau kebebasan warganegara dalam mengeluarkan atau
menyampaikan buah gagasan atau fikiran yang dimilikinya
sebagai warganegara yang demokrasi.
2. Landasan konstitusi kebebasan mengemukakan pendapat
adalah UUD 1945 yang termuat dalam:
a. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
b. Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
13. 3. Pentingnya mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab adalah agar tidak menimbulkan konflik yang
berkepanjangan antar anggota masyarakat. Apabila warga
negara berpendapat secara bebas tanpa ada pertanggung
jawaban, maka hal ini akan menimbulkan hal-hal yang bersifat
negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung
jawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap
warga negara di Indonesia.
4. Mengaktualisasikan kebebasan mengemukakan pendapat di
muka umum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara
tradisional dan cara moderen. Cara tradisional adalah cara
yang sejak dahulu sudah merupakan sarana komunikasi antar
manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Sedangkan
cara atau sarana komunikasi moderen adalah cara komunikasi
yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi
moderen
14. 3.2 Saran
o Warga negara:
Negara sudah menjamin tentang adanya kebebasan
dalam berpendapat, sehingga rakyat Indonesia bisa
mengeluarkan gagasan ide atau buah pikirannya dengan
bebas. Walaupun sudah ada jaminan untuk bebas
mengeluarkan pendapat, tetapi warga negara juga harus
menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, sehinga
keamanan dan ketertiban umum masih tetap terjaga.
o Aparatur pemerintah:
Selain warga negara, pemerintah juga mempunyai
kewajiban guna mendukung pelaksanaan kemerdekaan
berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
Hendaknya aparatur pemerintah memberikan perlindungan
terhadap warga negara sesuai peraturan yang telah
ditetapkan.
