1. IMPLIKASI PENERAPAN PP 41 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( MUSKAMAL.S.Sos,M.Si )
PKP2A II LAN Makassar
2. LANDASAN YURIDIS
UU Nomor 22 Tahun 1999 serta UU. 32 tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
PP. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat daerah
PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
LANDASAN EMPIRIK
1. Ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga
pusat
2) Struktur organisasi Pemerintah daerah di Indonesia yang
cenderung sangat gemuk
RUMUSAN MASALAH
• Bagaimana implikasi PP 41/2007 terhadap besaran organisasi perangkat
daerah OPD Kabupaten/Kota ?
• Bagaimana implikasi PP 41/2007 terhadap jumlah jabatan pada
organisasi perangkat daerah kabupaten /Kota ?
3. TINJAUAN PUSTAKA
VARIABEL BESARAN OPD KABUPATEN/KOTA
NO VARIABEL KABUPATEN KOTA NILAI
1 Jumlah Penduduk di <150.000 <50.000 8
Luar pulau Jawa 150.001-300.000 50.001-100.000 16
( Jiwa) 300.001-450.000 100.001-150.000 24
450.001-600.000 150.001-200.000 32
>600.000 >200.001 40
2 Luas Wilayah di <1.000 <75 7
Luar Pulau Jawa 1001-2000 76-150 14
(KM2) 2001-3000 151-225 21
3001-4000 226-300 28
>4001 >300 35
3 Jumlah APBD (Rp) <200 M <200 M 5
200,1-400M 200,1-400M 10
400,1-600 M 400,1-600 M 15
600,1-800 M 600,1-800 M 20
>800,1 M >800,1 M 25
4. PENELITIAN , HASIL DAN ANALISIS
Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan metode studi kasus
Lokasi Penelitian : Kota Manado, Kota Mataram, Kota
Palu Kota Ternate dan kabupaten Jembrana Kabupaten
Sorong Sampel ini dipilih secara purposive
Jenis dan Sumber Data , Data Primer , Data sekunder
Analisis data : Analisis data dalam penelitian menggunakan
analisis deskriptif
5. •Tabe
Nilai besaran organisasi perangkat daerah
berdasarkanVariabel
KOTA/KABUPATEN JUMLAH LUAS JUMLAH APBD SKOR
PENDUDUK WILAYAH ( RP )
MANADO 417.700 157,91 546.523.220.000 76 (3)
MATARAM 356.141 61,30 421.776.088.136 62 (4)
PALU 295.888 295.888 426.791.018.000 90 ( 1 )
TERNATE 163.467 5.795,4 363.658.000.000 77 ( 2)
JEMBRANA 267,791 841,80 402.145.893.653 38 (6)
SORONG 71.602 42.322 485.298.394.205 58 (5 )
6. Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007
terhadap jumlah jabatan
KOTA/KABUPATEN SEBELUM SESUDAH SELISIH
MANADO ( 3) 630 619 -11
MATARAM (4) 413 423 +10
PALU ( 1 ) 393 504 +111
TERNATE ( 2) 330 406 +76
JEMBRANA ( 5 ) 670 611 -59
SORONG ( 6 ) 186 237 -51
7. KESIMPULAN
Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap nilai besaran organisasi
perangkat daerah adalah dengan dirancangnya draft besaran organisasi
yang mengacu kepada pola minimal atau pola maksimal. Pola minimal
maupun maksimal tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor
yakni keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran
tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah
kerja dan kondisi geografis, kepadatan penduduk, potensi daerah yang
bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana
penunjang tugas serta konstelasi politik dan kultur pemerintahan di
daerah.
Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap jumlah jabatan di
lingkungan Pemerintah Daerah seiring diberlakukannya PP Nomor 41
Tahun 2007, adalah bertambah dan berkurangnya jabatan. hal ini
merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena merupakan efek dari
besaran dan Jumlah OPD yang dibentuk
8. SARAN/REKOMENDASI
Monitoring dan evaluasi implementasi PP Nomor 41 Tahun
2007
Pengkajian ulang terhadap ketentuan di PP Nomor 41
Tahun 2007 khususnya menyangkut beberapa butir
kebijakan seperti : penentuan jumlah SKPD yang hanya
didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah penduduk,
luas wilayah, dan APBD).
Restrukturisasi kelembagaan bukan satu-satunya jalan
untuk memperbaiki kinerja daerah, akan tetapi yang
terpenting justru perubahan kultur pemerintahan.
Pejabat yang kehilangan jabatan bisa ditempatkan lagi
untuk memegang jabatan pada struktur pemerintahan di
daerah pemekaran.
