Tiga penelitian yang melibatkan peran pemerintah daerah dalam pemberantasan calo TKI merekomendasikan: 1) Pemerintah daerah terlibat aktif dalam memberikan perlindungan kepada calon TKI, terutama dalam proses perekrutan. 2) Pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan keterampilan dan karakter calon TKI. 3) Diperlukan regulasi dan lembaga pendukung untuk meningkatkan sistem penempatan TKI se

2. Peran Pemerintah Sangat
Perlu dalam Pemberantasan
Calo TKI
Oleh Musni Umar
Sociologist and Researcher

3. Jakarta, BNP2TKI, Kamis (3/1) – Peran aktif
pemerintah kabupaten/kota sangat perlu dalam
pemberantasan calo TKI agar memberikan
perlindungan maksimal terhadap calon TKI/TKI.
Demikian rekomendasi dari tiga penelitian yang
dipaparkan dalam acara Workshop Puslitfo BNP2TKI
di Jakarta, Kamis (3/1). Penelitian dari Puslitfo
BNP2TKI pada 2012 itu dilakukan tiga peneliti yaitu
Musni Umar dari Institute for Social Empowerment
and Democracy (INSED), Ida Ruhaida (Konsultan PTY
Pangripta), dan Meilani Budiarti (Konsultan PT Asri
Dinamika Tricipta).

4. Musni dalam penelitian ''Studi Kompleksitas
Dinamika Permasalahan TKI PLRT Kabupaten
Sukabumi'' (Oktober – November 2012)
merekomendasikan, pemerintah setempat
sebaiknya terlibat aktif didalam memberikan
perlindungan kepada calon TKI/TKI PLRT, terutama
dalam proses perekrutan, misalnya, dengan turut
serta menyaksikan dan menandatangani kebenaran
dokumen calon TKI PLRT.
''Keterlibatan Pemkab dalam memberikan
perlindungan terhadap calon TKI PLRT dari
kemungkinan mendapatkan pemerasan dari
sponsor atau calo TKI,'' kata Musni.

5. Musni Umar bersama TKW di Penampungan KBRI Malaysia, 2011

6. Guna meningkatkan kualitas calon TKI
PLRT, Pemkab sepatutnya bertanggung jawab
meningkatkan keterampilan kerja
(skill), kemampuan berbahasa asing, penguatan
karakter dan nasionalisme, keamanan pribadi (self
security), tata cara berkomunikasi, serta akhlak
mulia sehingga kompleksitas dinamika
permasalahan TKI PLRT pada masa penempatan di
luar negeri dapat dipecahkan.
Musni mengatakan dari penempatan sekitar
500.000 orang pertahun masih didominasi TKI PLRT.
Mereka penyumbang devisa negara terbesar kedua
setelah migas, rata-rata 6 - 7 miliar dolar AS
pertahun, mengurangi pengangguran, dan
mengentaskan kemiskinan.

7. Kabupaten Sukabumi, katanya, merupakan daerah
pengirim TKI sebanyak 25.000 orang, terbesar
keempat di Jabar. setelah Kabupaten Indramayu
sebanyak 39.000 orang, Cianjur 37.000 orang, dan
Cirebon 27.000 orang.
Menurut Musni, penempatan TKIPLRT di luar negeri
itu 100 persen melalui peran sponsor. ''Besarnya
pengaruh sponsor karena pemerintah kurang
menunjukkan peran. Banyak sponsor atau calo TKI
yang mendatangi rumah-rumah penduduk dengan
memberikan rayuan terhadap calon TKI/TKI
maupun keluarganya,'' katanya.

8. Ida Ruhaida melakukan penelitian mengenai ''Kajian
Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Kabupaten
Kerinci Provinsi Jambi'' merekomendasikan perekrut TKI
harus terdaftar di Dinsosnakertrans kabupaten/kota
setempat, memutuskan kerjasama dengan
perekrut/sponsor yang terbukti menyulitkan atau
meminta imbalan pada TKI, mewajibkan semua
pengusaha Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS)
di negara tujuan penempatan terakreditasi dengan
Perwakilan RI, dan mendorong Pemkab menerbitkan
Perda terkait sistem penempatan dan perlindungan TKI
di luar negeri.
Pemerintah pusat perlu membentuk lembaga
pendukung sistem penempatan dan perlindungan TKI
di luar negeri seperti membentuk lembaga pelatihan
dan mengusulkan beroperasinya perusahaan asuransi
TKI di tingkat daerah.

9. Sedangkan Meilani Budiarti melakukan penelitian
mengenai ''Kajian Sistem Peningkatan Promosi TKI
Formal (Studi Kasus Sumatera Barat)'' –
merekomendasikan peraturan TKI formal,
mengadakan sosialisasi dan promosi yang intensif,
sistematis, dan berkesinambungan dengan
melibatkan stakeholder mengenai bekerja di luar
negeri secara legal dan sesuai prosedur,
meningkatkan koordinasi dengan Disnakertrans
terkait revitalisasi BLK, menambah jumlah sarana
kesehatan (sarkes) calon TKI dengan mengajukan
Rumah Sakit kelas C menjadi Sarkes calon TKI yang
sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan
Psikologi calon TKI.(mam/b)